MAJALAH SOERAT

www.soerat.or.id

2010-08-08T22:56:00.000-07:00

Untuk meningkatkan pelayanan Majalah Soerat, kami membuat portal khusus. Kunjungi kami di www.soerat.or.id.

Pelopor Wirausaha dari Lereng Wilis

2010-04-07T23:23:00.001-07:00

Banyak orang berpikir, tinggal di daerah terpencil di lereng pegunungan dengan akses transportasi dan komunikasi yang terbatas mengurangi kreativitas dan mendorong perilaku berpikir yang statis. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Sulastri, perempuan dari Pegunungan Wilis di lereng Desa Joho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sulastri berhasil menunjukkan kepada dunia mengenai ide-idenya yang inovatif dalam gerakan penyadaran masyarakat di pelbagai bidang kehidupan. Ide-idenya bisa menggerakkan ekonomi rakyat demi mengangkat derajat kehidupan mereka. Padahal, dia tidak pernah mengenyam bangku kuliah. "Kuncinya hanya belajar dan terus belajar. Tidak boleh malu sekalipun harus bertanya kepada yang lebih muda," ujar Kepala Desa Joho itu. Dia berhasil mengentaskan warganya dari kantong kemiskinan.

Desa Joho yang terletak 1.000 meter di atas permukaan laut adalah daerah gersang dan tandus pada musim kemarau. Tanaman pangan dan hortikultura hanya tumbuh satu musim dalam setahun. Praktis, ekonomi pertanian yang menopang hajat hidup mayoritas penduduk tidak berjalan normal. Hasil pertanian berupa jagung, ketela, dan kadang juga padi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan perut warga sehari-sehari. Adapun kebutuhan sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, terpaksa dikorbankan. Seperti lazimnya desa tertinggal, angka kemiskinan tinggi, angka putus sekolah tinggi, derajat kesehatan rendah. Dari 3.242 jiwa penduduk desa, sepertiganya masuk dalam kategori penduduk sangat miskin. Kondisi kaum perempuannya sangat menyedihkan. Mereka hanya berkutat di sumur, dapur, dan kasur. Kalaupun ada yang sedikit lebih maju, itu karena mereka menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri.

Pulang kampung

Kisah perjuangan Sulastri dimulai saat ia memutuskan pulang ke kampung orangtuanya di Desa Joho, tahun 2000. Dia lahir dan besar di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, kampung para transmigran asal Jawa. Saat itu, kondisi Sulastri tidak lebih baik dibandingkan sebagian besar perempuan di desanya, meskipun ia sempat mengenyam Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Kediri. Setelah menikah dengan Mulyono dan dikaruniai seorang anak, ia menjadi ibu rumah tangga biasa. Apalagi, sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara, Sulastri harus mengurus orangtuanya. Untuk menopang ekonomi keluarga, ia membuka toko kelontong di rumahnya. Suaminya hanya sopir angkutan.

Pada tahun 2003, sekelompok mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri melakukan kuliah kerja nyata di desanya. Mereka meninggalkan "pekerjaan" baru bagi Sulastri untuk meneruskan mengajar di Taman Pendidikan Al Quran rintisan mahasiswa. "Kelihatannya sederhana, tetapi praktiknya tidak mudah. Jangankan mengajar, punya pengetahuan saja tidak," katanya. Melihat ironi kehidupan di depan matanya, Sulastri berinisiatif datang ke kampus dan meminta mahasiswa mengajari ibu-ibu menjadi tutor. Sejak saat itu, ia mulai menghimpun kaum perempuan di desanya berkumpul sekadar berbagi cerita dan informasi.

Cerita dari perempuan-perempuan desanya membuat hati Sulastri semakin trenyuh. Dia pun mendirikan Paguyuban Perempuan Sido Rukun hanya dengan berbekal niat dan semangat. Demi memajukan paguyuban, ia nekat datang ke kampus dan meminta bantuan hewan ternak untuk dipelihara dengan harapan dapat menambah penghasilan masyarakat. "Ketika itu kami diberi uang Rp 500.000 yang hanya cukup membeli dua ekor kambing kacang (atau kambing sayur, kambing berkualitas paling rendah)," ujarnya.Induk kambing kemudian dipelihara bergantian. Anaknya diambil sebagai upah pemelihara. Jika anaknya lebih dari satu, anak yang lain dibagikan kepada keluarga yang membutuhkan.

Meskipun sukses dengan usaha kambingnya, Sulastri masih merasa ada yang mengganjal di hatinya. Itu karena ia masih melihat ibu-ibu itu tak punya kegiatan alias menganggur. Dia lalu mengajak mereka membuat usaha keripik buah pisang, talas, dan sukun. Sulastri sendiri yang memasarkannya ke Kota Kediri, sekitar 20 kilometer dari desanya. Ide pembuatan keripik didasari murahnya harga hasil bumi. Setandan pisang raja nangka, misalnya, hanya Rp 1.500 sampai Rp 2.000. Padahal, setelah diolah menjadi keripik, setandan pisang itu bisa menghasilkan Rp 60.000. Harga talas dan sukun malah lebih rendah lagi.

Koperasi

Paguyuban kemudian mendirikan Koperasi Simpan Pinjam Sido Makmur. Modalnya berasal dari iuran pokok anggota Rp 25.000 dan iuran wajib Rp 5.000 per bulan. Kini koperasi itu bisa meminjamkan Rp 2 juta kepada para anggotanya. Padahal, awalnya pinjaman maksimal cuma Rp 50.000. "Sebelum ada koperasi, warga pinjam ke rentenir. Bayarnya setelah panen. Kalau gagal panen, utang menumpuk karena bunganya tinggi," katanya.

Berkat pinjaman koperasi, masyarakat bisa membuka usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah berjalan. Kini, tercatat 30 usaha budidaya lebah madu berkembang di Joho.Itu pun juga tidak lepas dari usaha Sulastri meminta bantuan Dinas Kehutanan Kabupaten Kediri memberikan penyuluhan tentang ternak madu dan modal awal dua kotak sarang lebah.Yang tidak kalah penting, bangkitnya industri rumah tangga pembuatan "kutang (beha) tradisional". Sedikitnya ada tiga perajin dengan produksi ratusan buah beha per minggu.Perempuan yang tengah hamil muda anak keduanya itu juga gencar mempromosikan produk usaha kecil dari desanya di setiap kesempatan, terutama ketika bertemu masyarakat dari luar.

Dalam tiga tahun terakhir, penduduk miskin di Desa Joho berkurang 359 keluarga. Kini hanya 600 rumah tangga. Hasil pendataan Badan Pusat Statistik, rumah tangga miskin yang berhak menerima beras miskin tahun 2010, tinggal 507 keluarga. Kini Sulastri mulai bergerak ke sektor lain. Misalnya, mengembangkan kesenian musik tradisional dengan alat lesung dan alu, alat menumbuk padi pada zaman dahulu. Kesenian ini tampil pada acara-acara penyambutan tamu. Namun, tak jarang juga mereka diundang di perhelatan, seperti pameran kerajinan, acara wisuda sarjana, dan momen penting lainnya.

Sulastri terus bergerak. Dia berjanji akan mengawal pendidikan di desanya agar generasi muda yang lahir menjadi manusia yang lebih unggul dan andal, tidak hanya sekadar menjadi TKI. Dia juga berencana merintis kembali usaha pembuatan sirup berbahan tanaman rosela. Dia seperti memberikan pencerahan bahwa bicara saja tidak cukup. Bukti dengan kerja keras lebih dibutuhkan negeri ini.

sumber : Runik Sri Astuti/kompas

Tolong Kabarkan, Nasi Aking Saya Belum Matang

2010-01-27T19:49:00.001-08:00

Matahari pagi sudah terik, namun sisa hujan semalam masih membasahi Desa Pulosari Kecamatan Bareng, Jombang. Kesibukan terlihat di sebuah rumah berdinding bambu dan berlantai tanah. Sugiati (45), pemilik rumah, sibuk mencuci 'beras' yang ia taruh di ember. Air ia kucurkan, kemudian 'beras' ia bersihkan. Begitu Sugiati melakukannya berulang-ulang. Hingga akhirnya 'beras' itu ia taruh diatas tungku perapian.

Jangan salah, beras yang sedang dicuci oleh perempuan paruh baya ini bukan beras pada umumnya. Akan tetapi, warga Pulosari itu sedang mencuci beras untuk nasi aking atau yang biasa disebut karak.

Ya, beras dari nasi basi yang sudah dikeringkan, kemudian dimasak lagi. Nasi alternatif itulah yang akan digunakan untuk mengganjal perut.

Sugiati tak pernah tahu bahwa Kamis (28/1/2010), pemerintahan SBY-Boediono sudah berusia 100 hari. Ibu dua anak ini juga tidak mengerti jika saat ini banyak orang sedang turun jalan untuk 'mencuci' sekaligus mencaci pemerintahan SBY-Boediono. Yang ia tahu hanya mencuci nasi aking, memasak, kemudian menyantapnya bersama keluarga. Tidak lebih.

"Nggak sempat mikir 100 hari pemerintahan pak SBY-Boediono. Malah saya tidak tahu. Orang kecil seperti saya yang terpenting bisa makan tiap hari," kata Sugiati dengan polos, Kamis (28/1/2010).

Apa ada pesan khusus untuk 100 hari pemerintahan SBY-Boediono? Sugiati tak menjawab, ia terdiam untuk beberapa saat. Namun tiba-tiba mulutnya terbuka. Dengan spontan ia mengatakan bahwa nasi aking yang sedang dimasak belum matang.

"Tidak ada pesan khusus. Tolongkan kabarkan saja kalau nasi aking saya belum matang," kata Sugiati sambil membersihkan bakul yang ia pegang.

Memang, menyantap nasi aking bukan hal baru bagi Sugiati dan sebagian warga Pulosari. Maklum saja, sejak dua bulan terakhir ini harga beras tak terbendung lagi. Komoditas tersebut merangkak hingga tembus Rp 6.500/Kilogram.

"Dengan makan nasi aking bisa mengirit pengeluaran," tambahnya beralasan.

Istri dari Suwanto ini menjelaskan, dalam satu minggu, hanya satu hari keluarganya mengkonsumsi nasi beras. Selebihnya, ia menyiasati dengan makan nasi aking tersebut.

�Agar rasa nasi alternatif itu lebih nikmat, warga RW 04 Pulosari ini mencampurnya dengan singkong yang sudah kering alias gaplek. Alasannya, jika dicampur dengan gaplek, nasi aking lebih pulen.

Ketimpangan itu dibenarkan oleh Purnomo, Ketua RW 04 Desa Pulosari. Kata Purnomo, di wilayahnya ada sekitar 500 KK (Kepala Keluarga). Dari jumlah itu, 120 KK diantaranya mengkonsusmsi nasi aking.

Mengapa? Salah satu alasannya adalah faktor kemiskinan. Sebab, sebagian besar penduduk Pulosari bekerja sebagai buruh tani. Otomatis, penghasilannya mereka juga tidak pasti. " Rata-rata penghasilan dalam satu bulan hanya Rp 500 Ribu," ungkap Purnomo.

Sebenarnya, lanjut Purnomo, warganya sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Semisal BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Raskin (Beras untuk orang miskin). Hanya saja, bantuan tersebut belum mampu mengurai benang kusut kemiskinan di wilayahnya.

"Kami hanya berharap pemerintah terketuk hatinya," pungkasnya.[suf/ted]

sumber: beritajatim

Sejuta Kritik Untuk Wakil Rakyat Jombang

2010-01-27T19:33:00.002-08:00

(Jombang-Alha-Raka) Gaji pertama DPRD Jombang tentunya sudah dikantongi sejak Oktober 2009 lalu. Namun sampai kini, kerja riel untuk masyarakat Jombang masih sekedar janji dan janji. Banyak persoalan yang belum terselesaikan seperti perda PKL, perda pendidikan, perda transportasi, perda miras dan lain-lain. Kecuali perda prostitusi yang sejak bulan puasa lalu memang sudah disyahkan oleh Gubernur Jawa Timur dan ada beberapa verifikasi yang harus dilalui sebelum perda ini benar-benar dilaksanakan. Alasanya ada beberapa pihak masyarakat yang merasa dirugikan, hingga perda prostitusi ini terkesan dipaksakan untuk wilayah Jombang.

Kedaulatan berada di tangan rakyat, namun ketika hak politik rakyat telah terwakilkan oleh DPR seolah-olah Dewan Perwakilan Rakyat ini sebagai penjelmaan suara seluruh rakyat. Padahal sejatinya kedaulatan itu sendiri masih sepenuhnya milik rakyat. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah, apalah arti kedaulatan rakyat? ketika rakyat selalu ditindas oleh aturan baik UU, Perpres, Perda, maupun Perbub.
Disisi lain mangkraknya beberapa Raperda yang sudah berada di gedung dewan, membuktikan banyaknya persoalan yang telah terjadi di tubuh para wakil rakyat Jombang ini. Mengapa Raperda (PKL, Transportasi, Pendidikan, dan Miras) belum juga ada perkembangan yang berarti.

Perda Prostitusi Merugikan Banyak Pihak
Menurut Udin, salah satu pengerak di lembaga non pemerintah, WCC (Woment Crisis Center) Jombang mengatakan “DPR sekarang ini memang harus segera diingatkan akan warisan tugas dari para mantan DPR lama. Yang saya herankan mengapa raperda Prostitusi sudah disyahkan oleh Gubernur, padahal banyak pasal dan ayat yang masih perlu dikaji ulang karena sangat merugikan perempuan Jombang secara keseluruhan. Belum lagi penutupan lokalisasi tentunya membawa dampak sosial yang amat berat bagi para PS (pekerja Seks), karena mereka juga butuh tetap hidup dan makan. Pemerintah belum memberikan solusi kongkrit mengapa tega menutup lokalisasi, lantas dikemanakan rasa kemanusiaan para elit penguasa ini. Banyak mata rantai yang terpotong, hingga akan memunculkan persoalan baru yakni para PS tetap akan beroperasi dengan sembunyi-sembunyi. Ini yang membahayakan karena tidak terpantau oleh dinas kesehatan sehingga membawa dampak yang lebih besar yakni terjadinya penyakit menular seks, HIV AIDS dan lain-lain persoalan kesehatan” kata Udin, Koordinator Advokasi WCC.
Polemik munculnya aturan tentunya ada dampak positif dan negatif pada rakyat. Idealnya Undang-undang memang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Namun hal ini ternyata bukan jaminan untuk rakyat bisa berdaulat, padahal UU menjadi acuan dasar, dan siapapun tidak akan mempunyai kekuatan untuk merubah dan merusaknya.
Hal ini juga diakui oleh dunia internasional, sejak diakuinya bangsa Indonesia manjadi negara merdeka. Untuk menyikapi perda prostitusi di Jombang, serjumlah elemen masyarakat yang peduli terhadap kaum perempuan mengkaji detail mengapa perda prostitusi ini disyahkan tanpa adanya solialisasi dengan masyarakat. “Ada ide untuk membawa persoalan ini ke Mahkamah Kostitusi, namun kami perlu kajian data lebih dalam,” tambah Udin

Masihkah Ada Guru Tanpa Tanda Jasa
Sementara itu menurut Puji Santoso, pemuda Dekrit’17 Badang Ngoro Jombang, menyatakan “Membincang kata kedaulatan, ada juga yang menyebut kekuasaan. Rakyat yang berdaulat adalah rakyat yang berkuasa. Kekuasaan berada di tangan rakyat, begitu kita bisa artikan. Sampai pada kata ini, masih bisa dipahami dengan sebuah pengandaian. Misalnya diibaratkan kekuasaan adalah sebuah benda, maka benda tersebut sejak dari dulu hingga saat ini terletak di tangan rakyat. Sampai saat ini tidak ada pihak yang pernah memungkiri, namun realitanya mana ada kedaulatan yang sepenuhnya ada. Buktinya banyak aturan yang kurang berpihak kepada rakyat,” ungkap Puji Santoso, guru SDN Badang Ngoro.
Sebagai seorang guru yang masih belum diangkat (negeri), dirinya merasa dianak tirikan. Karena sampai saat ini baik Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) di Kabupaten Jombang, masih sangat minim kesejahteraanya dengan upah yang masih jauh dibawah UMR (Upah Minimum Regional). “Meski ada ganjalan besar di hati, namun saya tetap mengucapkan selamat atas terpilihnya para caleg (calon legislatif) menjadi anggota DPR bulan September 2009 lalu. Semoga mereka mampu mengemban amanat sesuai tugas dan fungsinya sebagai pelayan rakyat. DPR harus mampu mereformasi kinerja buruknya (jangan hanya janji-janji di masa kampaye). Dan harus selalu pro rakyat kecil dengan memanfaatkan seluruh panca indra yang dimiliki agar jeli, teliti dan solutif terhadap persoalan dan kebutuhan rakyat seperti ketika menggodok Perda Pendidikan yang masih mangkrak agar secepatnya direalisasikan,” harap Puji yang masih menjadi tenaga GTT.
Harapan Puji, juga merupakan suara perwakilan semua guru swasta di Kabupaten Jombang. Karena pendidikan termasuk persoalan dasar seluruh rakyat, maka harus segera diprioritaskan mulai dari instrumen pendukung yakni kwalitas guru dan anggaran bantuan untuk siswa. “Semoga dengan penyegaran seluruh wajah anggota DPR baru, mampu menciptakan iklim yang baik dengan meningkatkan anggaran untuk pendidikan.
Adanya perekrutan PNS jalur honorer/pengadaan data base kepada guru yang telah mempunyai pengabdian diri cukup lama, ini merupakan anugrah bagi para guru. Secercah jaminan kesejahteraan ini merupakan bukti penghargaan pemerintah atas jasa-jasa para pahlawan tanpa tanda jasa dalam mencerdaskan generasi bangsa, semoga kuota data base ditambah lagi” tutur pemuda Dekrit ini mantap.

Kedaulatan Rakyat Masih Semu
Sementara itu menurut Abadi Arianto, yang juga warga Badang Ngoro Jombang, berharap agar DPR yang baru ini tidak hanya duduk santai di kursi dewan, namun harus turun langsung ke lapangan melihat para perangkat desa dalam melakukan tugas pelayanannya kepada masyarakat. Secara langsung apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya. “Sejak saya menjabat LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) di Desa Badang belum pernah ada seorang dewan yang mau mengkritik langsung kerja Pemerintah Desa. Meski ada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang juga sebagai pengontrol kinerja Pemdes, namun posisi dewan di tengah masyarakat tetaplah diharapkan agar aspirasi warga tersampaikan dengan cepat,” kata cak Badi.
Berdasar UU pula, sistem diciptakan untuk melegalkan kekuasaan para pembuat kebijakan. Seharusnya aturan dibuat untuk menjamin kesejahteraan rakyat agar bisa terarahkan dalam praktek kehidupan. Di Jombang saat ini sistem politik yang berjalan adalah implementasi kekuasaan dipetakan oleh para pemain politik dengan memakai tangan rakyat. Kata pendeknya, munculnya Dewan yang berasal dari salah satu partai politik juga menentukan suara munculnya segala kebijakan baik perda maupun aturan yang lain.
Idealnya ketika menjadi dewan memang harus lepas dari atribut partai agar terlihat lebih independen. Seharusnya posisi partai juga termasuk sebagai kepanjangan tangan rakyat dalam mengemban amanat kekuasaan rakyat. Partai yang ada saat ini tidak mempunyai fungsi strategis demi terciptanya relasi kuasa yang seimbang. Namun kondisi yang terjadi sebaliknya, partai politik hanya menjadikan rakyat sebagai alat pijakan untuk kepentingan diri dan golongan semata. Sebab hanya melalui partailah implementasi kedaulatan rakyat itu bias dijalankan. Lebih jelasnya, Pemilu legislatif menghasilkan DPR, dan munculnya Caleg juga melalui partai politik.
Padahal Parpol yang telah mendudukkan wakilnya di legislatif ternyata kurang mampu mengakomodasi kepentingan rakyat. Hingga saat ini rakyat masih belum bisa menikmati kekuasaan yang ‘disimbolkan’ berada di tangan mereka. Kondisi ini akan tetap bertahan bila rakyat sendiri tidak merebut kedaulatan yang saat ini dipegang oleh partai politik yang notabene adalah pemerintah, baik ekskutif maupun legislatif. Rakyat petani, rakyat pedagang, semua rakyat terpinggirkan dan termiskinkan mutlak harus bisa merebut kedaulatan.
Persoalan semakin jelas, kemiskinan, keterpurukan ekonomi rakyat, agaknya bukanlah hukum alam atau takdir Tuhan, namun disebabkan kelalaian pemerintah. “Kalau sudah begini, lantas kenapa kekuasaan yang ada di tangan rakyat itu tidak bisa dijadikan jaminan bagi kehidupannya? Kedaulatan itu ternyata tidak ada pengaruh berarti bagi kehidupan rakyat secara mayoritas. Sebagai contoh, saya adalah rakyat yang tingal di pedesaan, yang mayoritas semua tetangga saya berprofesi sebagai petani. Meski dikatakan petani memegang kekuasaan, namun ternyata petani sama sekali tidak kuasa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Ketika kami ingin mendapatkan harga pupuk yang murah, banyak oknum yang turut mempermainan harga pupuk, khususnya pada masa tanam yang sebentar lagi akan tiba,” keluh Suyudi, warga Banjardowo Jombang.
Sementara itu menurut Bella Benanda, Ketua DPRD Jombang, menyatakan dirinya akan melakukan tugas dan fungsi DPRD sebagaimana mestinya “Dewan selalu siap jika diajak untuk hearing, karena tugas DPR adalah mewakili rakyat, maka saya akan selalu mendengarkan aspirasi masyarakat. Pada konsep dasar yang akan dibangun oleh DPRD sekarang adalah dari suara rakyat. Pun dalam menentukan Raperda yang sebelumnya harus dikaji, digodok, kemudian disosialisasikan baru diverifikasi” katanya pada acara dialog warga di Lakpesdam NU Jombang.
Bella juga memberikan Informasi terkait Perda Miras. Posisinya saat ini belum bisa diturunkan karena belum ada tahapan verifikasi. “Menanggapi persoalan apapun harus selalu berfikir positif, seperti usulan perda becak motor, perda transpsrasi pelayanan publik juga harus memperhatikan 3 aspek. Yakni aspek filosofis, aspek normatif, aspek sosiologis. Artinya peraturan dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan diatasnya, peraturan dibuat harus dilihat dampak sosialnya juga,” terang Bella.
(Din-Din Alha-Raka)

Masih Kurang Akses Informasi Jamkesmas Di Kabupaten Ponorogo

2010-01-27T19:33:00.001-08:00

(Madiun-DIFAA) Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-45 tahun 2009 ini mengambil tema “Perilaku Sehat Membangun Bangsa Kuat“. Makna dari peringatan HKN ini didasari dari kesepakatan global MDGs dalam bidang kesehatan antara lain upaya penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian anak, memerangi penyebaran PMS, IMS , HIV dan AIDS, serta penciptaan lingkungan bersih.

Tema tersebut mencerminkan bahwa betapa pentingnya faktor perilaku kesehatan terhadap lingkungan sekitar yang dapat menentukan derajat kesehatan manusia. ”Dengan perilaku sehat seperti tidak merokok, hidup bersih, gerakan cuci sabun sebelum dan sesudah aktifitas maka dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga bila rakyat sehat maka bangsa akan kuat dan produktif,” ungkap Dr. Hj. Andy Nurdiana Diah Q, Mkes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
Ditambahkan lagi oleh Ibu Kepala Dinkes Kab. Ponorogo bahwa masyarakat perlu membiasakan diri hidup sehat mulai dari lingkungan rumah dengan STBM atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, meliputi upaya menjaga kebersihan, tersedianya jamban keluarga, minum air sehat (air matang, karena air bersih belum tentu sehat)
HKN ini juga perlu dimaknai sebagai upaya pemenuhan hak kesehatan bagi semua warga masyarakat tanpa kecuali, terutama untuk masyarakat miskin. Upaya pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat miskin, di Departemen Kesehatan telah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan basis data dari BPS.
Peserta Jamkesmas di Kabupaten Ponorogo tercatat sebanyak 340.056 jiwa. Jumlah ini sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dan bagi masyarakat miskin yang tidak menjadi peserta Jamkesmas, maka dibebankan pada pemerintah daerah melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Di Jawa Timur tercatat baru sekitar 8 kota/kabupaten yang melaksanakan program Jamkesda antara lain; Kabupaten Gresik dan Kediri (mulai Agustus 2009). Sementara di Karesidenan Madiun, program Jamkesda baru dilaksanakan di Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi mulai bulan November 2009.
Untuk tahun 2010, Pemerintah Jawa Timur dengan program Universal Covered bagi masyarakat miskin non kuota Jamkesmas akan dilayani hak kesehatannya dengan dana sharing dari propinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan.

Kendala Dalam Program Jamkesmas
Namun begitu, program Jamkesmas masih ada kendala dalam pelaksanaannya di Ponorogo. Terdapat rumah sakit yang enggan melayani peserta Jamkesmas dengan masih membebankan biaya obat kepada pasien. ”Pihak rumah sakit sering beralasan persediaan obat sudah habis, sehingga pasien diminta membeli diluar rumah sakit (apotik). Dan untuk itu, pihak rumah sakit meminta pasien menandatangani surat keterangan sanggup membeli obat diluar rumah sakit. Dengan surat ini maka menguatkan dokter untuk mengalihkan pemenuhan kebutuhan obat bagi pasien,” kata Wempi Catur Arianto, SPd, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kabupaten Ponorogo, yang kebetulan juga mantan ketua BEM IKIP PGRI Madiun, dan mantan Ketua I PMII Madiun.
Ketika hal tersebut dikonfirmasikan ke Kepala Dinkes Kab. Ponorogo, menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas. Tidak dibenarkan pembelian obat diluar Rumah Sakit tempat perawatan pasien Jamkesmas. ”RS harus memberikan hak pasien Jamkesmas bila pasien peserta Jamkesmas membawa persyaratan-persyaratan lain seperti KTP dan surat keterangan miskin dari desa. Bila tidak dilayani maka pasien berhak mengadukan pada Unit Pelayanan Masyarakat (UPM) yang berada di rumah sakit atau di Dinas Kesesahan setempat. Dan tugas Dinkes adalah mengkoordinasikan dengan pihak terkait,” kata Ibu Dr.Hj Andy, Kadinkes Kab. Ponorogo.
Kendala lain dari masyarakat adalah minimnya informasi tentang Jamkesmas, mulai dari alur pengajuan, jenis obat apa saja yang ditanggung dan atau biaya perawatan. ”Saya rasa sosialisasi tentang Jamkesmas ke masyarakat masih sangat kurang, sementara personil DKR terbatas dan wilayahnya sangat luas. Di sisi lain masyarakat peserta Jamkesmas mempunyai keterbatasan akses informasi,” kata Wempi Catur Arianto, SPd, Ketua DKR Kab. Ponorogo.
Untuk membenahi hal itu, pelaksanaan program Jamkesmas perlu adanya kerjasama yang baik dari semua pihak yakni, pemerintah, pendamping program, dan masyarakat itu sendiri sebagai bagian penerima program. Yang paling penting adalah peran serta aktif masyarakat untuk menjadi masyarakat yang berdaya dan berpola pikir untuk sehat. Sehingga tindakan preventif lebih baik dan optimal dilakukan, daripada kuratif terhadap penyakit, agar kita menjadi bangsa yang sehat dan bangsa yang kuat. (Ari Royani, DIFAA)

KRJB Memperjuangkan Hak Korban Tol Yang Tertindas Kunjungi Cak Nun dan Gus Sholah

2010-01-27T19:31:00.002-08:00

(Jombang) Anggota Jama’ah korban pembangunan jalan tol Nganjok-Mojokerto di Kabupaten Jombang pada bulan Oktober 2009, telah menemui beberapa tokoh masyarakat yakni Cak Nun (MH Ainun Najib), dan juga tokoh NU Gus Sholah (Sholahuddin Wahid dari PP. Tebuireng). Kedua tokoh ini dimintai dukungannya oleh anggota Jama’ah dalam memperjuangkan hak-hak mereka sampai berhasil. Bila perlu sampai ke pemerintah pusat.

Sesuai yang telah direncanakan, pada pertemuan awal bulan Agustus 2009 di Mushola Ismail, Desa Pagak Sumberejo Jombang yang mensepakati kenaikan harga yang layak, Welly selaku Koordinator Jama’ah Korban Tol beserta juru bicara (jubir) dari masing-masing desa mempunyai tugas mendatangi dua tokoh penting di Jombang untuk dimintai dukungan atas perjuangan jama’ah.

Pada tanggal 4 Oktober 2009, beberapa perwakilan jama’ah berhasil menemui MH Ainun Najib dan mendapat rekomendasi untuk secepatnya membuat surat keberatan kepada menteri atau presiden. Sedangkan perwakilan jama’ah dan KRJB yang melakukan kunjungan ke kediaman Gus Sholah, mendapat hasil yang cukup mengembirakan yakni Gus Sholah bersedia membantu berdiskusi dan berdialog langsung dengan para wakil rakyat di gedung DPRD Kabupaten Jombang yang akan segera dilakukan. “Saya siap untuk membantu para Jam’ah korban pembangunan jalan tol. Dan seharusnya yang memfasilitasi pertemuan dengan para investor adalah bupati sendiri. Namun anehnya dalam hal ini Bupati Jombang malah mendukung para investor menekan harga. Untuk itu saya siap membantu, melihat posisi warga Jombang yang tertindas tentunya saya juga tidak akan tinggal diam,” kata Gus Sholah saat di temui beberapa orang perwakilan KRJB di kediamanya pada 24 Oktober 2009.

Masih menurut Gus Sholah, pengadaan jalan tol umumnya hanya untuk kepentingan memperlancar bisnis para pengusaha besar. Maka seharusnya pemerintah Jombang mengalokasikan dana atau relokasi yang sepadan dan tidak merugikan masyarakat kecil. Asumsinya, ketika warga pindah tempat itu saja sudah dinilai rugi, apalagi menekan harga yang sangat rendah tentunya warga akan rugi dua kali lipat. “Dalam hal ini pemerintah Jombang sendiri yang membuat bencana bagi warganya, karena seharusnya posisi pemerintah Jombang itu menjadi jembatan untuk melindungi dan mengayomi warga bukan malah mendukung para investor. Posisi rakyat saat ini memang sudah tertekan oleh berbagai teror yang itu dilakukan para perangkat desa dan juga anak buah para investor, lantas bagaimana dengan wakil rakyat kita yang duduk di kursi legislatif. Kalau tidak kita jawil tentunya mereka juga akan diam saja. Untuk itulah rakyat yang harus bergerak terlebih dahulu untuk mengawali mendesak dan memberi tuntutan kepada pemerintah daerah melalui DPRD. Rakyat harus mengingatkan kembali tugas DPRD yang utama yakni membantu rakyat,” terang Gus Sholah.

Langkah selanjutnya para jubir kemudian mendata ulang anggota di masing-masing desa yang masih bertahan. Data ini dimaksudkan agar koordinator mengetahui secara pasti luasan tanah masing-masing anggota jama’ah yang terkena proyek pembangunan jalan tol trans Mojokerto-Nganjuk. Selanjutnya jika semua data tersebut lengkap, maka dibentuk tim untuk mengolah data menjadi dasar-dasar argumentasi untuk memperkuat gerakan jama’ah ke seluruh instansi pemerintah. Maka pada tanggal 25 Oktober 2009, Komite KRJB (Konsoursium Rakyat Jombang Berdaulat) beserta anggota yang diberi mandat melakukan pembacaan ulang terhadap persolan yang ada. Dari sinilah diketahui bahwa perjuangan para jama’ah memerlukan pemetaan ulang agar tidak mudah terpecah belah maka setiap anggota jama’ah harus mengetahun peran dan fungsi para petugas yang mengintimidasi warga.

“Untuk membuat agenda materi posisi masalah, sikap perjuangan serta tuntutan dibutuhkan kembali para Jubir untuk membantu melengkapi data awal yang telah ada. Kita akan bersama-sama melakukan kajian terhadap beberapa aturan yang sudah ada, mulai dari UU 1945 pasal 33 (3) sebagai landasan hukum pengaturan atas tanah secara nasional : Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.” jelas A Syamsul Rizal selaku penasehat KRJB. Atas landasan tersebut, lanjut Rizal, sesuai dengan falsafah pancasila; Tanah adalah karunia Tuhan yang mempunyai sifat magis-religius dan harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan bagi rakyat, dan tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat spekulasi orang atau masyarakat, bahkan negara.

Tol Untuk Kepentingan Komersil Saja?
Secara normatif pembangunan jalan tol memang mengacu pada Perpres No.65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, namun setelah diteliti lebih jauh lagi sesungguhnya jalan tol tidak dapat dimasukan pada ranah kepentingan umum. Argumentasinya, karena menurut Kitap (1985) (dikutip penulis dari Soemardjono, 2005:78) kepentingan umum mengandung tiga unsur esensial yakni, dilakukan oleh pemerintah, dimiliki oleh pemerintah dan non profit. Realitas menunjukkan bahwa jalan tol pasti bermotifkan profit (Sumardjono, 2005:109). Dengan demikian, argumentasi hukum yang paling tepat untuk jalan tol adalah, cara perolehan tanah oleh pemerintah bukan dengan pengadaan tanah, melainkan dengan jual-beli (Oloan Sitorus, 2004: 7)

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu anggota jama’ah korban tol Suyudi asal Dsn. Gempolpait Banjardowo, bahwa nantinya warga Gempolpait sendiri akan kesulitan mengakses jalan tersebut. ”Kita selaku warga yang berprofesi petani sangat dirugikan dengan pengadaan jalan tol ini. Pertama irigasi akan macet, dan terhambatnya arus lalu lintas pertanian utamanya yang masih memakai alat transportasi sederhana seperti gerobak. Nah apa boleh kita lewat tol kalau mengangkut hasil pertanian dengan alat tersebut, tentunya akan terkena tilang. Dan biasanya para petani sering mengunakan sepeda onthel dan becak untuk mengangkut rumput pakan ternak. Wah....kalau yang ini malah bisa diusir karena dianggap mengganggu dan menghambat para penguna jalan tol. Susah memang jadi rakyat kecil, ditambah lagi harga yang ditawarkan amat tidak layak dengan kerugian yang didapat warga. Bagaimana pemerintah Jombang ini kok malah akan mengunakan konsinyasi, padahal sudah nampak betul dampak kerugian rakyatnya sangat banyak. Bukanya membantu malah menteror,” keluh bapak empat putra ini panjang lebar.

Pemerintah dalam hal ini bisa dikategorikan melanggar Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, yang mana telah menjamin ‘Hak Asasi Atas Kepemilikan’, dalam hal pengadaan tanah untuk pembangunan. Masalah hak atas tanah merupakan sesuatu yang bersifat fundamental serta merupakan bagian dari hak asasi manusia. Tidak dibenarkan hak atas tanah seseorang termasuk di dalamnya hak adat (Ulayat) atas tanah diambil oleh pihak lain apalagi secara paksa dengan mengabaikan aspirasi subyek hak atas tanah. Hal ini dinyatakan pada pasal 36 dan 37;

Pasal 36 menyebutkan;
1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
2. Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
3. Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37 menyebutkan;
1. Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Keberadaan undang-undang tersebut jelas memihak rakyat, namun anehnya pemerintah sendiri yang melanggarnya. Hal ini menurut Ismail, warga Pagak Sumberejo Jombang, bahwa posisi dan peran rakyat sebagai pemilik tanah sudah jelas, yakni sebagai subyek pelepas dan penyerah hak atas tanah demi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. “Kita selaku korban tidak akan menolak pembangunan, bahkan menjadi partisipan yang aktif untuk mendukung pembangunan negara tercinta ini. Namun jangan hanya karena kepentingan para investor lantas hak-hak warga terabaikan,” katanya.

Perjuangan yang dilakukan oleh Jama’ah Korban tol bersama KRJB dilandasai oleh undang-undangan. Khususnya undang-undang yang berkaitan dengan pembangunan, pelayanan publik, informasi publik, dan hak-hak rakyat dalam jual-beli atau mekanisme ganti rugi. Partisipasi aktif, baik secara perorangan maupun secara berkelompok dan atau pengembangan partisipasi melalui keterlibatan pihak-pihak yang dipercaya rakyat untuk dapat membantu memperlancar penyelesaian masalah yang dihadapi. “Dari peraturan ini, maka tidak ada salahnya KRJB turut membantu kelompok masyarakat yang tertindas untuk mencapai tujuan bersama yakni demi kepentingan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan,” tegas Syamsul Rizal. (Din-din, Alha-Raka)

Tuntutan Jama’ah Korban Jalan Tol
Kami, Jama’ah Korban Jalan ToL Jombang, sebagai organisasi perjuangan para korban pelepasan tanah untuk pembangunan ruas Tol dari 12 desa di 3 kecamatan, telah mempelajari, menimbang dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendasarkan sikap dan tindakan atas data dan fakta, bahwa “kami menolak patokan dan skema harga tanah yang ditawarkan, mengecam tindakan tidak bermartabat dalam menyelesaikan masalah ganti adil tanah”. Kami menuntut kepada para pihak sesuai kewenangan masing-masing untuk :
1. Menaikkan Harga Satuan per-Meter Tanah secara Adil, Layak dan Prospektif. Adil sesuai tujuan pembangunan itu sendiri ‘demi kesejahteraan rakyat’, karena kami melepaskan hak atas tanah. Layak; lepasnya hak atas tanah berarti lepas pula peruntukan tanah untuk kepentingan keluarga dan masa depan mereka. Dan prospektif, dengan mempertimbangan ‘siapa yang diuntungkan ke depan dari pelepasan hak atas tanah ?’. Karenanya, keadilan harga menurut kami –terlepas dari nilai NJOP yang kadaluarsa dan tidak jelas perhitungan beserta mekanisme pertanggungjawabannya- adalah 1). Harga batas bawah satuan per-meter = nilai NJOP dikali 1 masa kontrak investasi dan pengelolaan jalan TOL, yakni ; 35 tahun, dan 2) Harga batas atas satuan per-meter = nilai NJOP dikali 2 masa kontrak investasi dan pengelolaan jalan TOL, yakni ; 70 tahun. Dasar berpikir adil yang kami gunakan menggunakan logika penyertaan saham dalam pengelolaan jalan TOL. Atau secara garis besar pemerintah harus menaikan Harga Untuk Tanah tol untuk tanah sawah Rp 200 ribu –Rp 1,200 juta. Sedangkan untuk tanah darat Rp 700 ribu – Rp 2,500 juta
2. Sebagai bentuk layanan publik dan kebijakan pembangunan, maka ‘Harus ada transparansi / keterbukaan harga dari Tim P2T, TPT, dan Dasar Taksiran oleh Tim Appraisal. Karenanya, jika terdapat ketidaklayakan atau ketidaksesuaian taksiran harga dengan kondisi harga yang berkembang di masyarakat, maka;
3. Perlu peninjauan ulang atas penilaian kelayakan dan keadilan harga dari Tim Appraisal. Dengan demikian, patokan tawaran harga juga harus ditinjau ulang.
4. Perlu ‘Pengukuran Ulang atas Tanah yang akan dilepas’. Hal ini penting untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik kepemilikan/keluasan tanah di masa depan. Dan konsekwensi dari pengukuran ulang adalah ;
5. Meng’harga’i sisa tanah sesuai batas toleransi yang telah ditetapkan pemerintah.
6. Menjamin dampak AMDAL yang bersifat negatif bagi warga sekitar lokasi TOL, baik dampak social-ekonomi, politik maupun budaya.
7. Memberikan tenggang waktu kepada warga –ketika tanahnya terjual- untuk mempersiapkan perpindahan se-usai pembayaran.
8. Perlu Ketegasan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah kecamatan dan pemerintahan desa terkait pembebasan tanah untuk pembangunan ruas jalan TOL. Hal ini penting, karena telah terjadi kecenderungan manipulasi data dan pungli atas masalah pembebasan tanah untuk pembangunan ruas jalan TOL.
9. Menindak tegas ‘Mafia Tanah’ yang turut serta meruncingkan masalah pembebasan tanah untuk pembangunan ruas jalan TOL. Karenanya ‘KAMI MENOLAK MAFIA TANAH’.
Jombang, 15 Oktober 2009
Jamaah Korban Tol Jombang

Pentingnya P3K Dan Pengetahuan Kesehatan

2010-01-27T19:31:00.001-08:00

(Madiun-DIFAA) Kesehatan adalah hal yang utama dalam kehidupan, karena dengan kesehatan yang terjaga, manusia dapat melakukan segala aktifitas. Berbagai upaya dilakukan agar sehat mulai dari menjaga kebersihan sampai pergi ke dokter untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ketika sakit. Upaya Menjaga kesehatan juga harus di sertai dengan pengetahuan kesehatan yang luas, karena pengetahuan dapat melahirkan kesadaran untuk peduli dan menjaga kesehatan diri.

Tetapi bila sakit yang kita derita hanya luka kecil atau kecelakaan ringan, maka diperlukan pertolongan yang cepat agar tidak semakin parah. Hal ini biasa kita sebut dengan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, disingkat P3K.
Hari itu, Rabu 11 Nopember 2009, ada yang berbeda di ruang kesehatan Lokalisasi Kedung Banteng (LKB) Ponorogo. Para Pekerja Seks (PS) yang rutin melakukan pemeriksaan kesehatan di Dinas Kesehatan Kab. Ponorogo antusias berkerumun. Ternyata mereka bergantian mencoba menimbang berat badan pada timbangan yang baru saja ada. Alat timbang badan ini adalah salah satu alat kesehatan yang disediakan oleh DIFAA sebagai bentuk komitmen atas kepedulian kondisi kesehatan Pekerja Seks yang jauh dari akses kesehatan.
Alat kesehatan lain adalah tensimeter, thermometer, alat pengukur tinggi badan, perban, kain kasa dan juga kotak P3K sebagai penyimpan obat. Obat-obatan yang tersedia di kotak P3K antara lain; penurun panas (parasetamol), pereda nyeri, plester luka, obat luka bakar, obat maag, antiseptic, balsem atau krim otot.
Diharapkan dari alat P3K ini dapat membantu warga LKB untuk mendapatkan pertolongan pertama saat kondisi darurat. Karena seringkali diperlukan pertolongan pertama pada yang sakit sebelum dibawa ke Puskesmas atau ke dokter.
Beberapa kejadian kecelakaan ringan seperti yang sering kita alami di rumah seperti, pingsan, memar, luka tersayat kena pisau atau benda tajam lain, luka terbakar, terkilir (keseleo), mimisan (pendarahan hidung), gigitan hewan dan sengatan serangga, membutuhkan pertolongan segera agar tidak menjadi penyebab terjadinya penyakit yang lebih parah kondisinya. Akan tetapi tindakan ini dilakukan dengan melihat tingkat keparahan keadaan korban. Apabila kondisi korban tergolong luka berat, maka harus segera di bawa ke petugas medis.

Meningkatnya Derajat Kesehatan
Warga LKB merasa senang atas kehadiran alat-alat kesehatan dan P3K ini karena dianggap membantu mereka. ”Senenge mbak ada alat ini, jadi saya tahu berat badan dan tensi darahku....” ungkap salah seorang warga LKB. ”Obat-obatnya juga dapat membantu kami. Jadi kalau masuk angin atau tangan terbakar bisa cepat ditolong tanpa keluar dari LKB ....,” ujar salah seorang warga LKB lainnya.
Disamping penyediaan alat-alat kesehatan dan kotak P3K, terdapat pula almari sebagai tempat penyimpanan buku-buku bacaan dengan berbagai tema terkait isu kesehatan dan perempuan. Buku-buku tersebut berisi pengetahuan tentang PMS, IMS, HIV dan AIDS, serta kondom. Buku tentang kanker serviks, dan hidup sehat dengan lingkungan bersih. Juga masih banyak lagi tema yang lainnya. Warga LKB menyebut tempat ini sebagai taman bacaan mini. Berlokasi di satu ruang dengan ruangan pelayanan kesehatan di LKB.
Sementara sebagian PS antri untuk pemeriksaan kesehatan, sebagian yang lain menunggu sambil membaca-baca buku yang telah tersedia. Taman Bacaan LKB ini menjadi salah satu upaya DIFAA untuk meningkatkan pengetahuan PS dan warga LKB lainnya disamping kegiatan-kegiatan yang telah lakukan.
Upaya peningkatan pengetahuan perlu dipupuk dan dibudayakan melalui kegiatan membaca. Dengan membaca buku dapat menambah materi untuk saling diskusi dan berbagi informasi antar warga. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu PS, ”Saya senang ada banyak buku disini, saya bisa meminjamnya dan dibawa pulang biar teman-teman serumah saya bisa ikut mbaca mbak....” .
Sesudah pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas, kelompok PS berkumpul di ”sekolahan”. Agendanya adalah persiapan pelatihan kader kesehatan sebagai kelanjutan dari kegiatan Wisma Perempuan, yakni pembentukan pengurus kader kesehatan dan perumusan jadwal kegiatan pelatihan. Materi pelatihan meliputi pengetahuan kesehatan termasuk bagaimana cara menggunakan obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan, pengetahuan kesehatan lingkungan, pengetahuan kesehatan reproduksi, IMS, PMS, HIV dan AIDS.
Dan yang terpenting adalah adanya pelatihan teknis cara penggunaan alat-alat kesehatan yang difasilitasi oleh petugas pelayanan kesehatan Puskesmas kepada kader kesehatan di LKB. Pelatihan ini dimaksudkan agar kader kesehatan ini terampil dalam menggunakan alat-alat tersebut untuk membantu petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan setiap hari Rabu kepada kawan-kawannya sesama PS.
Dengan kegiatan ini juga dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk peningkatan derajat kesehatan di LKB. Karena memang kesehatan perlu dimulai dari kepedulian dan kemauan diri sendiri untuk menjaga dan merawatnya. (Ari Royani, DIFAA)

Ingin Memberdayakan Diri, Kaum Perempuan di Banyuwangi Selatan Membuat Kelompok Perempuan

2010-01-27T19:30:00.000-08:00

(Banyuwangi-ICDHRE) Semangat untuk membuat kelompok perempuan tengah dilakukan oleh sebagian besar kaum perempuan di wilayah banyuwangi selatan. Upaya tersebut dilakukan karena sebagian besar dari mereka tidak mau terus menerus diposisikan sebagai pelengkap dalam urusan rumah tangga yang notabennya hanya melakukan bentuk kegiatan yang pokok - pokok saja, seperti urusan dapur, sumur dan urusan kasur.

Khususnya bagi kaum perempuan Masyarakat Desa Hutan (MDH) dusun Curahjati kecamatan Grajagan-Banyuwangi. Ingin memberdayakan diri, merupakan motivasi awal bagi para perempuan ini untuk dapat terlibat langsung dan berperan aktif dalam upaya-upaya membangun roda ekonomi didesanya. Sehingga beberapa waktu yang lalu mereka bersama-sama membuat wadah kelompok yang tujuannya sebagai media belajar bersama, Senin (15/10/2009) kemarin.

Sebelumnya, kebanyakan dari para perempuan ini berlatarbelakang ekonomi menengah kebawah, kehidupan ekonominya rata-rata hanya terpaku pada penghasilan suaminya yakni penghasilan musiman. Dari latarbelakang yang sama tersebut mereka berupaya membangun kemandirian lewat usaha bersama melalui kelompok yang tengah mereka ciptakan.

Meskipun nama kelompok ini pada waktu itu belum terbentuk. Namun, rencananya; bentuk usaha yang akan dilakukan ialah usaha bersama memproduksi belbagai jenis sabun dan shampoo. Dimulai dari usaha tersebut kaum perempuan ini mencoba untuk merealisasikan peran aktifnya dalam upaya memberdayakan diri “Sebenarnya sejak dulu saya ingin sekali mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengarah pada pemberdayaan, apalagi pemberdayaan tentang perempuan. Akan tetapi kesempatan untuk itu jarang sekali saya peroleh, tidak jarang, kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintahan desa maupun oleh lembaga-lembaga lainnya, minim sekali melibatkan kaum perempuan. terlebih halangan tersebut juga di sebabkan oleh sang suami.” ujar Sumiati, Warga dusun Curahjati. “Selalu ada aja alasan serta motifnya, biasa; suami saya tidak mengizinkan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut karena takut; saya nanti kecantol (ikut, red) sama laki-laki lain”. Lanjut perempuan setengah baya ini, sambil tersenyum.
Hal senada juga disampaikan oleh Hadi Masrukin, selaku pemerhati nasib kaum perempuan di Banyuwangi selatan yang sekaligus eksis diLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ICDHRE-Banyuwangi. Menurutnya, pendekatan secara ekonomi sangat efektif untuk menjaring potensi-potensi para kaum perempuan ini, salah satunya ialah dengan membuat wadah belajar yang dikelola oleh kelompok-kelompok berbasis keanggotaan. Keterlibatan serta peran aktif perempuan dalam proses pembangunan ekonomi pedesaan sangat menentukan, Disamping itu, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan juga harus mulai dikenalkan. Sebagaimana telah tertuang dalam kebijakan nasional dan ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, UU No. 25 th. 2000 tentang Program Pembangunan Nasional-PROPENAS 2000-2004, dan dipertegas dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. “peran perempuan dalam upaya pembangunan disekup pedesaan maupun skala nasional sangatlah dibutuhkan, karena, mereka ialah salah satu pelaku utama roda perekonomian. Sudah semestinya nasib kaum perempuan juga perlu untuk dipikirkan, karena perempuan juga mempunyai hak-hak yang sama selaku mahluk sosial, juga sudah sepantasnya mereka diberlakukan secara adil”. Tegasnya. “Partisipasi aktif wanita disetiap proses pembangunan tentunya akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Dan juga sebaliknya, kurang berperannya kaum perempuan, akan berdampak pada lambatnya proses pembangunan atau bahkan perempuan dapat menjadi beban pembangunan itu sendiri.” Lanjut pria berambut cepak ini.
Ditempat lain, tepatnya di desa Pesanggaran-Banyuwangi, juga sudah mulai nampak beberapa kelompok perempuan yang mulai produktif, tetapi bentuk usahanya beda dengan kelompok perempuan yang ada di dusun Curahjati. Kelompok perempuan ini lebih pada usaha Unit Simpan Pinjamnya (USP). disamping itu, kelompok ini juga melakukan usaha produksi makanan ringan yang dikemas didalam plastik berukuran kecil, usaha tersebut tak lain ialah produksi keripik singkong, keripik pisang dan kripik lain sejenisnya. Dan sampai saat ini sudah didistribusikan kewarung-warung kecil (toko makanan) yang ada diwilayah Pesanggaran. Bentuk usaha-usaha tersebut juga dikelola dengan pola kekeluargaan dan berbasiskan keanggotaan. “Sebagian kecil dari kaum perempuan yang ada diwilayah Pesanggaran, sudah mulai aktif dalam melakukan usaha-usaha yang dikelola secara berkelompok, baik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun usaha Unit Simpan Pinjam (USP), setidaknya keberadaan kelompok-kelompok ini sudah memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi didesa Pesanggaran”. Ujar Didik, salah seorang pemuda yang juga aktif dalam upaya pemberdayaan kaum perempuan di desa Pesanggaran-Banyuwangi, sekaligus mengakhiri perbincangan dengan Soerat.
Pada kenyataannya memang; dalam beberapa aspek pembangunan, perempuan kurang dapat berperan aktif. Hal ini disebabkan karena kondisi dan posisi yang kurang menguntungkan dibanding laki-laki. Seperti peluang dan kesempatan yang terbatas dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya pembangunan, sistem upah yang merugikan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, sehingga manfaat pembangunan kurang diterima oleh sebagian besar kaum perempuan. Siapa yang disalahkan dalam hal ini?. (Sihin ICDHRE).

MAJU BERSAMA KOPERASI GMNU BARON

2010-01-27T19:28:00.001-08:00

(Nganjuk-Punden) Satu demi satu berbagai komunitas berdiri di Kabupaten Nganjuk. Dengan berbagai bentuk organisasi, komunitas ini berdiri sebagai wujud kesadaran masyarakat bahwa organisasi, paguyuban ataupun kerukunan di lingkungan sekitar sangat penting untuk dibangun. Munculnya berbagai kelompok ini juga sebagai jawaban atas situasi ekonomi, budaya dan politik yang selama ini tidak berpihak kepada masyarakat. Selain itu juga kesadaran individu yang ada sudah berubah menjadi kesadaran kolektif yang dapat menghasilkan karya bersama, terutama sebagai bagian dari proses tranformasi sosial dan kesejahteraan bersama.

Jauh sebelumnya, di Kabupaten Nganjuk telah terbentuk bermacam organisasi seperti paguyuban, ikatan pemuda, kelompok perempuan, kelompok usaha dan koperasi serta organisasi lainnya.
Banyaknya program yang digulirkan oleh pemerintah yang bersifat pemberdayaan dengan berbagai bentuk program ternyata masih belum menyentuh kebutuhan masayarakat yang sebenarnya. Program atau lebih tepat dikatakan proyek yang ada, selama ini hanyalah aksi pemerintah yang kontra produktif. Karena biasanya program yang ada hanya untuk meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat akibat dari ketidakmampuan pemerintah mensejahterakan rakyatnya.
Berbagai program pemberdayaan yang selama ini digulirkan menjadikan masyarakat semakin miskin, semisal program pinjaman yang diberikan pemerintah bahkan membuat masyarakat harus terjerat hutang. Situasi inilah yang juga mendasari berdirinya berbagai kelompok sebagai upaya membangun kesejahteraan bersama.
Baru-baru ini telah berdiri Gerakan Masyarakat Nahdatul Ulama (GMNU) dengan kegiatan utama pengembangan ekonomi. Koperasi GMNU sebagai alat untuk mensejahterakan anggotanya. Meskipun baru beberapa bulan berdiri akan tetapi keberadaan gerakan ini telah banyak melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya sosial, yaitu melibatkan masyarakat umum dalam beberapa kegiatan. Seperti pada bulan Agustus lalu, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dengan bentuk lomba jalan sehat, pelatihan sablon, tak ketinggalan dalam kegiatan ini juga diadakan khusus ibu-ibu rumah tangga.
Dari serangkain kegiatan ini, sebagai bentuk penyadaran bagi masyarakat sekaligus hiburan juga diadakan pemutaran film dokumenter. Gagasan pembentukan gerakan ini adalah sebagai wujud kegelisahan mengingat selama ini kondisi warga Nahdhiyin khususnya di lingkup wilayah Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk masih jauh dari kondisi keadilan baik di bidang ekonomi, sosial dan politik terutama bagi warga “Nahdhiyin kultural”. Sebuah gagasan yang tidak popular tapi sangat konstruktif mengingat selama ini di lingkungan warga Nahdhiyin sudah ada wadah otonom sebagai alat pemberdayaan bagi umat.
Dinamika sosial inilah yang setidaknya menjadi upaya dan ide dalam rangka mengaktualisasikan sebuah nilai antara ibadah ritual maupun sosial ungkap Fathul Mu`in tokoh masyarakat dari Desa Waung Kecamatan Baron sekaligus juga ketua Koperasi GMNU ini bercerita terkait dengan gagasan pembentukan gerakan ekonomi bersama ini. “Kami berharap bahwa gerakan ini akan berkembang nantinya karena di samping kita bisa ber-ukhuwah kita juga bisa meningkatkan kesejahteraan secara bersama dengan tetap memegang teguh silaturrahmi dengan belajar bersama-sama,” jelasnya. Seperti komunitas-komunitas lain yang telah dulu terbentuk, untuk meningkatkan sumberdaya di dalam GMNU ini, pengurus juga melakukan kerjasama dengan berbagai kelompok yang ada baik terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) maupun pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan anggotanya.

MEMBANGUN KESEJAHTERAAN
Dalam upaya pengembangan dan penguatan modal, koperasi GMNU saat ini juga telah bekerjasama dengan Perkumpulan Desa Mandiri (PUNDEN) untuk kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya.Upaya pengurus untuk memperluas jaringan dan pengembangan juga dilakukan oleh pengurus dengan mengikuti berbagai pertemuan antar kelompok yang selama ini sudah tergabung, baik di Koperasi Kumandang maupun forum aliansi antar komunitas yaitu Serikat Rakyat Anjuk Bangkit (SERAB) sebuah forum aliansi sebagai alat perjuangan bagi masyarakat Nganjuk.

Profil Koperasi GMNU
Sekertariat : TPQ Al-Muttaqin Ds.Waung Kec.Baron
Telp: 0358 7645320
Berdiri :5 Mei 2009
Jumlah anggota:15 orang
Tempat Pertemuan : Bergilir di setiap anggota setiap Tanggal 5 jam 14.00 WIB

Pengurus Koperasi Gmnu
Ketua : Fathul Mu`in
Sekertaris : Mahfud
Bendahara : Munir

Latar Belakang Berdiri
Bahwa sampai saat ini kesejahteraan masyarakat semakin jauh dari apa yang selama ini diharapkan. Banyaknya program bantuan dari pemerintah ternyata belum bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini juga dirasakan oleh warga Nahdhiyin yang tidak menjadi pengurus, masih belum berdaya secara ekonomi, sosial maupun politik. Situasi inilah yang mendasari bahwa pentingnya sebuah gerakan baik sosial maupun ekonomi di kalangan kultural Nahdhiyin untuk mengaktualisasikan diri dengan bentuk kegiatan baik bidang pendidikan, gerakan sosial, pemberdayaan ekonomi melalui sebuah organisasi berupa Gerakan Masyarakat Nahdatul Ulama (GMNU) dan Koperasi GMNU sebagai alat pemberdayaan dan kesejahteraan bagi anggota.

Visi Dan Misi Koperasi GMNU
Visi :
 Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi
 Memberikan pendidikan bagi kelompok masyarakat
 Mewujudkan warga Nahdhiyin sebagai pilar perubahan di segala bidang sehingga nilai-nilai sebagai ormas yang mampu menjadi tauladan dan bisa dirasakan oleh masyrakat
Misi :
 Membangun ekonomi bersama melalui gerakan pemberdayaan melalui koperasi
 Mengaktualisasikan diri di masyarakat melalui kegiatan sosial dan pendidikan
 Bekerja membangun masyarakat dengan media dakwah dan pendidikan serta pemberdayaan

Aturan Main Koperasi GMNU :
Simpanan Pokok: Rp. 50.000
Simpanan Wajib: Rp. 5000
Jasa Pinjaman (Ju`alah) 1% / bulan
Jangka Pinjaman: 5 bulan (apabila jumlah pinjaman kurang atau sama dengan Rp 150.000,-)

Unit Usaha :
Simpan-pinjam
Jual pupuk
Jual roti

Rencana Usaha :
Pengembangan usaha peternakan dan agribisnis
Membuat produk sepatu dan sandal.

Sumber Daya Jerukgulung Terabaikan, Partisipasi Masyarakat Dianaktirikan

2010-01-27T19:27:00.002-08:00

Andai aku jadi orang kaya, akan aku bantu permodalan rakyat miskin dalam usaha pengembangan ekonomi…………
Andai aku jadi pengusaha, akan aku ciptakan lapangan pekerjaan bagi saudaraku warga Desa Genengan………
Andai aku jadi kepala desa, akan aku jadikan desa ini lebih maju atas kehendak rakayatku………

Ungkapan di atas menandakan bahwa situasi Dusun Genengan Desa Jerukgulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri, masih perlu pemikiran dan kerja keras dari semua elemen desa yang lebih massif. Perkembangan ekonomi yang cenderung stagnan (datar saja) alias tidak ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat menengah ke bawah. Lapangan pekerjaan yang sangat terbatas menyebabkan jumlah pengangguran semakin hari semakin bertambah.
“Ah…!!! kenapa aku sampai bisa melihat dan mikir sejauh ini, semakin membikin aku pusing saja…….” Hal ini sangat mengganggu fikiranku, karena kondisi pemerintahan desa, menurutku juga sangat tidak menunjukkan bahwa desa ini milik semua masyarakat. Cara pandang pemerintah sebagai penguasa penguasa kecil di desa masih lekat sekali di tempatku. Aparat desa berubah menjadi juragan-juragan yang kerjanya tukang perintah sana sini. Sedangkan, partisipasi masyarakat dan transparansi pelaksanaan pemerintahan masih menjadi perihal yang langka.
Kondisi ini menciptakan jarak antara warga masyarakat dengan pemerintah desa (perangkat). Masyarakat yang sering mengkritisi kondisi desa, dianggap menjadi penghalang dalam rencana pembangunan desa.
Aku berharap dari lingkungan terdekat ini, dengan semangat kebersamaan dapat melakukan pengembangan pembangunan secara efektif. Desa dengan perencanaan partisipatif, menemukan posisi, peran dan arti strategisnya untuk menjamin pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam psores perencanaan pembangunan di desa.
Meningkatnya peran masyarakat harus dilakukan sejalan dengan peran pemerintah desa yang pro aktif dalam memfasilitasi arah dan pembangunan desa, dengan mengutamakan peran langsung dari masyarakat, termasuk dalam pembuatan keputusan. Pemerintah bersama masyarakat harus jeli melihat dan memetakan potensi desa, meliputi perencanaan dan pengendalian, pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan serta evaluasi dan tindak lanjut.
Peran pemerintah seperti ini dimaksudkan untuk mencegah adanya eksploitasi kelompok tertentu. Pemerintah harus mendorong terjadinya hubungan yang partisipatif antara masyarakat dengan perangkat desa. Upaya pemberdayaan ini dimaksudkan mampu mengoptimalkan fungsi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat secara mandiri.
Dan dalam alur pembangunan dibutuhkan tata kelola perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui musyawarah desa.

Radio Komunitas Menjembatani Kepentingan Warga
Namun disisi lain, untuk mencari teman yang peduli terhadap persoalan desa perlu upaya yang sangat maksimal. Boleh dibilang apatis ketika masih belum adanya semangat untuk membangun desa. Sibuk dengan aktifitas pribadi masing masing. Sehingga dalam hal ini, perlu adanya beberapa orang untuk menjadi pelopor untuk membangun nilai solidaritas. Ingin aku mengabaikan hal ini, namun aku selaku warga desa setempat yang setiap hari melihat fakta tersebut menjadi bingung. Mulai dari mana aku untuk merubah desa ini menjadi desa yang sesuai dengan harapan masyarakat.
Radio komunitas yang ada mungkin bisa menjadi pijakan awal untuk memulai membangun kebersamaan sesama warga Genengan. Di komunitas radio ini terdapat kelompok pegiat seni Dangdut, Campursari, dan Kuda lumping, yang kemudian berhimpun menjadi komunitas warga. Dalam perjalanannya selain mempunyai keinginan mengembangkan kesenian, kegiatan lain juga dikembangkan seperti, kelompok media belajar keaksaraan fungsional yang merupakan program pemerintah Kabupaten Kediri.
“Ya…..Bu Aminah teman diskusiku, untuk melihat serta mencermati kondisi desaku tempat aku lahir”. Disamping radio komunitas yang diberi nama “Purnama FM”, akan terus dikelola sebagai media bersama, media informasi, pendidikan dan hiburan. Utamanya bagi warga Dusun Genengan, Desa Jerukgulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri, dan semua saja yang bisa mengakses frekuensi Purnama FM.
Dengan kemampuan seadanya kami bersama kawan penyelengara siaran radio Puranama FM, terus berkomitmen mempertahankan dan mengelola radio komunitas. Dalam kurun waktu beberapa tahun secara internal banyak dinamika yang kami lalui misalnya, naik turunnya semangat dan keluar masuknya kawan-kawan yang mengelola radio. Sehingga kami bersama kawan-kawan yang ada meneruskannya dengan mencari kader yang bersedia bergabung di Radio Komunitas Purnama.
Secara finansial kami juga berbuat semaksimal mungkin untuk memenuhinya bersama kawan-kawan yang ada. Tidak heran, jika terkadang harus off beberapa hari karena pemancar mengalami kerusakan pada saat kas belum mencukupi untuk perbaikan. Apapun cerita perjalanan kami di komunitas warga dan radio, kami merasa bersyukur kepada Allah SWT. Karena kami masih diberi kekuatan dan semangat untuk bersama- sama melakukan dan memberikan yang terbaik bagi lingkungan kami.
Kami berharap ada pihak lain yang peduli dan membantu persoalan kami. Tidak lupa, kami berterima kasih sekali bisa berkenalan dengan kawan-kawan SRKB (Serikat Rakyat Kediri Berdaulat). Paling tidak ada kawan untuk berbagi pengalaman, mendapat masukan dan motifasi. Dengan mengenal SRKB, makin bertambah jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan kami membangun desa. Namun akan lebih baik bila kegiatan kami juga diikuti oleh warga desa kami yang lain. Kami akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan kegiatan kami. Salam kami untuk kawan-kawan di SRKB. Saya terkesan dengan semangatnya “UNTUK MELAWAN KETIDAKADILAN HARUS MENGORGANISIR DIRI”. (Maliki Abilowo-Genengan).

Rakom SBL Jalin Persaudaraan Antar Umat

2010-01-27T19:27:00.001-08:00

(Jombang-AlhaRaka) ‘Semoga semakin jaya di udara’. Ucapan selamat atas kesuksesan Radio Komunitas (Rakom) Suara Budi Luhur (SBL) FM di Dusun Ngepeh Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Jombang di tahun ke-6, datang dari berbagai organisasi masyarakat, instansi pemerintah, para pengusaha maupun sesama Rakom. Ini membuktikan jangkauan radio tersebut semakin luas, sehingga diharapkan jalinan persaudaraan antar umat beragama di wilayah itu semakin erat.

Sebuah perjalanan panjang turut mewarnai berdirinya Rakom SBL FM. Keberhasilan menjaga komitmen akan radio komunitas tentunya ditunjang oleh keberadaan fans yang selalu turut memberikan support baik materi maupun non materi. Karena tidak jarang banyak radio komunitas yang beralih haluan menjadi radio komersil, karena tuntutan kebutuhan operasional radio yang begitu banyak. Namun hal ini tidak terjadi di Rakom SBL. Kuncinya adalah tetap kompak dan semangat untuk mempertahan nilai luhur yakni hidup rukun antar umat. Tidak heran bila rakom ini memiliki fans yang beragam agama. Dan program acaranya pun lebih bernuansa untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama. Mulai dari hiburan, informasi, pendidikan, dan juga religius.

Menurut H. Khamdi, ketua PBL (Paguyuban Budi Luhur) yang merupakan induk organisasi Rakom SBL memberikan mandat untuk terus mengembangkan Suara Budi Luhur dengan tetap diatas rel radio komunitas yang manjadi dasar berdirinya SBL. “Rakom SBL adalah sebuah wadah alternatif yang dinamis untuk umat beragama. Dimana semua agama mampu hidup berdampingan dengan indah, yang mana semua agama melupakan perbedaan, sehingga muncul kebersamaan guna mencegah perpecahan. Berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh berbagai media yang banyak kelompok dari satu dan yang lainnya saling menunjukkan egoisme sendiri-sendiri, sehingga yang tercipta adalah kebencian yang akan menghancurkan kelompok tersebut karena masing-masing tidak mau menghargai perbedaan, dan ingin menang sendiri,” tuturnya.

Masih menurut Khamdi, radio komunitas SBL merupakan sebuah wadah yang benar-benar mempunyai visi misi yang jelas. Untuk itu ia mengharap bahwa radio SBL terus berlanjut dan semakin berkembang hingga keluar kota sesuai yang dicita-citakan. Dan selalu siap untuk menghadapi hidup yang terus berkelanjutan agar semua orang mau menanam kebaikan, dengan menghormati perbedaan. Karena dia yakin, semua agama adalah baik tidak ada agama yang bertujuan merusak. Sesuai dengan jargon radio yang mengudara setiap hari yakni ‘radio bolone dewe, tambah suwe tambah ngejreng’. “Semoga dengan Ultah ke 6 ini, rakom SBL tambah dewasa dan tambah jaya di udara” ucap Khamdi semangat.

Dulu frekuwensi SBL tepat pada posisi 107,7 MHz dengan ketingian antena hanya 25 meter di tahun 2003. Sekarang, berkat dukungan para fans, ketinggian antena mencapai 42 meter dan frekuwensi 100,9 MHz. Sayangnya, fans yang berada di beberapa wilayah Kecamatan Bareng tidak mampu mengakses frekuwensi tersebut.

Namun begitu, laju perkembangan radio komunitas SBL dalam kurun waktu 6 tahun dinilai cukup baik dari tahun ke tahun. "Kini SBL sedang menata administrasi dan menejemen kelembagaan agar legal dimata hukum. Hal ini memerlukan perjuangan berat, karena prasyarat yang harus dipenuhi cukup rumit dan memerlukan waktu relatif lama. Dalam proses perjuangan ini para krew akan tetap mengudara meski belum ada ijin resmi dari Komisi Penyiaran Jawa Timur” ujar Sandra.

Masih menurut Sandra, pada tanggal 2 Nopember 2009 pengurus yang terdiri dari ketua, bidang penyiaran, bidang keuangan, jurnalis, dan teknisi akan pergi ke Surabaya, dalam rangka EDP (evaluasi dengar pendapat) untuk mempresentasikan dan menjelaskan data permohonan IPP (ijin peyelengara penyiaran) serta studi kelayakan lembaga penyiaran di SBL FM. “Kami berharap semoga proses presentasi beberapa perwakilan SBL ini sukses, agar kami dapat mengudara dengan tenang tanpa takut adanya intimidasi akan dibredel,” kata Sandra.

Di radio komunitas SBL, jika ditotal perkembangannya antara pendengar pasif dan aktif bisa mencapai 5-10 ribu orang, terlihat dari perolehan atensi maupun kiriman atensi dari para fans. Ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2006-2009. Anggota yang sudah pasti biasanya sering datang ke studio, meskipun hanya cangkruan ataupun sekedar menyapa penyiar. Hal ini menunjukkan kesuksesan radio SBL tergantung fans di berbagai kota," terangnya.

Ultah SBL, Ultah Fans
SBL akan tetap terbuka bagi siapa saja, tidak pilih-pilih dan tidak membeda-bedakan antara agama, ras, dan suku. Yang terpenting adalah untuk menjalin kerukunan umat, dimana antar fans dapat menjalin silaturrohim dan saling berbagi pengalaman hidup. Dalam capaian kesuksesan ini, yang harus selalu di pupuk adalah menumbuhkan regenerasi baru, baik dari kru penyiar maupun para fans. Pun dengan kegiatan nguri-nguri tradisi jawa yang bercirikan khas Jombang, mulai dari kesenia tari, ludruk, wayang beserta dalang dan pengiringnya sinden.

Menurut ketua Fans Mimbar Wibisono, kebersamaan untuk saling memiliki dapat diwujudkan melalui banyak hal. Diantaranya selalu menciptakan kebersamaan ditiap momen. Seperti halnya momen Ultah ke 6 ini, tanpa komitmen kuat para fans untuk turut berkorban memberikan waktu, tenaga, materi tentunya tidak akan pernah sukses. “Saya sangat bangga kepada Rakom SBL, dimana antara fans yang satu dan lainya selalu saling menghargai hingga tidak ada konflik yang tercipta. Yang ada hanya kedamaian dan kerukunan, semua sadar bahwa persatuan akan mampu menjaga kedamaian yang abadi dalam pergaulan sehari-hari. Kami memang menganjurkan setiap fans kiranya mau menyumbangkan materi sedikit untuk proses operasional Ultah. Dan dari anjuran seihlasnya inilah anggaran terkumpul dan dijadikan untuk selamatan bersama ” ujar laki-laki kelahiran Sidowayah Bareng tahun 1959 yang lalu.

Masih menurut Mimbar, baginya tidak masalah bagi para fans yang tidak bisa menyumbang karena terdesak oleh kebutuhan sehari-hari. Yang terpenting adalah hadir dan turut berkumpul dalam momen bersama, dari berbagi kebahagiaan inilah akan terdorong rasa saling memiliki antar fans. Dan ketika dirinya ditanya tentang susahnya menjadi ketua fans, tentunya tidak mudah baginya untuk mempertahankan kegiatan untuk tetap dinamis. Dimana ia tidak memperoleh gaji atas jabatan yang diembanya, malah tugas yang menumpuk selalu menuggu kala kegiatan sedang berlangsung. Namun baginya tidak ada kata susah dalam menjalani jabatan ketua Fans, karena setiap hari Mimbar selalu bertemu dengan orang-orang baru yang turut mengagumi keberadaan Rakom SBL ditengah-tengah wilayah yang penuh dengan keragaman agama. “Hati saya selalu riang gembira mbak, tak ada sedih ketika berjumpa dengan para fans. Bagi saya
Ini adalah anugrah dan mandat suci untuk menciptakan kebersamaan ditengah keberagaman,” tambahnya.

Selain momen tahunan, kegitan bulanan yang telah berjalan cukup lama adalah kegiatan arisan dan kardus terbang. Setiap tanggal 15 anggota fans yang aktif bertemu, namun tanggal ini juga menyesuaikan kesibukan para fans. Seperti pada hari raya tiap agama, tentunya antara umat yang satu dan yang lainya sadar akan kesibukan persiapan hari raya. Maka alternatif kesepakatan yang telah berlangsung, biasanya tanggal dimajukan atau diundur. Menurut Nilam, salah satu penyiar SBL mengatakan bahwa arisan sebesar Rp 10 ribu mampu mempererat tali persaudaraan antar fans. “Jika tidak ada rutinan SBL juga sepi, ini pernah terjadi setahun yang lalu, sempat arisan sudah habis dan cukup lama fakum tanpa kegiatan ditambah lagi para fans juga jarang berkunjung ke studio. Rasanya ada yang kurang gitu ketika siaran,” kenag Nilam.

Adapun kardus terbang ini diperuntukan kepada hal-hal yang tersifat mendadak, jika sewaktu-waktu radio membutuhkan biaya operasional yang membengkak. Disamping kardus terbang, para fans juga setiap arisan melakukan iuran seribu perbulanya. Dari sinilah operasional Rakom SBL diambilkan dan atas kesadaran para fans juga SBL terus berlanjut dan semakin mantap gaungnya ditengah maraknya radio komersil. Tidak ada kalimat yang indah dalam ahir tulisan ini kecuali ucapan selamat dari para pengemmar SBL di seluruh pelosok desa ‘Semoga SBL akan terus jaya di udara selamanya’. (Din-din Alha-raka)

Cerita Danang Dari Sepawon

2010-01-27T19:25:00.000-08:00

(Kediri-SS) Salah satu tokoh masyarakat Desa Sepawon adalah Danang, 38 tahun. Pria yang bertempat tinggal di Dusun Petungombo ini menguraikan bahwa desanya perlu intervensi inovasi. Banyak hal yang bisa dikerjakan masyarakat Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Namun, warga merasa bingung bagaimana memulainnya. Potensi besar yang ada di Sepawon menurut Danang adalah karakter masyarakatnya yang rukun dan perangkat desa yang terbuka untuk bekerjasama.

Namun demikian, sumber daya masyarakat Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten menurut Danang masih sangat minim. Sehingga menurutnya perlu sekali adanya program pemberdayaan terlebih untuk masyarakat di Dusun Petungombo.
Tidak salah, karena dari 5 dusun yang ada hanya satu dusun yang berada di luar wilayah PTPN XII Ngrangkah Pawon, yaitu Dusun Petungombo. Sejarahnya pada tanggal 17 Desember 1980, ada program nasional (prona) yakni 351 KK pada waktu itu mendapatkan sertifikat hak milik. Sehingga masyarakat Dusun Petungombo memiliki rumah dan tanah yang bersertifikat. Hal ini tentunya berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat di 4 (empat) dusun lain yang harus selalu mengikuti aturan perkebunan.
Masyarakat Petungombo bebas dari aturan Perkebunan dan ikut peraturan desa. Mata pencaharian masyarakat Petungombo bertani kebun dengan tanaman cengkeh dan kopi. Karena warga memiliki lahan sendiri tingkat kesejahteraannya berbeda dengan dusun lainya. Selain bertani, beternak juga menjadi andalan masyarakat di dusun ini. Ternaknya antara lain sapi, kambing, ayam dan lain-lain. Selain itu , ada juga warga Petungombo yang ikut menjadi buruh perkebunan, meski jumlahnya tidak banyak.
Menurut Danang perbedaan ini tentunya juga berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat Petungombo. Masyarakat dusun yang termasuk kawasan Perkebunan selalu bergantung dengan PTPN, namun masyarakat Petungombo sama sekali tidak. Warga Petungombo lebih mandiri.
Berdasarkan pengalaman saat terjadi letusan Gunung Kelud, masyarakat Desa Sepawon, termasuk Dusun Petungombo kekeringan karena banyak sumber mata air tidak bisa difungsikan, dan semua permukaan tanah tertutup dengan ketebalan debu letusan sampai 15-20 cm. Dampaknya, masyarakat desa mengangur. Tapi masyarakat Petungombo memilih tetap bertahan karena evakuasi yang dilakukan pemerintah dianggap tidak menguntungkan warga.
Jika dilihat dari peta kawasan rawan bencana, jarak Dusun Petungombo Desa Sepawon, sebenarnya sangat dekat dengan letusan Kelud yaitu termasuk dalam kawasan rawan bencana satu (KRB 1). Namun saat terjadi bencana, bantuan pemerintah malah difokuskan di Desa Sugihwaras yang menjadi pusat perhatian Pemda Kediri. Kendala ini menurut Danang karena akses masuk ke Dusun Petungombo sangat sulit. Akses jalan yang berupa jalan tanah dan berbatu menyulitkan untuk dilalui kendaraan. Apalagi kalau terjadi bencana.
Namun dari pengalaman masyarakat terhadap evakuasi bencana oleh Pemda memang kurang disambut positif. Masalahnya, karena tidak adanya jaminan keamanan terhadap asset-aset yaitu barang-barang dan ternak oleh pemerintah. Pemerintah hanya mengevakuasi secara paksa tetapi tidak pernah mensosialisasikan terlebih dahulu tentang perkembangan informasi akurat/valid dan dapat dipertanggungjawabkan terkait letusan Kelud. Hal itu membuat masyarakat engan untuk mengungsi dan lebih memilih bertahan dirumah masing-masing.
Terkait program DRR bagi Danang adalah hal positif. Minimal program ini bisa mengurangi resiko bencana yakni ancaman letusan Kelud. DRR juga melakukan pemahaman kepada masyarakat akan pengurangan resiko bencana. Salah satu hal yang mendesak adalah hal teknis berkaitan pelatihan dan pendidikan tentang resiko bencana. Sehingga masyarakat tidak perlu menunggu inisiatif pemerintah yang seringkali tidak tepat sasaran. (SS)

Sejarah Tanah Ngrangkah Sepawon dan Badek

2010-01-27T19:23:00.000-08:00

(Kediri-SS) Ini tentang sejarah tanah yang kini menjadi sengketa antara masyarakat setempat dengan pihak perkebunan (PTPN XII). Aparat dengan tangan besinya telah melakukan penindasan terhadap rakyat atas nama kewenangan yang diberikan pemerintah. Saatnya kini penderitaan rakyat berakhir.

Masa Penjajahan Belanda
Tanah di daerah Ngrangkah Sepawon, sebelumnya merupakan hutan belantara. Hutan ini kemudian dibuka oleh Mbah Diposulaksono, kemudian disusul oleh penghuni baru yang lainya.
Sehingga dapat dikatakan bahwa para pembuka hutan ini juga adalah para leluhur masyarakat Desa Sepawon sekarang. Masyarakat pembuka hutan ini kemudian mendiami dan beranak pinak serta memperoleh penghidupan dari tanah dan sumber-sumber penghidupan yang lain ditempat ini.
Dari situ mulai berkembang sekelompok masyarakat yang hidupnya bergantung dari pertanian (hasil membuka lahan garapan). Masyarakat kemudian mulai menanami lahan dengan tanaman palawija seperti jagung dan ketela pohon.
Jumlah kepemilikan tanah warga pada waktu itu rata-rata setiap kepala keluarga itu minimal 0,5 Ha. Seiring bertambahnya waktu jumlah penduduk bertambah banyak dan kebutuhan lahanpun bertambah dan kemudian warga berinisiatif membuka lahan baru. Maka kemudian terbentuklah perkampungan baru yaitu Sumberejo, Kampung Pulo, Kampung Pakelan, Kampung Glatik dan Kampung Ngrangkah.
Pada tahun 1923 Pemerintah Belanda membuka area perkebunan di sekitar perkampungan warga. Belanda mengambil sebagian tanah garapan dengan cara memberikan ganti rugi sepantasnya pada warga. Namun, oleh Belanda kemudian dikuasakan pada Perusahaan Perkebunan N.V. Cultuur Matschappy Ngrangkah Sumber Glatik Gevastigde to Surabaya, N.V. Cultuur Matschappy Ngrangkah Badek Gevastigde to Surabaya, N.V. Cultuur Matschappy Babadan Gevastigde to Surabaya sebagai perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda.
Meski demikian, ada batas yang jelas terhadap antara tanah-tanah yang dikuasai oleh Belanda dengan tanah-tanah yang dikuasi oleh warga. Atau ada batasan jelas antara tanah yang dimiliki warga setempat, yakni tanah pertanian yang diperoleh dari hasil membuka semak belukar menjadi ladang garapan dengan tanah-tanah perkebunan yang dikuasai Belanda sebagai area perkebunan.
Batas-batas itu dibuat atas kesepakatan antara warga dengan pihak Belanda. Hal ini mengacu pada UU Agraria Belanda. Dalam Undang-Undang Agraria tersebut, yang dibuat Belanda pada 1870 tercantum aturan bahwa Gubernur Jendral Belanda tidak akan mengambil kekuasaan atas tanah-tanah yang telah dibuka oleh rakyat asli untuk keperluan mereka sendiri.

Periode Pendudukan Jepang
Akibat penyerbuan tentara Jepang 1942 Belanda kalah, tanah perkebunan yang dikuasai Belanda banyak yang terlantar. Sehingga tanah perkebunan tersebut kembali menjadi semak belukar. Kemudian, tanah-tanah tersebut dikelola oleh Jepang.
Dalam pengelolaannya Jepang memanfaatkan tenaga masyarakat yang tinggal di daerah itu untuk Romusha. Pada saat itu Jepang berusaha sekeras-kerasnya untuk meningkatkan produksi pangan guna memperkuat tentaranya. Jepang sendiri waktu itu sedang menghadapi peperangan melawan Sekutu.
Karena pada masa itu banyak warga laki-laki yang dipekerjakan sebagai Romusha. Sehingga, banyak tanah-tanah warga yang terlantar dan tak tergarap. Akhirnya, tanah tersebut menjadi semak belukar lagi. Ditambah lagi kontrol yang ketat dari Jepang yang mengakibatkan petani tidak bisa lagi mengelola tanah yang dimilikinya.
Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 setelah penjajahan Jepang berakhir juga merupakan kemerdekaan bagi warga Ngrangkah untuk kembali lagi bertani. Sebanyak 500 KK mulai kembali mengelola lahann garapannya.
Pada tahun 1946 atas perintah Bupati Kediri Jumari dengan melalui pamong praja setempat (diantaranya Marto dan Kasmi) warga mulai melakukan pembabatan kembali tanah pertanian warga yang tak terawatt. Tindakan menduduki dan memanfaatkan lahan terlantar tersebut tidak dinyatakan sebagai perbuatan penyerobotan yang melanggar hukum. Karena memang sebelumnya yang dikelola adalah tanah yang pada masa penjajahan Belanda sudah menjadi milik warga yang tinggal di daerah itu.
Bahkan pada saat Agresi Militer tahun 1947-1948, dimana pada waktu itu pihak Belanda mencoba mengurus sisa-sisa tanah yang pernah didudukinya dan dikelola menjadi perkebunan kembali. Hal itu sama sekali tidak mempengaruhi aktivitas warga dalam mengelola lahan garapanya. Belanda pun tidak mempersoal tentang keberadaan warga yang mengerjakan lahan warga. Asumsi yang berkembang karena kesepakatan batas tanah antara warga dan Belanda sudah tuntas.
Kemudian pada tahun 1950 Rombongan dari Kawedanan Pare datang mengunjungi warga dan menyarankan agar tanah-tanah yang telah ada dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya secara turun temurun. Dari sini keyakinan warga terhadap hak kepemilikan tanahnya semakin kuat.

Masa Terjadi Nasionalisasi
Agresi Militer berakhir, Pemerintahan Soekarno segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nasionalisasi Perusahaan milik Belanda yang ada di wilayah Indonesia (Undang-Undang No 86 / 1958, LN 1958,No 162) dan diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1959 yang meliputi tanah bekas perkebunan atau perusahaan barat dikuasai Negara. Terrmasuk di dalamnya tanah perkebunan N.V. Cultuur Mij Badek, N.V. Ngrangkah Sumber Glatik, N.V. Babadan .
Sejak tanggal 3 Desember 1957 tanah perkebunan tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara dan perusahaan perkebunan Belanda dirubah menjadi PPN Antan yang merupakan perusahaan perkebunan milik Negara RI. Sebenarnya pada saat nasionalisasi ini juga sudah ada kejelasan, mana tanah milik Perusahaan Belanda dan mana tanah milik warga. Apalagi, pada saat tanah yang terkena nasionalisasi dan kembali ke Negara diluar batas-batas tanah-tanah rakyat dan tetap ada pembatasan yang jelas antara tanah yang terkena nasionalisasi dengan tanah yang dimiliki warga.
Setelah ada program nasionalisasi dan ditambah lahirnya UUPA 1960 dan diperkuat dengan pidato Menteri Agraria pada tanggal 12 September 1960 di depan DPR-GR tentang keberadaan UUPA 1960 yang bertujuan untuk memperkuat hak milik atas tanah bagi setiap warga Negara Indonesia baik laki-laki atau perempuan yang berfungsi sosial. Substansi terhadap penguatan dan perlindungan terhadap Prifat-Bezit, hak milik sebagai hak yang terkuat bersifat perseorangan dan turun temurun muncul dalam UUPA 1960 ini. Pada waktu itu warga sudah melakukan pembayaran pajak penghasilan mulai tahun 1952 sampai tahun 1961. Hal ini dapat dibuktikan warga dengan adanya bukti pajak warga Ngrangkah yang dibayarkan kepada perangkat desa (Jono).

Masa Penggusuran
Pada tahun 1966 terjadi koflik, dimana tanah yang dikuasai warga berusaha diambil alih oleh Pemerintah dengan dalih tanah mereka adalah tanah hasil Nasionalisasi. Kemudian terjadilah tindakan yang bersifat manipulatif melalui tekanan, paksaan dan teror. Perangkat desa bersama tentara meminta paksa surat-surat berharga yang menunjukan kepemilikan mereka atas tanah dengan dalih bahwa tanah-tanah mereka akan diproses, istilahnya pemutihan, untuk mendapatkan sertifikat.
Dan sebagai gantinya, sementara, warga menerima kartu IKABRA (Ikatan Karyawan Brawijaya). Namun tindakan tentara dan perangkat ini hanya bohong belaka. Kenyataannya kemudian tindakan ini adalah upaya untuk menghilangkan bukti-bukti kepemilikan tanah warga dan sebagai tindakan awal untuk merampas tanah warga untuk area perkebunan.
Pemaksaan ini juga menggunakan banyak cara. Seperti dalih yang berlindung pada anggapan nasionalisasi tanah secara keliru. Seringkali yang digunakan dalih adalah Lembaran Negara No 162 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi tanah perkebunan.Tetapi dasar pijakan ini tidak dilihat secara utuh. Hanya sepotong-sepotong.
Ditingkat lokal pemerintah memperkuat upaya perampasan dengan menggunakan media pertemuan antar pemerintah lokal dan warga. Misalnya keputusan rapat Tri Tunggal yang dihadiri oleh Camat, Aparat Kepolisian, ABRI, dan warga masysarakat di lapangan Sepawon. Keputusan rapat sepihak tersebut adalah bahwa tanah yang dimiliki dan dikelola warga selama berpuluh-puluh tahun tersebut dikatakan atau diklaim tanah milik nagara dan warga wajib menyerahkan tanah garapanya kepada Negara dan apabila warga tidak mau menyerahkan maka dianggap sebagai musuh Negara.
Bentuk-bentuk penekanan tidak hanya itu, apabila warga tidak menyerahkan tanah yang dimilikinya, tanpa berdasarkan fakta dan bukti yang jelas maka mereka dicap sebagai PKI. Setelah rapat tersebut warga dikumpulkan di rumah kepala kampong yang bernama Musiran. Warga dipaksa untuk memberikan sidik jari (cap Jempol) diatas surat pernyataan. Namun ada sebagian yang tidak mau karena maksud surat pernyataan tersebut adalah upaya penyerahan tanah warga.
Selain itu bentuk pemaksaan juga dilakukan lewat perampasan bukti-bukti kepemilikan tanah (surst-surat tanah) oleh aparat tentara dengan cara mendatangi rumah-rumah warga dan menggeledah isi rumah dengan paksa. Banyak warga yang ketakutan dan akhirnya menyerahkan surat tanah mereka karena diancam dengan senjata.
Dalam perampasan hak milik oleh militer. Ada 3 kelompok militer yang terlibat. Pertama Brigif 521 dengan tokohnya Wagiran dan Wardi. Kodam dengan tokohnya Jalil. Brimob dibawah pimpinan Lameni dan Seman. Serta ada kelompok lain dari veteran dan kepolisian. Selain merampas mereka juga menduduki kampung warga dengan melakukan ancaman dan kekerasan terhadap warga apabila warga tetap ”nekad” mengelola dan memanen hasil tanamannya.
Warga diultimatum dan tidak boleh melakukan aktifitas diatas garapannya. Ultimatum ini diikuti dengan pemukulan. Contohnya pada waktu itu Tomo mengambil (rambanan) daun nangka untuk makanan ternaknya, dihajar/dipukuli oleh Imam dari Brigif karena didakwa menjarah dan berusaha mengelola lahannya kembali.
Tindakan tentara tidak berhenti sampai disini. Tindakan represif ini sampai pada penghilangan nyawa. Diantaranya yang menimpa Patmo, Yahya, Dayat, Rasid, Tarmadi, Warsimin, Nyoto, Suro Srmin. Kematian mereka semua tidak wajar dan akibat penganiayaan yang sangat keji. Bahkan, mayat pak Patmo Yahya yang dikenal sebagai pimpinan, Kepalanya di Penggal dan diarak keliling kampong oleh Nurtam yang pada waktu itu sebagai sinder keamanan.
Semenjak 1966 tanah-tanah rampasan dari warga dikelola oleh pihak militer menjadi perkebunan karet dengan mengatasnamakan perkebunan PRIGIF (Proyek Gabungan ABRI). Setelah dikelola militer, warga dikelompokkan menjadi satu di dusun Ngrangkah Desa Jarak dan sebagai gantinya warga disuruh bekerja dengan gaji 1 rupiah/hari. Padahal, kalau bekerja dilahan sendiri bisa mencapai 10 rupiah/hari, dan ganti rugi atas tanah yang dimiliki diganti uang sebanyak Rp 45.000. Namun kenyataanya uang itupun tidak diberikan segera sampai bertahun-tahun. Dalam kondisi ini warga tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.
Warga selama menjadi karyawan itupun dibebani dengan syarat-syarat yang memberatkan. Antara lain apabila selama 3 bulan kerjanya baik maka diangkat jadi karyawan dan apabila tidak memenuhi syarat maka akan diberhentikan. Pada tahun 1968 yang sudah jadi karyawan satu persatu diberhentikan dengan dalih SEKRENING (di- PKI- kan), upaya tersebut dilakukan dengan cara yang penuh rekayasa yakni penunjukan pada KTP yang menyatakan bahwa warga yang pernah menjadi anggota PKI. Proses tersebut berlangsung sampai tahun1970.
Setelah warga dipecat, perkampungan warga juga digusur lagi terutama bagian Timur dan Utara yakni Glatik, Sumber Rejo, Pulo, Pakelan, Ampera, Pojok, dijadikan satu diperkampungan Ngrangkah-Sepawon tahun 1966. Untuk mempermudah pengawasan, untuk Dusun Pojok dijadikan satu dengan Badek, dengan ketentuan setiap warga yang digusur akan diganti dengan ukuran tanah 20 M. dan lebar 25 M dengan janji tanah tersebut akan disertifikatkan untuk menjadi hak milik.
Namun janji itu sekali lagi hanya janji kososng. Sampai bertahaun-tahun janji itu lenyap ditelan bumi. Malah tanah tersebut menjadi perkebunan kopi dan cengkeh. Akibat dari penggusuran ini kondisi ekonomi tidak menentu. Untuk memperbaiki kehidupannya banyak warga menjadi trans (ikut program transmigrasi).
Akibat sempitnya perkampungan dari beberapa dusun dijadikan satu dan digusur lagi. Sebagai gantinya warga ditempatkan diatas lahan tempat aliran lahar gunung kelud yang diatasnya penuh batu-batu kecil dan pasir. Saat itu juga banyak yang pindah ketempat lain. Selama 4 tahun kondisi warga dalam keadaan kacau balau dan dalam tekanan pemerintahan Orde Baru.
Sesudah 2 tahun perkebunan dibawah Pengelolaan ABRI akhirnya berpindah kepemilikan. Dari pengelolaan BRIGIF digabung dengan PPN Antan XII, dimana peralihan tersebut tanpa diketahui warga dan pola yang dipakai tetap sama yaitu rekayasa.
Tahun 1975 perkebunan melakukan perluasan lagi, dan warga mengalami penggusuran lagi dan ditempatkan dilahan semak belukar yang disebut Ngglagah Rejo dan sekarang disebut Wono Rejo Desa Tri Sulo. Masa dibawah PPN Antan XII tetep tidak ada perbaikan nasib. Untuk meredam warga dijadikan karyawan tapi lagi-lagi dipecat tanpa ada alasan yang jelas.
Perlu menjadi catatan dalam masa penggusuran itu adalah, ada sebuah kampong yang waktu itu selamat dari penggusuran yakni kampong Pakelan II (Petung Ombo) dan ternyata tidak masuknya Kampong Pakelan dalam penggusurn dikarenakan di dalam kampong pakelan ada seorang Veteran 45 yaitu Kamituo Sadimin bersama keluarganya.

Perjuangan Tahun 1982
Pada tahun 1982 ada diantara warga yang ingin menuntut pegembalikan tanahya dari penguasaan perkebunan. Perkebunan dan militer menyebutnya kelompok Kamin cs.Pada 19 Mei 1983 Kamin dan Panuji diculik. Warga menyebutnya kena Petrus (Penembak Misterius) Kamin dan Panuji sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Namun, warga tidak takut. Upaya untuk mendapat hak atas tanahnya ini berlanjut sampai mengirim pengajuan hak atas tanah kepada Mendagri.
Berikutnya terjadi proses peralihan pengelolaan kebun dari pihak PPN Antan XII ke pihak PTPN XII. Hal itupun juga direkayasa dan tidak diketahui warga. Bahkan, mulai tahun 1986 sampai sekarang terjadi kesalahan fatal dalam pengajuan HGU. HGU untuk PTPN XII dikeluarkan melalui SK Mendagri No. SK. / HGU / DA / 87 yang ditanda tangani oleh Dirjen Agraria.
Untuk memperoleh izin HGU pihak perkebunan melakukan rekayasa data yaitu dengan memasukan luas tanah yang dimiliki dan dikelola warga Ngrangkah Pawon atau tanah warga diklaim berstatus tanah Negara bekas hak erfpacht dengan atas nama : N.V. Cultuur Mij Nrangkah Sumber Glatik, N.V. Cultuur Badek dan N.V. Cultuur Mij Babadan, terkena Nasionalisasi berdasarkan UU Nomor 86 tahun 1958 junto Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1959. Di dalam keterangannya perkebunan menuliskan bahwa sejak tanggal 3 Desember 1959 tanah hak milik yang pernah dikelola warga (klaim tanah milik perkebunan) menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
Dalam SK. /HGU / DA / 87 sangat jalas sekali bahwa pengajuan HGU yang dilakukan oleh PTPN XII tentang luas tanah bukan hak erfpacht milik Belanda saja, tapi milik warga yang dirampas sejak awal pemerintahan Orde Baru. Diperkuat dalam syarat-syarat pengajuan HGU yang didalamnya sangat memberatkan, diantaranya apabila di dalam areal yang diberikan dengan HGU ini ternyata masih terdapat pendudukan atau penggarapan rakyat secara menetap yang sudah atau belum mendapat penyelesaian maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak untuk menyelesaikan dengan menurut peraturan yang berlaku, syarat ini digunakan untuk menekan warga dengan sewenang wenang. (Ashar Surya Sejahtera).

Koperasi Berkembang di Pondok Pesantren

2009-11-03T19:35:00.002-08:00

(Tulungagung-Paricara) Pondok Pesantren (Ponpes) kini tak lagi melulu berurusan dengan mengaji kitab kuning. Ponpes telah berkembang merambah ke berbagai bidang pengetahuan dan keterampilan. Salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi para santri dalam bentuk koperasi.

Tengok saja Koperasi Daruttaibin di Ponpes Daruttaibin Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat, Tulungagung. Selain ngaji, Ponpes ini juga mengajari santrinya untuk praktek langsung berkoperasi. Menurut salah satu penggerak Koperasi Daruttaibin, Istiqomah, pada awalnya kegiatan ekonomi ini hanya dilakukan oleh kalangan internal ponpes sendiri, karena hanya menyediakan kebutuhan para santriwan dan santriwati seperti kitab kuning dan kebutuhan pokok lainnya. Kemudian kegiatan ini menjadi bahan pengajaran dan pengalaman bagi para santri.
Dikatakannya, untuk sementara yang banyak membutuhkan barang-barang koperasi adalah santri perempuan. Sedangkan untuk santri laki-laki biasanya hanya titip bahan atau pesan saja, seperti sayur-sayuran dan kebutuhan lainnya.
Pada dasarnya keberadaan koperasi di Ponpes ini dimaksudkan untuk memperlancar proses belajar mengajar. Bagai para santri yang belum memiliki uang untuk mencukupi kebutuhannya, seperti kitab dan lain-lain, mereka bisa pinjam di koperasi. ”Apabila sudah punya uang, pinjaman bisa dilunasi di kemudian hari,” terang Istiqomah.
Kehadiran koperasi di Ponpes Daruttaibin sangat dirasakan manfaatnya oleh para santri. Romdhoni, salah seorang santri, mengaku sangat terbantu dengan adanya koperasi tersebut. ”Koperasi benar-benar membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari santri. Apalagi, santri boleh berhutang dan boleh mengembalikan kapan saja kalau sudah punya uang,” ujar santri yang akrab dipanggil Dhoni ini.
Selain menyediakan kebutuhan proses belajar mengajar, melalui koperasi para santri juga diajarkan untuk belajar membangun ekonomi. Seperti saat koperasi mendapat pesanan jajan atau kue dari masyarakat sekitar, maka para santri perempuan diajari untuk belajar membuat kue.
Para santri pun merasa senang dengan kegiatan tambahan di pondok. Selain belajar ilmu-ilmu agama, para santri juga belajar berbagai keterampilan hidup. seperti yang di ungkapkan Bapak Jazuli. ”Para santri senang diajak belajar di luar kegiatan ngaji, seperti bertani, beternak maupun yang lainnya,” tutur bapak Jazuli, salah satu pengasuh Ponpes Daruttaibin.

Libatkan Masyarakat dalam Pengembangan Koperasi
Dalam perkembangannya, kegiatan koperasi di Ponpes ini ternyata dilirik masyarakat sekitar. Bahkan sebagian diantaranya ikut bergabung. ”Ini sebagai langkah awal untuk membangun perekonomian masyarakat agar lebih bisa berkembang. Sebagai kader pesantren kita harus bisa bersosialisasi dengan masyarakat,” terang Istiqomah menambahi.
Seiring berjalannya waktu, para penggerak Koperasi Daruttaibin menginginkan agar unit usaha koperasi dikembangkan tidak hanya di bidang perdagangan, namun juga simpan pinjam. Dengan modal Rp 6 juta, penggerak koperasi yang dipelopori oleh bapak Kholik mencari anggota yang berasal dari masyarakat sekitar Ponpes Daruttaibin.
Langkah ini mempunyai prospek yang sangat besar maka Koperasi Daruttaibin kemudian dikelola secara lebih serius. Anggotanya kini mencapai anggota 20 orang. Adapun simpanan pokoknya ditentukan sebesar Rp 60 ribu dan simpanan wajibnya sebesar Rp 5 ribu. Untuk membangun kebersamaan, setiap satu minggu sekali anggota koperasi membuat pertemuan rutin dengan agenda pengajian yang diasuh oleh Pengasuh Ponpes Daruttaibin, KH Moh Damanhuri Risya.
Dalam kesepakatannya, anggota koperasi berhak mengajukan pinjaman, namun dengan jumlah yang ditentukan. Ini karena modal koperasi masih terbatas. Besarnya pinjaman, untuk setiap anggota dibatasi paling besar Rp 600 ribu. ”Sesuai kesepakatan, masing-masing anggota koperasi boleh meminjam maksimal Rp 600 ribu,” terang Istiqomah.
Dijelaskannya, jika nanti ada yang pinjam lebih dari jumlah yang ditentukan, maka di kahawatirkan anggota yang lainnya banyak yang tidak kebagian. Istiqomah menambahkan, modal koperasi masih sedikit. ”Makanya bila yang pinjam lebih dari ketentuan dikawairkan anggota yang lainnya tidak kebagian,” tuturnya.(Lukman, Paricara)

Tol Trans Jawa: Forum Jama’ah Korban Jalan Tol Jombang; Tolak Isu Harga

2009-11-03T19:35:00.001-08:00

(Jombang-Alha-Raka) Kekompakan para korban merupakan salah satu kekuatan untuk mengupayakan penyelesaian ketidaksamaan harga penjualan tanah yang terkena landasan tol Trans Jawa Kertosono-Mojokerto antara warga dan P2T Kab. Jombang. Kompak di sini bukan berarti warga menolak ganti rugi, namun menunggu sampai ada kenaikan harga yang layak.

Usai pertemuan perwakilan dari masing-masing desa pada tanggal 30 Agustus dan 15 September 2009 di Dsn. Ngrawan Ds. Santren Tembelang Jombang, menghasilkan beberapa temuan baru terkait isu kenaikan harga. Pada awalnya harga tanah dihargai hanya Rp 50 ribu per M² kini naik menjadi Rp 70 ribu per M². Mengenai isu yang beredar tersebut, warga yang tanahnya akan diambil negara tentunya masih enggan menerima tawaran harga tersebut. Menurut Ismail, warga Desa Sumberejo Jombang, bahwa dirinya beserta 38 warga tetap kukuh dan sepakat bersama-sama akan berusaha mempertahankan tanah yang menjadi haknya. Tapi kondisi saat ini memang ada beberapa warga yang awalnya ikut mempertahankan harga jual sudah berkurang sedikit demi sedikit dengan alasan karena terlilit hutang. Disamping itu banyak sekali aparatur pemerintahan melakukan intimidasi serta memberikan informasi bahwa tidak akan ada kenaikan harga sampai kapan pun.
“Banyak anggota kami yang diancam bahwa kalau tidak segera memberikan tanah yang akan dibebaskan maka akan segera berurusan dengan pihak pengadilan. Padahal kami juga telah memberi tahu bahwa untuk berurusan dengan pihak hukum tentunya tidak semudah itu. Ada beberapa tahapan sebelum mengarah pada urusan konsinyasi, yakni warga harus bertemu dengan pihak eksekutif terlebih dahulu, dalam hal ini adalah bupati. Jika telah terjadi tawar menawar harga dan tidak menemukan titik temu, barulah ada tahapan menuju pengadilan,” terang Ismail.
Penuturan Ismail memang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus mengutamakan musyawarah. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah hanya sepihak dalam membuat keputusan. Kini warga yang bertahan di Sumberejo dari 38 menjadi 28 dan terakhir tinggal 16 orang. Sedangkan di kecamatan Perak dan Bandar Kedungmulyo yang juga turut menjadi anggota aliansi kini yang bertahan hanya tinggal 17 orang. Sedangkan di desa Banjardowo dari 3 dusun yang paling banyak bertahan adalah Dsn. Gempolpait yakni 12 orang. Sedangkan untuk Cangkring Ngrandu Sidomulyo dan Santren Ngrawan Tembelang juga ada yang sudah memberikan tanah-tanah mereka dengan harga yang tidak sama.
“Kami awalnya hanya memberikan penawaran dengan mengajukan langsung kepada pihak eksekutif dan tembusan kepada pihak P2T (Panitia Pengadaan Tanah) dengan harga 2 kali lipat dengan harga yang diisukan. Namun dalam satu tahun ini tidak direspon sama sekali, kami merasa dipermainkan oleh pemerintah Jombang. Kini kami akan mengajukan permintaan harga sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) jika asumsinya permeter Rp 10 ribu, maka akan kami kalikan dengan kontrak investor selama tahap awal 35 tahun atau bisa jadi kontraknya 70 tahun maka tanah kami juga akan bisa mencapai harga permeter Rp 700 ribu” kata Ismail selaku koordinator Desa Sumberejo.
Hal senada juga disampaikan oleh H. Harun dari perwakilan Dsn. Gempolpait, bahwa meski dirinya telah didatangi oleh pihak kecamatan Jombang secara langsung namun akan tetap bertahan sampai ada kelayakan harga. “Untuk mau bertahan memang hak masing-masing orang, saya pun tak bisa melarang dan tidak bisa menyuruh kepada siapapun. Jika saya ditanya tetangga yaa saya jawab menunggu sampai ada kenaikan baru saya berikan. Lha wong harga jual beli normal tahun ini saja sudah naik. Apalagi untuk kasus khusus pada ganti rugi tanah, tentunya masyarakat juga tidak mau rugi karena nantinya jalan tol ini akan dikomersilkan” ungkapnya.
Sementara itu menurut Mustaghfirin, yang menjadi tuan rumah pada pertemuan ketiga di Dsn. Ngrawan juga membenarkan hal tersebut diatas. “Kita adalah calon korban tol, kenapa disebut korban ya karena kita tidak ada niatan untuk menjual tanah-tanah tersebut, namun karena untuk kepentingan umum terpaksa kita memberikan namun tentunya dengan harga yang layak. Ketika harga tersebut kita masih merasa rugi, maka kita harus berjuang. Dulu tahap sosialisasi awal dari pemerintah kami akan diberi ganti rugi dengan harga perkotaan, namun buktinya mana? pemerintah hanya omong kosong ini kan namanya bohong. Kita dikhianati oleh pemerintahan Jombang, untuk itu hanya ada dua pilihan kita akan menempuh jalur damai ataukah anarkis. Namun untuk saat ini kita akan menempuh jalur damai dahulu, meski harga diri rakyat kecil seperti kita telah terinjak-injak namun kita harus menggunakan otak bukan otot,” kata pak Mus Tegas.

Pemerintah Membuat Rakyat Miskin
Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan, jargon ini tentunya sangat tepat dipakai untuk menyemangati perjuangan warga Forum Jama’ah Korban Jalan Tol Jombang (FJKTJ). Isu harga yang telah disebarkan pemerintah memang tidak manusiawi, terbukti banyak warga yang mengeluhkan harga tersebut. Padahal kalau ditinjau dari dampak yang ditimbulkan tidaklah sedikit, mulai dari kondisi sosial masyarakat yang dulunya pedesaan akan bergeser pada budaya perkotaan. Dulunya masyarakat menjadi petani dengan mengolah tanah-tanah mereka. Namun ketika jalan tol telah jadi mereka harus berupaya bertahan hidup dengan mencari pekerjaan lain karena tidak mempunyai lahan untuk bertani. Hal ini juga akan memicu banyaknya angka pengangguran. Belum lagi polusi yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat setempat di sekitar lingkungan tol. Mulai dari polusi udara sampai pada polusi suara bising. Apakah ini mendapatkan jaminan asuransi dari pemerintah? Tepat kiranya jika pemerintah akan membuat rakyat miskin jika tidak mempertimbangkan harga yang layak dan manusiawi melihat dampak negatif yang akan muncul sangat beragam.
Untuk itulah beberapa warga yang masih tersisa akan terus bertahan dan memperjuangkan tanah-tanah mereka. Adapun tahapan awal yang pernah dimusyawarahkan bersama dengan KRJB (Konsorsium Rakyat Jombang Berdaulat) dan KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria) Jatim adalah membuat rencana kerja teknis, yakni selalu berupaya melakukan koordinasi minimal setiap bulan. Dan selanjutnya akan membentuk team kecil untuk merumuskan hasil kesepakatan dengan bentuk pernyataan sikap yang akan ditujukan kepada semua instansi pemerintah dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat pusat yakni Jakarta. Adapun tahapan proses upaya bersama tersebut yang sudah mulai, pertama: Warga sepakat untuk kompak dan bersatu untuk tidak memberikan tanah sampai ada kenaikan harga yang layak. Kedua, selanjutnya masyarakat akan terus berupaya bisa bertemu langsung dengan P2T, TPT atau tim penaksir tanah dari provinsi Jawa Timur, dan dari sini jika memang harga telah disepakati oleh tim yang ditunjuk oleh Pemkab, yakni sang penaksir harga teratas itu berapa dan minimal itu berapa. Ketiga, Maka warga juga harus tahu batasan tanggal batasan akhir kapan realisasi pembebasan tanah itu dilakukan.
Dari ketiga tahapan tersebut harus tetap disertakan transparasi dari desa, jika semua data tersebut sudah ada ditangan warga selanjutnya FJKTJ akan bersama-sama melakukan audensi atau hearing dengan pihak eksekutif maupun legislatif. Namun sebelumnya masyarakat harus berupaya keras untuk mencari dukungan dari berbagai pihak, agar persoalan ini menjadi isu kabupaten. Menurut Heri, koordinator lokal Ngrawan, “kalau diperlukan kita akan bersama-sama membuat simulasi para korban tol yang dipaksa oleh pemerintah untuk memberikan tanah miliknya yang sejengkal sampai titik darah penghabisan. Dengan model simulasi akan mempercepat proses penyebaran informasi kepada seluruh khalayak. Yang terpenting lagi dari perencanaan teknis tersebut, yang tetap harus diperhatikan adalah bagaimana warga yang masih bertahan dan belum menyerahkan tanah-tanah mereka tetap kompak. Meski ada intimidasi dari berbagai pihak, jika masyarakat kompak maka perjuangan ini akan menemukan hasil yang diinginkan bersama, ” jelas Heri.
Pada pertemuan ke-3 tersebut, KRJB memandatkan Syadad, selaku staf ICDHRE Jombang untuk memfasilitasi jalannya diskusi. Untuk mendapatkan keadilan dari pemerintah memang rakyat harus berjuang keras, untuk memperlancar proses perjuangan perlu kiranya mengadakan do'a bersama yang ditujukan kepada birokrasi pemerintahan Jombang mulai dari bupati beserta stafnya dan pihak P2T. Harapan dari do'a bersama tersebut agar mau berfikir untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan bisnis semata dan mau transparasi tentang segala hal. Jangan hanya untuk menekan pengeluaran anggaran sedikit mungkin, namun dampaknya malah mengorbankan rakyat kecil. “Kita akan mulai bersama-sama melakukan penataan strategis, namun terlebih dahulu kita akan membuat team kecil yang terdiri dari ketua, para koordinator desa dan dibantu oleh beberapa perwakilan kelompok KRJB untuk merumuskan draf pernyataan sikap bersama yang ditujukan kepada semua instansi,” terang Syadad.
Adapun usulan yang berhasil dikumpulkan pada malam hari itu diantaranya: menuntut kenaikan harga dan menolak harga yang telah diisukan selama ini oleh pihak pemerintah, adanya transparasi dari tim P2T dan TPT, peninjauan ulang terhadap kelayakan harga dari tim apreaser, pengukuran ulang terhadap tanah-tanah yang masih belum diberikan warga, memberikan tenggang waktu kepada warga untuk pindah usai pembayaran ganti rugi, penambahan kesejahteraan bagi warga yang terkena dampak sosial ekonomi, batas toleransi sisa tanah, dan tolak mafia tanah termasuk para perangkat yang terlibat. “Dari beberapa usulan ini pada tanggal 24 September 2009 usai lebaran team yang telah ditugasi harus berkumpul dan segera melayangkan draf rumusan kesejumlah instansi. Draf rumusan yang telah dibuat nantinya akan menjadi materi untuk hearing ke DPRD Jombang, namun tentunya menunggu terbentuknya komisi-komisi dan ketua DPRD yang baru,” tambah Syadad. (din-din, Alha-Raka)

“Sekolah Dilarang Melarang”

2009-11-03T19:34:00.000-08:00

(Madiun-Difaa) Tanggal 28 Oktober 1928 atau 81 tahun lalu menjadi tonggak persatuan tekad dan semangat nasionalisme pemuda. Pemuda dari berbagai daerah yang tergabung dalam berbagai perkumpulan daerah antara lain Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, PPPI, Pemuda Kaum Betawi, bertemu di Jalan Kramat Raya 106 Jakarta. Pertemuan itu melahirkan kesatuan tekad, semangat, dan tujuan perjuangan bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bebas dari penjajahan bangsa lain. Saat ini, 64 tahun merdeka, kita perlu memaknai kembali peristiwa bersejarah tersebut, terutama dalam menghadapi era globalisasi.

Pertemuan pemuda pada tahun 1928 itu merupakan proses yang panjang dari perjalanan perjuangan bangsa. Berbagai perjuangan sebelumnya yang dilakukan para pejuang selalu dapat dipatahkan penjajah/Belanda. Karena perjuangan sebelum tahun 1928 bersifat kedaerahan, adu fisik, dan tidak ada persatuan semangat dan tujuan bersama. Dengan terlaksananya pertemuan pemuda yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda maka dimulailah babak baru perjuangan bangsa yang akhirnya menghantarkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
Setelah Indonesia merdeka, pemuda meneruskan peran dengan mengisi kemerdekaan. Berbagai kiprah dan bentuk pengabdian kepada negara pasti berbeda dengan masa perjuangan kemerdekaan dulu. Hal tersebut merupakan cara dan memaknai perjuangan pemuda tempo dulu, sesuai dengan pernyataan Bapak Chusnul Yaqien, SH, Kasi Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun, “Saya kira meski bentuk perjuangan pemuda berbeda dengan masa dulu, tetapi pemuda harus tetap mempertahankan NKRI, berkiprah sesuai dengan bidang dan kemampuannya, termasuk mau menjaga budaya kita seperti Reog atau kesenian yang lain”.
Yohanes Manasye atau biasa dipanggil John, adalah salah seorang pengurus kelompok studi SDM (Sekolah Dilarang Melarang). Sekolah non formal ini merupakan kelompok studi yang terbentuk pada bulan Juni 2009, yang kelahirannya diprakarsai oleh DIFAA Madiun. SDM dalam kegiatannya menganut sistem belajar terbuka, aspiratif, setara, dan partisipatif. John sebagai bagian dari SDM yang juga menjabat sebagai Ketua Presidium PMKRI Madiun periode 2008-2009, menyatakan bahwa bentuk perjuangan pemuda sekarang secara internal harus meningkatkan kualitas, pengetahuan, dan integritas diri. “Pemuda terutama mahasiswa jangan bergerak di tingkat elit saja, tetapi harus masuk dan peduli dengan situasi yang terjadi di masyarakat secara langsung,” ujar John.
Hal senada disampaikan oleh Chusnul Yaqien bahwa, Sumpah Pemuda tahun ini seharusnya diperingati untuk dimaknai ulang oleh pemuda Indonesia. Bagaimana menjaga semangat kebangsaan yang melekat dalam sanubari pemuda. Menurut Chusnul, ada banyak hal yang harus dilakukan untuk memaknai Sumpah Pemuda. “Salah satu cara adalah menjaga dan mengembangkan budaya. Karena budaya Indonesia sangat banyak dan bernilai tinggi. Jangan baru sadar ketika ada klaim budaya dari bangsa lain. Pemuda juga harus bisa menjaga agar tidak terlibat dengan gerakan radikal seperti terorisme yang merugikan bangsa dan negara sendiri,” kata Bapak Chusnul.
Sementara bagi John, menjaga rasa kebangsaan bisa diwujudkan dengan cinta produk dalam negeri, karena produk dalam negeri sebenarnya tidak kalah bagus dengan produk luar negeri. “Adalah memprihatinkan apabila pemuda sekarang lebih suka produk luar negeri, termasuk juga suka dengan gaya hidupnya yang belum tentu cocok dengan masyarakat kita,” kata John.
Pemuda Indonesia sekarang ini lebih mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan diri dan mengoptimalkan potensi diri sehingga lebih siap menghadapi tantangan globalisasi yang penuh dengan persaingan. Globalisasi adalah masa di mana sekat negara, wilayah, sistem, dan ideologi semakin tipis. Maka persaingan kerja semakin ketat. “Generasi muda sekarang lebih bebas, leluasa, dan pasti lebih mampu bersaing, asal jangan terjebak dalam globalisasi yang bersifat negatif. Ambil sisi positif dari globalisasi,” tambah Chusnul Yaqien.
Pemuda harus siap bersaing dalam tantangan globalisasi yang membutuhkan kemampuan dan skill yang memadai. Karena dalam era globalisasi hanya yang kuat dan berkemampuan dengan skill tinggi yang dapat bertahan. “Pemuda mesti melengkapi diri dengan berbagai kemampuan, meliputi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan iman takwa (Imtaq). Iman dan takwa tetap penting agar teknologi dapat membawa kebaikan bagi manusia,” tambah Bapak Chusnul.

Sumpah Pemuda dan Perempuan
Makna sumpah pemuda yang diperingati juga dapat dijadikan semangat bagi pemudi/perempuan Indonesia untuk meningkatkan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemudi Indonesia harus mampu tampil ambil peran langsung dalam berbagai problem perempuan Indonesia. “Berbagai masalah perempuan mulai dari kemiskinan, pendidikan yang masih rendah, kekerasan baik KDRT maupun kekerasan pada buruh migran yang tinggi dan trafficking perlu segera diselesaikan,” ungkap Diah Ayu Kartikasari, pengurus SDM yang juga pengurus PMII IKIP PGRI Madiun.
Penyelesaian masalah perempuan Indonesia harus dilihat dari berbagai faktor termasuk faktor penyebab maka pendidikan adalah hal utama dan sangat penting untuk di lakukan. “Pendidikan menjadi kunci perubahan kehidupan dan kesejahteraan sehingga kesempatan kerja akan lebih terbuka bagi perempuan jika pendidikan lebih diperhatikan dan terjangkau,” tambah Diah lagi.
Perempuan harus terlibat aktif dalam upaya penyelesaian persoalan perempuan karena berbagai faktor:
1. Bahwa jumlah perempuan Indonesia separoh lebih banyak dari jumlah laki-laki, maka akan jadi tugas berat jika hanya laki-laki yang terlibat.
2. Persoalan perempuan lebih dipahami oleh perempuan sehingga penyelesaian masalah perempuan perlu melibatkan perempuan.
3. Laki-laki dan perempuan mempunyai kemampuan yang sama, hanya saja kesempatan belum terbuka lebar bagi perempuan.
( Ari Royani- DIFAA )

Memeluk Gunung, Memeluk Kemanusiaan

2009-11-03T19:33:00.001-08:00

(Kediri-SS) Pukul 15.20 WIB pada hari Rabu Desa Sepawon kedatangan tamu istimewa. Rombongan Cordaid, salah satu lembaga sosial dari Belanda, untuk melihat salah satu sumber air yang dibangun pada jaman Belanda dan juga ingin mendengarkan ungkapan warga setelah terjadi peristiwa Gunung Kelud.

Rombongan dari Cordaid diantaranya Mr. Jhon, Vivi, Julia, dan dari Surya Sejahtera (SS), Heri DK, Rudiyanto HS serta Bimo Husodo (Anggota DPRD Kabupaten Kediri). Rencananya rombongan akan melihat langsung ke lokasi Sumber Glatik, dimana terdapat mata air berupa DAM kecil buatan Belanda yang digunakan oleh masyarakat Desa Sepawon, memenuhi kebutuhan sanitasinya. Sumber tersebut berlokasi di tengah-tengah perkebunan kopi dan cengkeh Affdeling Glatik PTPN XII Rangkah Sepawon.
Sebelum berkunjung ke Sumber Glatik, rombongan ini berdialog dengan komite Panca Manunggal Rasa (PMR) dan warga masyarakat Sepawon di Posko PMR. Rahmad Sudrajat, 30 tahun, Sekretaris Komite PMR menjelaskan, bahwa Dusun Petungombo Desa Sepawon sesuai peta bencana hanya berjarak kurang dari 11 KM dari Kawah Letusan Gunung Kelud.
Lukas Margono, 32 tahun, juga menambahkan bahwa sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dan Geologi (PVMBG) yang selama ini memantau Gunung Kelud, Desa Sepawon masuk dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) III atau Ring I.

Ketika Letusan Kelud Menghampiri Desa Sepawon
Vivi, salah satu anggota rombongan Cordaid menanyakan, apakah selain terjadi letusan Gunung Kelud pada tahun 2007 juga terjadi letusan di tahun-tahun sebelumnya. Muharto, seorang warga menjawab bahwa telah terjadi letusan di tahun 1951, 1966, 1991 dan tahun 2007. Muhartoyo juga menceritakan pada tahun 2007, tidak terjadi letusan tetapi menurut PVMBG sudah terjadi letusan dengan perlakuan yang berbeda yaitu keluarnya kubah lava yang sekarang menjadi anak-an Gunung Kelud.
Sementara, lanjutnya, letusan tahun 1991 ciri khasnya adalah hujan abu dan batu sebesar kepalan tangan, dan ketebalan pasir sampai 50 cm. Setelah terjadi letusan terlihat seperti padang pasir dan debu, pohon-pohon pada kering tidak ada satupun daun semua pada rontok berjatuhan
Pasca letusan Gunung Kelud, jelas Muhartoyo, terjadi seperti hamparan padang pasir dan debu, waktu ini berjalan sampai 3 bulan lebih dimana sumber-sumber mata air menjadi mati dan tersumbat oleh pasir. Peternak-peternak kesulitan mencari pakan karena tidak ada satupun rumput-rumputan dan pepohonan yang ada daunnya.
Akhirnya banyak warga yang menjual hewan ternaknya. Tentunya dengan harga yang sangat murah. Belum lagi di sektor pertanian banyak dari tanaman warga yang rusak dan gagal panen. Banyak rumah warga yang rusak serta sarana umum seperti : Balai Desa, Sekolah Dasar, tempat ibadah, dan jembatan sebagai jalur penghubung Desa rusak parah. Pada letusan gunung Kelud tahun 1991 itu tidak ada korban jiwa.
Sementara Julia dari Cordaid menanyakan tentang upaya apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sepawon dan Pemerintah Daerah Kediri ketika akan terjadi letusan. Menurut anggota Komite PMR, Andriyanus Danang, bahwa sesuai dengan pengalaman masyarakat di lereng Gunung Kelud, kebiasan masyarakatnya adalah membaca gejala alam dan berdasarkan petunjuk dari orang yang dituakan (pini sepuh). Jika hewan-hewan liar turun gunung dan tidak ada kicauan burung serta suhu agak panas, padahal di daerah ini hawa dingin berarti tanda-tanda gunung akan meletus (berdasar ilmu titen).
Pengalaman letusan gunung Kelud pada tahun 1991 respon pemerintah daerah tidak seperti sekarang, tidak ada informasi sebelumnya. Walaupun pemerintah daerah sekarang juga masih lemah terhadap issu pengurangan risiko bencana, tetapi setidaknya ada lembaga swadaya masyarakat seperti Surya Sejahtera yang mendampingi masyarakat dalam hal melek bencana.
“Jadi waktu terjadi letusan di tahun 1991 masih banyak warga yang masih beraktifitas dan bekerja (ada di tegal, perkebunan, ke pasar dll) untungnya letusan Gunung Kelud terjadi siang hari sekitar pukul 11.00 WIB, seandainya malam hari kita tidak bisa membayangkan dan pasti banyak korban,” tegas Sunarno, 40 tahun. “Ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi lebih dini tentang letusan gunung Kelud,” tambahnya.

Bagaimana Seharusnya Evakuasi Dilakukan
Letusan tahun 1991 tidak ada mekanisme yang jelas tetang evakuasi, rata-rata masyarakat Desa Sepawon percaya kepada pini sepuh tentang sebuah tempat-tempat yang dipercaya aman dari ancaman sesuai lokasi di masing-masing dusun. Sebagian masyarakat percaya bahwa jika terjadi letusan, desanya malah aman dan tidak terjadi apa-apa, justru desa-desa dibawah yang cenderung lebih parah. Hal ini berdasarkan dari pengalaman-pengalaman waktu terjadi letusan.
Sementara tahun 2007 situasi berbeda dengan letusan tahun 1991, ada peringatan dini dari pemerintah melalui PVMBG, disamping itu media televisi dan radio sering memberitakan tentang perkembangan status gunung Kelud dari mulai waspada, siaga hingga awas, walaupun gunungnya tidak jadi meletus standard evakuasi yang dilakukan menimbulkan banyak persoalan karena rata-rata dilakukan dengan cara memaksa warga tanpa penjelasan terlebih dahulu. Padahal masyarakat lereng Gunung Kelud yang hidupnya bergantung dengan tradisi ini punya pengalaman tentang letusan gunung.
Muhartoyo, kembali menegaskan, seandainya informasi dan penanganan ini dipadukan dengan pengalaman masyarakat, mungkin tidak ada persoalan. Masalahnya saat terjadi tanda-tanda letusan, belum-belum ada pemaksaan dari pemerintah yang dilakukan oleh aparat TNI dan POLRI untuk mengungsi di tempat yang telah disediakan. Mereka harus meninggalkan barang-barang berharga, dan ini menjadikan kekecewaan tersendiri bagi warga masyarakat.
Mengapa masyarakat sangat sulit untuk diajak evakuasi, alasannya karena trauma dengan kasus yang pernah terjadi. Rata-rata masyarakat yang memiliki ternak enggan untuk dievakuasi di titik aman karena pemerintah sendiri tidak menyediakan evakuasi bagi ternak mereka. Evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah cenderung hanya mengamankan orangnya saja tapi tidak kepada asset yang dimiliki. Padahal masyarakat lereng gunung juga sangat bergantung kepada ternaknya sebagai tambahan penopang ekonomi keluarga

Surya Sejahtera Lakukan Program Pengurangan Risiko Bencana
Kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh Komite Desa Panca Manunggal Rasa dengan program pengurangan resiko bencana ini? Rahmad Sudrajat selaku sekretaris PMR menjelaskan, bahwa dari awal program yang dibawa Surya Sejahtera ini ada di Desa Sepawon,
Pertama; yang kita lakukan yaitu melakukan pemetaan swadaya dan data base kependudukan desa serta aset-aset yang dimiliki warga Desa Sepawon yang terdiri dari 5 dusun, Kedua; membentuk komite desa sebagai lembaga pengurangan resiko bencana yang belum ada di Kediri, Ketiga; mengadakan pelatihan-pelatihan, workshop DRR berbasis masyarakat, melakukan pemetaan desa, pembuatan peta jalur evakuasi, kesepakatan peringatan dini dan kesepakatan bersama tentang pengurangan resiko bencana ancaman letusan Gunung Kelud, Keempat; bersama mengadakan lingking and learning bersama warga di lereng Kelud dan mitra di Plosoklaten dan Wates yang selama ini menjadi tempat untuk evakuasi Kelima; Komite desa juga mengadakan sekolah lapang ternak untuk pembuatan pakan ternak buatan, Keenam; komite desa mengadakan diskusi rutin, sarasehan, rembug warga, ambilah contoh: mengadakan sarasehan untuk membahas tentang tata kelola dan tata guna air, ketujuh; melakukan kunjungan-kunjungan dan belajar bersama ke komunitas-komunitas yang ada di Kediri
Mengenai bantuan setelah terjadi letusan Gunung Kelud menurut penuturan Andriyanus Danang, sangat kecil sekali bantuan yang masuk ke Desa Sepawon terutama Dusun Petungombo. Rata-rata bantuan yang berupa droping bahan pokok makanan, bahan obat, dan kesehatan ini hanya di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar. Padahal secara letak geografis Desa Sugihwaras bersebelahan dengan Desa Sepawon yang menurut peta bencana Kelud justru Dusun Petungombo Desa Sepawon yang paling dekat dengan kawah letusan.
Dari pengalaman letusan tahun 1991 dan 2007 dapat dianalisa memang jalur masuk ke dusun ini memang sulit. Dari arah barat sangat jauh dari pusat Kecamatan Plosoklaten, sementara dari jalur selatan yang bersebelahan dengan Desa Sugihwaras akses masuk menuju ke desa ini melewati jalan-jalan bebatuan (makadam), jalannya juga sempit. Seolah-olah Dusun Petungombo Desa Sepawon adalah desa yang terisolir, alasan inilah yang menurut masyarakat kenapa bantuan-bantuan enggan masuk.
“Karena itu pada tahun 2008 ketika Kecamatan Plosoklaten mendapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yaitu salah satu program pemerintah, melalui komite desa pengurangan resiko bencana bersama Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD) dan pemerintahan desa menggelar diskusi dan mensepakati pembangunan difokuskan pada perbaikan jalur evakuasi sepanjang 2 Km.
Karena disamping jalan ini sebagai jalur evakuasi titik aman waktu terjadi letusan Gunung Kelud, jalan ini sebagai jalur utama arah ke selatan atau ke Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar dan ke Pasar Wates Kecamatan Wates juga sebagai jalur ekonomi warga. Jika akses jalan ini terbangun Dusun Petungombo tidak terisolir karena masuk ke dusun ini lebih mudah. Alasan-alasan inilah yang menjadikan prioritas, mengapa perbaikan jalur evakuasi dan pembangunan jalan ini penting.
Dalam hal ini bekerja sama dengan Insist dan Surya Sejahtera lebih pada program-program pemberdayaan, bukan fisik (pembangunan) tapi knowledge (pengetahuan). Contohnya workshop yang diadakan, pelatihan-pelatihan dan berkunjung ke komunitas-komunitas untuk belajar bersama (lingking learning) selama ini menambah pengetahuan anggota komite desa terlebih masyarakat. Dari sinilah kesadaran itu muncul bahkan sampai menjadi kesadaran kritis. “Pertama; mengetahui akar persoalan, Kedua; tahu bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut, dan yang Ketiga; mau melakukan dan merubahnya,” tegas Sudrajad.
Diakhir sesi diskusi dan tanya jawab Komite Desa Panca Manunggal Rasa dengan rombongan Cordaid, ada catatan tentang hikmah diperoleh dari adanya program pengurangan resiko bencana di Desa Sepawon selama ini. Yaitu, Pertama; hikmah dari program ini muncul kesadaran kritis dari masyarakat di lima dusun di Desa Sepawon tentang pentingnya pengurangan resiko bencana. Kedua; di Desa Sepawon terbentuk sebuah lembaga komite desa untuk pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, Ketiga; bertambahnya ilmu pengetahuan masyarakat diluar kebiasaan membaca alam melalui mistik dan ilmu titen ke wawasan kontigensi plan. Keempat; Komite desa ini dijadikan lembaga pemberdayaan oleh masyarakat dengan prinsip menggali potensi sumber daya alam lokalitas. Contoh: berternak (kambing, sapi) dengan cara lebih maju, bertani organik, pembuatan makanan aneka kue berbasis bahan lokal (dodol, sele dari buah nanas) juga ada pra koperasi yang akan di bentuk Kelima; semakin banyak jaringan-jaringan komunitas di Kediri dan Jawa Timur, diantaranya (komunitas tani, koperasi perempuan, komunitas peternak, lembaga kesehatan, Tagana Kediri, PVMBG, mahasiswa pecinta alam, Satlak, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan komunitas-komunitas di lereng Kelud kawasan rawan bencana). Hal ini dibuktikan ketika lingking learning diadakan terdapat pengikraran dan deklarasi terhadap gerakan pengurangan risiko bencana untuk ancaman letusan Gunung Kelud. (Ipung, Surya Sejahtera)

Konveksi Lokal Kian Terpinggirkan

2009-11-03T19:32:00.000-08:00

(Tulungagung-Paricara) Kabupaten Tulungagung dikenal sebagai salah satu sentra konveksi yang cukup besar. Terdapat ratusan usaha konveksi rumahan (home industri) yang tersebar di Kecamatan Tulungagung, Kedungwaru, Boyolangu, Kauman dan sekitarnya. Ratusan bahkan ribuan tenaga kerja menggantungkan harapan hidup dari usaha ini.

Tapi kenyataannya tidak seindah yang dibayangkan. Nasib sebagian pengusaha konveksi, terutama yang berskala kecil, semakin lama semakin terpuruk karena permintaan pasar yang terus menurun. Kondisi ini diperparah dengan permainan para pemodal besar dalam menyediakan bahan seperti kain, benang dan bahan konveksi lainnya.
Fatalnya lagi, sejak dibukanya perdagangan bebas, produk-produk konveksi dari luar daerah maupun luar negeri yang dipasarkan dengan harga murah, cukup leluasa masuk ke Tulungagung. Pengusaha konveksi lokal pun kalah bersaing, lantaran pasar sudah dikuasai produk luar. Akibatnya, mereka makin terpinggirkan dan bahkan sebagian diantaranya terancam gulung tikar.
Seperti yang dialami Hariyanto, pemilik rumah konveksi di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman. Dia mengaku, usaha konveksi yang digelutinya belum sepenuhnya berjalan maksimal. Selama ini dia hanya sebagai pembantu untuk menjahit pesanan orang lain. “Saat ini mesin kita hanya dipakai ketika ada pesanan saja dan itupun kebanyakan merupakan pesanan orang lain,” jelasnya.
Hariyanto mengatakan, rata-rata pesanan datang dari sekolah-sekolah. Sehingga untuk produksi sendiri harus menunggu musim sekolah tiba dan itupun sifatnya tahunan. “Kita biasanya memproduksi yang sifatnya musiman, seperti saat ajaran tahun baru tiba,” ungkapnya.
Selama ini Hariyanto masih menjalankan produksinya kalau salah satu temannya ada yang dapat order dan menawarinya untuk membantu menyelesaikan pesanannya. Itupun bisa didapat kalau temanya mempunyai pesanan banyak, namun kalau sedikit biasanya dikerjakan sendiri. “Biasanya kita menjahit ketika ada teman kita mendapatkan order banyak, jadi kita bisa kebagian untuk membantu menyelesaikannya,” lanjutnya.
Sebenarnya dia mempunyai mesin jahit sejumlah 6 unit, namun demikian tidak setiap harinya dapat memproduksi pakaian karena kendala permodalan. “Maklum mas, walau usaha ini sudah berjalan 2 tahun, namun belum ada modal untuk mengembangkan produksi yang lebih besar,” tutur Hariyanto.
Disamping modal, ia juga menghadapi kendala lain, yakni persaingan pasar yang menuntutnya untuk memberikan produk yang lebih baik. Sementara itu, pasar di lokal Tulungagung tidak memberinya kesempatan untuk bisa mengembangkan hasil produksinya. “Yang pasti persaingan industri sangat ketat, apa lagi harganya, semuanya bersaing,” tambahnya.
Pemerintah Tulungagung pun sepertinya memberikan keleluasaan bagi para pemodal besar sehingga meminggirkan pengusaha konveksi kecil. Di sisi lain, dengan maraknya produk garment (konveksi) dari luar negeri secara tidak langsung akan mematikan pasar produk konveksi lokal. Hal ini mengakibatkan usaha konveksi lokal menjadi lesu dan terancam gulung tikar. Bila ini terjadi lapangan pekerjaan pun semakin berkurang dan menyisakan banyak pengangguran.

Pemerintah Perlu Ikut Mengontrol
Hal yang sama dirasakan Hana Rianto, selaku pemilik konveksi asal Dusun Patik, Desa Batangsaren Kecamatan Kauman. Dia mengeluhkan kalau selama ini konveksi sudah tidak diminati anak-anak muda. “Banyak anak muda sekarang tidak berminat sebagai seorang penjahit,” keluh Hana, sapaan akrabnya sehari-hari. Padahal, katanya, konveksi telah menjadi jantung perekonomian masyarakat Desa Batangsaren, dikarenakan hampir setiap penjuru masyarakat desa ini mempunyai usaha konveksi. Bahkan konveksi merupakan usaha ekonomi masyarakat Desa Batangsaren yang dilakukan secara turun temurun.
Hana mengakui, usaha kecil berupa konveksi saat ini sudah mulai surut. Kondisi ini disebabkan karena tidak adanya jaminan dari pemerintah mengenai standard patokan harga pasar, utamanya di pasar lokal Tulungagung. Sehingga mengakibatkan banyak para pemodal besar mempermainkan harga bahan utama konveksi. “Biasanya saat permintaan pasar banyak, stok kain dikurangi,” terangnya.
Monopoli harga ini biasa dan rutin terjadi bila saat pesanan konsumen banyak maka kain di pasaran seakan-akan langka dan pemodal mengatakan kainnya sudah habis dan tidak produksi. Alasan itulah yang biasanya dijadikan alibi untuk menaikkan harga kain di pasaran. Akibatnya, harga produksi tidak sesuai dengan harga jual di pasar. Ia membeberkan, untuk produksi biasanya dia membeli kain dan bahan-bahan produksi lainnya secara tunai. Ini belum termasuk beban biaya tenaga produksi. “Namun biasanya untuk pemesan (konsumen) hutang duluan,” beberapa Hanya.
Hanya menambahkan, kondisi ini diperparah lagi dengan belum adanya persatuan pengusaha konveksi sehingga menjadikan persaingan pasar semakin tidak terkendali. Persaingan antar pengusaha konveksi tidak bisa terbendung lagi dikarenakan belum adanya organisasi yang menaungi.
Akibatnya, banyak anak muda yang meninggalkan profesi ini. Mereka memilih untuk bekerja keluar daerah bahkan ada yang bekerja keluar negeri. Sehingga sulit untuk mendapatkan tenaga profesional dan memadai. “Saat banyak order, kami bingung untuk mencari tenaga profesional guna membantu menyelesaikan pekerjaan (menjahit) ini,” keluh Hanya. Menurut dia, ada 6 persoalan yang dihadapi pengusaha konveksi skala kecil, yaitu kurang modal, berkurangnya tenaga profesional, belum adanya persatuan antar pengusaha konveksi, managemen pengelolaan, permainan pasar kain oleh pemodal dan semakin banyaknya produk-produk garment yang datang dari luar dan tidak terkontrol.
Selain itu, ancaman besar yang paling menghantui pengusaha konveksi lokal adalah harga kain yang didatangkan dari luar negeri ternyata lebih murah dari pada harga kain hasil produk dalam negeri. Mensikapi keadaan ini, seharusnya pemerintah melakukan kontrol terhadap harga pasar kain, khususnya yang didatangkan dari luar negeri, agar tidak merusak harga kain lokal.
Hana menegaskan, kalaupun ada pemodal yang ingin masuk di wilayah Tulungagung harus seizin pemilik produksi kecil setempat. “Seharusnya pemerintah tegas melarang para pemodal besar masuk tanpa seizin pengusaha kecil di sini, kecuali mereka mau bekerja sama dengan kita dalam bentuk kontrak kerja,” tandasnya.
Pemerintahpun perlu memberikan perhatian dalam bentuk jaminan atas kelayakan produksi dalam negeri serta mendukung atas hasil produksi dalam negeri. Pemerintah semestinya juga memberikan peluang atas hasil produksi warganya sehingga bisa lebih berkembang, termasuk membantu permodalan dan jaringan pemasarannya. Selama ini pemerintah hanya memberi peluang kepada pemilik modal besar saja dan melupakan kondisi industri kecil. (Lukman, Paricara)

SERAB, Organisasi Bagi Rakyat Nganjuk

2009-11-03T19:31:00.002-08:00

(Nganjuk-Punden) Serikat Rakyat Anjuk Bangkit yang disingkat SERAB adalah wujud dari aliansi beberapa kelompok yang ada di Kabupaten Nganjuk. Meskipun belum dideklarasikan, organisasi bersama ini sudah bersepakat untuk saling menguatkan sebagai upaya mewujudkan keadilan demi meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat Nganjuk secara umum.

Tim penggagas terbentuknya aliansi ini beberapa waktu lalu terus melakukan tahap demi tahap untuk mempersiapkan deklarasi seperti yang telah dimandatkan. Tim inisiator ini bertugas mengkonsolidasikan seluruh kelompok yang sudah bergabung maupun kelompok lain yang ingin bergabung. Selain itu juga bertanggung jawab atas terbentuknya organisasi aliansi, kemana arah gerakan ini dibangun, dan juga bagaimana organisasi bisa berperan bagi masyarakat, khususnya yang menjadi anggota aliansi. Oleh karena itu beberapa pertemuan telah dilakukan sebagai proses gerakan menuju kemajuan bersama.

Saat ini, SERAB beranggotakan 10 kelompok, yakni PAMAN (Paguyuban Mandiri) Dusun Karang Tengah Desa Garu Kec. Baron, KPRM (Koperasi Perempuan Rejo Makmur) Dusun Tegalrejo Desa Bangsiwil Kec. Patianrowo, Koperasi Kumandang Desa Banjaranyar Kec. Tanjung Anom, Koperasi Langgeng Dusun Karang Tengah Desa Garu Kec. Baron, IPM (Ikatan Pemuda Malangsari) Desa Malangsari Kec. Tanjung Anom, Paguyuban Pedagang Pasar Mbaduk Desa Malangsari Kec. Tanjung Anom, Koperasi Ar-Rahman Desa Banjaranyar Kec. Tanjung Anom, Kelompok Tani Sumber Rejeki Dusun Ngelaban Desa Babadan Kec. Patianrowo, Gerakan Muda NU (GMNU) Kec. Baron dan Kelompok Jimpitan Desa Pandanarum Kec. Baron. Organisasi ini juga terbuka bagi kelompok-kelompok lain di masyarakat yang mempunyai anggota tetap dan telah melakukan kegiatan rutin bersama. Dan tidak menutup kemungkinan bagi kelompok yang tidak berdiri secara struktural atau memiliki struktur kepengurusan berjenjang, maupun pribadi-pribadi yang ingin melakukan pengorganisasian di wilayahnya, untuk bisa bergabung dalam aliansi ini.

Anggota organisasi aliansi ini aktifitasnya beragam. Ada koperasi, kelompok tani, kelompok pedagang, kelompok pemuda, dan paguyuban. Hal ini sangat memungkinkan bagi SERAB untuk melakukan inovasi di berbagai bidang. Dari beberapa pertemuan yang dilakukan, muncul gagasan dan ide-ide cemerlang untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kesepakatan yang dihasilkan pada intinya adalah bagaimana organisasi aliansi ini bisa menjembatani kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing kelompok yang ada, baik di bidang ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan maupun yang lainnya.

Di bidang ekonomi usulan pelatihan kewirausahaan dan sejenisnya yang bisa dijadikan alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi para anggotanya. “Saya berharap dengan adanya organisasi aliansi ini kita bisa saling bertukar pengalaman antar anggota baik di bidang peningkatan ekonomi, akses pendidikan, akses kesehatan, pertanian maupun yang lainnya,” Kata Gaguk, salah satu inisiator yang juga wakil dari kelompok tani Sumber Rejeki dari Nglaban Babadan Patianrowo.

Terbentuknya aliansi nantinya diharapkan bisa memfasilitasi setiap persoalan yang dihadapi komunitas di lokal masing-masing. “Saya memiliki harapan yang sangat besar terhadap organisasi ini, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa banyak manfaat yang kita dapatkan dari berorganisasi atau berkelompok, sehingga bisa menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat yang belum berkelompok untuk bisa bergabung dengan kita,” ungkap Imam Mulyo, salah satu penggerak dari Katerban Baron.

Yang tidak kalah penting adalah kekuatan berjejaring yang dilakukan oleh anggota SERAB selama ini baik dengan sesama organisasi aliansi maupun dengan organisasi lain di luar Kabupaten Nganjuk seperti dari wilayah Kediri, Tulungagung, Jombang, Madiun, Mojokerto, juga dengan instansi pemerintah baik di lokal kabupaten, provinsi Jawa Timur maupun tingkat nasional.

Gagasan Usaha Bersama Mulai Terwujud
Demi mewujudkan cita-cita dan harapan kelompok untuk bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dalam sebuah kesempatan pertemuan rutin, salah satu anggota SERAB yaitu Koperasi Kumandang telah membahas rencana usaha bersama yang memanfaatkan SPA atau Sentra Pengelolaan Agrobis yang berada di Kecamatan Sukomoro, yang telah disediakan pemerintah daerah setempat.

SPA ini dibangun dengan tujuan memfasilitasi masyarakat Nganjuk, khususnya bagi mereka yang bergerak di bidang agrobis untuk bisa memasarkan produknya di area ini. Letak SPA yang strategis yaitu di pinggir jalan raya dan juga berada di samping Masjid Agung Pancasila sebagai rest area yang biasa digunakan oleh para pengguna jalan untuk sekedar beristirahat dan melakukan kewajiban sholat bagi yang muslim. Keberadaan SPA ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Nganjuk untuk bisa memiliki ruang agar bisa meningkatkan daya jual produk agrobis mereka.

Namun karena pengelolaannya belum maksimal, membuat area ini masih sepi dari pengunjung. Hal ini disebabkan kurangnya promosi maupun sumber daya yang mengelola sehingga terkesan asal-asalan. Artinya asal ada bangunan sebagai sentra agrobis sudah cukup. “Kurangnya perhatian dari pemerintah dalam pengelolaan SPA ini menyebabkan minimnya ketertarikan investor untuk berinvestasi di sini sehingga pengunjung pun malas untuk sekedar mampir,” terang Arif, pria yang berasal dari Jember ini.

Berkat kekuatan berjejaring yang dijalin Arif, sebagai salah satu anggota Koperasi Kumandang dengan Pemerintah Daerah Nganjuk, dalam hal ini Dinas Pertanian sebagai instansi yang bertanggung jawab pada keberadaan SPA tersebut, pria yang tinggal di Sukomoro ini dipercaya untuk mengelola dua buah kios yang berada di area SPA. “Saya berharap kepercayaan ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin, karena kesempatan itu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Dan kita harus menjaga kepercayaan ini demi keberlangsungan hubungan kita dengan pemerintah daerah,” lanjut Arif

Mendapatkan kepercayaan untuk mengelola stand di SPA, bagi Arif, merupakan sebuah kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Karena dengan terbatasnya modal yang dimiliki oleh organisasi kesempatan tersebut merupakan peluang yang sangat bagus sebagai sarana awal untuk menuju usaha bersama kelompok. SERAB telah melakukan perencanaan-perencanaan terkait dengan pengelolaan stand SPA. Menurut pria yang kental dengan logat maduranya ini, SERAB tidak hanya harus bisa mengelola stand yang dipercayakan kepadanya tetapi juga harus bisa memikirkan bagaimana agar ke depan SPA ini bisa menjadi ikon pariwisata bagi Kabupaten Nganjuk.

Prospek kerjasama ini diharapkan sebagai motivasi untuk lebih mengembangkan koperasi, mengingat sumberdaya anggota yang mempunyai berbagai unit usaha dan rencana usaha koperasi sangat relevan, tinggal bagaimana nantinya kegiatan ini dilakukan.

Guna menindaklanjuti upaya kerjasama ini, Koperasi Kumandang melakukan launching untuk membuka usaha di SPA. Acara ini bersamaan dengan pertemuan rutin Koperasi Kumandang. dan acara Halal bi Halal seluruh anggota aliansi bersama dengan keluarga masing-masing bertempat di Balai Pertemuan SPA. Tidak tanggung-tanggung launching ini mengundang seluruh jajaran yang terlibat di SPA, mulai dari Bupati, Dinas Pertanian, Disperindagkop, DPRD, sampai pemerintahan desa dimana lokasi SPA ini berada. Namun seperti biasa yang datang hanya beberapa perwakilan saja. Tampak perwakilan dari Dinas Pertanian, Ir. Iswandi, hadir dalam acara santai tersebut.

Kedepan, organisasi aliansi ini berharap dengan mengelola stand SPA, bisa menjadi awal yang baik bagi SERAB untuk bisa mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan keadilan demi tercapainya kesejahteraan. (Lila, Punden)

Dekrit’17 : Kelompok Pemuda Serba Bisa

2009-11-03T19:31:00.001-08:00

(Jombang-Alha-Raka) Keberadaan kelompok muda Dekrit’17 Badang Ngoro Jombang, betul-betul membawa warna baru di masyarakat Badang secara keseluruhan. Setiap kegiatan besar yang diadakan di desa ini, Dekrit’17 tidak pernah ketinggalan untuk ikut berpartisipasi. Baik dalam kegiatan Agustus-an, simpan pinjam untuk pemberdayaan ekonomi kelompok serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Pada bulan Ramadhan mereka menjadi panitia pelaksana pembagian Zakat. Tekadnya, Kelompok Dekrit’17 selalu siap memberikan yang terbaik untuk kemajuan desa.

Ada kalimat bijak mengatakan, nasib bangsa di masa mendatang bisa dilihat melalui kehidupan pemudanya saat ini. Kalimat ini memiliki arti yang sangat dalam untuk memotivasi kehidupan kawula muda dalam peranannya di masyarakat. Minimal pemuda mampu mendinamisasi di tingkat lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Bila kehidupan pemudanya saat ini buruk, suramlah masa depan bangsa itu. Sebaliknya, bila kehidupan pemuda suatu bangsa saat ini terjadi selalu kreatif, inovatif dan mau belajar melalui karya-karya terbaik, serta jauh dari kebudayaan negatif, maka masa depan bangsa ini akan bisa terjamin sejahtera.

Hal di atas menunjukkan bahwa betapa penting peran pemuda dalam kehidupan berbangsa. Sebab hanya merekalah yang menjadi tumpuan masa depan bangsa. Pemudalah yang akan memegang tongkat estafet pengendalian bangsa dimasa mendatang. Dalam sejarah lokal perjuangan Dekrit’17 cukup panjang untuk diurai, namun untuk menunjukan betapa berat perjuangan mereka dalam proses perjuangan berorganisasi maupun dalam melakukan gerakan sosial dalam bermasyarakat. Mereka berjalan perlahan namun pasti dalam mengawali membangun kepercayaan untuk menepis krisis kepercayaan masyarakat mulai tahun 2001 yang lalu. Dengan adanya persepsi miring dalam struktur masyarakat bahwa pemuda masih identik dengan urakan dan arogan, hingga keberadaan pemuda selalu pada posisi terbawah.

Hal ini juga pernah dituturkan Puji Santoso selaku ketua panitia pembagian Zakat tahun 2009, bahwa semangat pemuda kalau sudah tumbuh memang tidak bisa dipandang remeh. Tengok saja sejarah proses munculnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 silam, sebuah tantangan untuk dapat merubah keadaan politis, untuk menjadikan bangsa yang merdeka baik pikiran maupun tindakan. ”Kini perjuangan pemuda tidaklah seberat dulu, hanya bagaimana cara bisa mengumpulkan antara pemuda embongan dengan pemuda Masjid-an mampu bertemu dan mau berfikir positif. Jiwa solidaritas bersama inilah yang kemudian disatukan dengan alat yakni membuat kegiatan bersama, seperti PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional) dan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam),” terangnya.

Dekrit’17 (Depot Kreatifitas 17 Agustus). Dari namanya, jelas nampak kesadaran akan tanggung jawab pemuda sebagai generasi penerus bangsa terutama dalam melanjutkan cita-cita para pahlawan kemerdekaan begitu tinggi. Disadari atau tidak, dalam perjalanan sejarahnya, dia tak pernah lepas dari tantangan baik dari perangkat desa maupun masyarakat sendiri. Namun karena banyak peran positif dalam kehidupan sosial, Dekrit’17 menjadi organisasi kuat dan yang bergerak, dan karena sebagian besar anggota adalah pemuda maka mereka lebih luwes dalam menjalankan fungsi dan perannya yang selalu sejalan dengan visi dan misi organisasi. ”Ibarat tubuh, Dekrit’17 selalu berusaha menjadi penyeimbang, artinya segala bentuk posisi strategis baik wilayah politik maupun religius selalu dapat menempatkan diri pada tempatnya. Khususnya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat termasuk kegiatan pembagian zakat tahun ini telah tertata cukup baik. Melihat persiapan sejak tanggal 11, 12 September 2009 telah dilakukan pendataan baik yang wajib zakat maupun penerima zakat kurang lebih ada 500 orang dan rencana tiap orang mendapatkan 5,7 Kg beras. Dan pada tanggal 13, 14, panitia mulai berkeliling melakukan penarikan zakat dari rumah ke rumah, tanggal 15 panitia mulai menimbang dan 16 panitia membagikan kupon. Untuk selanjutnya tanggal 17 adalah cheking akhir sekaligus evaluasi kerja selama sepekan. Dan rencana H-2 atau H-1 lebaran yakni tanggal 18 atau 19 zakat akan dibagikan sesuai dengan kupon yang telah ditebar,” terang Puji.

Asah Kepedulian sosial
Dalam pandangan masyarakat umum, peristiwa tiap tahun seperti pembagian zakat ini memang ditunggu oleh masyarakat fakir miskin, janda, dan para orang tua jompo. Dan memang sebelum wadah Dekrit’17 ada, kegiatan ini telah lama berlangsung dan melibatkan para pemuda 2 dusun yakni Dsn. Badang dan Dsn. Wonoasri. Adapun jumlah kepanitian tahun ini berjumlah 49 orang, baik pemuda dan kalangan orang tua.

Menurut Puji bahwa pemuda adalah penggerak terhadap semua tujuan. Terlebih keberadaan Dekrit’17 adalah wadah organisasi yang cukup nasionalis, tidak memandang sebelah mata, siapapun adalah sama. ”Proses belajar berorganisasi yang telah lama kita jalani adalah bagaimana bisa beradaptasi dengan semua bentuk golongan, baik orang orang yang pinter berpolitik, maupun pinter dalam agama. Bukti menjadi salah satu bagian kepanitiaan zakat adalah organisasi Dekrit’17 sebagai wadah yang konsisten dan mampu menunjukan eksistensi dan potensi masing-masing anggotanya. Hal ini merupakan salah satu apresiasi di segala kegiatan di masyarakat,” tambah guru yang aktif mengajar di SDN II Badang ini mantap.

Sementara itu menurut Efendi, sejak dirinya pindah ke Dsn. Badang tahun 1999 kegiatan ini relatif stabil. Dirinya mulai terlibat sejak tahun 2002 dan sejak saat itu ia berharap dari pemuda untuk belajar peduli terhadap sesama. ”Seharusnya momen berbagi tidak hanya dilakukan saat menjelang Ramadhan saja, namun kalau bisa sih bulanan. Mengingat banyaknya warga yang tidak mampu dan selalu memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Alangkah baiknya kalau seluruh warga Ds. Badang yang sudah mempunyai harta lebih bisa giat dalam beramal,” tutur Cak Epen.

Sisi manfaat adanya kegiatan bersama yang telah berlangsung ini antara lain, mampu menggalang persaudaraan antar pemuda dan para orang tua. Masih menurut Efendi terkadang ada jarak ketika keduanya bersitegang, dimana orang tua beranggapan bahwa kegiatan pemuda identik dengan arogan. Namun jika mereka telah berkumpul bersama segala pikiran yang negatif tentunya musnah. ”Bagi pemuda masih berproses belajar menyelami hidup dan mengasah keperdulian, pun dengan para orang tua harus selalu memberi dukungan bukan malah beradu argumen,” tandas bapak dua orang putra ini semangat. (Din-din, Alha-raka)

Petani Tanpa Lahan: Wagiman, Beralih Profesi Menjadi Penjual Air Keliling

2009-11-03T19:30:00.000-08:00

(Kediri-SS) Bagi Wagiman menjadi penjual air keliling bukanlah cita-citanya. Pria berusia 51 tahun ini tanpa kenal lelah menarik geledekan berisi 13 jerigen di dalamnya. Berpeluh keliling kampung, warga Dusun Sepawon Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, ini sudah lebih 23 tahun menggeluti profesinya . Namun, awal mulanya Wagiman juga sama seperti penduduk Sepawon yang lain yaitu sebagai buruh lepas di Perkebunan Sepawon.

Alasannya beralih profesi sebagai penjual air keliling adalah tuntutan terhadap kebutuhan keluarganya. Dimana dengan 2 orang anaknya yang sudah masuk SMP dan lulus SMA. Tentunya kebutuhannya makin bertambah. Sementara bayaran sebagai buruh lepas kecil yaitu Rp 6000,- perhari kerja.

Wagiman juga ingin seperti para tetangganya yang sukses sebagai TKI/TKW di luar negeri. Namun dirinya sadar ijasah SD tidak dapat diandalkan. Apalagi Wagiman juga tidak memiliki keahlian. Satu-satunya keahlian adalah mengurus lahan perkebunan. Namun, Wagiman cukup jeli melihat peluang. Desa Sepawon seringkali kesulitan air untuk masak dan mandi. Itu pada kondisi normal. Apalagi kalau saat ancaman Gunung Kelud terjadi. Warga bisa sampai 1 bulan kekurangan air. Oleh karena itu setiap hari Wagiman mengambil air di sumber air yang berjarak 2 km dari dusunnya. Kemudian ia menjajakan air kepada warga setempat di lingkup Desa Sepawon. “Setiap jerigen harganya Rp 1000,-, “ jelas Wagiman. Dari gerobaknya yang berisi 13 jerigen dia mendapat Rp 13.000. Total sehari rata-rata ia bisa menjual air 3 gerobak.

Dia ingin anaknya lebih maju daripada dirinya. Kini anak pertamanya sudah lulus SMA dan anak keduanya masih sekolah di SMP. Dia tidak mau anaknya seperti halnya anak-anak tetangganya yang tidak sekolah. Meskipun ia juga tahu bahwa ada juga anak-anak tetangganya yang sudah lulus SMA banyak juga yang pada akhirnya tetap menjadi buruh di perkebunan.

Penopang ekonomi keluarga bukan urusan Wagiman seorang. Istrinya di rumah mengurus 1 ekor sapi perahnya. Istrinya tidak malu kalau harus tiap hari mencari rumput ke kebun. Demikian juga dengan anaknya setiap hari setelah pulang sekolah pergi ke kebun mencari rumput.

Dari 1 ekor sapi perahnya setidaknya setiap hari dia memperoleh rata-rata 20 liter susu perhari yang dijual Rp 2000 /liter. Dari hasil penjualan susu perhari dia mendapat setidaknya Rp 40 ribu dan setelah dipotong gamblong Rp 5000 sehingga bersih dia mendapat Rp 35 ribu. Setelah ditambah dengan hasil menjual air keliling dia mendapat tambahan setidaknya Rp 35.000. Perhari rata-rata penghasilan keluarga Rp 74 ribu.

Uang itu dia gunakan untuk biaya pendidikan anaknya, kehidupan sehari-hari, dan sebagian ditabung. Dia menyadari bahwa tidak tiap hari bisa menjual air dan tidak tiap hari pula sapinya bisa diambil susunya. Sementara kebutuhan hidup sehari-harinya; beras, sayuran, bumbu-bumbu, dan lauk-pauk harus beli karena dia seperti halnya penduduk lainnya tidak punya lahan untuk bisa menanamnya sendiri. Saat ditanya bagaimana kalau kondisi ada bencana Gunung Kelud meletus. Wagiman sendiri kebingungan, sesaat berikutnya ia menjawab, “Kulo sakdermo nglampahing gesang. Menawi sampun dados takdir kulo pasrah marang Gusti.”
(Ipung, Surya Sejahtera)

PAUD di Desa Mojorwano: Terapkan Metode Pendekatan Komunitas

2009-11-03T19:28:00.000-08:00

(Jombang-Alha-Raka) Sejak dari dulu Desa Mojowarno Kec. Mojowarno Jombang terkenal dengan kerukunan dan kekompakan penduduknya. Meskipun ada perbedaan keyakinan agama, Desa Mojowarno nyaris tak pernah terdengar keretakan atau konflik bernuansa agama. Tak hanya dari sisi agama, untuk pendidikan putra-putri mereka sepakat untuk merintis PAUD (pendidikan anak usia dini) dengan metode pendekatan komunitas berswadaya bersama-sama sejak bulan agustus yakni tahun ajaran baru 2009.

Keragaman penduduk merupakan potensi sejarah sehingga menempatkan Desa Mojowarno sebagai desa yang ramah terhadap perbedaan. Potensi keragaman ini ingin dijaga oleh warganya, mulai dari tradisi budaya, tradisi sosial, hingga tradisi keagamaan masing-masing. Tampaknya persatuan dan keutuhan antar warga adalah kunci kesuksesan majunya suatu desa. Menurut Catur Budi Setyo S.P, bahwa mempertahankan keharmonisan kehidupan sosial yang plural, bukanlah sebuah upaya yang mudah. Banyak kendala yang harus dilalui, sebab pluralitas terutama agama, didalamnya mengandung potensi konflik yang sangat besar. Salah satu cara dilakukan untuk meredam konflik yang berlatar agama ini adalah kebersamaan, substansi terpenting dari sebuah kerukunan harus benar-benar tercermin dalam proses interaksi antar umat beragama dalam kehidupan sosial. Hal ini bisa berupa kegiatan bersama seperti PAUD. “Ayo dulur podo jogo kerukunan, kalimat ini sering saya ucapkan kepada semua warga di setiap kegiatan. Kami tidak harus melakukan diskusi, seminar atau kegiatan bersama secara insidental. Akan tetapi aktifitas keseharian yang melibatkan orang-orang yang berkeyakinan berbeda, bisa menjadi dialog antar umat beragama untuk menjaga komunikasi secara terus menerus. Untuk itulah desa juga memerlukan generasi handal dengan pendidikan yang baik sejak usia dini,” katanya.

Hal ini juga tertuang dalam UU Sistem Pendidikan Nasional bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 5, ayat 4). Di samping itu juga dikatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya (pasal 12, ayat 1b). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat inilah Catur beserta istri, Riris Dyah Nugrahini, merintis PAUD dan memberinya nama Sahabat.

Riris juga termasuk salah satu penggerak ibu-ibu PKK hingga jalan untuk membuka komunikasi dengan ibu-ibu di Mojowarno sangat mudah. Inisiatif ini langsung direspon positif oleh kaum hawa, dengan memberi pengertian bahwa maksud kehadiran PAUD di tengah keberagaman merupakan upaya untuk bersama-sama mengangkat pendidikan generasi Mojowarno dari awal. “Konsep PAUD Sahabat untuk umum, artinya tidak ada pembedaan baik muslim atau non muslim. Namun karena mayoritas yang terdaftar sampai saat ini sebagian besar muslim maka yang sering dipakai tradisi berdoa yaa muslim. Sedangkan untuk menu pendalaman keagamaan bagi anak non muslim tentunya kami juga menyediakan guru non muslim yang mampu bercerita tentang ajaran keyakinannya. Inipun kelasnya disendirikan, agar tidak terganggu,” jelas Riris, sapaan akrabnya.

Adanya PAUD selain untuk merekatkan hubungan sosial antar orang tua, ternyata si anak pun terbawa. Diusia yang masih dini anak telah diajari untuk hidup bersosial. Dimana semisal ketika si anak bermain harus rela ketika mainannya disukai oleh temanya, mau tidak mau si anak yang memegang mainan harus rela mainannya dipinjam oleh temanya. Pengalaman ini dialami oleh Riris yang juga masih mempunyai putri kecil yang ikut sekolah di PAUD Sahabat. “Putri saya Gurit, biasanya minta mau menang jika bermain. Namun ketika telah beberapa kali mengikuti arahan dari para guru PAUD sahabat, kini banyak perubahan yang terjadi. Diantaranya ketika bermain sudah mau mengalah dan berbagi jika temannya yang minta mainannya. Kemandirian juga meningkat mau duduk bersama teman-temannya. Dan bangunnya pagi, karena ada motivasi sekolah. Jika tidak sekolah yaa biasanya siang baru bangun, maklum namanya juga anak-anak,” tuturnya.

PAUD Tanamkan Solidaritas Sejak Dini
Dari hasil berbagi pengalaman yang diutarakan Riris, ternyata dibenarkan juga oleh ibu Tutus Indrawati, bahwa PAUD memang sangat penting untuk menumbuhkan keberanian anak. Di usia balita anak kalau tidak dibiasakan bersosialisasi dan berkumpul dengan teman-teman sebayanya maka dikhawatirkan anak menjadi pendiam dan menjadi pribadi yang tertutup. “Anugerah nama putri saya memang baru berumur 3 tahun 2 bulan, sebelum mengikuti PAUD, ia lebih suka bermain sendiri. Namun sejak ada PAUD Anugerah sekarang ada peningkatan lebih pintar dan kreatif dalam bermain. Harapan saya saat ini memang telah terwujud yakni anak saya tidak takut lagi bersosialisasi, dan ketika nanti memasuki usia TK (Taman Kanan-Kanak) tentunya ia telah memiliki dasar bagaimana belajar bersama dan tidak boleh menang sendiri,” kata ibu Tutus.

PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Caranya melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasamani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Menurut para pakar anak, bahwa 50% dari potensi perkembangan mental dicapai oleh anak-anak pada usia 4 tahun, usia inilah yang sering disebut dengan usia emas. Dimana antara pertumbuhan fisik berhubungan dengan perkembangan kognitif dan psikomotorik sangat pesat. Jika pertumbuhan anak-anak minim pada umumnya sulit, bahkan tidak dapat diperbaiki jika sudah terlambat. Pembentukan perkembangan anak pada sisi Mental, Moral, Panca Indera, Potensi Motorik, Afeksi, maupun Kognisi sangat bagus pada usia emas. Namun pada usia ini memang anak masih belum mandiri, dan biasanya masih sering menangis.

Hal ini dituturkan oleh Samiati, salah satu guru PAUD Sahabat, bahwa saat ini banyak orang tua semakin sadar bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar-tawar. Oleh sebab itu tidak mengherankan pula bahwa semakin banyak orang tua yang merasa perlu cepat-cepat memasukkan anaknya ke sekolah sejak usia dini. Mereka sangat berharap agar anak-anak mereka cepat menjadi pandai. Sementara itu banyak orang tua yang menjadi panik dan was-was jika melihat adanya gejala-gejala atau perilaku-perilaku anaknya yang berbeda dari anak seusianya. Misalnya saja ada anak berumur tiga tahun sudah dapat membaca lancar seperti layaknya anak usia tujuh tahun, atau ada anak yang baru berumur lima tahun tetapi cara berpikirnya seperti orang dewasa, dan lain-lain. Dapat terjadi bahwa gejala-gejala dan 'perilaku aneh' dari anak itu merupakan tanda bahwa anak memiliki kemampuan istimewa.

“Meski masih balita, kiranya perlu para guru dan orang tua bisa mendeteksi sejak dini tanda-tanda adanya kemampuan istimewa pada anak agar anak-anak yang memiliki bakat dan kemampuan istimewa seperti itu dapat diberi pelayanan pendidikan yang memadai. Yaa tentunya tidak mudah juga mengarahkan anak di bawah usia TK, karena mereka masih rentan emosinya. Namun ketika dipelajari lebih dalam dunia anak amat menarik, bermain sambil belajar,” terang Samiati yang pernah berpengalaman mengajar usia TK. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Konsep Komunitas, Utamakan Musyawarah
Pendekatan komunitas ini dipakai oleh PAUD Sahabat untuk mempermudah alur dan proses pembelajaran anak sesuai dengan kemauan orang tua. Dimana mulai dari seragam maupun ketentuan kegiatan masak bersama untuk menu makanan sehat bagi si kecil. Kegiatan para ibu ini disamping untuk mempererat hubungan ibu dengan anak, juga memberikan pendidikan secara tidak langsung bahwa usia balita sangat membutuhkan tambahan nutrisi, gizi, dan cara memasak yang baik untuk pertumbuhan dan kecerdasan otak. Kegiatan masak bersama ini dilakukan perkelompok dan tergantung kesepakatan para ibu. “Untuk saat ini kebutuhan seragam masih hanya sebatas seragam olah raga, sedangkan untuk seragam sehari-hari masih belum dibutuhkan. Mengingat sekolah PAUD ini masih baru dan masih memerlukan swadaya untuk kebutuhan lainnya, maka seragam masih bisa ditunda. Sampai saat ini biaya operasional hanya sebatas suka rela, dengan memberi umplungan di depan kelas. Sedangkan alat-alat mainan dan fasilitas lainnya seperti rak, kardus, dan meja lipat adalah hasil swadaya bersama. Mainan tidak harus bagus, tergantung kreatifitas guru dalam mengarahkan. Seperti kertas bekas dan botol bekas bisa disulap menjadi celengan untuk tabungan para siswa yang dihiasi cukup unik dan beragam,” Terang Riris, selaku ketua pengurus PAUD Sahabat.
Penyiapan generasi yang sejak usia emas harus diasah sejak awal agar memiliki daya kemandirian dengan pengelolaan manajemen yang bagus ketika hidup bermasyarakat. Hal ini dimaksudkan agar program pengembangan desa secara partisipatif mampu terwujud. Pendidikan berbasis pada kebutuhan membuat anak-anak dan warga dewasa mempunyai kapasitas membuat program pengembangan desa dengan wawasan pemanfaatan produktif, seperti pengenalan pada produk pertanian mulai dari biji-bijian; jagung, kedelai, kacang hijau, isi buah kelengkeng, dan masih banyak lainnya dimaksudkan agar si anak mengenal dunia pertanian dan belajar melatih motorik tangan untuk menjimpit benda-benda yang kecil. “Konsep belajar yang kami kenalkan adalah tidak harus di dalam ruangan, namun kami juga mengajak anak untuk mengenal lingkungan. Bahkan ada rencana untuk langsung bermain di sawah dan berkotor-kotor langsung dengan lumpur. Dan kemarin kami juga sempat bermain tepung dengan permainan warna, dan anak boleh membentuk adonan menjadi berbagai pola mainan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran mereka,” terang Riris.
Untuk mempermudah arus belajar, para guru PAUD Sahabat sepakat untuk menjadikan 4 kelompok berdasar usia yakni usia 2 dan 3 pada kelompok satu, usia 3, 4, 5 pada kelompok 2 sampai 4. Hal ini dimaksudkan agar anak mudah bermain, baris berbaris maupun senam dengan teman sebayanya. Hingga saat ini total keseluruhan siswa ada 62 yang terdaftar, namun karena masih balita terkadang setiap harinya yang aktif mencapai 50 siswa. Adapun hari efektif hanya 3 hari, selasa, rabu dan kamis mulai pukul 7.30 WIB sampai 9.30 WIB. “Namanya juga anak-anak kadang orang tua tidak bisa memaksakan anaknya untuk belajar, yang terpenting ada komunikasi intensif antara orang tua dengan para guru. Hal ini bisa secara langsung maupun melalui buku penghubung,” tambahnya.
Sementara itu bagi para guru setiap usai menemani belajar, mereka tidak lantas pulang. Namun berkumpul terlebih dahulu untuk mendiskusikan permainan esok harinya. Saat ini menu generik tetap mengacu pada kurikulum Diknas, namun tambahan menu yang dikembangkan dalam SKH (Satuan Kegiatan Harian) tetap tergantung kreatifitas masing-masing guru. (Din-din, Alha-Raka)

MEMBUKA KRAN KEMERDEKAAN BAGI KAUM PINGGIRAN

2009-08-08T03:43:00.003-07:00

(Kediri) Rasa syukur, atas anugerah kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu dan pahlawan negeri ini patut kiranya dihargai setinggi-tingginya, dari para pejuang yang telah mengorbankan segalanya inilah Indonesia kemerdekaan. Lantas apa makna kemerdekaan bagi rakyat yang selalu terpinggirkan nasibnya, berikut ulasannya.

Benarkah negeri ini masih menaruh hormat pada kemerdekaan. Siapa sajalah mereka ini? Apakah mereka cukup mengenali kaum pinggiran yang sekarang tengah berjuang dengan menggadaikan rasa malu mempertahankan kehormatan, harga diri untuk meraih hidup dan kehidupan demi kemerdekaannya? Mereka kaum kecil yang hanya dipandang sebelah mata juga bersyukur atas perjuangan yang nyaris tak pernah selesai dengan kata kemerdekaan. Hidupnya selalu dikendalikan orang-orang yang mempunyai dompet tebal.
Makna kemerdekaan masih bias di mata orang-orang yang terlahir di masa sekarang. Terlebih bagi masyarakat di lingkungan prostitusi. Mereka tidak tahu sama sekali makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Sebab sejak kelahirannya, sampai hari ini, mereka tetap diliputi perjuangan meraih kemerdekaan dalam setiap nafas, jengkal dan gerak kehidupannya. Beragam kesulitan terus membelenggu. Berbagai tekanan seolah sudah menjadi harga mati untuk kelompok pinggiran tersebut.
Kemerdekaan yang secara nasional dimaknai sebagai kebebasan dari cengkeraman penjajahan kolonialisme dan pendudukan bangsa/negara asing, tidak cukup dipahami secara kontekstual dan faktual oleh masyarakat prostitusi. Setiap tahun, masyarakat hanya melakukan perayaan dengan gebyar berbagai kegiatan meriah. Asumsi mereka, bahwa hari kemerdekaan perlu dirayakan dengan semarak dan keceriaan. Perlombaan, hiburan, gelar budaya lokal, kegiatan untuk anak-anak, pawai, dan berbagai macam bentuk perayaan.
Dengan tradisi seperti itu, sebenarnya nampak jelas bahwa kemerdekaan memang suatu pembebasan untuk meraih kesenangan, keceriaan, dan hiburan yang mungkin di masa lalu kurang mendapatkan ruang yang merdeka. Untuk saat ini, hiburanpun mulai dipersoalkan oleh para pemangku kepentingan yang merasa berjasa. Hal ini menjadi indikasi bahwa seolah kelompok pinggiran yang mulai mampu menggapai hak-hak dasar dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berujung pada sebuah kooptasi sebagai komoditi politik. Itulah yang mereka pahami tentang kemerdekaan yang sebenarnya tidak pernah mereka pahami. Akhirnya, kemerdekaan hanyalah rutinitas perayaan-perayaan tahunan.
Seharusnya semua orang berfikir secara optimal untuk membangun kebersamaan, kesepahaman, dan perjuangan untuk memaknai kemerdekaan kepada masyarakat pinggiran. Aspek ideologi, itulah yang menjadi dasar pemahaman kemerdekaan yang seharusnya tersampaikan kepada kelompok pinggiran. Lebih lanjut, kemerdekaan harus mampu menjawab hidup yang mutlak dan mendesak mereka butuhkan. Akses pendidikan, ekonomi, kesehatan, informasi menuju kesejahteraan belum sepenuhnya mengarah kepada kemerdekaan yang utuh. Tidak jauh beda dengan tanggapan pekerja seks yang juga seorang pendidik sebaya. ”Kemerdekaan itu belum ada. Kita dulu mungkin bebas dari penjajahan. Tapi sekarang ini kita juga masih dijajah. Justru kalau tidak 'dijajah' kita tidak bisa hidup. Kita saat ini sedang dijajah laki-laki yang ternyata membantu kita” ujar Santi (nama samaran) salah seorang perempuan yang hidup dalam dunia terpinggirkan. (Ijun, SUAR)

Penambahan Anggota Berarti Menambah Modal Koperasi

2009-08-08T03:43:00.001-07:00

(Nganjuk) Sudah hampir satu tahun lebih Koperasi Kumandang didirikan. Awalnya hanya puluhan orang saja yang berkomitmen untuk mendirikan koperasi ini. Dalam pertemuan ke pertemuan selalu ada anggota baru yang masuk. Saat ini jumlah anggota Koperasi Kumandang sebanyak 30 orang. Mereka dari berbagai desa di Kabupaten Nganjuk.

Penambahan anggota ini tentu saja dapat memperkuat koperasi, selain semakin banyaknya informasi bisnis dan usaha baru yang disampaikan dalam pertemuan rutin setiap tanggal 1, adanya anggota baru ini juga memperkuat permodalan koperasi sehingga pelayanan pinjaman semakain besar. Dalam setiap pertemuan hampir ada Rp. 3 juta uang yang diputar.
Tentu saja hal ini semkin membuat optimis para anggota. Anggota yang awalnya hanya ikut-ikutan, sekarang mulai serius menggeluti seluk beluk perkoperasian sehingga bisa dikatakan kader koperasi. Mereka malah ada yang membangun koperasi baru di lingkungannya masing-masing berbekal dari pengalaman di Kumandang. Sebut saja Musyafak, anggota Koperasi Kumandang yanag saat ini menjadi pengurus di Koperasi GMNU, sebuah koperasi yang anggotanya adalah pemuda-pemuda yang berlatar belakanag NU di Kecamatan Baron. Walaupun baru berusia 3 bulanan, koperasi GMNU ini sudah menyusun berbagai kegiatan untuk memperkuat koperasinya.

Kader lain yang patut dicontoh adalah, Imam Syafii, seorang Ketua BPD Desa Banjar Anyar Kecamatan Tanjunganom. Imam yang menjadi sekretaris Koperasi Kumandang, juga sedang menata ulang Koperasi Ar-rahman yang di desanya. Koperasi, Arrahman awalnya dibentuk untuk membantu masyarakat desanya dalam memenuhi kebutuhana modal usaha. Namun, karena beberapa faktor, koperasi ini tidak bisa berjala dengan maksimal. Tidak ada aturan yang tegas dan mekanisme pertemuan belum berjalan serta pengurusnya masih sekedar nama. Dengan bergabung dengan Koperasi Kumandang, akhirnya Arrahman berbedah diri. Kebetulan ada anggota Arrahman yang juga anggota Koperasi Kumandang, yakni Hambali. Imam dengan Hambali inilah yang kemudian menjadi motor bagai koperasi Arrahmaan.

Orang-orang seperti, Musyafak, Imam dan Hambali ini mulai ada di pikiran anggota Kumandang lainnya. Sebut saja Pepeng, yang dalam bulan ini akan mendirikan juga koperasi di desanya Malang Sari Tanjung Anom. Ada lagi Sukardi dan Masykur serta anggota lain, yang mendapat pengalaman baru dan dijadikan pembelajaran dalam mengelola koperasinya, Koperasi Langgeng di Desa Garu Baron. Tidak kalah dengan anggota laki-laki, ada kader perempuan yang bernama Kamil. Perempuan ini adalah pengurus di Koperasi Perempuan Rejo Makmur di Desa Bukur Patinrowo.

Jika nantinya seluruh anggota di Koperasi Kumandang menjadi kader, Koperasi Kumandang akan menjadi sejarah bagi perkembangan gerakan koperasi di Kabupaten Nganjuk. Langkah selanjutnya, koperasi-koperasi yang dibentuk oleh kader-kader Koperasi Kumandang ini kelak musti berjaringan dan membentuk asosiasi koperasi atau sering disebut koperasi sekunder. Ini bertujuan untuk memperkuat manajemen dan jaringan koperasi sehingga semain kuat secara kelembagaannya. (Edy-Punden)

TK dan PAUD Hidayatut Thullab KEMBANGKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGELOLA PENDIDIKAN

2009-08-08T03:42:00.001-07:00

(Tulungagung) Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan memiliki arti sangat penting dalam memajukan kehidupan sebuah bangsa. Namun, proses pendidikan di lembaga pendidikan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan atau partisipasi penuh dari masyarakat.

Pemikiran itulah yang setidaknya ikut mengiringi berdirinya Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Usia Dini (PAUD) Hidayatut Thullab di Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
Memang, lembaga pendidikan ini baru dibuka pada awal tahun ajaran baru 2009/2010. Ijinnya pun masih dalam proses. Sebetulnya, di Desa Banjarsari sendiri telah ada 2 buah TK, namun untuk PAUD belum ada. Meski baru buka, namun dukungan masyarakat cukup luar biasa. Sudah ada 25 anak yang mendaftar, dengan perincian 15 di TK dan 10 untuk PAUD.
”Dukungan masyarakat sangat besar, termasuk dari Kepala Desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Bahkan, mereka ikut memasukkan anak-anaknya ke lembaga kami. Intinya, lembaga pendidikan ini murni didirikan atas kehendak masyarakat yang ingin memiliki TK dan PAUD di Desa Banjarsari,” jelas Amarudin, Direktur TK dan PAUD Hidayatut Thullab.
Di sisi lain, pembentukan TK dan PAUD Hidayatut Thullab sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari peran asosiasi Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD) Tulungagung yang diketuai sendiri oleh Amarudin sebagai motor penggeraknya. Berdasarkan aturan, sebuah lembaga pendidikan harus ada lembaga yang membawahinya. Karena pada waktu berdiri belum ada lembaga yang membawahi TK dan PAUD ini, maka asosiasi KPMD-lah yang lalu dipilih sebagai lembaga induknya.
Dikatakan Amar, dalam pengelolaannya lembaga ini berusaha memanfaatkan potensi Desa Banjarsari. Misalnya dengan merekrut tenaga pendidik asal desa setempat. Cuma 1 guru yang berasal dari luar kota, yakni Fitri asal Desa Ngronggo Kota Kediri.
Kepada SOERAT, Fitri mengaku merasa tertantang untuk terlibat dalam membangun dan mengembangkan TK dan PAUD Hidayatut Thullab. ”Namanya juga masih babat (baru berdiri), jadi kita masih perlu belajar banyak dan ini menjadi tantangan baru bagi saya,” ungkapnya.

Pengelolaan Bersama Masyarakat
Pendirian TK dan PAUD ini bermula dari kesamaan pandangan masyarakat tentang tidak adanya TK dan PAUD yang berlatar belakang Islam di Desa Banjarsari dan sekitarnya. “Daerah ini kan merupakan jalur utama Trans Tulungagung-Kediri, namun sampai saat ini belum ada lembaga pendidikan Islam. Maka, melalui lembaga ini kita berusaha menatap masa depan pendidikan masyarakat Ngantru,” jelas Rokhimi (Jimmy), salah satu pengurus KPMD yang juga penggagas berdirinya TK dan PAUD Hidayatut Thullab.
Gagasan ini kemudian disosialisasikan kepada masyarakat Desa Banjarsari melalui Jama`ah Waqi`ah. Hasilnya, masyarakat sepakat mendukung berdirinya TK dan PAUD di desa tersebut, baik moral maupun material.
Amar beserta Asosiasi KPMD-nya lantas mengadakan survey kepada seluruh masyarakat yang mempunyai anak. Pada kesempatan lain, ia mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat untuk menggagas secara bersama-sama pendirian lembaga pendidikan bagi anak-anak. “Setelah semua masyarakat dan calon wali murid sepakat kemudian kita buat pamflet dan kita sebarkan kepada seluruh masyarakat,”papar Amar.
Pernyataan ini diperkuat oleh Jimmy yang menyebutkan bahwa dalam pengelolaan TK dan PAUD, semuanya didasarkan atas kesepakatan bersama antara pengelola lembaga, mali murid dan tokoh-tokoh masyarakat.
Salah satu kesepakatan yang muncul adalah untuk sementara dalam 2 minggu murid diberi sarapan (makan pagi) sebanyak 2 kali, selebihnya anak-anak diberi snack (makanan ringan). Toh ini juga sebagai bentuk kepedulian orang tua terhadap anaknya. ”Jadi semua aturan yang melingkupi sekolah pasti dimulai dari kesepakatan bersama melalui rembuk, baik wali murid maupun tokoh masyarakat,” kata Rokhimi.

Kembangkan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Masyarakat Desa Banjarsari berharap, lembaga pendidikan ini mampu mendidik anak-anaknya dengan pengetahuan agama yang baik sebagai modal untuk menghadapi masa depan di era globalisasi. Sebagaimana visi yang dimiliki TK dan PAUD Hidayatut Thullab, yakni mencetak generasi Islam yang cerdas, terampil dan berakhlaqul karimah (berakhlak yang baik) untuk menyongsong masa depan yang gemilang.
Sementara misi lembaga ini adalah menjalin persatuan dan kesatuan serta kebersamaan antara sekolah dan masyarakat untuk mewujudkan sekolah yang mampu menyiapkan generasi Islam pada masa era globalisasi. Menurut Amarudin, PAUD ini merupakan terobosan baru pendidikan bagi masyarakat, karena menjadi bentuk kaderisasi alternatif.
Agar dapat berkembang dengan baik, selain dukungan dari masyarakat, pihaknya juga berharap dukungan pemerintah. Apalagi, lembaga pendidikan ini nantinya direncanakan bakal dikembangkan sebagai tempat pendidikan bagi masyarakat. “Harapan nantinya tempat ini akan kita jadikan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), sambil menunggu dan memantau anaknya sekolah masyarakat bisa baca-baca buku literatur yang telah disediakan,” tambah Amarudin.
Dengan harapan inilah nantinya masyarakat diajak berfikir demi keberlangsungan masa depan anak cucunya, sehingga setiap kali membutuhkan kebijakan baru di sekolah, mereka semua diajak musyawarah untuk mengembangkan pendidikannya, termasuk pengetahuan tentang cara mendidk anak yang lebih baik dan efisien.
Amarudin menegaskan, bahwa lembaga pendidikan ini masih dalam tahap pembelajaran, jadi masih sangat butuh pengetahuan dari orang lain yang lebih kompeten dalam bidang pendidikan anak-anak. Semoga ke depan TK dan PAUD ini bisa mandiri, yang paling mendesak hari ini adalah kita membutuhkan bantuan moril dan pengetahuan dari orang-orang yang sudah mahir. (Lukman, Paricara)

KOMUNITAS BERGULAT DENGAN FILM DOKUMENTER

2009-08-08T03:41:00.001-07:00

(Jombang) Selama hampir 3 bulan ini, beberapa kelompok di Jombang bekerjasama dengan ICDHRE Jombang yang aktif mengawal terbangunnya otonomi desa, sedang membuat beberapa film dokumenter. Rencananya ada 4 film dokumenter yang akan dibuat dan kesemuanya berlatar belakang masyarakat desa dan potensi lokalnya.

Film dokumenter sendiri adalah salah satu media yang dimanfaatkan oleh berbagai kalangan untuk mendokumentasikan sebuah peristiwa. Namun, bagi kelompok-kelompok di Jombang yang merupakan dampingan ICDHRE memanfaatkan kegunaan film dokumenter sebagai salah satu alat advokasi dan sebagai alat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas akan masalah yang dihadapi.

Saat ini, beberapa film telah selesai dibuat sebagai satu pembelajaran bagi kelompok. Salah satu film tersebut bercerita tentang potensi lokal masyarakat Desa Katemas yang hampir sebagian besar masyarakatnya hidup membuat kerajinan anyaman pandan. Dalam film dokumenter ini, digambarkan bagaimana Katemas sebagai salah satu desa yang diberi berkah berupa tumbuh rimbunnya tanaman pandan oleh sang Pencipta. Juga metode pembuatan anyaman yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Markum, salah satu tim pembuat film dokumenter berpendapat. " Film ini, bisa membuka mata publik bahwa Jombang mempunyai begitu banyak potensi yang dimiliki, juga bisa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Katemas karena kerajinan ini akan dikenal di banyak daerah, minimal dikenal antar kelompok di Jombang", ucap pria yang bertugas sebagai editor dalam pembuatan film ini.

Aris, salah satu pemuda Desa Katemas dan juga aktivis pemuda di desa tersebut menuturkan, bahwasanya pembuatan film dokumenter ini membuat masyarakat Katemas menjadi tersanjung. Karena sebelumnya tidak ada yang berniat mengabadikan Desa Katemas sebagai salah satu desa penghasil kerajinan anyaman pandan.

Dalam proses perjalanannya, di Desa Katemas sendiri memiliki sebuah kelompok bernama WIKA, kependekan dari Wira Usaha Kerajinan Anyaman. Di kelompok inilah, yang menjadi salah satu wadah organisasi masyarakat Katemas dan juga dalam mengembangkan usahanya.

Kiranya film ini kian menarik, karena salah satu pengarah ceritanya adalah dari masyarakat Katemas sendiri sehingga kita yang akan melihat film ini seakan dibuai cerita oleh orang yang berdiam dan tinggal langsung di Katemas.

Beberapa film lainnya, sedang digodok bersamaan agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Kesemua latar belakang film adalah bertema perjuangan masyarakat desa. (Nophee, ICDHRE)

PEMILU DAN KEMERDEKAAN BELUM MEMBAWA PERUBAHAN NASIB RAKYAT

2009-08-08T03:40:00.002-07:00

(Madiun) Hiruk pikuk kampanye telah terlewati, meski jalan-jalan dan tempat umum lainnya juga belum bersih dari atribut capres-cawapres. Pemilu legislatif dan presiden telah dilakukan sebagai proses perjalanan demokrasi membawa semangat akan perbaikan nasib rakyat. 17 agustus 2009 sebagai ulang tahun kemerdekaan ke 64 mengingatkan tujuan mulia pendiri bangsa akan merdeka dan berdaulat, mandiri di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dua peristiwa penting dalam satu tahun ini akankah membawa perubahan besar bagi masyarakat ?

Pemilu Presiden 2009 telah usai digelar tetapi berbagai dugaan kecurangan mewarnai proses pemilu, mulai dari DPT yang amburadul, logistik pemilu yang terlambat sampai praktik politik uang yang ditengarai mempengaruhi pemilih pilpres. Bahkan pemilu 2009 dianggap sebagai pemilu terburuk sepanjang perjalanan demokrasi negara ini oleh berbagai kalangan.
Meski hasil resmi dari penghitungan manual KPU belum selesai tetapi dari hitung cepat KPU dan lembaga survey telah menempatkan pasangan SBY-Boediono sebagai pemenang. Faktor figur dan media massa berperan besar untuk pembentukan citra yang pro rakyat. Terlepas siapapun yang menjadi presiden pada pemilu tahun ini ada banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Kemiskinan dan perbaikan ekonomi harus segera menjadi perhatian pemerintah.
Harapan-harapan akan perbaikan ekonomi banyak diminta oleh masyarakat seperti yang diungkapkan pak Agus Winarno, pengurus Paguyuban Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Kota Madiun, sebagai penjual makanan dan minuman serta usaha roti bakar yang mempekerjakan 12 orang membuat pak Aung panggilan sehari-harinya berharap banyak kepada presiden terpilih untuk lebih memperhatikan pedagang kaki lima terutama masalah lahan tempat untuk berjualan yang masih rentan penggusuran dan akses modal yang masih sulit atau dipersulit. “Yang penting bagi kami, nasib pedagang kecil ini di perhatikan, tidak ada penggusuran …., “ kata pak Aung.
Program yang digulirkan harus benar-benar pro rakyat yakni riil membantu penyelesaian ekonomi masyarakat tanpa membebani lagi ke masyarakat miskin dengan bunga tinggi dan administrasi berbelit-belit. Persoalan akses program pemberdayaan ekonomi menjadi kendala bagi masyarakat. “Saya dengar ada kredit untuk pedagang kecil bagi kami tapi kok saya pernah mengajukan permohonan kredit 2 hari sesudah program itu dibuka sudah ditutup, sebenarnya aturannya bagaimana?“ tambah Pak Aung.
Harapan senada juga diungkapkan oleh beberapa warga lokalisasi Kedung Banteng (LKB), terutama terkait pendidikan, yakni murahnya pendidikan bagi masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh mbak PS yang berasal dari salah satu kota di Jawa Tengah, yang baru saja mendaftarkan anaknya ke Sekolah Dasar dengan biaya Rp. 1.500.000,-. “Pendidikan bisa lebih murah gitu mbak, kalo biayane mundak terus kan anak saya juga sulit sekolah ke tingkat selanjutnya….,padahal pendidikan kan penting bagi anak,” ungkap mbak PS.
Meski “sekolah gratis ada di mana-mana” sudah diiklankan tiap hari melalui media TV oleh Dinas Pendidikan Nasional. Tetapi masih belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang gratis. Pemerintah memberi harapan kosong kepada masyarakat dengan mensosialisasikan pendidikan gratis dengan pemaknaan yang berbeda. Masyarakat memahami bahwa pendidikan gratis merupakan fasilitas dari pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa tanpa memungut biaya, berbeda dengan pemerintah yang memaknai bahwa pendidikan gratis itu hanya sebatas dibebaskannya iuran sekolah bulanan yang biasa disebut dengan SPP sedangkan untuk seragam yang diwajibkan dari sekolah juga iuran komite sekolah dan keperluan insidental lainnya masih harus bayar sesuai dengan kebijakan sekolah. “Walah mbak sekolah gratis kan cuma di iklan, prakteknya juga mbayar, saya ndak tahu kok bisa begitu ?” tambah mbak PS tadi.

Makna hari kemerdekaan “ Agustusan “
Pemilu tahun 2009 dengan terpilihnya presiden baru memberi warna tersendiri pada Agustus tahun ini. Peringatan hari kemerdekaan yang dirayakan setiap tanggal 17 Agustus menjadi momen kilas balik cita-cita luhur pendiri bangsa. Merdeka berarti bebas berdaulat atas diri sendiri sebagai bangsa, berdaulat atas tanah air sendiri termasuk di asset-asset alam di dalamnya.
Peringatan kemerdekaan “agustusan” dirayakan dengan beragam oleh masyarakat. Dari yang mulai sederhana seperti melakukan kegiatan permainan balap karung, tarik tambang, pencet balon sampai peringatan meriah di hotel berbintang atau pusat perbelanjaan. Di setiap aktivitas agustusan membawa suasana meriah dan kegembiraan serta segenap harapan bagi lapisan masyarakat. “Kalo ingat dulu agustusan seneng mbak, biasanya di desaku ada pertunjukan seni, aku melu tampil menari…., kalo sekarang sih tetap bekerja di sini, paling tidak semangat merdeka tetap ada, “ kata salah satu mbak PS di LKB.
Semangat kemerdekaan menjadi alasan penting dan harus tetap dijaga saat merayakan kemerdekaan. Semangat bertahan menghadapi kondisi sosial dan kebijakan yang kurang berpihak pada para PS. “Paling ndak ya harus ingat kalo kita dah merdeka, ndak diatur orang londho, mesthine urip yo kudune wis penak …..rego-rego murah, sekolah yo ndak mahal, kerjaku juga bisa dapat lainnya,“ ujar mbak PS yang lain.
Jika bagi PS agustusan belum banyak mengubah nasib PS, bagi pedagang kali lima (PKL) memaknai kemerdekaan dengan bisa bekerja dan dapat hasil yang lebih dari hari biasanya. “Agustusan kan alun-alun rame, orang-orang banyak yang dolan ke alun-alun, jadi bisa dapet hasil lebih banyak…., mudah-mudahan selain hari agustusan juga bisa mudah cari penghasilan…. “ kata pak Aung
Momen Pemilu dan agustusan harus menjadi langkah baru bagi pemimpin negeri untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada setiap warga negara. Ketika kemiskinan, pendidikan masih mahal terjangkau, asset alam dan tambang dimiliki penanam modal asing maka akan masih jauh tujuan utama pendirian bangsa yakni keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. (Ari, DIFAA )

Pentingnya Kondom bagi Kesehatan Reproduksi Pekerja Seks

2009-08-08T03:40:00.001-07:00

( Madiun) Wisma Perempuan (WP) Lokalisasi Kedung Banteng Ponorogo sebagai organisasi perempuan telah menjadi alternatif tempat belajar dan pertukaran ilmu bagi pekerja seks (PS) semakin bergeliat geraknya. Masalah kesehatan reproduksi yang menjadi materi utama belajar tiap pertemuan mulai dikupas untuk diketahui, dihindari penyebaran dan bagaimana penyembuhan berbagai persoalan kesehatan reproduksi.

Kondom menjadi salah satu media untuk menjaga kesehatan reproduksi dari kemungkinan berbagai IMS, PMS serta HIV dan AIDS. Kondom umumnya terbuat dari karet/lateks yang di dalamnya ada spermisite (bahan kondom yang berfungsi membunuh kuman/virus), sebagian besar kuman bisa mati atau melemah dengan adanya bahan ini, tetapi bahan spermise ini justru akan larut bila kena air. Studi pada tahun 1992 menunjukkan, sekalipun kondom berpori, namun hanya 0,1 mikroliter cairan yang bisa lewat. Jumlah ini sama dengan 0,01 persen ejakulasi air mani yang bisa dipastikan bebas dari HIV karena jumlahnya yang terlalu kecil. Kondom juga tak mudah lepas, pecah, atau robek. Anggapan kondom bisa lepas, pecah, dan robek umumnya muncul karena terjadi kesalahan dalam proses pemakaian. Sebab, sebelum dipasarkan, kondom harus melalui uji laboratorium sesuai standar internasional.
Siang itu bertempat di ruang pertemuan atau ”sekolahan” suasana riuh rendah dengan tawa dan juga teriak kecil para PS dalam kegiatan di WP diskusi rutinan setiap sebulan sekali. Ternyata pertemuan hari itu membahas kondom dengan alat peraga dildo (alat peraga berbentuk kelamin laki-laki). Beberapa PS juga terlihat tersipu-sipu malu. Komentar dari mereka langsung spontan keluar, sehingga materi diskusi kondom mulai mengalir.
”Piye mbak besar e, yen iki kegeden opo keciliken”, ujar Yogi, fasilitator DIFAA memancing diskusi. Para PS spontan menjawab ”Marem mbak. ”Lha ki Mbak luweh marem nek dinggoni kondom yo ben aman, tur iso dibaleni maneh, yo to”, lanjutnya. Salah satu PS langsung jawab ”Yo sip”. Kontan semua peserta pertemuan tertawa. Itulah suasana diskusi dengan tema ”Ada apa dengan Kondom” yang dilakukan setiap sebulan sekali.
Kondom bisa aman bila cara pemakaian, penggunaan dan pelepasan dapat di lakukan dengan benar.
Cara memakai kondom yang benar adalah melalui tahapan-tahapan :
1. Robek bungkusnya dengan hati-hati dan lihat tanggal penggunaan jangan sampai kadaluwarsa
2. Tekanlah ujung kondom untuk mengeluarkan udara
3. Pasang kondom setelah penis ereksi
4. Pasangkan kondom pada penis dan dorong sampai pada pangkalnya

Para PS ternyata masih banyak yang belum tahu cara memakai kondom yang benar karena pemakaian kondom tergantung pelanggan mau memakai atau tidak. Selain itu PS belum paham bagaimana cara melepaskan kondom. ”Mereka yang pake yo mereka yang harus melepas sendiri tho mbak...” ujar PS. Padahal cara melepas kondom dengan langkah yang benar menjadi hal penting untuk menjaga kesehatan dan kebersihan PS. ”Kalo kon nyepot yo dibatek wae,” sambil memperagakan cara dia melepas dengan cara menarik dengan asal.

Cara melepas kondom yang benar adalah :
1. Lepaskan kondom dengan hati-hati agar isinya tidak tumpah dengan cara pegang kondom dari ujungnya, ditarik perlahan dan jangan di gulung ke bawah
2. Ikat kondom dan buang ke tempat sampah
Hal yang perlu diperhatikan kondom yang baru dilepas jangan dibuang di kamar mandi karena kalau isinya tumpah bisa mencemari air dan lingkungan, jangan pula dibuang di toilet, bisa menghambat toilet. Karena bahan kondom yang tidak mudah hancur. ”pengetahuan tentang kondom ini penting bagi PS karena akan mengurangi resiko terkena PMS, IMS, HIV dan AIDS. Namun yang lebih penting adalah kesadaran dan kemauan PS untuk mengajak pelanggan/tamu mereka untuk menggunakan kondom, bila pelanggan yang sering memakai dan melepas kondomnya sendiri, para PS bisa mengingatkan kalau caranya salah.” ujar Yogi, fasilitator DIFAA.

Persoalan Kebijakan Kondom di Indonesia
Salah satu contoh keberhasilan pelaksanaan program wajib kondom adalah negara Thailand pada tahun 1989 dimulai di Ratchaburi, sebuah provinsi di Thailand Tengah. Dua tahun kemudian pada Agustus 1991 program ini diimplementasikan secara nasional. Rata-rata penggunaan kondom secara nasional meningkat dari 14% pada awal 1989 menjadi lebih dari 90% pada Juni 1992. Kasus IMS juga menurun menjadi kurang dari 15.000 kasus/tahun sejak tahun 2000 dari 400.000 kasus/tahun. Pada Juli 2004 di Pembukaan Internasional AIDS Congress, Perdana Menteri Thailand bahkan mengakui bahwa program ini telah mencegah lebih dari 5 juta infeksi HIV. Kemudian diikuti oleh beberapa negara lain seperti Kamboja, Laos, Vietnam, China, Myanmar, Philipina dan Mongolia.
Banyak alasan tidak efektifnya program-program pencegahan penularan HIV di beberapa negara, termasuk Indonesia salah satunya adalah kegagalan menghadapi kerentanan terhadap kelompok infeksi tertentu. Hampir semua negara melarang praktik prostitusi, namun juga gagal meredam praktek-praktek prostitusi oleh pekerja seks. Prostitusi tetap akan ada seiring dengan perkembangan sosial masyarakat. Apalagi bila persoalan kesenjangan ekonomi menjadi masalah krusial, bukan hanya sebagai masalah moral semata.
Program wajib kondom adalah program gabungan antara pemerintahan daerah (pusat pelayanan kesehatan, kepolisian, dan gubernur) dan semua pelaku bisnis sex entertainment (pemilik, mucikari, dan pekerja seks) untuk bersama-sama menurunkan angka penularan IMS, PMS, HIV dan AIDS. Caranya dengan memastikan angka penggunaan kondom yang tinggi antara pekerja seks dan klien. Karakteristik utama dari program ini adalah pemberdayaan pekerja seks, dimana mereka akan berani bilang kepada klien yang datang “Tidak pakai kondom ya tidak ada Seks”.
Ada tiga sektor utama yang bertanggung jawab dalam program ini, pertama adalah sektor kesehatan yang bertanggung jawab pada penyediaan kondom, pelayanan IMS, pendidikan dan informasi, pengumpulan data. Sektor kedua adalah kepolisian yang diharapkan bisa bekerja sama untuk tidak menangkap pekerja seks yang menjadi bagian dalam program ini, karena dalam program ini pekerja seks dianggap telah membantu negara dalam masalah kesehatan. Program ketiga adalah koordinator dari semua sektor, yaitu pemerintah daerah.
Di Indonesia program 'kondom 100 persen' tidak akan berhasil karena: di Indonesia tidak ada lokalisasi pelacuran dan rumah bordir yang 'resmi', dan sosialisasi kondom sebagai alat untuk mencegah penularan IMS, PMS, HIV dan AIDS melalui hubungan seks ditolak banyak kalangan. Setuju pada penggunaan kondom dianggap sebagai legalisasi terhadap praktek prostitusi yang dianggap tidak sesuai norma dan nilai masyarakat. Kalau program dan perda-perda penanggulangan IMS, PMS, HIV dan AIDS yang diterbitkan di Indonesia tidak menyentuh akar persoalan epidemi, apalagi semua perda mengedepankan norma, moral, dan agama sebagai 'alat' untuk menanggulangi. Perda IMS, PMS, HIV dan AIDS Provinsi Riau, misalnya, menyebutkan cara mencegah penularan HIV adalah dengan meningkatkan iman dan taqwa. Bagaimana mengukur iman dan taqwa yang bisa mencegah HIV. Cara ini tidak akan berhasil karena tidak ada kaitan langsung antara norma, moral, dan agama dengan penularan HIV. Jadi kita mesti kerja keras untuk sinergi antara system kebijakan dan pelaksanaan program yang benar-benar riil bisa menyelesaikan hal tersebut. (Ari, DIFAA )

IMPIAN KRJB MEMBENTUK KOPERASI INDUK

2009-08-08T03:39:00.000-07:00

(Jombang) Cita-cita bersama sejak proklamasi tahun 1945 oleh Ir Soekarno dan Bung Hatta belum sepenuhnya terwujud. Dari era orde baru sampai era reformasi belum mampu mengentaskan persoalan riil masyarakat yakni kemiskinan dan penganggaran. Lantas bagaimana kelompok aliansi KRJB (Konsorsium Rakyat Jombang Berdaulat) bisa merasakan kemerdekaan yang sebenarnya?. Berikut kegiatan kongkrit yang dilakukan oleh oleh beberapa kelompok KRJB untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Hakekat merdeka adalah rakyat telah bebas dari belenggu penjajah. Kalaupun saat itu masih ada sandungan dalam perjalanannya, hal tersebut dimaklumi sebagai sebuah proses. Makna proses tentunya akan lebih mendewasakan, ini berlaku di semua bidang. KRJB yang telah terbentuk pada tahun 2006 lalu, terus tumbuh dan berkembang dalam upaya mewujudkan kemerdekaan yang salah satunya adalah kedaulatan ekonomi.

Bentuk kegiatan perekonomian bisa berupa koperasi, atau usaha bersama berbasis kelompok yang telah dibangun diantaranya; Koperasi Seru Mandiri, Koperasi Bina Swadaya, Koperasi Mamkari Ngrandu, Koperasi Perempuan Sambongduran, Koperasi PKL Cipta Mulya Peterongan, Koperasi Cakra Sengon, Koperasi Wika Katemas, Koperasi Mugi Guno Grogol, Koperasi Amanah Manyangan, Koperasi Tani Kedunggalih dan lain-lain.

Di bawah slogan kemerdekaan, rakyat akar rumput tidak pernah bertanya kritis, dengan cara bagaimana kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyat kelak akan tercapai. Apakah setelah merdeka, masih diperlukan pengorbanan rakyat, ataukah rakyat tinggal berpangku tangan dan menanti mukjizat dari langit? Hal ini dibantah oleh Juwari, anggota koperasi PKL Peterongan ini menjelaskan bahwa, kemerdekaan itu harus direbut, tidak ada ceritanya rakyat menang melawan para penjajah dengan hanya berdiam diri serta berdoa saja. Semuanya harus diperjuangkan. Pun tidak mungkin para penjajah menghadiahkan rakyat Indonesia dengan kemakmuran, kesentosaan, keamanan dan kedamaian secara instant seperti cerita lampu Aladin, bim salabim tanpa adanya perjuangan.

“Meski saat ini kemerdekaan telah di tangan rakyat, namun belum sepenuhnya rakyat merdeka, secara ekonomi para PKL harus berhimpun bersama untuk mendapatkan akses peminjaman modal, yang tidak mungkin pemerintah berikan dengan mudah kepada rakyat kecil seperti kami,” tegas Juwari.

Setelah 64 tahun merdeka, memang sebuah proses panjang untuk menuju kesejahteraan rakyat. Salah satu jalan memang telah dilakukan kelompok PKL Peterongan yakni berkoperasi sebagai upaya untuk melawan kemiskinan semakin membengkak, “Pengangguran semakin menumpuk, jurang antara pemilik modal kekayaan dengan kemiskinan semakin mengaga. Mengapa semua ini terjadi? Siapa yang harus dipersalahkan? Negarakah? Jika saja masing-masing dari rakyat kecil ini semua tergantung kepada Negara tentunya kita tidak akan bisa makan, untuk itu kita harus mandiri meski hanya menjadi pedagang kecil yang terpenting tidak korupsi,” tambah Bapak 2 anak ini semangat.

Kini PKL Peterongan telah melakukan tutup buku yang ke-3 tepatnya tanggal 26 Juli 2009. Meski perputaran uang Rp 2,5 juta, namun meski sedikit mampu mencukupi permodalan para anggota PKL. Ke depan koperasi ini akan terus ditingkatkan dan dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan selain PKL Peterongan akan diperbolehkan menjadi anggota, ”tapi untuk saat ini masih sekedar tangung renteng, artinya ketika perputaran modal masih ada, jika ada tetangga para anggota PKL yang mau pinjam diperbolehkan dengan syararat tangtung jawab tetap pada anggota yang mau,” tambah Juwari.

Evaluasi Pelatihan Koperasi
Sementara itu di hari yang sama KRJB selaku organisasi aliansi mengadakan rapat terbuka di aula ICDHRE Jombang. Agendanya adalah laporan program kegiatan pelatihan koperasi. Acara ini dihadiri sedikitnya 25 perwakilan kelompok anggota KRJB dan satu kelompok baru dari Pagak Sumberejo Megaluh Jombang yang tengah dililit persoalan pembebasan tanah tol Trans Jawa.

Dalam forum evaluasi bersama ini, langsung dipimpin oleh Anis Su'udi, selaku komandan KRJB. Dalam pelaksanaan pelatihan pendidikan koperasi yang dilakukan oleh beberapa kelompok bersama Komite Pelayanan sejak awal tahun 2009. Ada harapan rencana tindak lanjut berupa pengembangan perekonomian di kelompok dengan cikal bakal koperasi. Hal ini berkaitan dengan target yang diusung dalam raker yakni minimal kelompok mempunyai usaha bersama, meski tidak membentuk koperasi. “Yang jelas masih ada tugas baru untuk komite dalam mengawal perjalanan kelompok yakni menanyakan keinginan kelompok usai pelatihan koperasi?” pertanyaan ini dilontarkan Anis Su'udi selaku Ketua KRJB.

Peluang untuk melanjutkan rencana pengembangan usaha bersama bagi kelompok yang sudah kuat, tentunya akan lebih mudah. Namun bagi mereka yang baru merintis butuh usaha ekstra untuk mengembangkan perekonomian. Menurut Ida Farida Santi dari sekian persoalan yang paling utama bukanlah terletak pada permodalan, namun justru kesepakatan yang dibangun. Dari beberapa pengalaman usai belajar bersama dari kelompok satu dengan yang lainnya dalam menyelesaikan persoalan memang mempunyai solusi tidak sama. Seperti halnya Mamkari, meski pengalaman tentang pembukuan masih sedikit, namun pengurus mempunyai tekat kuat dalam belajar. “Anggota koperasi belum mempunyai kemampuan penuh dalam mengembangkan koperasi. Kebanyakan anggota koperasi berasal dari para lansia (lanjut Usia), namun tidak ada kendala yang berarti. Kami tetap memerlukan bantuan dari KRJB untuk memberikan motivasi dan semangat untuk terus kompak,” kata Sutiyar Edi Siswanto, selaku penasehat koperasi Mamkari.

Hal ini dibenarkan oleh Lely Irawati, perwakilan dari kelompok Cakra Sengon Jombang, bahwa tugas dari pada KRJB adalah memberikan pelayanan kepada para anggota yang membutuhkan. Kalau diperlukan bisa jadi KRJB membentuk koperasi primer, dimana seluruh anggota berasal dari perwakilan masing-masing kelompok dari KRJB. “Koperasi primer bisa mengajukan dana kepada dinas koperasi dan UKM atau lembaga perbankan milik pemerintah yang selanjutnya didistribusikan kepada anggota kelompok (sekunder). Kalau impian ini diwujudkan maka jaringan kelompok KRJB yang sudah mempunyai koperasi tentunya tidak akan kesulitan lagi tentang permodalan,” kata Lely.

Hasil Evaluasi yang lain
1. Pendampingan di koperasi-koperasi baru dan kelompok-kelompok agar lebih intensif.
2. Pengajuan pinjaman modal oleh koperasi Mandiri dan Bina Swadaya.

Namun sebelum membahas secara detail gambaran bagaimana kinerja koperasi primer KRJB, maka terlebih dahulu Mbah Ud mengingatkan tentang program kerja yang telah disepakati bersama pada Raker tahun lalu. “Kalau memang diperlukan maka koperasi induk akan dibentuk, hal ini melihat tingkat kebutuhan saja. Karena ada yang lebih penting lagi yakni melakukan kerja-kerja yang telah disepakati dalam Raker yakni pendidikan kader penggerak yang diharapkan mampu menopang dan memperkuat berjalannya fungsi-fungsi KRJB dan kelompok-kelompok,” terang Mbah Ud.

Adapun rencana alur pendidikan kader penggerak dalam KRJB dilakukan dalam empat tahap: Pendidikan Kader Pemula; untuk mengembangkan kemampuan (membaca situasi). Materi yang diberikan adalah ANSOS (analisa sosial). Pendidikan Kader Dasar; untuk mengembangkan teknik menggerakkan orang. Materi yang diberikan adalah Pengorganisasian Pendidikan Kader Lanjut; untuk mengembangkan kemampuan memfasilitasi rapat-rapat atau pertemuan. Materi yang diberikan adalah Teknik-teknik Fasilitasi. Dan Pendidikan Kader Purna; untuk mengembangkan kemampuan taktik dan strategi melakukan perebutan kekuasaan mulai level desa (pemenangan). Materi yang diberikan adalah Pendidikan Politik untuk Pemenangan. (Din-din, Alha-raka)

Mengisi Kemerdekaan Dengan Berswadaya

2009-08-08T03:38:00.000-07:00

Banyak hal yang bisa dilakukan oleh rakyat untuk mengisi kemerdekaan tidak harus mengadakan gebyar seni, yang terpenting adalah nilai kebersamaan dan solidaritas. Salah satunya warga Desa Ngampungan Kec. Bareng Jombang, mereka sejak bulan Juli 2009 telah bersepakat untuk gotong royong bersama-sama mendirikan bangunan sekolah. Pembangunan ini merupakan pengembangan dari pendidikan TK dan MI al Hikmah.

Sejak tahun 1956 silam, almarhum Nyai Amin adalah termasuk tokoh masyarakat yang getol memikirkan pendidikan untuk masyarakat sekitar Ngampungan yang letaknya 30 Km dari kota Jombang. Saat itu fasilitas untuk mengajar memang sangat kurang, sehingga memakai teras masjid dan lesehan di lantai tanpa alas. “Tak banyak yang bisa dilakukan oleh Nyai Amin untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan waktu itu. Disamping keterbatasan dana dan belum ada bantuan dana dari pemerintah. Jadinya sekolah berdasarkan kebutuhan saja, jumlah siswa awal hanya 4 orang, tahun ke dua kemudian ada kenaikan sedikit, selanjutnya meningkat puluhan karena ada penambahan dari dusun tetangga,” kenang Fauzi, selaku Wakil Kepala Sekolah MI al Hikmah.

Sepuluh tahun kemudian merintis TK dan sore harinya untuk tambahan kelas diniyah. Semakin banyaknya aktifitas pendidikan di lingkungan inilah akhirnya masyarakat berinisiatif iuran untuk membangun lokal. Bahkan Tarmudi dan orang tuanya Mardi telah mewaqofkan tanahnya untuk membesarkan pendidikan di Desa Ngampungan. “Tahun lalu kami mendapat bantuan dari pemerintah dan setelah kami musyawarahkan bersama, hasilnya uang tersebut akan kami gunakan untuk melebarkan kawasan dekat sekolah saat ini. Namun karena orang yang mempunyai tanah kurang bisa diajak kerja sama maka kami mengurungkan niat tersebut. Terpaksa untuk kekurangan lokal kami tetap memakai masjid sebagai sarana dan prasarana belajar mengajar, lokal yang dimiliki saat ini hanya 4 bangunan, sedangkan untuk tambahan kelas tetap di teras masjid.” tutur bapak tiga anak.

Dari dulu memang ada keinginan untuk menambah lantai, namun ini juga memerlukan tambahan biaya yang cukup banyak. Setelah ada informasi akan mendapatkan bantuan lagi maka untuk mempercepat langkah selanjutnya warga Ngampungan beserta wali murid mengadakan forum bersama dan membentuk sebuah kepanitiaan. Dari tanah waqof yang masih berdekatan dengan masjid tersebut akan dibangun gedung sekolah berlantai dua, masing masing lantai 4 lokal, total kesemuanya ada 8 buah. “Terpenting saat ini untuk memenuhi sarana dan prasarana mengajar dahulu, baru perkembangannya akan kami arahkan untuk menunjang pendidikan seperti lapangan olah raga, dan juga kelengkapan sekolah gedung perpustakaan,” tambahnya.

Pendidikan Untuk Masyarakat
MI-Al-Hikmah memang memiliki segudang kegiatan, hal ini layak ditiru oleh sekolah swasta yang ingin memiliki banyak kegiatan di luar sekolah. Meski sumberdaya yang ada dan serba terbatas, namun dari sisi kreatifitas membuat lembaga pendidikan ini terus berusaha mencoba mengembangkan dirinya dengan mencari terobosan yang terbilang cukup unik. Salah satunya adalah melakukan pendidikan dengan perspektif lingkungan. Pertimbangan ini menurut pihak sekolah berdasar pada kondisi geografis pegunungan. Pelestarian lingkungan dilakukan melihat kondisi riil Desa Ngampungan yang berdekatan dengan gunung dan hutan. Maka pengetahuan tentang pelestarian hutan dan irigasi desa, selalu menjadi agenda rutin untuk disampaikan ke siswa.

Selain itu pula kebutuhan-kebutuhan untuk mendapatkan informasi dan teknologi sudah menjadi perencanaan sejak tahun 2008 lalu. Misalnya Pelatihan komputer, kegiatan out bound, dan tak terlewatkan juga pendidikan keagamaan sekaligus menjadi titik utama pembelajaran di sekolah ini. “Aneka pendidikan ekstra kulikuler sangat beragam, mulai dari sisi keagamaan yakni tartil, qori'ah, sholawat, dan praktik ibadah lainnya. Tak ketinggalan pula teater, pramuka, dan juga drum band,”

Kesemuanya terangkum dalam sebuah aktifitas yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak didik untuk mencintai lingkungannya. Karena pendidikan tidak hanya sekedar target mencari ilmu secara formal, namun juga serangkaian proses belajar di semua hal tentang kehidupan. Dengan kata lain hasil pendidikan akan dimiliki oleh masyarakat, dan akan kembali juga ke masyarakat. (Fauzi dan Din-din, Alha-Raka)

Kabar Dari Lembah Kelud KOPERASI UNTUK KEMERDEKAAN BER-EKONOMI

2009-08-08T03:37:00.000-07:00

(Kediri) Pada tanggal 17 Juli 2009 di Dusun Panggungsari Desa Kebonrejo Kecamatan Kepung, desa paling pinggir tepatnya di ujung perbatasan antara wilayah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Kediri. Adalah kampung terakhir di antara desa-desa lainnya. Di sana terdapat sekumpulan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani, sebutlah Paguyuban tani Joyo atau di singkat 'Panjoyo'. Berikut kiprahnya dalam memperjuangkan kemerdekaan ekonomi kerakyatan.

Panjoyo berdiri pada tahun 2007 silam, berangkat atas kegelisahan persoalan mendasar yang sampai hari ini belum usai. Baik soal ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik. Dari masalah inilah akhirnya mendorong mereka bergabung dalam wadah perjuangan. Tujuannya untuk mewujudkan cita-cita perubahan di beberapa sektor tersebut.
Gagasan memiliki koperasi komunitas memang sudah lama menjadi angan-angan sekelompok para petani. Ada beberapa kendala dalam upaya mewujudkannya, salah satunya situasi sosial menjadi problem yang masih belum terpecahkan. Harapannya juga sama dengan beberapa kelompok lain, yakni bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan persoalan ekonomi terutama setelah tergabung dalam SRKB (Serikat Rakyat Kediri Berdaulat ).

Berdirinya Panjoyo
Kawasan lereng hutan Besowo dikenal dengan industri pertanian sayur yang cukup baik di Kediri. Selain iklim yang mendukung, juga semangat para petani untuk maju sangatlah kuat. Tetapi memiliki lembaga usaha yang berbasis anggota ternyata tidak mudah, perlu adanya kesepahaman dari komunitas secara utuh. Dan perjuangan inilah yang menjadikan proses menuju terbentuknya koperasi komunitas sangat berkesan karena penuh dengan lika-liku.
Pada pertengahan bulan Juli, beberapa tokoh masyarakat, Kepala desa, perangkat, pemuda, dan warga berkumpul bersama untuk berbincang-bincang, bertukar fikiran mengenai persoalan koperasi komunitas di rumah bapak Kani. Mereka berkumpul usai melakukan aktifitas dari ladang, dan membuat kesepakatan bersama untuk mendirikan Koperasi Komunitas. Hari itu disepakati pula nama dan kepengurusan, bahkan yang memberikan nama adalah bapak Kepala Desa Kebonrejo yang hadir secara intensif dalam mengawal proses berdirinya koperasi.
Maka koperasi Karya Sari di Dusun Panggungsari, pada hari jumat tertanggal 17 Juli 2009 disepakati sebagai hari jadi koperasi komunitas. Yang disaksikan kurang lebih 25 orang anggota. Dalam kesempatan saat itu juga, dibentuk kepengurusan. Maka disepakati bersama posisi penasehat adalah bapak Kepala Desa Kebonrejo, ketuanya adalah bapak Sumaji, seketaris Gatot, bendahara Dewi dan selaku humasnya adalah Ibu Jarwati. Acara tersebut berjalan secara partisipatif dan penuh hikmat, yang mana dipandu langsung oleh Zaini Alha-Raka Kediri .
Pertemuan tersebut merupakan cikal awal sebuah sistem ekonomi yang tergolong baru, dimana proses gagasannya berjalan secara demokratis dan terbuka. Menurut bapak Kani Selaku sesepuh Paguyuban Panjoyo Dusun Panggungsari Desa Kebonrejo, proses yang demikian ini memang sangat susah dilakukan. Selain situasi sosial yang sudah bercampur baur dengan berbagai kepentingan, nilai gotong royong dan musyawarah dari akar murni masyarakat pedesaan sudah mulai terpinggirkan oleh sebuah situasi yang kadang kala membuat segala sesuatu inginnya serba cepat. Situasi kondisi inilah yang justru akan menguras rasa kebersamaan. Proses pembentukan pengurus hari ini meskipun terlihat agak berdebat kusir, tetapi peserta forum merasa dihargai dan dihormati. Karena semua orang memiliki hak untuk bersuara dan berpendapat, hal inilah yang menjadikan kesan tak terlupakan dalam keguyuban masyarakat pedesaan.
“Biasanya dalam sebuah forum sebagian peserta ikut manut ae wis opo asille, tidak ikut aktif dalam melakukan kesepakatan. Tetapi dalam rapat koperasi kemarin memang berbeda, yaa semoga hari ini akan menjadi pertanda baik dalam wadah koperasi tersebut, begitulah harapan dan angan-angan saya yang selama ini terpendam,” ungkap Kani.
Dalam kesempatan tersebut juga disepakati pula untuk melakukan rencana tindak lanjut, terkait beberapa kebutuhan teknis pembukuan dan perangkat organisasi yang terus memerlukan support secara maksimal. Yang mana pola koperasi berbasis komunitas memang tergolong baru dalam benak mereka, selama ini yang melekat dalam masyarakat adalah koperasi yang berujung pada bentuk rentenir, yang pada akhirnya merepotkan nasabah, karena bunga tinggi, administrasi ribet. Bahkan ada yang menyertakan jaminan surat-surat berharga. Namun kini dengan sistem ala komunitas ini akan dilakukan secara sederhana yang selalu berazaskan musyawarah. Apapun persoalannya harus diselesaikan secara kekeluargaan dan sesuai kesepakatan bersama. Dengan semangat kebersamaan mandiri dan berdikari akan terwujudlah cita-cita yang selama ini menjadi menjadi mimpi di hari-hari yang kian sulit. Tak lupa dalam tulisan terakhir ini seluruh anggota SRKB mengucapkan selamat atas berdirinya koperasi Karya Sari Dusun Panggungsari Desa Kebonrejo Keamatan Kepung Kediri. (Aziz al Kaff, Alha-Raka)

Buruh Migran Indonesia Cerita dari Negeri Seberang

2009-05-29T20:49:00.002-07:00

(Tulungagung-Paricara) Mata Maryulin tampak berkaca-kaca ketika mengingat kembali masa lalunya. Ia masih terbayang kenekatannya 12 tahun silam untuk bekerja ke luar negeri demi mencukupi kebutuhan hidup anak dan orang tuanya yang sudah mulai renta. Keinginannya menjadi TKI (tenaga kerja indonesia) benar-benar tidak terbendung saat anak semata wayangnya, Ika Arisatul Lail, masih berusia 11 bulan.

Maryulin, warga Desa Pojok Kecamatan Ngantru, Tulungagung, yang waktu itu menginjak usia 22 tahun nekat pergi ke luar negeri karena tuntutan kebutuhan ekonomi. Apalagi selama 1 tahun menikah dengan Sugito, ia belum pernah dikirimi nafkah oleh suaminya yang bekerja sebagai TKI di Malaysia. Ketika hendak berangkat, sebenarnya ia tidak diberi ijin oleh kedua orang tuanya. Namun karena terdesak tuntutan ekonomi, pergi ke luar negeripun harus dijalani. Terlebih, tidak ada pekerjaan yang memadai di desanya.
Kemauan Maryulin bekerja sebagai TKI awalnya muncul ketika salah satu temannya yang juga teman dari suaminya datang menawarinya untuk bekerja ke luar negeri. Tawaran diterima. Walau dengan perasaan berat hati, ia terpaksa meninggalkan keluarganya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pilihan Maryulin sudah bulat, dia harus mendapatkan pekerjaan demi menafkahi dan menghidupi keluarganya.
Saat di penampungan, ia ingin bekerja ke Korea. Namun karena pembuatan paspor begitu lama, Maryulin lalu ditawari bos PJTKI-nya untuk bekerja di Brunei Darussalam meski upahnya lebih rendah dibandingkan Korea. ”Daripada lama-lama di penampungan menunggu ketidakjelasan, ya… apa boleh buat.. apa yang sudah jelas saja diterima dan dikerjakan,”gumam Maryulin dalam hati ketika itu.
Tidak lama kemudian Maryulin diberangkatkan tapi sesampainya di Brunei ia mendapat telepon dari pimpinan PJTKI-nya bahwa paspor dari Korea baru datang. ”Yang namanya rejeki datangnya gak bisa disangka-sangka. Ya… terlanjur sudah sampai Brunei masak kembali dan sudah kontrak dengan majikan. Itu tidak boleh karena bisa menyalahi kontrak,” tuturnya mengenang.
Begitu tiba di rumah majikan, ternyata Maryulin mendapat majikan yang tidak sesuai harapan. Wajahnya galak, suka ngomel-ngomel dan membuat Maryulin merasa tidak kerasan. Bahkan kerjanya pun tidak sesuai kontrak. Dalam kontraknya, dia dipekerjakan sebagai penjual bunga. Namun dalam prakteknya juga disuruh bersih-bersih mobil setiap harinya sampai 4 unit. Setelah selesai cuci mobil harus membawa barang dagangannya ke kios penjualan bunga. Setelah pulang, sore hari masih harus mengepaki tanah untuk media tumbuh bunga.
Kendati berat, Maryulin tetap menyimpan perasaannya dalam hati. Demi mendapatkan upah, ia bersedia menjalaninya setiap hari. Maryulin tidak lantas putus asa. Yang ada dalam hatinya hanyalah dapat mengirim uang untuk mencukupi nafkah keluarga yang ditinggalkannya di rumah.
Tapi kesabaran Maryulin akhirnya jebol juga. Setelah 2 tahun tinggal bersama majikan yang cerewet, perasaan tidak kerasan pun mencapai puncaknya. Ia lantas menelpon agensinya untuk minta pindah tempat bekerja yang layak. Agensi pun datang dan bertanya kenapa kok minta pindah? Kemudian maryulin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi.
Sambil menunggu jawaban dari sang agen, tiba-tiba Maryulin mendapat tawaran kerja yang sama, yaitu jualan bunga. Di dekat rumah majikannya yang pertama, ada majikan lagi yang mau menawarinya bekerja. Akhirnya Maryulin memutuskan untuk berhenti bekerja dari majikan pertamanya dan pindah kepada majikan baru yang menawarinya bekerja sebagai penjual bunga. Permintaan Maryulin dikabulkan oleh agensi, sehingga ia pindah majikan.
“Saya pun menemukan majikan seperti yang saya harapkan. Mereka seperti keluarga sendiri, tidak membeda-bedakan mana majikan mana pelayan. Ketika majikan ditanya oleh orang lain saya diaku sebagai adiknya. Ketika makan semua duduk di atas satu meja. Tidak seperti majikan yang pertama yang sikapnya justru sebaliknya. Dan ini yang membuat saya betah dan kerasan hingga 6 tahun dan bisa kirim uang untuk keluarga dengan aman,” tuturnya.

Suka Duka Anak Perantau
Ika Arisatul Lail adalah anak semata wayang pasangan Maryulin dan Sugito yang sejak kecil ditinggal kedua orang tuanya mencari nafkah di negeri seberang. Sang ayah pergi sejak Ika, panggilan akrabnya, masih dalam buaian. Ia lalu ditinggal ibunya sejak berusia 11 bulan dan baru bisa hidup bersama ibunya saat umurnya 11 tahun atau kelas V SD.
Sehari-hari Ika hidup bersama kakek-neneknya dan biasa menjalani hidup apa adanya. Sesekali senang ketika ibunya mengirimkan sebuah surat akan tetapi dia hanya bisa melihat fotonya saja. Kakek-neneknya tidak mengijinkan dia membaca isinya. Namun foto-foto itu sudah bisa menjadi obat rindu kepada kedua orang tuanya.
Ika menjelaskan, orang tuanya pulang setiap 2 tahun sekali, itupun tidak bisa lama karena harus kembali bekerja ke luar negeri. Dalam pertemuan pertamanya, ia merasa takut karena tidak terbiasa dengan orang asing. Walau ia sendiri tahu bahwa mereka adalah kedua orang tuanya. Sehingga perlu waktu untuk bisa kenal dekat dengan mereka.
“Biasanya saya bisa dekat dengannya ketika saya diajak pergi main dan dibelikan makanan ringan, coklat, mainan dan sepeda. Yang paling saya sukai, saya dibelikan CD/DVD film kartun. Kemudian saya diajak main ke pantai, terus muter-muter ke Bendungan Wonorejo, terus ke Pagora Kediri. Karena pada waktu itu saya masih berusia 5 tahun jadi perlu waktu lama untuk bisa berkomunikasi dan akhirnya lama kelamaan saya suka dengan sendirinya kepada mereka berdua,”kenang Ika.
Namun perasaan sedih mulai terasa tidak tertahan ketika Ika mulai menginjak usia sekolah. Saat teman-temannya didampingi kedua orang tuanya, Ika hanya didampingi kakeknya sesekali dengan neneknya. Ditambah lagi kesedihannya ketika akan mengumpulkan raport, ia harus meminta tanda tangan orang tuanya. Karena mereka tidak ada di rumah, tanda tangan hanya bisa diwakili kakeknya. ”Bahkan waktu itu saya sampai nangis tersedu-sedu,” terang Ika dengan mata berkaca-kaca.
Kesedihannya makin bertambah saat lebaran tiba, di mana semua keluarga berkumpul beranjang sana dari rumah satu ke rumah lain. Ketika teman-temanya berjalan bergandengan bersama kedua orang tuanya, Ika hanya bisa melihat kebahagiaan itu tidak ada padanya. Ia hanya di rumah bersama kakek neneknya sesekali diajak keluar pamannya.
Sejak saat itu Ika sadar bahwa kedua orang tuanya sedang tidak ada di rumah karena mencari nafkah di negeri yang jauh. Untuk memenuhi kebutuhannya ia hanya bisa mendoakan semoga mereka berdua mendapat rejeki yang melimpah. Dan ia sendiri harus belajar yang giat untuk mendapatkan prestasi di sekolah agar tidak mengecewakan kedua orang tuanya.
Setelah kelas V SD ibunya pulang kampung. Ketika itu ibunya pulang dikarenakan kakek yang selama ini membesarkannya meninggal dunia. Dan sejak saat itu ibunya tidak pernah kembali bekerja ke luar negeri. Sampai sekarang Ika tak mau lagi ditinggalkan oleh ibunya. (Lukman-Paricara)

Kebangkitan Kekuatan Petani MEMPERKUAT IKATAN BURUH TANI

2009-05-29T20:49:00.001-07:00

(Jombang-Alharaka) Hari kebangkitan nasional yang jatuh pada tanggal 20 mei 2009, dimaknai oleh kaum petani sebagai bentuk perjuangan untuk berkumpul dan memperkuat organisasi petani. Tengok saja kelompok tani Tanjung 2 Dusun Mejoyo Desa Mojoyolosari Kecamatan Gudo Jombang yang berdiri sejak 10 tahun yang lalu. Berikut upaya perjuangan yang dilakukan oleh ketua kelompok tani Ismail bersama 63 petani.
Sudah dua bulan ini kelompok tani Tanjung 2 disibukkan oleh kegiatan setiap hari Rabu pukul 07.00 WIB pagi di balai desa. Hampir puluhan anggota kelompok tani Tanjung menghadiri pertemuan yang awalnya digagas oleh Ismail.

Ismail adalah Kepala Dusun (Kasun) Mejoyo sejak tahun 1997. Dirinya berhasil menyatukan para petani dan buruh tani di dusunnya untuk bertemu setahun sekali dalam forum musyawarah dusun. “Saya memang telah menjadi kasun selama 13 tahun, namun diangkat sebagai ketua kelompok tani baru 11 tahun. Pengalaman yang dapat saya bagi adalah semangat kebersamaan untuk mematuhi kesepakatan upah jasa buruh tani dalam forum harus benar-benar dilaksanakan. Hal ini untuk meminimalisir konflik antar petani dan buruh tani,”
Menurut cerita Ismail, sebelum adanya kesepakatan harga upah buruh tani sering muncul persoalan antara petani penggarap pemilik sawah dan petani penggarap musiman (petani sewa lahan). Mereka sering menaikkan harga upah seenaknya sendiri. Dampaknya petani yang sudah bisa bekerja harian di petani A juga tertarik untuk bekerja pada petani musiman yang menawarkan upah lebih tinggi. Dari sinilah Ismail membuat inisiatif untuk mengumpulkan warga dusunnya untuk membuat kesepakatan bersama. “Dengan asumsi kerja 07.00 jam mulai dari pukul 06.00 sampai 10.00 pagi dan pukul 14.00 sampai jam 16.00 WIB sore hari. Buruh laki-laki disepakati seharga Rp 20 ribu sedangkan perempuan Rp 15 ribu. Kalau ditotal upah tersebut selama satu bulan tentunya masih jauh di bawah UMR (Upah Minimum Regional). Namun karena antara biaya operasional dan hasil produksi hampir imbang maka hal ini dimaklumi oleh buruh tani,” terangnya.
Dari hasil musyawarah tersebut, muncul kesepakatan adanya pertemuan tahunan antara buruh tani dengan petani. Tujuannya membahas segala persoalan dan kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Sementara itu para petani sendiri juga mempunyai forum bersama setiap musim tanam yang terbagi dalam 3 kali musim dalam satu tahun. Biasanya dua kali musim tanam padi dan sekali musim jagung ketika kemarau. Awalnya memang sulit untuk mengumpulkan orang. Inilah keluhan Ismail ketika ditanya tentang hambatan terbesar dalam kelompok tani. “Harus ada yang mau ngalahi, mau berkorban dan mau transparan. Biasanya saya memberi iming-iming program subsidi benih gratis. Barang siapa yang mau datang pada setiap perempuan para petani maka akan diberi benih. Tentunya semua petani akan datang. Dari sini kemudian saya membuka pembicaraan secara terbuka, maksud dan tujuan seringnya bertemu tak lain adalah untuk meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia),” tambah Ismail.
Keinginan para petani Dusun Mejoyo untuk meningkatkan hasil produksi sedikit demi sedikit akhirnya terwujud. Mereka belajar bersama mulai dari bagaimana membangun organisasi tani hingga cara atau teknis bertani yang baik dan benar. Mereka berkeinginan mengurangi pupuk kimia. Rencananya kelompok tani Tanjung 2 mendapatkan program SLPHT (sekolah lapang pengendalian hama terpadu) dan akan dilaksanakan dalam tiga bulan terhitung sejak bulan Mei. Menurut penuturan Muqoib, para petani kini lebih sering berkumpul. Setiap hari Rabu pagi di balai desa yang langsung didampingi oleh PPL (petugas penyuluh lapangan). “Kesepakatan dengan kelompok tani jam 07.00 WIB pagi sudah harus berangkat dari rumah. Tapi namanya petani mbak, mereka kan harus ngecek dan ngirim para pekerja dulu. Saat ini kami belajar seluk beluk dunia hama dan pembuatan pupuk organik. Selama ini kami tergantung dengan pupuk kimia, padahal kami tahu dampaknya bagi tanah tiap tahun mengalami penurunan kesuburan. Untuk itu kami bersemangat akan kembali pada pupuk organik,” terang koordinator pelatihan pupuk bokasi ini menegaskan.
Manfaat Forum Bersama
Dunia pertanian utamanya melingkupi pengelolaan tanah, dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman serta memperhatikan keseimbangan alam. Dengan harapan untuk memperoleh hasil produksi maksimal tiap tahunnya. Kebanyakan petani tidak ingin bersusah payah bertani, namun memperoleh hasil maksimal dengan pupuk kimia. Pemikiran ini memang salah, karena faktanya distribusi pupuk bersubsidi sering bermasalah sejak tahun 2007 hingga memaksa petani lebih aktif mendatangi kios. Upaya ini dilakukan agar jatah pupuk bersubsidi mereka tidak hangus karena terlambat mengambil.

Dari pengalaman beberapa petani terungkap, keterlambatan mengambil jatah pupuk yang ada di kios membuat mereka harus 'gigit jari' karena tidak mendapatkan pupuk. Jika tidak memperoleh pupuk dari kios pengecer, mereka harus rela membayar lebih mahal karena membeli pupuk di luar jatah subsidi atau berburu ke daerah lain. Diantara petani ada yang bersikap pasrah. Pemupukan tanaman hanya dilakukan sekedarnya tanpa memperhatikan kebutuhan tanaman. “Keinginan kelompok tani Tanjung 2 adalah mampu membuat pupuk bokasi secara mandiri. Pasalnya semua bahan dasar pupuk tersebut sebenarnya sudah disediakan oleh alam di sekitar kita. Sebenarnya para petani itu tidak butuh teori, mereka lebih membutuhkan contoh atau praktik langsung bagaimana membuat pupuk dan cara pemakaiannya. Kalau hanya sekedar ngumpul-ngumpul saja tentunya bosan,” kata pak Mail, panggilan akrab Ismail.

Setiap pertemuan yang ada harus dimaksimalkan karena tidak semua orang tahu manfaat dan keuntungan pupuk bokasi. Salah satunya mengembalikan PH tanah menjadi normal. Dulu tahun 1985 PH tanah masih pada level 5,8. Namun hasil pengambilan sampel tanah pada akhir tahun 2008, PH tanah telah menurun drastis yakni 2,7. Untuk itu, Ismail menyarankan kepada seluruh kelompok petani untuk belajar membuat pupuk serta pestisida yang aman bagi lingkungan agar tidak menghancurkan PH tanah. “Asumsinya dalam satuan hektar, petani membutuhkan pupuk 3,5 kwintal urea. Namun tentunya kita tidak bisa langsung beralih karena membutuhkan proses. Maka asumsinya jika memakai campuran pupuk bokasi maka petani akan lebih berhemat dan hasil keuntungan akan dirasakan petani,” tutur Ismail.
Adapun pembiayaan organisasi, Ismail menyarankan agar pengurus transparan. Hal ini akan membuat jalannya organisasi lebih kuat. Pos-pos pendapatan organisasi memang belum pernah melalui iuran bersama. Karena selama ini pos pendapatan tersebut diperoleh dari perputaran sewa traktor yang telah menjadi hak kelompok. “Harga sewa traktor memang sama dengan traktor umum lainnya. Namun karena kelompok ingin kas organisasi besar, biasanya mereka lebih suka pinjam traktor kelompok. Manajemen pembagian hasil pengelolaan traktor adalah 40 untuk yang menjalankan : 60 untuk organisasi serta pembiayaan operasional. Kini posisi kas memang agak menipis karena banyaknya kegiatan serta perbaikan saluran air,” tambahnya
Dari proses perjalanan organisasi tani tanjung 2, bisa dijadikan upaya penyelesaian persoalan yang sama kepada kelompok-kelompok tani yang menghadapi konflik yang sama bagaimana membentuk kesepakatan bersama antara petani dan buruh tani. (din din)

Mendorong Bangkitnya Komunitas yang Terisolasi

2009-05-29T20:48:00.001-07:00

(Kediri, SuaR) Siapa di antara kita yang masih peduli pada momentum Kebangkitan Nasional. Nyaris terlupakan atau bahkan memang sudah terlupakan di tengah-tengah isu politik yang penuh gemerlap. Bertabur kemesraan elit politik yang menikmati jamuan mewah. Kebangkitan tidak lagi mempunyai arti penting di tengah-tengah persiapan pesta (belajar) demokrasi. Sementara, perjuangan hebat meraih kebangkitan yang paling sederhana masih terjadi di komunitas terisolasi, perempuan pekerja seks. Apakah mereka juga masih berhak bangkit untuk berpesta?

Terpuruk dan terlupakan. Begitulah nasib para alit apolitik di komunitas pelacuran terlokalisir. Mereka tidak akan sempat, bahkan tidak akan pernah berfikir tentang perebutan kekuasaan di negeri yang tak kunjung bangkit ini. Keberadaan mereka cukup didata sebagai pelengkap DPS (daftar pemilih sementara) dan DPT (daftar pemilih tetap) yang beberapa waktu lalu seolah-olah dianggap penting oleh bakal calon penguasa di legislatif. Faktanya hal tersebut hanya sebagai alasan untuk mengkambinghitamkan kelemahan KPU. Padahal, kalau ditelusuri lebih lanjut, belum tentu keduanya (caleg dan KPU) bisa menyelesaikan ketimpangan jumlah suara secara tuntas.
Selebihnya, para PS yang terisolasi itu akan dilupakan tanpa jejak. Faktanya, para elit politik tidak lagi memperhatikan keberadaan komunitas ini. Mereka justru semakin disibukkan oleh perhitungan dan strategi koalisi yang nyaman untuk mencari peluang lain memperoleh kekuasaan.
Begitupun di tengah hiruk-pikuk koalisi pejabat pemerintah pusat yang berebut kekuasaan. Ternyata tidak cukup mampu menarik perhatian masyarakat yang tinggal di daerah terisolasi. Komunitas yang mikrodinamis itu lebih memilih berbuat sesuatu yang masih bisa dikerjakan dan bermanfaat bagi diri, keluarga, dan lingkungannya secara nyata.
Kelompok perempuan pekerja seks tidak jauh beda nasibnya seperti negeri ini. Mereka harus survive untuk menghidupi dirinya secara ekonomi disela jeratan hutang kepada rentenir, sosial, psikologi, budaya, politik lokal, tekanan struktural dan sistem lainnya. Sejauh ini, belum ada sentuhan atau dukungan yang dapat menjawab kebutuhan mereka sebagai harapan lebih baik bagi masa depannya. Yang ada hanyalah stimulan-stimulan sesaat yang menjadikannya sebagai obyek sementara tanpa jaminan keberlanjutan yang terus menerus.
Ibarat orang orgasme, selesai lalu pergi begitu saja dengan meninggalkan sejumlah imbalan disertai janji-janji manis yang lebih pantas disebut harapan semu. Begitulah keadaan negeri ini yang selalu dibesarkan dengan orientasi kapitalisme luar tanpa upaya kemandirian lokal, regional apalagi nasional. Begitu tereksploitasi habis-habisan satu sumber daya hingga berakhir akan merasakan kelelahan sendiri. Sementara sang eksploitator (asing dan koruptor) merasa puas kegirangan. Sesudahnya negeri ini akan bingung mencari pelanggan baru yang siap dengan eksploitasi sumber daya yang lain.

Kebangkitan Dimulai dari Diri Sendiri
Sebagai sesama warga negara ataupun manusia yang masih mempunyai hati nurani, masih ada peluang memperbaiki nasib untuk menjemput masa depan yang lebih cerah. Bangkit! adalah langkah yang harus ditempuh untuk keluar dari keterpurukan, keterasingan, ketersingkiran serta ketertindasan. Pekerja seks sudah waktunya menata dirinya secara politis, taktis maupun kekuatan tawar di hadapan tekanan multi sektor. Meskipun demikian, mereka tidak perlu meyakinkan kepada siapapun bahwa mereka mampu bangkit. Sebab mereka masih menyandang stigma dan terdiskriminasi yang harus dikikis terlebih dahulu.
Kebangkitan pertama dimulai dari diri sendiri bahwa mereka yakin akan mampu dan berhak mempunyai mimpi kehidupan berharga dan setara dengan yang lain. Kebangkitan kedua harus sadar dengan memahami status pekerjaan, memahami faktor resiko pekerjaan, status kesehatan, dan potensi yang setara dengan sesamanya. Pilihan pekerjaan yang bukan pilihan dengan menggunakan organ reproduksi sebagai alat untuk bekerja. Perlu menyadari bahwa organ tersebut haruslah dijaga sebagaimana peralatan bekerja yang selalu siap dalam kondisi baik, sehat. Berbeda dengan piranti kerja yang lain, organ reproduksi sangat rentan terhadap resiko epidemic IMS (infeksi menular seksual) serta HIV dan AIDS. Sehingga komunitas pelacuran berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan kemudahan untuk mengaksesnya.
Kebangkitan ketiga, berani menghadapi dan meningkatkan posisi tawar terhadap kaum patriarkhi. Pekerjaan yang menuntut gonta-ganti pasangan dalam posisi tawar yang lemah membuat pekerja seks semakin rawan jika para pelanggannya tidak mempunyai perilaku bertanggung jawab. Artinya, hampir semua laki-laki hidung belang, pelanggan, tidak mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Tanggung jawab moral dan kesehatan bagi pribadi dan keluarga serta tanggung jawab sosial dan kemanusiaan terhadap stigma dan diskriminasi bagi pekerja seks. “Kami sudah berusaha merayu, menjelaskan, dan menunjukkan bahaya HIV dan AIDS kepada semua tamu tapi mereka masih tidak mau memakai kondom,” keluh seorang pekerja seks di sela pelatihan Pendidik Sebaya Lanjutan.
“Mereka merasa tidak enak dan tidak berpenyakit, mas. Padahal kami sudah berusaha sehat dan tidak ingin tertular HIV,” tambah temannya satu ekslokalisasi di Kediri. Terlebih jika mereka, pekerja seks, terinfeksi HIV (ODHA) dapat dipastikan mendapat beban ganda. Beban sebagai pekerja seks dan sebagai ODHA. Begitulah pelanggan yang diharapkan dapat memberikan sedikit keuntungan justru menambah penderitaan.
Kebangkitan keempat, memperjuangkan keberdayaan berpartisipasi penuh dan aktif di lingkungan kerja. Pekerja seks adalah warga yang berhak mendapatkan semua kehidupan dan peran sosialnya di masyarakat, lingkungan pelacuran. Bagaimanapun mereka adalah bagian dari komunitas masyarakat tersebut yang juga memberikan berbagai kontribusi atau kewajiban yang berlaku di lingkungannya. Justru merekalah yang selama ini menjadi pusat konsentrasi semua aktifitas di pelacuran.
Hirarki, strukur, ekonomi, dan berbagai status banyak diuntungkan oleh pekerja seks. Akan tetapi yang terjadi adalah pekerja seks hanya dijadikan objek yang tak berdaya. Kini saatnya pekerja seks harus tampil menjadi subyek/pelaku yang banyak memainkan peran di komunitasnya sendiri. Kehidupan pekerja seks di pelacuran yang syarat dengan tekanan lingkungan harus mulai dirubah melalui kebangkitan peran partisipasi aktif untuk membangun masa depan bersama.
Untuk itu mereka perlu mengenali situasi, dinamika, nilai, mekanisme, hukum, dan setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, siapapun yang berinteraksi di pelacuran pasti mempunyai kepentingan dan berupaya memperoleh keuntungan dari kehidupan di dalamnya. Lalu, kenapa pekerja seks tidak ambil bagian kepentingan untuk memperoleh keuntungan pula? Bangkitlah.
Kebangkitan kelima, menggalang kebersamaan sesama pekerja seks antar lokasi. Peran yang dapat dilakukan adalah melalui jaringan Pendidik Sebaya/Peer Educator (PE). Mereka perlu membangun komitmen untuk berjejaring melalui komunikasi, pertemuan, kegiatan, dan penguatan bersama guna menggulirkan gerakan yang lebih besar. Semakin besar PE atau pekerja seks yang bersatu/bergabung, semakin besar kekuatan dan peluang untuk bisa bangkit dari ketertindasan dan keterpurukan.

Menggalang Kekuatan dan Solidaritas
Selanjutnya meningkatkan kapasitas melalui penguasaan informasi seputar hak-hak perempuan. Perempuan berhak mendapatkan kesehatannya, perempuan berhak berserikat/berkumpul sebagai organisasi, perempuan berhak mendapatkan pendidikan, perempuan berhak mendapatkan kesejahteraan, perempuan berhak mendapatkan perlindungan hukum, perempuan berhak berpartisipasi secara politik dan masih banyak lagi hak perempuan yang harus diperoleh di lingkungannya.
Aktualisasi dari kesemuanya itu harus dipahami oleh pengelola lingkungan. Jika tidak, sulit akan terjadi komunikasi dan koordinasi untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya. Pengelola lingkungan, yang dalam hal ini diperankan oleh stakeholder lokasi, perlu bersinergi dalam membangun kesetaraan yang kemudian bersama melakukan sebuah gerakan komunitas.
Komunitas terisolasi sudah saatnya menempati posisi yang lebih maju dengan kapasitasnya yang telah mengorganisir diri. Jejaring stakeholder antar ekslokalisasi semakin diperkuat. Dengan jejaring pekerja seks antar ekslokalisasi akan semakin memperjelas dan mempertegas arah gerakan mewujudkan kebangkitan dari komunitas terisolasi.
Pekerja seks yang diwakili oleh Pendidik Sebaya/Peer educator (PE) sudah menunjukkan peran dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan positif di komunitas. Khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Peran ini didukung penuh oleh stakeholder setempat. Mereka memberikan akses informasi, mobilisasi akses layanan, advokasi, dan sebagai model perubahan perilaku sehat.
Pemahaman bersama tentang hak kesehatan, penguatan kelompok, kerja sama antar PE, keterlibatan mucikari, meski belum belum merata, jejaring Kelompok Kerja Peduli AIDS antar ekslokalisasi Kediri Raya, dan berbagai dukungan peningkatan kapasitas menjadikan komunitas terisolasi ke arah mandiri, berdaya, dan bangkit sebagai masyarakat yang tercerahkan.
Jika ditinjau sebagai sebuah fase atau tahapan. Proses itu masih jauh dari kulminasi kesejahteraan hidup dan kemanusiaan. Kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan moral masih menjadi mimpi panjang yang kebangkitannya harus mereka perjuangkan sampai mereka benar-benar mentas dari statusnya di komunitas terisolasi. Namun demikian, setidaknya mereka telah melakukan sesuatu yang bermakna bagi kemanusiaan dan tidak merugikan elit politik yang saat ini sibuk memikirkan dirinya sendiri.

Penyempurna Kebangkitan
Hal terakhir yang belum disadari secara utuh oleh kelompok terisolasi untuk menyempurnakan makna dan keberhasilan kebangkitan ialah terpenuhinya kesejahteraan rohani. Mereka juga berhak memperoleh layanan pembinaan, pemahaman dan pencerahan religius.
Selama ini kerinduan akan sentuhan illahiyah nyaris terlupakan. Peran tokoh agama yang mempunyai kapasitas membangun mental dan pribadi akan membentuk pertahanan terakhir terhadap perilaku beresiko. Peran ini dirasa belum optimal membina umatnya yang terpinggirkan/terisolasi, mungkin belum menganggap perlu.
Secara tidak langsung hal itu menjadi model laten adanya stigma dan diskriminasi. Begitulah, sekali lagi kelompok terisolasi harus mencari, berjuang, dan bergerak tertatih menggapai kebangkitan di negeri ketika jaman yang telah bangkit dari keterpurukan kolonialisme dan jatuh pada keterpurukan kapitalisme.
Sebenarnya, siapa yang masih peduli mengapresiasi kebangkitan kelompok terisolasi? Siapapun yang masih peduli, mereka tidak akan berhenti dan tetap yakin bahwa mereka sanggup untuk bangkit. Bangkitlah kaum perempuan! (Ijun)

Membangkitkan Gairah Usaha Perempuan Pinggir Hutan di Kabupaten Nganjuk

2009-05-29T20:47:00.002-07:00

(Nganjuk-Punden) Bangsa Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang sangat melimpah berupa daratan, laut, dan udara dengan fungsi dan peranannya sebagai sumber kehidupan. Di Kabupaten Nganjuk, sumber daya yang potensial itu salah satunya adalah hutan. Namun tidak banyak yang bisa dilakukan oleh sebagian besar penduduk yang berada disekitarnya, seperti warga Dusun Bangkak Desa Turi Pinggir Kecamatan Lengkong. Semua itu karena keterbatasan sarana sehingga mereka perlu diberdayakan.

Untuk sekedar jalan-jalan keluar desa atau melihat keramaian pasar di kota kecamatan, sulit dilakukan warga di dusun tersebut. Apalagi bagi kaum perempuan. Bukan karena jarak yang jauh atau transportasi yang tidak ada, namun karena kondisi jalan yang sulit dilewati.
Sebenarnya, jarak Desa Pinggir dengan ibukota kecamatan hanya sekitar 5 kilometer. Sarana jalan desa juga bukan tidak ada karena banyak jalur bekas kendaraan pengangkut kayu hasil hutan yang melintasi desa tersebut menuju kota kecamatan. Namun, lagi-lagi kondisinya yang tidak memungkinkan. Apalagi saat musim penghujan.
Untuk masuk Dusun Bangkak, kita harus melewati jalan yang sangat terjal dan licin. Jika hujan turun banyak kubangan air berlumpur. Hampir tidak ada petunjuk jalan untuk mengetahui nama dusun ini. Karena tidak ada pintu gerbang dusun atau sekedar papan nama. Dusun ini sangat terisolir karena lokasi yang berada di dalam kawasan hutan.
Seperti kebanyakan desa-desa di daerah pegunungan, hampir semua penduduk mata pencahariannya sebagai petani dan peternak. Aktifitas ini sebagai penopang hidup menunggu masa panen. Selain itu mereka juga mencari kayu bakar dan daun untuk di jual di pasar.
Meskipun kebanyakan dari mereka adalah petani, namun hanya pada musim penghujan mereka bisa bercocok tanam. Masalahnya, pada musim kemarau di wilayah ini kondisi tanahnya sangat kering dan air menjadi langka. Praktis pada musim kemarau mereka hanya mengandalkan ternak bagi laki-laki dan mencari kayu bakar untuk dijual bagi yang perempuan.
Sumarsono, Kepala Dusun Bangkak mengatakan bahwa, sekarang penduduk sudah mulai bercocok tanam bersamaan dengan datangnya musim hujan. ”Semua area di sini adalah daerah tadah hujan, dan kalau musim kemarau begitu kering. Sungai maupun sumber air tidak ada,” jelasnya. Akan tetapi, menurut Sumarsono, walaupun sudah mulai bisa bercocok tanam hanya komoditi tertentu yang bisa ditanam, seperti jagung, ketela, cabe, dan tanaman sayur lainnya. Hal ini disebabkan intensitas hujan masih rendah.

Air Menjadi Masalah Utama
Tidak seperti daerah pegunungan lainnya yang mempunyai ketinggian DPL (di atas permukaan laut) lebih dari 1.500 m. Sehingga bisa hidup berbagai jenis pohon dan kaya dengan sumber mata air. Banyak aliran sungai dari puncak-puncak bukit yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk di lereng gunung karena tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Di kawasan hutan bagian utara wilayah Kabupaten Nganjuk yang meliputi lima kecamatan yakni Kecamatan Rejoso, Ngluyu, Gondang, Lengkong, dan Jatikalen kondisinya sangat berbeda. Beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro ini merupakan kawasan kering dan tandus. Di beberapa titik memang terdapat aliran sungai dan sumber air, akan tetapi tidak cukup untuk kebutuhan pertanian. Bahkan pada musim kemarau mata air disini banyak yang mati. Untuk kebutuhan rumah tanggapun sering kekurangan.
Air menjadi hal yang sangat mahal bagi masyarakat di daerah yang tinggal di tepian hutan Nganjuk. Dari sekian wilayah, Dusun Bangkak Desa Turi Pinggir ini yang kondisinya paling parah. Walaupun sebagian penduduk memiliki sumur gali, hal itu tidak banyak membantu. Jangankan untuk kebutuhan pertanian untuk kebutuhan rumah tangga saja masih kurang.

Mereka Memilih Menjadi Buruh Migran
Penduduk Dusun Bangkak ini kondisinya memang lebih parah dibandingkan dengan desa-desa lain di kawasan hutan Kecamatan Lengkong. Keberadaan dusun yang dikelilingi hutan berada di lembah perbukitan yang sebagian kontur tanahnya tandus. Maka tak heran hal ini berdampak pada mata pencaharian penduduk yang memilih menjadi buruh migran di kota-kota besar.
Sebagai kepala dusun, Sumarsono, 46 tahun, sangat berharap ada perhatian dari pemerintah untuk membantu pengadaan air agar masyarakat bisa bercocok tanam pada musim kemarau. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. “Pernah ada petugas PPL dari kecamatan datang dan menjanjikan akan memberikan bantuan mesin pompa air untuk membantu petani di sini. Akan tetapi sampai sekarang tidak ada realisasinya,” keluh Sumarsono. ”Setiap musim kemarau tiba masyarakat sudah mulai meninggalkan sawah dan ladang untuk beralih mencari kayu bakar dan kegiatan ini juga biasa dilakukan kaum perempuan untuk membantu para suami,” tambahnya.
Bagi Masyarakat di wilayah hutan ini, air menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis, sekaligus magis. Dari air inilah yang dapat memberikan getaran kedamaian sekaligus menjadi goncangan bagi masyarakat. Air telah menjadi persoalan hidup dan mati. Merupakan faktor utama dan menentukan bagi kelangsungan hidup petani dan warga.

Kebakaran Hutan
Kebakaran hutan yang terjadi sudah menjadi kebiasaan setiap tahun. Ribuan hektar pohon musnah dilalap api. Kondisi ini juga dialami hutan di wilayah Kabupaten Nganjuk bagian utara. Karena di wilayah ini kebanyakan adalah hutan buatan yang merupakan warisan dari proyek Hutan Tanaman Industri (HTI) yang penanamannya bersifat monokultur. Sehingga resiko kebakaran semakin tinggi. Kondisi iklim mikro yang kering dengan jenis tanaman yang berkulit tipis, berserasah, dan kering di bawahnya membuat hutan jenis seperti ini sangat rawan bahaya kebakaran.
Akibat dari kebakaran ini tentunya sangat merugikan secara ekologis dan ekonomis. Kebakaran selalu terjadi ketika musim kemarau tiba antara bulan Agustus-September. Angin yang berhembus kencang selalu datang bersamaan dengan musim kemarau semakin membuat parah setiap terjadi kebakaran di wilayah ini. Kusmiadi, warga asal Desa Bangle, seorang petani penggarap lahan milik perhutani mengatakan, ”kebakaran sering terjadi di wilayah sekitar desanya. Penyebab kebakaran ini biasa dilakukan para pencuri kayu untuk meninggalkan jejak. Kalau warga di sini tidak pernah membuka lahan dengan cara membakar hutan,” terangnya.

Sarana Pendidikan Tidak Ada
Tak hanya soal penghidupan yang sulit, di Dusun Bangkak banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, salah satunya tidak adanya sarana pendidikan. Tidak ada satu pun sekolah, bahkan setingkat TK (taman kanak-kanak). Untuk bisa bersekolah harus pergi ke desa sebelah yang jaraknya sangat jauh. Itupun harus dijangkau dengan jalan kaki.
Kebanyakan masyarakat di dusun yang berpenduduk kurang dari 50 KK hanya mengenyam pendidikan SD (sekolah dasar) dan setingkat SMP (sekolah menengah pertama). Tidak seorang wargapun yang mengenyam pendidikan SMU apalagi sampai ke perguruan tinggi.
Memang, menjalani hidup dan menetap di daerah yang jauh dari keramaian dan kebisingan dengan dikelilingi hutan dan pegunungan, dengan fasilitas dan sarana yang kurang memadai bukanlah suatu pilihan. Akan tetapi kesejahteraan ekonomi dan sosial tidak mustahil akan terwujud di daerah yang sebagian orang menganggap ndeso dan tidak modern. Syaratnya tentu apabila dikembangkan dengan baik.
Potret masyarakat seperti Dusun Bangkak Desa Turi Pinggir ini adalah gambaran kecil yang dihadapi oleh kebanyakan masyarakat yang berada di kawasan hutan Nganjuk bagian utara. Dengan kekayaan SDA (sumber daya alam) yang melimpah seharusnya masyarakat di sini bisa sejahtera.
Ke depan, banyak inisiatif warga untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu yang sudah dilakukan adalah berorganisasi dan melakukan kegiatan ekonomi bersama seperti koperasi simpan-pinjam khusus perempuan. Selain itu juga, kelompok ini akan membuat kegiatan produksi rumah tangga dengan memanfaatkan tanaman hasil hutan yang bisa dikonsumsi. (Djali)

Gerakan Perubahan di Wisma Perempuan LKB Ponorogo

2009-05-29T20:47:00.001-07:00

(Madiun-DIFAA) Bulan Mei selalu diwarnai semangat perubahan bagi kita. Mulai dari semangat perjuangan buruh, semangat untuk meraih pendidikan yang lebih baik, dan kebangkitan nasional (termasuk kaum perempuan). Semangat perubahan ini juga mulai merambah perempuan-perempuan di daerah LKB (lokalisasi Kedung Banteng) Ponorogo. Kesamaan nasib, pekerjaan, dan kondisi mendorong para PS (pekerja seks) bertekad untuk bersama-sama untuk lebih baik lagi menjalani hari- hari di LKB.

Pada hari senin, tanggal 23 April 2009 bertempat di gedung pertemuan, biasa disebut gedung sekolahan, sekelompok PS mengadakan pertemuan rutin dengan di fasilitasi DIFAA. Pertemuan ini membahas terkait tindak lanjut hasil konsultasi dengan Dinkes (dinas kesehatan) yang terjadi pada 14 April 2009. Dari pertemuan itu disepakati bahwa untuk transfer atau getok tular ilmu kesehatan reproduksi bagi semua PS di LKB maka dibentuklah wadah kelompok belajar yang diberi nama “Wisma Perempuan” disingkat WP. WP dibagi dalam 8 kelompok kecil, setiap kelompok mewakili 2-3 wisma yang terdiri dari 12 sampai 15 orang.
Kata WP ini didasari dari wisma adalah tempat yang menyatukan para PS dari berbagai daerah untuk bekerja dan bersama dalam satu nasib. Perempuan berasal dari kata “empu”, pembuat keris yang bisa diartikan sebagai orang yang berperan penting untuk menjaga, memperindah, dan memperkuat diri. Perempuan juga diartikan punya semangat yang tinggi untuk bertahan dalam menghadapi segala persoalan hidup. Dengan demikian WP diharapkan dapat menyatukan dan membentuk solidaritas PS untuk bersama-sama belajar meningkatkan dan memperkuat kemampuan diri sehingga tetap dapat berperan untuk diri, keluarga dan masyarakat.
Dengan WP para PS mulai belajar materi tentang pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi bagi mereka. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan; hak atas informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan seseorang maupun keluarga. Hak ini penting karena dari informasi dan pendidikan PS dapat mengenal, memahami, dan menghargai hak seksual dan kesehatan reproduksi mulai dari sendiri. Dengan demikian para PS bisa lebih menjaga kesehatan diri termasuk kesehatan reproduksinya.
Yang kedua, hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan; termasuk hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, harga diri, kenyamanan, kesinambungan pelayanan dan hak berpendapat. Bahwa pelayanan dan perlindungan kesehatan adalah termasuk hak dasar bagi semua warga negara, perlu diperjuangkan untuk terpenuhi bagi kelompok yang selalu dianggap marginal oleh masyarakat seperti PS.
Selama bulan Mei 2009 ini telah berjalan 4 kali pertemuan dengan dipandu 2 orang Community Organizer yakni Sirin dan Yogi. Pokok bahasan pertemuan adalah efektifitas kondom untuk seks aman dan menjaga diri dari PMS (penyakit menular seksual) serta HIV dan AIDS. Bagi PS yang punya aktifitas seks yang tinggi, kondom menjadi sebuah cara yang bisa menjaga kesehatan diri. Tetapi penggunaan kondom masih banyak kendala terutama dari pelanggan yang merasa keberatan bisa bertransaksi seks dengan menggunakan kondom. “Lha pelanggan itu ndak mau lho mbak, malah aku dikira menghina dia. Dia bilang aku ini bersih lho, ndak penyakiten kok disuruh pakai kondom?“ ujar salah satu PS.
Persepsi yang ada adalah yang memakai kondom adalah orang yang punya PMS. Logika seperti ini yang mesti diluruskan bahwa orang yang berhubungan seks yang memakai kondom bukan berarti orang yang ber-PMS tetapi dengan memakai kondom justru malah bisa melindungi diri dari berbagai PMS. “ Kalo aku, bila dengan pelanggan ya pakai kondom mbak, tapi biar dia yang pakai sendiri. Wegah aku memakaikan tapi kalau dengan pacarku sendiri ya ndak usah pakai kondom …he..he.., “ ujar salah satu PS lagi.
Pemakaian kondom masih belum menjadi kebutuhan bagi PS. Masih menunggu kemauan dari pelanggan dengan demikian posisi tawar PS menjadi rendah untuk melindungi diri. Persepsi bahwa bila pacar atau kiwir adalah orang yang bersih dari PMS juga masih salah. Karena PMS serta HIV dan AIDS akan rentan menular bagi orang yang sering ganti-ganti pasangan seks. Baik salah satunya atau dua-duanya. Ternyata PS juga masih ada yang enggan memakai kondom bila pelanggannya keberatan. “Lha daripada ndak dapet duit mbak….yo wislah ndak usah pakai kondom juga ndak apa-apa, “ ujar PS pasrah.
Menurut Yogi, salah satu Community Organiser, “bahwa hal pertama yang perlu dilakukan adalah proses pemahaman tentang kesehatan reproduksi perlu intens dilakukan. Pemahaman-pemahaman yang keliru tentang kondom, PMS/IMS, HIV dan AIDS perlu diluruskan dan hal ini perlu waktu yang intens dan lama”.
Dalam pertemuan WP juga menjadi tempat bertukar informasi tentang obat tradisional seperti sirih, lidah buaya dan rosella. Tumbuhan-tumbuhan itu dapat digunakan untuk kesehatan, kecantikan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu juga untuk pengobatan sekaligus untuk penghijauan lokalisasi sehingga lebih nyaman untuk dihuni. Udara bersih atau udara yang digunakan untuk bernafas akan selalu dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan sehingga dapat menggantikan udara kotor yaitu udara hasil pernafasan manusia yang sering tercampur dengan asap rokok.
Pertemuan kelompok WP yang telah berjalan mulai menarik minat PS. Dari setiap pertemuan minimal 12 orang yang rutin hadir, ada beberapa orang mulai aktif terlibat dalam forum. Manfaat WP mulai dapat dirasakan oleh para PS. “Aku jadi tahu tentang banyak hal mbak, dari kondom, berbagai jenis penyakit dan cara menjaga kesehatan,“ ujar salah satu PS. “Saya senang juga jadi sering ketemu teman lain wisma,” ujar PS lainnya. Sementara dari mucikari banyak yang merespon positif kegiatan WP. “Pokok e dapat bermanfaat bagi PS dan nambah ilmu, kita sangat mendukung mbak,“ ujar salah satu mucikari LKB.
Menurut Sirin, salah satu CO yang jadi fasilitator WP menjelaskan,
bahwa WP mulai membentuk solidaritas para PS. Beberapa PS yang awalnya kurang akur atau bersaing dalam kerja sekarang mulai rukun. Dengan demikian akan dapat sangat membantu kelompok WP untuk proses belajar bersama terutama terkait kesehatan reproduksi. Sebuah langkah awal untuk penanggulangan PMS/IMS serta HIV dan AIDS.
Meski WP baru terbentuk dan baru mulai berjalan kegiatannya, akan tetapi ini menjadi sebuah harapan baru bagi PS yang selama ini termarginal baik dari segi informasi, pelayanan, dan pemenuhan hak-hak sebagai warga negara. WP menjadi bagian tak terpisahkan dari gerakan perempuan di daerah lain untuk perubahan hidup yang lebih baik. Perlu ada kerjasama yang saling membangun di antara elemen gerakan perempuan di Indonesia. (Ari DIFAA)

Konflik Pertanahan Aksi Petani Lereng Kelud Melawan PT Sumber Sari Petung

2009-05-29T20:46:00.000-07:00

(Kediri) Tanah bagi petani adalah kehidupan. Bisa dibayangkan apa yang terjadi bila petani tanpa tanah. Petani tanpa tanah garapan berarti kesengsaraan dan kemiskinan di kampung sendiri. Tidak akan terjadi apa yang disebut kemakmuran dan kesejahteraan bila syarat utama itu tidak terpenuhi. Selama belasan tahun petani di tiga desa (Sempu, Babadan, dan Sugihwaras) Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri berjuang mewujudkan kedaulatan petani atas tanah.

Pada tanggal 7 Mei 2009 ratusan petani melakukan aksi di BPN (balai pertanahan nasional) Kabupaten Kediri. Mereka menuntut kepemilikan atas lahan di Desa Sempu, Babadan dan Sugihwaras. Petani di tiga desa itu telah dirampas haknya selama berpuluh-puluh tahun oleh Perusahaan Perkebunan, PT Sumber Sari Petung, yang berlokasi di lereng gunung Kelud Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Jawa Timur. Areal lahan seluas kurang lebih 250 ha telah di kuasai oleh PT Sumber Sari Petung yang dimenangkan Mahkamah Agung atas gugatannya pada SK no.66/HGU/ BPN/2000.

BPN Kabupaten Kediri mempunyai dasar yang kuat bahwa SK tersebut dinyatakan batal di mata hukum, yaitu hasil penelitian Tim Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 17-19 Maret tahun 2000. Dimana ditemukan bahwa PT Sumber Sari Petung tidak secara serius mengelola tanamannya. Dan bahwa pengelolaannya hanya diserahkan kepada pihak ketiga tanpa izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwewenang, BPN. Dasar kedua bahwa penggunaan lahan tersebut tidak memprioritaskan tanaman yang telah mendapat izin dari instansi teknis. Bukti lain bahwa tanah tersebut adalah hak rakyat ditandai dengan adanya bekas bangunan penduduk.

Berikut pernyataan sikap petani pada aksi yang dilakukan di halaman Kantor BPN Kabupaten Kediri yang diikuti ratusan orang.

(box news)
PAGUYUBAN PETANI
“ TRISAKTI “
Sekretariat : Jl. Kelud no 141 Desa Sempu Kec.Ngancar Kab. Kediri

PERNYATAAN SIKAP

Kuasa rakyat atas tanah adalah hak yang harus diberikan untuk keadilan dan kemakmuran masyarakat. Dalam perjuangan masyarakat yang berada di tiga desa yaitu di Desa Sempu, Desa Babadan dan Desa Sugihwaras belum bisa merasakan keadilan diatas tanahnya sendiri, karena secara nyata bahwa PT Perkebunan Sumber Sari Petung telah merampas tanah masyarakat selama puluhan tahun.
Perjuangan masyarakat tentang hak atas tanah yang telah dirampas oleh PT Sumber Sari Petung belum menemukan titik keadilan, hal ini karena Mahkamah Agung telah memenangkan gugatan pihak PT Perkebunan Sumber Sari Petung tentang SK No. 66/HGU/BPN/2000 tentang redistribusi lahan pada warga sebesar 250 Ha, dan Mahkamah Agung membenarkan dan memutuskan bahwa SK No. 66/HGU/BPN/2000 itu batal di mata hukum. Padahal BPN mempunyai dasar yang kuat.
Dilihat dari hasil penelitian tim Badan Pertanahan Nasional tanggal 17-19 Maret 2000 diperoleh hasil bahwa PT Perkebunan Sumber Sari Petung tidak secara serius mengelola tanamannya, bahwa pengelolanya diserahkan kepada pihak ke tiga tanpa izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, serta penggunaanya tidak memprioritaskan tanaman yang telah mendapat izin dari instansi teknis dan terlihat adanya bekas bangunan penduduk.
Dasar kuat yang mendukung SK No. 66/HGU/BPN/2000 salah satunya bahwa Bupati Kediri dengan suratnya tanggal 18 Agustus 2000 nomor 593/1579/421.01/2000, menyatakan telah mengadakan inventarisasi dan pengukuran keliling terhadap tanah seluas 2.500.000 m2 yang akan di redistribusikan kepada masyarakat, sebagaimana diuraikan dalam lokasi peta Usulan Obyek Landreform tanah bekas HGU PT Perkebunan Sumber Sari Petung pada tanggal 16 Agustus 2000.
Sedangkan dalam gugatan yang dilakukan perkebunan tidak mendasar karena dari isi gugatan perkebunan adalah data sebelum tahun 1998 yang menunjukkan bahwa Perkebunan kategori kelas II (dua) yang artinya perkebunan dalam kondisi baik atau kondisi normal atau tidak bongkor, padahal mulai terjadi sengketa pada tahun 1998-1999 dan kondisi perkebunan sudah dalam keadaan terlantar atau bongkor. Selain itu dalam isi gugatan banyak unsur penipuan. Hal ini bisa dikatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan pihak perkebunan adalah cacat hukum.
Selain itu dengan ditemukanya bukti baru yaitu letter C Desa dan Peta Desa serta bukti lainnya yang menunjukkan bahwa sebetulnya PT Perkebunan Sumber Sari Petung adalah penyerobot tanah warga. Dengan ini kami dari PAGUYUBAN PETANI TRI SAKTI menuntut :
1. BPN harus serius dan segera melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Mahkamah Agung yang memenangkan PT Sumber Sari Petung.
2. Bubarkan PT Perkebunan Sumber Sari Petung karena mereka adalah Penyerobot tanah warga.
3. Tolak kriminalisasi Petani
***
Selanjutnya dari aksi bersama tersebut masih akan terus dilakukan upaya-upaya perjuangan dengan melakukan penggalangan dukungan ke beberapa kelompok-kelompok baik di tingkat lokal Kediri maupun di tingkat provinsi dan nasional. Tentunya sampai petani berhasil memenangkan hak kuasa atas tanah yang dimiliki selama ini. (Azis Alkaf)

Bangkit dan Berjuang Wujudkan Perlindungan TKI di Tulungagung

2009-05-29T20:45:00.002-07:00

(Tulungagung-Paricara) Fakta menunjukkan bahwa sampai saat ini jumlah lapangan kerja di dalam negeri sangat tidak sebanding dengan tingginya jumlah angkatan kerja yang tersedia. Akibatnya, pengangguran dan kemiskinan terjadi di mana-mana, termasuk di Kabupaten Tulungagung. Karena itu wajar jika sebagian warga di daerah ini memilih bekerja menjadi TKI (tenaga kerja indonesia) di luar negeri.

Menurut catatan Dinsosnakertrans (Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi) Tulungagung, jumlah TKI per tahun rata-rata 1.000 orang yang tersebar di berbagai negara. Namun, jumlah sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar, bahkan angkanya bisa mencapai 10.000-20.000 orang per tahun. Ini karena banyaknya TKI yang bekerja secara ilegal dan berangkat dari daerah lain sehingga sulit dideteksi.
Kiriman uang TKI asal Tulungagung pun cukup fantastis, yakni rata-rata Rp 300 miliar per tahun atau lebih dari 1/3 total APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) Tulungagung tahun 2009 yang jumlahnya sekitar Rp 800 miliar. Kiriman uang itulah yang telah mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, terutama di daerah-daerah kantong TKI, seperti Kecamatan Kalidawir, Besuki, Pucanglaban, Ngantru dan di kecamatan lainnya.
Sayangnya, meski telah banyak membantu pemerintah namun para pahlawan devisa belum mendapatkan perlindungan yang memadai, baik perlindungan terhadap hak maupun hukum. Buktinya, masih banyak kasus terjadi, seperti penipuan calo, pemalsuan dokumen, penganiayaan oleh majikan, pelanggaran kontrak kerja, diperdagangkan, terdeportasi dan sebagainya.
Pemkab Tulungagung sendiri hingga kini masih enggan membuat kebijakan yang benar-benar melindungi TKI. Khususnya ketika masih berstatus sebagai calon dan setelah kembali ke daerah asal. Tidak ada Perda (Peraturan Daerah), Perbup (Peraturan Bupati) atau peraturan sejenis yang berpihak kepada mereka. Bandingkan dengan Kabupaten Blitar yang kini telah memiliki Perda (Peraturan Daerah) tentang Perlindungan TKI. Fatalnya lagi, dalam APBD Tulungagung tahun 2009 tidak ada satupun program untuk pemberdayaan dan perlindungan TKI.
Kondisi inilah yang membuat 3 kelompok yang sebagian besar anggotanya berlatar belakang TKI (calon, keluarga dan mantan) di Tulungagung merasa prihatin. Mereka adalah Kelompok Sumber Rejeki di Desa Pojok Kecamatan Ngantru, Kelompok Sumber Makmur Desa Tugu Kecamatan Sendang, dan Kelompok Jaya Makmur Desa Selorejo Kecamatan Ngunut.
Ketiga kelompok ini terlecut semangatnya untuk mendesak Pemkab dan DPRD Tulungagung segera menyusun Perda Perlindungan TKI, sebagaimana dilakukan Kabupaten Blitar. Diharapkan Perda akan menjadi payung hukum yang lebih kuat untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi calon, keluarga, dan mantan-mantan TKI di Tulungagung. Dengan Perda, kasus-kasus yang merugikan TKI diharapkan juga dapat dikurangi.
Namun, menurut 3 kelompok tersebut, peraturan saja tidak cukup. Perda harus didukung dengan penegakan hukum yang tegas dan alokasi anggaran daerah yang memadai untuk pemenuhan hak-hak dasar bagi calon, keluarga dan mantan-mantan TKI. Semua itu salah satunya bisa dicapai apabila ada gerakan yang kuat dari masyarakat.
Bentuk perjuangan mereka diawali dengan melibatkan diri dalam forum-forum perencanaan penganggaran dan pembangunan mulai tingkat desa hingga kabupaten sejak 2008 lalu. Dalam kesempatan itu mereka mendesakkan sejumlah usulan program untuk pemberdayaan dan perlindungan TKI. Diantaranya pemerintah harus melakukan sosialisasi secara lebih merata kepada masyarakat mengenai prosedur imigrasi yang benar dan aman. Lalu diadakannya pusat-pusat informasi ketenagakerjaan di desa-desa agar masyarakat tidak mudah tertipu.
Sayang sekali perjuangan mereka kandas. Usulan yang mereka ajukan tidak mendapat respon yang memadai dari Pemkab Tulungagung. Sebagian usulan memang sudah masuk Musrenbangkab (musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten), namun dalam dokumen perencanaan penganggaran berikutnya, termasuk di RAPBD, usulan tersebut hilang. Meski begitu, mereka tidak patah semangat. Tahun 2009 ini mereka mengajukan lagi usulan-usulan yang belum diterima agar masuk dalam APBD 2010.
Membangun Usaha Bersama
Disamping terlibat dalam perencanaan penganggaran daerah, ketiga kelompok juga aktif melakukan rembuk rutin setiap bulan untuk membahasa berbagai persoalan yang mereka alami, saling tukar informasi dan sesekali berkunjung ke kelompok lain. Disamping mempererat tali silaturrohim, kegiatan ini juga sebagai media sosialisasi perkembangan ide dan gagasan yang selama ini dibangun bersama untuk memperjuangkan nasib calon, keluarga, dan mantan TKI.
Adapun upaya-upaya yang dilakukan kelompok adalah menuntut pemerintah agar sebagian anggaran daerah dialokasikan kepada keluarga dan mantan-mantan TKI. Anggaran tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk kegiatan pelatihan maupun peningkatan ketrampilan agar dapat lebih mandiri. Harapannya, uang hasil kerja dari luar negeri dapat dikelola dengan baik untuk membangun usaha ekonomi.
Bagi TKI yang gagal, pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pemberian ketrampilan dan modal usaha. Dengan tujuan agar mereka tidak kembali bekerja ke luar negeri dan dapat bekerja secara layak di daerahnya masing-masing. Semua itu akan lebih mudah diwujudkan apabila keluarga dan mantan-mantan TKI bersatu dan membentuk kelompok-kelompok di masyarakat.
Menurut pengakuan Mukini, mantan TKI Malaysia asal Desa Pojok Kecamatan Ngantru, ia merasa gembira dan terbantu setelah bergabung dengan Kelompok Sumber Rejeki yang mayoritas anggotanya adalah mantan TKI. “Tahun lalu saya masih menjadi pekerja di rumah orang lain tapi sekarang saya bisa berkumpul dengan teman-teman dan saya sungguh senang bisa membuat usaha bersama kelompok Sumber Rejeki ini. Sehingga dapat membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarga saya,” ungkap Mukini yang mengaku bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia selama 2 tahun dan baru kembali ke desanya akhir 2008.
Hal senada dikemukakan Maryami, mantan TKI yang pernah bekerja di Brunei Darussalam selama 2,5 tahun. “Sungguh menyenangkan bisa berkumpul bersama kelompok ini. Sebelum adanya kelompok Sumber Rejeki saya masih bodoh tapi setelah bergabung saya bisa mendapat pengetahuan banyak sekali. Selain dapat pengalaman dengan berkelompok juga dapat membantu mengentaskan ekonomi keluarga saya melalui simpan pinjam,” terangnya.
Sebelumnya keberadaan Kelompok Sumber Rejeki dicibir banyak orang. Namun setelah mengalami perkembangan cukup pesat, banyak warga ingin bergabung menjadi anggotanya. Terlebih hingga sekarang kelompok ini sudah mampu merintis kegiatan simpan pinjam dan usaha bersama ternak kambing. Tak heran jika banyak pihak yang melirik karena anggotanya sudah bisa berdaya sendiri.
Sekarang kelompok perempuan menjadi tempat di mana para mantan TKI berkumpul. Usaha ekonomi masyarakat dibangun dan aspirasi masyarakat disuarakan dalam perencanaan pembangunan. Mestinya Pemkab Tulungagung memberi perhatian yang serius untuk mendorong berkembangnya kelompok-kelompok serupa di masyarakat. Segera membuat Perda Perlindungan TKI dan memberikan alokasi anggaran yang memadai dalam rangka memenuhi hak-hak dasar calon, keluarga, dan mantan TKI. (Lukman-Paricara)

Kebangkitan Nasional SEMANGAT PERUBAHAN DARI LEMBAH GUNUNG ANJASMORO

2009-05-29T20:45:00.001-07:00

Tanggal 16 Mei 2009 merupakan usia ke-9 bagi kelompok Pendowo Sudrun. Bagi sebuah organisasi, usia tersebut menunjukkan kedewasaan untuk menyikapi segala persoalan dengan bijaksana dan selalu mengedepankan musyawarah. Dihari yang bertepatan dengan bulan Kebangkitan Nasional, kelompok yang berada di Dusun Kedunggalih Desa/kecamatan Bareng Jombang meneguhkan semangat perubahan.

Lokasi dusun yang berada di lembah gunung Anjasmoro, tidak menyurutkan nyali kelompok untuk mengembangkan nilai kebersamaan antara pemuda dan para orang tua duduk berdampingan. Selama 3 tahun kelompok yang beranggotakan 15 orang harus menghadapi tanggapan negatif. Pendekatan secara bertahap dilakukan dengan mengikuti semua kegiatan sosial tanpa pamrih telah meluluhkan hati masyarakat. Menurut Tompo, kepala Dusun Kedunggalih, bahwa perjuangan pemuda memang patut diacungi jempol. Kini sudah saatnya masyarakat percaya penuh bahwa tanpa pemuda, desa tidak akan pernah maju. “Pemuda yang tergabung dalam Pendowo Sudrun mempunyai nilai lebih tersendiri. Pasalnya selain mereka dibekali ilmu bela diri dan pendidikan religius yang kuat telah mencetak generasi muda yang handal. Maka selaku orang tua harus turut mendukung, jangan sampai putra atau putrinya yang ikut putus ditengah jalan,” kata Tompo yang disambut dengan tepukan tangan warga setempat.

Untuk itu tepat kiranya jika hari kebangkitan nasional menjadi obor penyemangat para pemuda untuk bangkit dan menepis pikiran buruk bahwa jiwa pemuda selalu diidentikkan dengan kekerasan dan budaya arogan. Kini dengan adanya pendowo sudrun pembangunan SDM pemuda sedikit demi sedikit mulai tampak kekompakannya dalam hal menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi. “ibarat kata pepatah Roma tidak dibangun dalam satu hari, semuanya membutuhkan proses. Untuk saat ini pendowo sudrun masih belajar untuk berorganisasi selanjutnya akan belajar segi ekonomi pula,”

Sementara itu menurut Agus Hambali, selaku ketua panitia ia memberikan ucapan terimakasih kepada siapa saja yang turut membantu kesuksesan acara HUT ke-9 (Hari Ulang Tahun) Pendowo Sudrun. Pun demikian halnya dengan Su'udi Anis, selaku ketua Pendowo Sudrun, memberikan ucapan banyak terima kasih kepada semua orang. Dalam pemikiran Mbah Ud, sapaan akrab Su'udi bahwa sebuah perjuangan itu pasti tidaklah gampang, membutuhkan sebuah proses yang panjang, membutuhkan pengorbanan mulai dari mental sampai material. “Inisiatif dari 3 orang tokoh inilah Pendowo Sudrun hadir di tengah masyarakat. Kini pengembangan kegiatan difokuskan pada belajar bersama, mulai dari bidang pendidikan kader, pendidikan religius dan pendidikan pengembangan bakat dan minat. Seperti halnya pemuda yang suka seni musik, bisa langsung turut serta latihan. Tak lupa pada kegiatannya belajar organisasi untuk mengenal karakter masyarakat dengan mengasah berfikir kritis dan analitis sosial agar faham tentang kebutuhan di dalam hidup bermasyarakat,” terang Mbah Ud.

Ucapan Selamat dari Anggota KRJB
Sejak tahun 2007 lalu, Pendowo Sudrun menjadi anggota KRJB (konsorsium rakyat jombang berdaulat). Kebetulan saat ini Su'udi menduduki posisi menjadi ketua pengurus, mempunyai harapan besar bahwa ke depan proses pendewasaan Sudrun sudah tidak lagi pada perbaikan manajemen di dalam anggota, namun bagaimana membuat jaringan dengan kelompok di KRJB.

Sudah menjadi tradisi tiap perayaan HUT dilangsungkan pada malam hari, beberapa kelompok yang tergabung dalam KRJB turut hadir menyaksikan proses awal mulai gebyar seni, atraksi bela diri, dan juga sholawatan. Menurut Nilam dan Sandra, kelompok Rakom SBL FM Rejoagung Ngepeh Ngoro Jombang sangat senang sekali bisa turut hadir menyaksikan jalannya acara. “Selamat ya buat Pendowo Sudrun semoga tambah dewasa dalam berorganisasi,” ucap mereka berdua kompak.

Tak ketinggalan hadir pula kelompok dari Mawarno Mojowarno Jombang dan Dekrit'17 Badang Ngoro Jombang yang mengikuti acara dari awal hingga usai tengah malam. Tujuan dari pada peringatan ini selain berdampak positif kuatnya solidaritas kelompok pendowo sudrun dan juga mampu menjalin komunikasi dengan kelompok lain yang tergabung dalam KRJB. (din-din)

Bersih Desa Pakis, Kuatkan Tradisi Lokal

2009-05-29T20:44:00.000-07:00

(Kediri) Semangat menjaga tradisi leluhur merupakan salah satu upaya melestarikan kearifan nilai lokal. Salah satunya adalah sedekah desa di Desa Pakis Kunjang Kabupaten Kediri. Kegiatan yang dilakukan setelah panen dia awal tahun dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2009.

Nyadran, istilah yang sudah tidak asing ditelinga warga Pakis ketika mengadakan selamatan bagi desanya. Adapun arak-arakan tumpeng dibawa ke tempat yang diyakini mampu membawa berkah bagi masing-masing warga. Ada yang dibawa ke punden, rumah kepala dusun serta masjid. “Usai panen raya menurut cerita para orang tua, desa harus membuat syukuran bersama supaya aman dan tentram. Kalau dulu dibawa ke punden Mbah Sinto, namun sekarang tergantung bebas sesuai dengan keyakinan masing-masing terpenting ada yang ujubkan (memimpin doa),” terang Aris Eko Sugiantoro selaku Kasun Njulek.
Budaya ini menurut kepala desa Pakis, Riyanto, memang sudah turun temurun di 4 dusun. Adapun nama dusun antara lain Njulek, Madu, Njasan dan Pakis. Namun hari pelaksanaan sekaligus kemasan model acara tergantung masing-masing dusun. “Konsep awal memang dulunya harus ada seperangkat wayang, sinden, dalang, serta penabuh. Namun karena anggaran untuk mendatangkan hiburan tersebut harus memberatkan masyarakat, maka banyak dusun yang menghilangkan acara tersebut diganti hanya tasyakuran bersama berupa ingkung dan hasil bumi lainnya,” jelas Kades Pakis.
Seperti pagi itu tepat Sabtu Kliwon tanggal 2 Mei, warga Dusun Njulek berduyun-duyun melangkahkan kaki menuju Rumah Kasun Aris. Mulai dari tua, muda sampai anak-anak berkumpul menjadi satu untuk berdoa. Namun sebelum prosesi doa dimulai, terlebih dahulu Mustari yang mempunyai gelar Kajeng Sinuwun (mas Panewu) mengujubkan prosesi sedekah desa dengan menggunakan bahasa kraton jawa tengah. Setelah usai, doa penutup dipimpin oleh Kyai Suwarto sebagai sesepuh kampung. Kemudian barulah pemotongan ingkung bersama digelar. “Niat nyadran sebagai wujud syukur kepada Tuhan YME atas suksesnya panen raya ditiap tahun. Sebagian besar masyarakat hidupnya memang tergantung pada pertanian khususnya menanam padi. Meski ada usaha lain yakni pembuatan korden. Namun karena saat ini orderan masih sepi masyarakat lebih konsen pada pertanian,” jelas Aris, Kasun Njulek.

Pertandingan Sepak Bola
Sejak beberapa tahun lalu di Dusun Njulek upacara sedekah desa dilaksanakan selain dengan pemotongan ingkung juga digelar pertandingan sepak bola persahabatan antar club. “Untuk tahun ini ada 10 club yang tanding rata-rata berasal dari anggota SRKB (serikat rakyat Kediri berdaulat), dan ada satu club dari DKFC (Dekrit Football Club) Badang Ngoro Jombang yang juga menjadi anggota KRJB (konsoursium rakyat Jombang berdaulat),” terang Supomo selaku panitia.
Bertemunya ke 2 kelompok tersebut, memang telah beberapa kali tidak hanya pada moment bersih desa. Dalam hal ini Abd. Muhaimin selaku promotor DKFC menjelaskan bahwa pertandingan persahabatan amat penting untuk menjalin komunikasi antar club. Bukan kalah dan menang yang menjadi tujuan utama, namun upaya untuk memperluas jaringan itulah yang terpenting.
Pada kegiatan ini, panitia hanya membebankan iuran konsumsi kepada masyarakat. Dan tidak semua orang diminta untuk membuat makanan ringan. Hanya orang-orang yang mampu saja yang dibebani. Sedangkan masyarakat kecil dibebaskan namun jika mereka ingin membantu tentunya panitia mempersilahkan. “Pelaksanaan pertandingan maksimal 10 hari, dan kami tidak memberikan hadiah apa pun. Hanya uang pengganti transport para peserta. Tujuan kami hanya ingin menjalin hubungan persahabatan antar pemuda dan untuk memeriahkan sedekah desa yang lebih menghibur tanpa harus mengeluarkan biaya,” tambahnya. (din-din)

Organisasi Aliansi KRJB MENINGKATKAN EKONOMI ANGGOTA

2009-05-29T20:43:00.000-07:00

(Jombang) Selama bulan Mei 2009 ini KRJB (konsorsium rakyat Jombang berdaulat) melakukan dua kali pelatihan pengembangan ekonomi kelompok. Yang pertama adalah pelatihan penetasan telur itik dan kedua adalah pelatihan koperasi. Pelatihan ini diikuti oleh kader kelompok para anggota KRJB untuk memberikan pengetahuan soal itik dan koperasi.

Belajar Penetasan Telur
Di awal bulan Mei 2009, beberapa kelompok yang tergabung menjadi anggota KRJB belajar bersama tentang penetasan telur itik. Pelatihan yang diadakan di aula ICDHRE dipandu langsung oleh Erwantoro, penggerak kelompok pemuda asal Ngori Megaluh Jombang.
Berikut langkah teknik menetaskan telor ayam atau bebek :
1. Harus jeli dalam memilih telur itu jernih dan infertil
Analisa kegagalan : a. telur tidak terbuahi karena rasio jantan dan betina tidak tepat. b. ransum induk kurang memenuhi syarat, c pejantan terlalu tua,
d. perkawinan preferensial, e. pejantan yang steril, f. embrio mati terlalu awal akibat penyimpanan yang terlalu lama.
2. Blood rings (kematian awal dari embrio)
Analisa kegagalan : 1. suhu incubator tidak tepat, 2. fumigasi tidak benar, 3. kekurangan oksigen, 4. pemutaran telur kurang banyak atau telur tidak diputar, 5. penyimpanan telur terlalu lama.
3. Kematian tetasan dalam shell
Analisa kegagalan : 1. suhu incubator tidak tepat, 2. telur tidak dibalik, 3. ransum induk tidak memenuhi syarat, 4. ventilasi tidak cukup, 5. kemungkinan ada penyakit.
4. Telur telah mulai retak (pipping) tapi tidak mau menetas
Analisa kegagalan : 1. kelembaban kurang, 2. kelembaban terlalu tinggi pada tahap awal penetasan, 3. ransum induk tidak memenuhi syarat.
5. Menetas terlalu cepat/lambat dan menempel
Analisa kegagalan : suhu yang terlalu tinggi atau rendah dan kelembaban yang tidak tepat.
6. Hasil tetasan lemah
Analisa kegagalan : suhu terlalu tinggi, atau bibit kurang bagus.
7. Hasil tetasan kecil-kecil
Analisa kegagalan : telur tetas juga kecil-kecil, atau kelembaban kurang.
8. Hasil tetasan yang tidak menentu
Analisa kegagalan : umur telur yang terlalu bervariasi.
9. Bentuk yang tidak normal (malformed)
Analisa kegagalan : suhu tidak tepat, atau pengaturan telur serta pembalikan telur tidak tepat.

Analisa kerusakan Mesin Penetas Otomatis
Pertama : Lampu tidak menyala
Analisa kegagalan : 1. hubungan kabel pada steker, terminal atau micro switch
2. micro switch rusak
Kedua : Mesin mati di tengah-tengah waktu penetasan berlangsung
Analisa kegagalan : micro switch rusak atau terbakar
Ketiga : Lampu menyala terus, tidak mau padam
Analisa kegagalan : micro switch rusak atau kapsul thermostat rusak atau bocor

Beberapa tips dalam membeli mesin penetas telur :
1. Pilihlah mesin penetas telur yang sudah teruji kemampuannya
2. Pilihlah mesin penetas telur yang mempunyai extra pemanas darurat (pemanas yang ganda) sebagai cadangan untuk mengantisipasi apabila sumber energi utama rusak atau mati.
3. Mudah untuk mendapatkan sparepartnya
4. Cek harga di tempat lain, siapa tau dengan kualitas produk sama, tetapi bisa mendapatkannya dengan harga yang lebih murah
5. Membeli mesin penetas telur tidak di tempat yang hanya menjual produk akan tetapi juga menyediakan jasa layanan konsultasi pasca pembelian. Semoga bermanfaat
(sub judul baru)
Pelatihan Koperasi
Pelatihan koperasi tahap V oleh KRJB (konsorsium rakyat Jombang berdaulat), dilakukan pada tanggal 16 Mei 2008 di Kecamatan Kudu Jombang. Pelatihan yang difasilitasi oleh Sunandar, Ida, dan Muhaimin dan dihadiri 3 kelompok membicarakan bagaimana membuat kesepakatan di dalam kelompok serta tata cara pencatatan keuangan.

Pelatihan ini adalah rangkaian terakhir dari program pelatihan koperasi bagi kelompok-kelompok anggota KRJB. Keputusan ini diambil melalui rapat antara Pengurus KRJB dan Komite Pelayanan di aula ICDHRE tiga minggu sebelumnya. Alasannya, masa kerja pengurus yang tinggal 1 (satu) tahun lagi diharapkan bisa menjalankan beberapa kegiatan yang sudah ditetapkan dalam rapat kerja. “Saya berharap kepada komite untuk segera menyelesaikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan kelompok. Karena masa kerja tinggal setahun, maka mandat dalam raker yang terdiri 3 program secepatnya harus dievaluasi secara keseluruhan yang menghadirkan seluruh pengurus KRJB, masing-masing korcam serta Tim Komite Pelayanan. Agar beberapa program yang masih dalam proses atau belum terlaksana dapat teridentifikasi,” tegas Su'udi, Ketua KRJB. Meskipun Ketua KRJB tidak memberikan kapan evaluasi tahunan dilakukan dan melibatkan Koordinator Kecamatan, perwakilan kelompok, dan Komite Pelayanan, tapi harus dilakukan untuk mensolidkan lagi anggota dan melihat sejauh mana dampak dari pelatihan koperasi selama ini.

Sebelum pelatihan dimulai, ada sambutan dari Abd. Muhaimin, selaku Sekjen KRJB. “Makna pentingnya berkoperasi memberikan manfaat cukup besar dalam membantu ekonomi keluarga. Berdasarkan pada kebutuhan lebih riil inilah banyak orang tertarik untuk bergabung atau mendirikan koperasi kelompok. Seperti halnya pengadaan beras yang dilakukan oleh kelompok Dekrit'17 desa Badang kecamatan Ngoro. Analisis keuntungannya bisa digambarkan bahwa setiap orang membutuhkan beras setiap hari. Asumsinya jika setiap KK (kepala Keluarga) membutuhkan beras 1 kg X 30 hari, alhasil dapat diketahui tiap KK butuh 30 kg untuk makan,” jelas Cak Doel, sapaan akrab Abd. Muhaimin.

Kalau semua kebutuhan pokok disediakan koperasi maka laba akan dibagi bersama dalam tiap tahun berupa SHU (sisa hasil usaha). Masih menurut Cak Doel, kebutuhan masing-masing orang berbeda ketika hutang uang. Ada yang dipakai untuk menutup kebutuhan ada pula untuk pengembangan usaha. Untuk itu dari pada uang hasil hutang tersebut kemudian dipakai untuk membeli kebutuhan pokok do pedagang umum maka anggota tidak akan memperoleh laba. Kalau bisa kelompok mendirikan koperasi jenis Waserda (warung serba ada) untuk memenuhi kebutuhan kelompok sehingga anggota yang biasa beli ke pedagang umum bisa beralih ke koperasi.

Sementara itu, dari hasil perkenalan kelompok ada beberapa persoalan yang harus segera terjawab. Semisal Koperasi WIKA, Zainul Arifin selaku Ketua mengatakan saat ini anggota berjumlah 268 orang dan sudah pernah melakukan SHU 1 kali di bulan Agustus 2008 namun masih dibagi rata. Simpo (Simpanan Pokok) Rp 10 ribu. Simwa (simpanan Wajib) Rp 1000/bulan. “Awalnya pas deklarasi anggota hanya 100 orang. Respon anggota pertama tertarik karena bunga lebih rendah dari pada KSP (koperasi simpan pinjam) pada umum. Dengan bunga menurun masyarakat lebih tertarik, semisal kalau KSP lain seharusnya 10 bulan baru lunas, namun karena anggota telah melunasi pada bulan ke 3 maka bunga mengikuti 3 bulan tersebut,” jelasnya.

Jenis Koperasi WIKA awalnya adalah Waserda dengan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha anyaman pandan. Namun ditengah jalan kegiatan anyaman terkendala pada pemasaran. Padahal Wika pernah mengirim anggotanya ke Thailand, namun sekarang orderan sepi. “Saat ini yang berjalan hanya simpan pinjam, meski pada permodalan masih kurang hingga banyak anggota yang meminjam tidak bisa terpenuhi semua. Ada beberapa kendala lain yang masih muncul yakni kesadaran anggota untuk mengangsur, seringkali ada 1 sampai 2 orang yang agak lambat setiap tanggal 25. Selain itu peminjaman yang kami utamakan untuk modal usaha, namun kenyataannya sebagian besar anggota meminjam untuk kebutuhan keperluan sehari-hari,”

Kelompok dua yakni Koperasi Rukun Tani, sebagian besar anggota adalah petani, dibentuk pada bulan Desember 2008 dengan jumlah anggota 52 orang. Besaran Simpo Rp 10 ribu dan Simwa Rp 1.000, sedangkan besaran jasa dibagi menjadi dua ada yang 1,5 persen tiap bulan atau jasa musiman yakni 2 persen. Menurut Bambang kesadaran anggota untuk membayar Simpo masih kurang sehingga berdampak pada jumlah modal. “Perputaran modal sangat lambat karena anggota lebih memilih musiman dengan waktu lebih lama. Kini total anggota mencapai 100 orang dengan jumlah modal Rp 4 juta,” katanya.

Kelompok tiga yakni Koperasi KPJR (Koperasi Perempuan Jawara Randuwatang) berdiri sejak bulan April 2008 dengan jumlah anggota 20 orang. Adapun besaran Simpo Rp 10 ribu dan Simwa Rp 1.000. Menurut Ibu Sukemi, selaku ketua, bahwa saat ini modal masih bisa memenuhi kebutuhan anggota. Masing-masing anggota melakukan transaksi peminjaman minimal Rp 100 ribu, sedangkan pinjaman maksimal disesuaikan dengan uang yang terkumpul saat pertemuan. Adapun masalah yang dihadapi oleh pengurus saat ini adalah pada pembukuan atau pencatatan keuangannya.
.
Persoalan ini ditanggapi oleh Ida, bahwa apapun transaksinya anggota harus ditulis di buku kas terlebih dahulu. Tujuannya untuk mempermudah pencatatan selanjutnya. Kalau dalam satu bulan sudah tidak ada transaksi maka ditutup dan harus dicocokkan dengan uang yang di dompet. “Pencatatan tersebut amat bermanfaat pada saat pembagian SHU, karena besarnya SHU dibagi rata itu tidak adil. Dikatakan adil jika sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan setiap anggota. Kalau pembukuan saat ini belum memakai sistem baku dari Dinas Koperasi, maka mulai sekarang alangkah lebih baiknya dicoba. Contoh prosentase SHU 100 persen itu terdiri: cadangan 15 persen, pengurus 10 persen, anggota 65 persen, kesejahteraan 5 persen, dan pendidikan 5 persen,” terang ida

Berapapun bunga akan kembali ke anggota. Untuk itu jika kelompok ingin memiliki modal yang besar solusinya adalah baik Simpo maupun Simwa harus dinaikkan sesuai kesepakatan dalam rapat tahunan. Karena dengan menaikkan jumlah nominal tersebut akan mendongkrak kenaikkan nominal jumlah pinjaman dan perputaran akan semakin besar.

Pelatihan yang memakan waktu hingga dua jam diakhiri dengan rencana tindak lanjut. Salah satu butir kesepakatannya bahwa Komite Pelayanan agar selalu siap jika sewaktu-waktu kelompok membutuhkan bantuan pengelolaan pembukuan saat ada pertemuan koperasi. (din-din)

Nasib Buruh Masih di Ujung Tanduk

2009-05-29T20:40:00.000-07:00

(Jombang-ICDHRE) Situasi politik dan ekonomi Indonesia yang semakin tidak menentu sangat berpengaruh pada nasib para buruh. Reformasi telah berjalan lebih dari 10 tahun, rejim telah berganti 4 kali, tetapi kebijakan di sektor perburuhan justru semakin parah. Ini bisa dilihat dari kebijakan pemerintah dalam perburuhan satu dekade terakhir, misalkan UU 13/2003 dan UU 2/2004. Kondisi buruh di lapangan hari ini sangatlah tidak diuntungkan dengan munculnya beberapa kebijakan pemerintah, terutama legalisasi sistem kerja kontrak dan outsourcing di dalam UU 13/2003.

Situasi ini lebih parah dengan munculnya paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Bappenas (badan perencanaan dan pembangunan nasional) mengenai kebijakan Labour Market Flexibillity (fleksibilitas pasar tenaga kerja). Beberapa kebijakan ini akhirnya dijadikan landasan bagi para pengusaha untuk semakin melakukan penindasan terhadap buruh.

Menghadapi krisis ekonomi global yang melanda seluruh dunia dan juga Indonesia, pemerintah justru memunculkan satu paket kebijakan yang tidak berpihak pada buruh. Di antaranya dengan munculnya SKB 4 Menteri yang dikeluarkan pada tahun 2008. Dalam satu pasalnya menyatakan bahwa kenaikan upah buruh tidak boleh melebihi pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Dibungkus dengan retorika bahwa ini adalah kebijakan yang akan menyelamatkan ekonomi Indonesia. Arti sesungguhnya dari kebijakan ini adalah memaksa buruh untuk membayar kegagalan sistem kapitalisme yang dianut oleh Indonesia. Krisis ekonomi ini juga dijadikan alasan bagi pengusaha untuk mempekerjakan buruh dengan status kerja kontrak dan membayar upah tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Gubernur di masing-masing daerah.

Contoh kongkrit yang dihadapi oleh Nardi, salah seorang buruh PT. SUB (sejahtera usaha bersama) Jombang atau yang biasa disebut dengan pabrik Plywood, menuturkan bahwa dirinya dan teman-temannya telah bekerja selama 3 tahun. Namun sampai saat ini status kerjanya belum juga berubah menjadi tetap, melainkan kontrak.

PT. SUB adalah Perusahaan yang bergerak di sektor kayu olahan dengan pangsa pasar di Timur Tengah dan mempunyai banyak pabrik di beberapa daerah di provinsi Jawa Timur, di antaranya Madiun dan Banyuwangi. PT. SUB yang ada di Jombang mempekerjakan sekitar 3.000 orang dengan status kontrak dan harian lepas. 200 orang diantaranya telah bekerja selama 3 tahun, namun sampai hari ini buruh PT. SUB Jombang belum juga mendapatkan kesejahteraan dan hak-hak normatif sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan no 13/2003.

Nurul Hakim, aktivis buruh Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia yang juga seorang tenaga pengajar di sebuah SMK di Jombang mengatakan bahwasanya buruh harus memperjuangkan nasibnya sendiri karena lembaga yang terkait dengan permasalahan di tingkatan buruh ternyata tidak bisa berbuat banyak. "Nasib buruh menjadi tanggung jawab buruh itu sendiri, kami tidak bisa mengandalkan dinas tenaga kerja karena selama ini toh mereka tidak pernah merasa terusik jika melihat banyaknya buruh mendapat perlakuan yang sewenang-wenang dari perusahaan," ucapnya.

Lelaki berusia 27 tahun ini menambahkan, "bagaimana bisa bagian pengawasan yang ada di dinas terkait tidak melakukan monitoring ke pabrik-pabrik. Padahal tidak hanya di pabrik playwood saja pelanggaran normatif itu terjadi. Kalau memang pengawasnya tidak punya kapasitas untuk melihat dimana saja pelanggaran normatif itu terjadi, monggo datang ke serikat buruh dan kita diskusikan bersama, agar fungsi dari pengawasan itu sendiri bisa berjalan secara maksimal. Jangan hanya menunggu sampai ada sebuah kasus baru bergerak," tegasnya.

"Bagi kaum buruh sendiri ada 3 isu perburuhan yang mendesak, yaitu menolak sistem kerja kontrak dan outsourcing, kenaikan upah, dan yang ketiga kebebasan berserikat. Persoalan outsourcing dan kerja kontrak merupakan yang utama karena sistem ini menyebabkan upah rendah dan hilangnya hak-hak buruh yang lain seperti uang makan dan lain sebagainya. Maka hanya ada satu kata...Lawan !" ucapnya sembari berteriak. (Nophee)

Kesehatan Jombang Jamkesmas Belum Merata, Bupati Jombang Dapat Penghargaan

2009-04-22T16:42:00.003-07:00

(Jombang-ICDHRE) Kesehatan adalah gaya hidup. Kalimat tersebut nampak jelas terpampang pada website Dinas Kesehatan Jombang. Menunjukkan bahwa kalimat itu menjadi landasan dasar dalam menciptakan tatanan masyarakat dengan kesehatan sebagai mindset utama.

Pada akhir Desember 2008 lalu, penghargaan diterima oleh Bupati Jombang, Suyanto, sebagai salah satu dari 10 kepala daerah terbaik dari 300 kepala daerah se-Indonesia versi sebuah majalah ternama.
Bupati Jombang diindikasikan mampu dan berhasil mengembangkan pusat kesehatan masyarakat setara dengan rumah sakit kecil yang tersedia berbagai fasilitas medis termaksud dokter spesialis. Dikarenakan adanya kerjasama, ketelatenan, kesabaran, dan mau melihat dari dekat apa yang saat ini menjadi keluhan masyarakat pedesaan khususnya yang kurang mampu sehingga pelayanan kesehatan benar-benar didapat secara langsung dan tepat sasaran, tulis majalah tersebut. Tapi benarkah kesehatan di Jombang telah benar-benar tertangani secara serius?
September 2008, kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dibagikan kepada sebagian masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. Kasi Promkes dan Jaminan Kesehatan Bidang Pemberdayaan dan Sumberdaya Kesehatan Jombang, Gatot Sunarto, menegaskan bahwa saat ini jumlah penerima kartu Jamkesmas sebanyak 255.130 Jiwa. Data tersebut langsung diterima dari Pusat. Namun, meskipun masih ada sekitar 50.000 warga miskin Jombang yang belum mendapat kartu Jamkesmas, kakek 3 cucu ini menilai Jamkesmas di Jombang sudah merata karena sesuai dengan prosedur.
Untuk mengakomodir warga miskin yang tidak mendapat fasilitas kesehatan melalui kartu Jamkesmas, Pemkab Jombang mengalokasikan dana Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) sebesar 3,7 M. Anggaran 2 M untuk RSD Jombang, dan 1,7 M untuk Dinas Kesehatan. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 50.090 warga miskin Jombang.
Berbeda dengan kenyataan di lapangan, Tatik warga Desa Kapas yang mendapatkan kartu Jamkesmas menuturkan bahwa dirinya pernah berobat ke Rumah Sakit Umum Jombang, namun karena stok obat generik habis maka dia diminta seorang petugas rumah sakit untuk membeli di tempatnya. "Karna stok obat habis, seorang petugas rumah sakit meminta saya membeli obat di tempatnya," ujar perempuan yang bekerja sebagai pembantu ini.
Sunarto, salah seorang yang pernah datang ke tempat Ponari, si dukun cilik ini mengungkapkan kekecewaannya. "Saya ini warga miskin, tapi kok tidak dapat kartu jamkesmas itu, lha wong di koran ditulis warga miskin di Jombang dapat kartu jamkesmas tapi saya kok tidak? Buat makan sendiri saja susah, ya uwes saya ke Ponari saja, toh penyakit lumpuh tangan yang saya derita ini nyatanya bisa sembuh setelah minum air itu," ungkap pria lajang 51 tahun itu.
Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Kasi Promkes, Gatot Sunarto, ketika dikonfirmasi terkait pelayanan terhadap penerima kartu Jamkesmas menegaskan, "monggo dilaporkan kepada saya, siapa saja yang dirasa tidak sesuai prosedur dalam melayani pemilik kartu Jamkesmas dan nanti akan saya sampaikan ke Dinkes, saya juga siap menghadapi masyarakat yang kurang memahami bagaimana prosedur pengobatan bagi pemilik kartu Jamkesmas," tegas pria yang sejak tahun 1976 mengabdikan dirinya di bidang promkes ini.
Undang-Undang No.23 tahun 1992 tentang kesehatan pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Kalau substansi dari undang-undang itu saja tidak terimplementasikan secara baik bagaimana mungkin terwujud derajat kesehatan secara optimal?
Tanggapan Keluarga Ponari terhadap Pelayanan Kesehatan di Jombang
Memasuki awal tahun 2009, Jombang dihebohkan dengan munculnya bocah cilik yang tiba-tiba dianggap menjadi dewa penyelamat. Dialah Ponari, bocah yang duduk di kelas 3 sekolah dasar ini menemukan batu ajaib yang kemudian diyakini banyak warga masyarakat sebagai batu bertuah yang mampu menyembuhkan warga khususnya yang sulit ekonominya.
Seiring perjalanannya, Pemerintah Kabupaten, Jajaran Muspida dan tokoh agama melarang keras terhadap hadirnya praktek pengobatan alternatif ini dengan alasan menyesatkan, irasional dan terlebih memusyrikkan sebagian besar masyarakat.
Meski telah berkali-kali menutup praktek pengobatan tersebut, toh tidak menyurutkan keinginan masyarakat yang ingin berobat ke dukun cilik tersebut. Sampai akhirnya praktek Ponari dibuka lagi, dan masih banyak ribuan warga yang mengantri secara tertib guna mendapat giliran celupan pada air yang dibawa masing-masing orang.
Paeno, pria yang dianggap keluarga Ponari sebagai ayah angkat bocah 9 tahun tersebut angkat bicara tentang implementasi pelayanan kesehatan di Jombang. Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya pemerintah harus menjadikan contoh kasus datangnya ribuan warga ke tempat anak angkatnya untuk berobat itu sebagai sebuah pelajaran, cerminan bahwa sesungguhnya pelayanan di rumah sakit seringkali membuat kecewa para pasien yang datang. Entah itu model pelayanannya yang kurang ramah atau biaya yang terlalu besar yang harus dikeluarkan untuk sekali pengobatan.
Ketika media SOERAT mencoba menanyakan suatu hal terhadap Ponari berkenaan dengan kesehatan, bocah yang terlihat periang itu hanya diam dan lebih asyik memainkan gamenya. "Wajar mbak, dia (Ponari) tidak mau bicara kalau sedang asyik main game," jawab ayat angkat Ponari
Pria yang berpostur agak tinggi tersebut menambahkan, "tentang kesehatan, sebenarnya banyak juga mbak yang menyebabkan kesehatan di kota ini dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Misalkan tentang solialisasi penerima kartu Jamkesmas, menurut saya banyak warga masyarakat yang mungkin tidak tahu dengan jumlah jiwa yang ditetapkan oleh pemerintah. Siapa saja yang mendapat kartu layanan jamkesmas maka dari itu banyak anggapan bahwa penerima kartu Jamkesmas salah sasaran. Kalau sudah begini, ya tidak boleh menyalahkan masyarakat yang tidak tahu menahu soal ini. Mestinya sosialiasinya juga diperbaiki," tambahnya panjang.
Disinggung tentang ribuan warga yang datang bahkan dari luar daerah sekalipun, Paeno menegaskan sekali lagi, "kita tidak pernah mengundang orang-orang sakit datang berobat kemari, justru mereka datang dengan mengharap kesembuhan. Alhamdulillah banyak yang sembuh, semua itu kehendak-Nya. Nah, yang saya harapkan kepada pemerintah agar Jamkesmas tersalurkan dengan baik, agar banyak orang-orang sakit dapat terlayani dengan baik,!" tegasnya. (Nophee)

Banyak Rakyat Miskin Tidak Mendapat Jamkesmas

2009-04-22T16:42:00.001-07:00

(Tulungagung-Paricara) Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak dasar warga negara karena sudah diatur dalam UUD 1945. Negara berkewajiban memenuhi hak dasar tersebut dan memberikan perlindungan atau jaminan sosial bagi seluruh rakyatnya, terutama mereka yang lemah dan hidup di bawah garis kemiskinan. Namun fakta berbicara lain. Dalam sejumlah kasus, negara dianggap lalai memperhatikan kesehatan rakyatnya.

Tengok saja nasib pasangan Nurhadi dan Mamik Susiani, warga Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Keluarga miskin ini hanya bisa pasrah melihat penderitaan kedua anaknya, masing-masing Moh Hasan al-Bukhori (3 tahun) dan Desi Wulansari (1,5 tahun), yang didiagnosa mengalami microcephalys (pengecilan kepala).

Karena tidak ada biaya untuk berobat, mereka kini cuma bisa merawat Hasan dan Desi di rumah. Berbagai usaha sebenarnya telah dilakukan agar penyakit yang diderita kedua anaknya bisa segera sembuh. Seperti memeriksakannya ke Puskesmas dan RSUD Tulungagung sampai 2 kali. Tapi lantaran biaya yang harus dikeluarkan mahal dan tidak punya kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Nurhadi terpaksa harus membawa anak-anaknya kembali pulang.

Dengan kondisi seperti itu, ia mengaku sudah tidak bisa berbuat dan berkata apa-apa. Nurhadi yang kesehariannya bekerja sebagai tukang pembelah batu hanya bisa berharap bantuan dari pemerintah. Tapi sayang, tanggapannya justru mengecewakan. “Saya pernah mendatangi perangkat desa yang dulu sempat melakukan pendataan, namun malah disemoni (dicibir) dengan jawaban, eh… rumah kamu masih layak jadi belum ada bantuan,” tutur Nurhadi menirukan kata-kata petugas.

Kepala Puskesmas Kecamatan Besuki, Anindito Aryono, menyatakan kedua anak itu sudah cacat sejak lahir sehingga sulit diobati. Yang perlu diperhatikan adalah penanganan sejak dini dari orang tuanya harus optimal. Dikhawatirkan microcephalys akan terjadi pada anak ketiga.

Selaku Kepala Puskesmas, pihaknya hanya bisa membantu dengan mengajak teman-teman dan petugas Puskesmas yang lain untuk membantu keluarga Nurhadi sebagai ganti tidak adanya Jamkesmas dan Jamkesda yang seharusnya ia terima. “Setiap seminggu atau dua minggu sekali saya dijenguk oleh Kepala Puskesmas dan diberi susu untuk anak saya,” tambah Nurhadi.

131,9 Ribu Maskin Belum Mendapat Kartu Jamkesmas
Keadaan di atas hanyalah contoh kecil dari realitas kesehatan di masyarakat. Kemungkinan masih banyak peristiwa serupa terjadi di tempat-tempat lain. Anindito, juga mengakui kenyataan tersebut. “Itu masih satu kasus yang coba kita carikan solusi, ada beberapa yang masih tertinggal dan belum terdata oleh kita untuk menerima bantuan seperti Jamkesmas,” jelasnya.

Pelaksanaan Jamkesmas ini sesungguhnya sudah diatur melalui SK Menteri Kesehatan No. 125 tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jamkesmas dan telah disosialisasikan ke seluruh daerah. Namun demikian, kenyataannya masih saja ada rakyat miskin yang tertinggal alias belum mendapatkan kartu Jamkesmas.

Di Kabupaten Tulungagung terdapat sekitar 69.697 keluarga miskin. Yang terdata sebagai penerima Jamkesmas sebanyak 201.604 jiwa dan yang belum memperoleh Kartu Jamkesmas sebanyak 131.907 jiwa.

Biaya Jamkesmas sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat namun di kabupaten belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan sosialisasi ke tingkat bawah kurang. “Ini yang menjadi faktor mengapa realisasinya menjadi terhambat. Yang saya sesalkan, pemerintah daerah belum memberikan tanggapan positif bagaimana mensosialisasikan kartu Jamkesmas yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin,”demikian diungkapkan Zainul Fu`ad, salah satu pengurus Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Tulungagung.

Hal senada dikemukakan Suhaili, Ketua Bantuan Tugas (Bagas) Desa Besole Kecamatan Besuki. Menurutnya, saat ini banyak program yang diluncurkan pemerintah baik pusat maupun di daerah, namun demikian masyarakat belum tahu mekanisme dan prosedurnya. Demikian juga dengan adanya Jamkesmas untuk orang miskin ternyata tidak ada sosialisasinya, sehingga masyarakat miskin tidak mengetahui prosedur teknisnya jika berobat. “Wajar apabila mereka merasa kesulitan dan bingung untuk mengurusnya,” paparnya.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menganggarkan dana kesehatan melalui RAPBD sebesar Rp 14,255 M. Namun untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin hanya sebesar Rp 400 juta atau 2,8% dari total anggaran Dinkes. Jumlah ini tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya, yang angkanya mencapai Rp.12,848 M atau hanya 3%.

Caleg Abaikan Persoalan Kesehatan Rakyat Miskin
Meski masalah kesehatan rakyat miskin sampai saat ini masih menyisakan banyak persoalan, namun partai politik dan calon legislatif (caleg) yang bersaing dalam Pemilu 9 April 2009 lalu tetap tidak peduli. Padahal, (jika jadi) merekalah nanti yang akan ikut menentukan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan di bidang kesehatan.

Lihat apa yang dilakukan parpol dan caleg-caleg di Kabupaten Tulungagung. Dalam pantauan SOERAT, selama kampanye Pemilu berlangsung, nyaris tidak ada tawaran program yang menarik dari parpol dan caleg untuk membantu memperjuangkan nasib rakyat miskin agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Mereka, para calon wakil rakyat itu, lebih suka berkampanye dengan memasang tanda gambar (foto) melalui baliho, banner, spanduk, poster, stiker, kartu nama dan sebagainya. Atau berkeliling membagi-bagikan berbagai bentuk alat peraga kampanye, bahkan uang, kepada masyarakat agar memilih parpol dan caleg bersangkutan. Ada memang caleg yang bersedia melakukan dialog secara langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat. Namun materi yang dibahas lebih banyak masalah teknis seperti bagaimana cara mencontreng yang benar.
Dibalik itu semua, tampak ada nuansa ketakutan dari sebagian caleg untuk menyampaikan program-program yang akan diusungnya kepada masyarakat. Sebab, menyampaikan program dianggap sebagai janji dan suatu saat akan ditagih oleh masyarakat jika mereka benar-benar terpilih menjadi wakil rakyat. Apalagi berdasarkan pengalaman, janji para caleg lebih banyak diingkari.

Fatalnya, muncul anggapan bahwa persoalan rakyat tidak begitu penting. Karena itu kampanye dengan menawarkan banyak program sama sekali tidak efektif dan hanya membuang-buang waktu. Toh dalam Pemilu, rakyat hanya butuh uang, bukan tawaran program yang muluk-muluk. Dengan begitu, setelah terpilih, mereka akan merasa santai dan bekerja seenaknya lantaran tidak terbebani oleh janji-janji program saat kampanye. (Lukman, Paricara)

Jamkesmas Masih Bermasalah di Madiun

2009-04-22T16:41:00.001-07:00

(Madiun-DIFAA) Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23/ 1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya. Negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi warganya khususnya bagi masyarakat miskin termasuk di dalamnya perempuan. Sistem kesehatan yang mencangkup aturan hukum, anggaran, pelaksanaan serta pengawasan program kesehatan saling terkait dampaknya bagi pemenuhan hak kesehatan masyarakat tersebut.

Salah satu program kesehatan pemerintah adalah Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) sebagai kelanjutan program Askeskin. Di Kabupaten Madiun jumlah penerima jaminan kesehatan tersebut sekitar 186.934 jiwa atau 61.771 KK. Tujuannya adalah memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin secara gratis.

”Jamkesmas ini berlaku mulai dari pelayanan di Puskesmas hingga RS.Soedono kelas A,” kata Dr. Sudijo M.Kes, Kepdinkes Kabupaten Madiun. Tahun ini, anggaran kesehatan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun sebesar Rp 14 M untuk semua program. ”Anggaran untuk kesehatan masyarakat miskin sebesar Rp 1 M yang diserahkan langsung ke puskesmas-puskesmas di Kabupaten Madiun, dan Rp 1 M untuk biaya obat dan operasional Puskesmas,” tambahnya.

Menurut beliau, data Jamkesmas untuk Kabupaten Madiun berbeda dengan daerah lain yang menggunakan data BLT. Di Madiun memakai data BPS. Empat belas kriteria data BPS antara lain jenis lantai bangunan tempat tinggal, jenis bahan bakar untuk memasak sehari-hari, penghasilan, frekuensi makan setiap hari, pemilikan televisi, motor, ternak, dan tabungan. Dan bagi masyarakat miskin yang tidak masuk Jamkesmas maka bisa mendapatkan pelayanan gratis atau keringanan biaya apabila mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan atau desa.

Meski program Jamkesmas sudah dimulai pemerintah sejak tahun 2008 dan dilanjutkan pada tahun 2009, pemenuhan hak kesehatan masyarakat ternyata belum dicapai. Seperti kisah Sutarwo, pemuda Dusun Gemarang Desa Gemarang Kecamatan Gemarang, “sejak 5 tahun lalu ada benjolan di pipi Sutarwo. Awalnya tidak menganggu tetapi lama kelamaan benjolan itu membesar dan terasa sakit. Pada bulan September tahun 2007, saya memeriksakan ke rumah sakit Panti Waluyo, kemudian di rujuk ke rumah sakit Dr. Soetomo, tanpa tahu apa sakitnya.”

“Di rumah sakit Dr. Soetomo saya diminta untuk ronsen dan dirawat inap sambil menunggu hasil pemeriksaan sekitar 1 bulan. Selama menunggu saya tidak mendapatkan kamar, dan harus tidur di emperan rumah sakit. Dari hasil ronsen di diagnosa ternyata saya menderita tumor ganas dan perlu di operasi. Sesudah satu bulan di rumah sakit, kemudian disuruh pulang dengan alasan kamar telah penuh dan diminta menunggu panggilan. Tetapi waktu terus berjalan dan sampai kini belum ada kabar dari rumah sakit, sedangkan tumornya makin membesar,” ungkap pemuda yang sehari-hari sebagai buruh tani dan guru mengaji.

Sutarwo sebenarnya memiliki kartu Askeskin tetapi selama berobat di rumah sakit itu dia tetap diharuskan membayar biaya pengobatan dan tanpa ada pelayanan kamar. “Kulo gadhah askeskin, tapi ndak paham kangge nopo, ngertine nggih mbayar. Kulo telas kinten-pinten Rp 10 juta,” tutur Sutarwo yang rumahnya berjarak 68 km dari kota Madiun.

Hari Senin tanggal 13 April 2009, dia baru menerima kartu Jamkesmas sebagai pengganti kartu Askeskin. Namun ia tidak diberi informasi apa kegunaan kartu tersebut. Sosialisasi program belum menyentuh semua masyarakat, apalagi bila geografisnya jauh dari perkotaan. “Kulo mboten ngerti kangge nopo kartu niki, mboten disanjangi kangge nopo, mboten wonten penyuluhan kesehatan teng mriki, “ tambahnya lagi.

Kisah serupa menimpa ibu Surip, 59 tahun, penduduk Pacitan yang pernah dirawat di RSI Aisyiyah Ponorogo pada bulan lalu. Dia adalah pemegang kartu Jamkesmas saat operasi kanker rahim namun masih dibebani biaya obat-obatan dan biaya transfusi darah. “Belum semua rumah sakit mau melaksanakan keputusan Depkes untuk menggratiskan biaya obat dan pelayanan dengan alasan anggaran rumah sakit terbatas. Padahal pembiayaan kesehatan itu berasal dari pemerintah pusat,” kata Ahmad Iswahyudi, pendamping Jamkesmas di Madiun.

Penggunaan SKTM untuk non Jamkesmas ternyata juga tidak selalu berlaku dan pasien masih dibebani biaya pelayanan. “Rumah sakit tidak mau melayani pasien dengan SKTM dengan alasan tidak ada anggaran untuk itu, dan tidak ada Perda sebagai payung hukum. Sehingga pelayanan ke masyarakat miskin tidak terwujud meski itu sudah diatur oleh pemerintah pusat,” tambahnya.

Hak Kesehatan dan Caleg Terpilih
Dalam kampanye para caleg partai tidak ada yang spesifik mau memperjuangkan kesehatan masyarakat. Hampir semua caleg hanya menjanjikan kesejahteraan dan kemajuan daerah. “Kesehatan masyarakat miskin tidak terpisahkan dari keberadaan perempuan karena di negara kita mayoritas perempuan dalam kondisi miskin. Budaya partiarkhi telah menempatkan perempuan sebagai konco wingking sehingga menjadikan kelompok pertama yang miskin,” kata Ibu Henika Fauziyah, SE, caleg perempuan terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa dapil 4 Kabupaten Madiun.

”Dengan jumlah perempuan yang meningkat di DPR dan DPRD diharapkan pelaksanaan dan pengawasan program kesehatan masyarakat miskin termasuk perempuan dapat berjalan lebih baik,” kata Henika berharap. Menurutnya, kemiskinan dan kesehatan saling terkait satu sama lain dan tidak berujung. Kemiskinan akan menyebabkan masyarakat rentan terhadap berbagai penyakit seperti gizi buruk, kelaparan. Lingkungan yang buruk menjadi sumber penyakit karena tidak tersedia dana yang cukup untuk memenuhinya. Dan apabila kesehatan buruk maka akan menyebabkan produktifitas kerja menurun, menambah pengeluaran pengobatan, dan mengurangi keperluan hidup lain seperti pendidikan, rumah yang layak dsb.

”Untuk itu perlu peningkatan anggaran kesehatan untuk masyarakat miskin termasuk perempuan yang sampai saat ini masih kecil. Demikian juga untuk program kesehatan reproduksi, penanggulangan HIV dan AIDS, gizi perempuan dan anak, termasuk perempuan yang termarginalkan seperti pekerja seks. Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat harus dilakukan tanpa melihat latar belakang suku, agama dan pekerjaan seseorang. Hak kesehatan setiap warganegara adalah sama,” kata Henika. ”Misalnya, perlu adanya klinik pengobatan di lokalisasi sebagai pemenuhan hak kesehatan bagi pekerja seks,” lanjutnya. Karena kesehatan masyarakat miskin, termasuk di dalamnya kelompok perempuan, adalah hak dasar yang harus dipenuhi negara. Meski aturan hukum dan anggaran telah ada, perlu juga pengawasan dalam pelaksanaannya oleh semua pihak. Sehingga kebutuhan kesehatan dapat terpenuhi tanpa membedakan status ekonomi dan sosial seseorang. ( Ari DIFAA )

Harus Ada Pos Pengaduan Layanan Jamkesmas

2009-04-22T16:40:00.002-07:00

(Jombang-Alharaka) Untuk mengurangi banyaknya kasus penyelewengan layanan Jamkesmas di Kabupaten Jombang diperlukan posko pengaduan layanan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Selain tidak adanya keinginan baik dari pemerintah kabupaten, kurangnya informasi tentang Jamkesmas kepada masyarakat miskin (maskin) sebagai akar masalah.

Mengapa masyarakat membutuhkan kejelasan dari manajemen RSD (Rumah Sakit Daerah) Jombang dan aturan standar layanan minimal kesehatan. Informasi tersebut tidak sampai kepada masyarakat sehingga sering terjadi penyelewengan dan pelanggaran hak-hak pelayanan kesehatan. Posko khusus bertugas untuk memberikan keterangan dari penggunaan Jamkesmas dan keluhan ketika terjadi hambatan dalam pelaksanaanya. Posko juga sebagai penjamin bagi rumah sakit sehingga dapat membantu pasien yang mengalami kesulitan administrasi.

Tugas ini, bagi pemerintah tidak harus membentuk tim baru hingga mengakibatkan pembengkakan operasional anggaran. Namun hanya dengan memberikan tambahan tugas kepada Puskesmas atau RSD. Sejak dilakukan hearing pada tanggal 20 Maret 2009 yang dilakukan oleh beberapa perwakilan NGO dan Ormas di Jombang yang dihadiri berbagai instansi pemerintah yakni RSD Jombang, Komisi D DPRD, Dinkes Kabupaten Jombang, serta berbagai kalangan organisasi masyarakat. Sampai saat ini masih belum ada tindak lanjut dari komisi D karena disibukkan oleh kegiatan pemilu legislatif.

Abdul Nasir, Sekretaris Komisi D, menyarankan agar program Jamkesmas dan sistem pelayanan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) yang anggarannya ditanggung oleh pemerintah daerah perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Sebab masih banyak masyarakat yang tidak paham sehingga menuai sejumlah keluhan. Terutama yang berkaitan dengan ketentuan biaya bagi pasien miskin.

Sementara itu menurut Nur Habibah, salah satu kader Posyandu di Dusun Gempolpait Banjardowo Jombang, selagi masyarakat miskin kebingungan apa dan bagaimana Jamkesmas, persoalan layanan gratis ini tidak akan pernah bisa berjalan maksimal. “Saya mendengar ungkapan dari Menteri Kesehatan Fadlilah Supari, bahwa daftar obat dalam Jamkesmas adalah produk generik yang tidak terdaftar di semua apotek, dan hanya bisa diperoleh di apotek RSD. Namun kenyataannya ada beberapa resep yang ketika ditebus di apotek RSD malah tidak ada. Jadi mau nggak mau kita nyari di apotek umum,” ucapnya.

Hal senada diutarakan oleh Tholan, bapak dari Subroto, pasien yang meninggal akibat sakit tetanus di RSD Jombang. Ceritanya pada tanggal 19 Maret, tepatnya jam 08.00 WIB, Subroto dilarikan ke rumah sakit hasil rujukan dari Puskesmas Banjardowo. Karena memiliki kartu Jamkesmas ia harus menunggu proses administrasi dan dokter yang menanganinya. Meskipun keluarga mengajak Sudarianto selaku ketua RT 3 untuk memperkuat Jamkesmasnya, ternyata setelah tiba di RSD pelayanan yang diperoleh tidak memperhatikan kondisi pasien yang parah.

”Seluruh keluarga saat itu menduga penyakit Subroto sudah parah, pasalnya setelah dibawa ke Puskesmas petugas merekomendasikan untuk segera dibawa ke RSD Jombang. Tiba di rumah sakit jam 08.00 WIB lalu pihak keluarga mengurus berbagai prosedur Jamkesmas dengan sabar meski ribet. Namun kami sangat kecewa karena pihak rumah sakit tidak secepatnya menangani Subroto dan baru diperiksa pada pukul 16.00 WIB. Saat kondisinya semakin kritis, kami disarankan untuk membeli obat namun harus membayar karena di apotek RSD Jombang tidak ada persediaan. Beberapa menit kemudian tubuh Subroto kejang-kejang dan akhirnya anak saya meninggal dunia,” terang Tholan warga RT 3 RW 6 Banjardowo.

Kenyataan tersebut membuat seluruh keluarga Tholan berduka. Belum lagi persoalan obat yang harus tetap dibeli seharga Rp 175 ribu, dan biaya ambulan untuk jenazah yang harus dibayar. “Kami seluruh keluarga tidak bisa berbuat banyak, dalam pikiran kami seharusnya apapun penyakit yang diderita pasien Jamkesmas harus gratis. Kasus ini juga sudah dilaporkan ke DPRD. Namun hasilnya sampai saat ini belum ada tidak lanjut yang jelas dari pihak dewan. Harapan saya semoga tidak ada lagi kasus serupa seperti yang telah dialami putra saya,” ungkap Tholan.

Perlu Standar Pelayanan Kesehatan
Kualitas pelayanan RSD Jombang memang patut dipertanyakan. Banyaknya keluhan pasien rawat inap kelas III kerap sekali dimuat oleh berbagai media baik cetak maupun elektronik. Hal ini menunjukkan kalau program kesehatan murah yang dicanangkan pemerintah belum menjangkau masyarakat miskin. Sementara bila pasien berobat ke dokter yang juga praktik di rumah dikenakan biaya berkali lipat dari biaya di rumah sakit.

“Sepertinya sangat sedikit sekali ada dokter yang memberikan keringanan biaya kepada pasien yang secara ekonomi pas-pasan. Ini berarti jiwa sosial para dokter di negeri ini patut dipertanyakan juga. Pasalnya mereka telah digaji dari uang rakyat malah masih mentargetkan biaya lagi ketika buka praktik sendiri, lihat saja mana ada dokter miskin,” keluh Ismail, salah satu pelopor Kelompok Remaja Manungggal Rakyat (Keramat) dari Mojosongo Balungbesuk Diwek Jombang.

Tahun lalu, ada salah satu anggotanya yang sakit dan diharuskan untuk operasi. Namun karena tidak mendapatkan kartu Askeskin atau Jamkesmas, Ismail menghimpun anggotanya untuk bantingan (iuran) guna meringankan beban temanya yang sakit.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan cerita yang dituturkan Miftah dari kelompok FKPM Mayangan Diwek Jombang. “Saya pernah mendampingi tetangga yang benar-benar miskin, ia harus menjalani operasi kandungan, eh.. ternyata tetep saja harus membayar. Padahal idealnya jika telah ada program kesehatan gratis bagi rakyat miskin maka semua jenis penyakit yang dikeluhkan pasien miskin harus gratis. Namun kenyataannya tidak semua jenis penyakit ada obatnya pada program Jamkesmas,” ungkap pemuda ini mengeluhkan.

Kenyataan tersebut membuat Miftah dan kawan-kawannya juga melakukan iuran untuk meringankan beban tetangganya. Menurut Miftah, tidak semua obat di-Askeskan, hanya penyakit tertentu saja yang ada obatnya. Padahal pasien Maskin tidak punya cukup uang untuk menebus obat tersebut. Idealnya semua masyarakat miskin yang sakit mendapatkan pengobatan gratis ketika melalui program Jamkesmas dan Jamkesda.

“Dulu ada Askeskin, ketika ada yang tidak mendapatkan kartu maka pemerintah desa memberikan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Saat ini banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan kartu Jamkesmas. Bahkan sebagian Pemdes tahu bagaimana prosedur penggunaan program Jamkesda. Meskipun ada yang sakit tetap saja pemdes memberi SKTM tanpa dipantau bagaimana pelaksanaannya di rumah sakit oleh pihak desa,”tutur Miftah.

Sementara itu menurut pengamatan Rodli Zaen, warga Tanjung Anom Bulurejo Diwek Jombang, apa yang dirasakan semua orang khususnya pasien kelas III dalam penanganan medis baik dokter maupun perawat selalu lambat. “Saya sudah mendatangi perawatnya dan bahkan dokternya langsung namun setengah jam baru nonggol itu kan lambat banget. Padahal kondisi pasien butuh pertolongan langsung. Belum lagi persoalan administrasi dan keuangan yang biasanya kalau memakai Jamkesmas agak mbulet. Salah satu tetangga saya ada yang membutuhkan tranfusi darah karena kondisinya miskin seharusnya gratis. Tapi anehnya pihak PMI dan RSD saling lempar tanggung jawab. Akhirnya tetangga saya harus mencari hutangan untuk membeli darah tersebut,” terang Rodli, penasehat kelompok Fata (Forum Arek Tanjung Anom).

Ini semua membuktikan bahwa profesionalisme RSD Jombang tidak maksimal. Bisa dilihat bagaimana para staffnya yang memberikan pelayanan untuk rawat jalan maupun rawat inap. Rodli pernah mengetahui sendiri, saat itu ada laki-laki tua yang mengantri periksa di poli jantung. Seorang perawatnya tidak ramah sekali, demikian juga dokternya malah memberikan kata-kata yang menakutkan. “Ada kesan pembedaan yang sangat mencolok bagi masyarakat miskin yang menggunakan kartu Jamkesmas atau Askeskin dengan yang membayar. Bisa dibedakan pelayanan yang diberikan antara kelas III kamar Mawar dengan kelas paviliun. Ini bukan fasilitas. Di kelas III banyak sekali ditemukan para perawat dari anak-anak sekolah yang masih praktik, sedangkan petugasnya hanya duduk-duduk di kantor. Saya sempat berfikir para petugas mempekerjakan anak-anak praktik dan mereka dengan santainya tidak melakukan apa-apa…nah ini kan repot..,” tambahnya.

Seharusnya RSD Jombang tidak hanya membangun layanan kesehatan dari segi fisik semata, namun yang terpenting adalah membangun sumber daya para staff agar siap menjadi pelayan rakyat. “Perubahan kualitas para perawat inilah yang belum kami rasakan selain yang nampak adalah gedung-gedung megah yang terbangun. Padahal persoalan kondisi prima para perawat dalam menghadapi pasien juga sangat penting. Kami tahu ratusan pasien tiap hari mempunyai beragam keluhan, tentunya jika para perawat tidak dalam kondisi baik, akan gampang sekali tersulut emosinya. Sehingga dalam menghadapi pasien juga selalu emosi,” tandas Rodli. Disinilah sangat dibutuhkan sebuah Posko Pengaduan Pelayanan. (Din din)

LAYANAN KESEHATAN DI LOKALISASI Upaya Mencegah Penyebaran HIV dan AIDS

2009-04-22T16:40:00.001-07:00

(Kediri-SuaR) Jika kesehatan adalah hak rakyat maka rakyatlah yang harus memperjuangkannya. Atau pemerintah yang harus dengan bangga memenuhinya sebagai sebuah kewajiban. Jika demikian pilihannya maka rakyat memang perlu melawan atau pemerintah secara sadar dan elegan memberi pelayanan melalui berbagai kebijakannya secara terhormat.

Sudah menjadi harga mati, dimanapun tempatnya, harus ada dikotomi antara rakyat dan penguasa tentang ketidakadilan ataupun pemiskinan dan korupsi dalam konteks upaya mendapatkan hak-hak manusia, kemanusiaan dan bernegara. Tidak terkecuali di Kediri. Ternyata, advokasi pun tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan pembuat kebijakan tertinggi di daerah, tetapi juga sudah merambah di kalangan unit pelaksanaan kebijakan terhadap atasannya. Mungkin ini bukan hal yang menarik, tetapi patut didukung selama proses itu memang berpihak kepada rakyat.

Kekuatan Advokasi
Sejak adanya aturan penertiban lokalisasi dari pemerintah Kabupaten Kediri tahun 1998 berdampak pada tertutupnya akses layanan apapun yang diterima oleh para penghuninya. Terutama pelayanan kesehatan yang sebelumnya rutin diberikan.

Melihat kondisi tersebut, ada satu analogi sederhana. Jika di perumahan, perkampungan atau dalam lingkungan besar di sebuah perkotaan terdapat saluran pembuangan air limbah domestik, yang notabene air ini kotor dan tidak berguna. Kemudian saluran yang selama ini lancar-lancar saja tiba-tiba ditutup oleh sekelompok orang. Akibatnya, secara perlahan bau busuk akan tersengat, populasi nyamuk bertambah drastis, becek dan banjir mulai terjadi, air resapan tercemar, dan kerawanan lain akan bermunculan. Sampai akhirnya berbagai endemi penyakit dan kerusakan lingkungan akan dirasakan semua orang tidak hanya yang tinggal di sekitar saluran air yang tertutup tersebut. Akan tetapi oleh masyarakat satu daerah. Begitulah, jika lokalisasi yang selama ini dianggap kelompok “kotor”, namun tidak ditangani secara serius justru akan menjadi persoalan bagi semua orang.

Dalam situasi serba terbatas bahkan tertutup dari banyak akses layanan, khususnya kesehatan, muncullah sebuah gagasan masyarakat yang “ditertibkan” itu untuk membuka “saluran” yang tertutup. Sebagaimana layaknya membongkar saluran air, di sini dibutuhkan alat dan energi yaitu pengetahuan tentang hak kesehatan dan kebersamaan bagi masyarakat yang terpinggirkan oleh penertiban.

Awal 2007, mereka membekali diri dengan wawasan kesehatan di tempat yang representatif sekaligus menyatukan misi advokasi yang akan dijalankan guna mendapatkan pelayanan kesehatan. Giliran selanjutnya, mereka telah siap untuk berdiskusi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri sebagai pelaksana penyedia layanan kesehatan. Pada dasarnya, ternyata tidak terlalu sulit untuk mensinergikan pemahaman bersama tentang hak kesehatan. Artinya, Dinas Kesehatan selama masa penertiban itu mempunyai sikap malu-malu untuk menjalankan kewajibannya.

Inilah yang menjadi tonggak kebersamaan atau kekuatan masyarakat yang menamakan dirinya Jaringan Pokja Peduli AIDS Ekslokalisasi Kediri Raya. Mereka sekitar 40 orang dari 8 ekslokalisasi di Kabupaten Kediri (Tambi, Gedang Sewu, Gurah, Dadapan, Bolodewo, Weru, Krian,Weru) dan 1 ekslokalisasi Kota Kediri (Semampir).

Perjuangan Baru Dimulai
Kesepakatan dengan Dinas Kesehatan benar-benar dilaksanakan. Bulan-bulan berikutnya sudah tersedia pelayanan pemeriksaan IMS bagi masyarakat yang ditertibkan, yaitu di Puskesmas Gurah. Namun, bagi masyarakat, kesehatan bukanlah satu-satunya aspek keselamatan dan kenyamanan hidup. Masa berikutnya, mereka harus berhadapan dengan kekuatan lain yang menutup ”saluran”, yaitu pihak aparat keamanan. Di sela-sela menikmati sedikit lancarnya ”aliran” pelayanan, masih ada sumbatan yang harus didekati agar mereka bisa bekerja dengan tenang, aman dan nyaman. Maksudnya adalah, ekslokalisasi juga distigma sebagai pengganggu keindahan tata wilayah dan ketenangan warga sekitarnya dengan alasan hiburan liar. Sehingga harus dirazia setiap saat, tidak peduli siang, sore bahkan tengah malam.

Apakah tindakan represif ini dapat menjamin lebih tenang masyarakat? Justru akan semakin membuka aib daerah di mata publik. Karena kebijakan ini dirasa sangat menyumbat ”saluran.” Melalui mekanisme pertemuan jaringan 3 bulanan, masyarakat mengundang para aparat/dinas yang berwenang melakukan razia. Di sana, terjadilah dialog dan transformasi kebijakan yang tidak utuh dan hanya menyelesaikan satu demi satu ”sumbatan” dari sekian sumbatan yang ada. Kesepakatannya adalah masyarakat yang dirazia akan menjaga ketertiban dan keamanan terhadap pihak luar dan memanfaatkan layanan kesehatan yang ada secara optimal. Satu lagi unsur pemerintah dari Satpol PP dan Binamitra mulai terlibat dan mendukung program penanggulangan HIV. Padahal, selama proses membuka ”sumbatan” ini penularan HIV sama sekali tidak terhambat oleh penertiban. Hal itu yang membuat rasa tanggung jawab bagi warga ekslokalisasi untuk membuktikan bahwa mereka mampu membentengi diri dari HIV.

Sebaliknya, orang-orang dari luarlah yang membuat mereka rentan terhadap penularan HIV. Yaitu para laki-laki hidung belang yang tidak tersentuh kewajiban atau penertiban/kebijakan yang seharusnya dibuat pemerintah daerah. Dari sini, perjuangan dimulai untuk mendapatkan perlindungan dan posisi tawar agar terhindar dari tertular IMS dan HIV. Tidak ada cara lain, peraturan di tingkat kabupaten yang mewajibkan pemakaian kondom beserta programnya yang terpadu/komprehensif. Akankah terwujud ”sumbatan” terakhir dan terbesar bisa terbuka?

Selanjutnya, tiap 3 bulan, Jaringan Pokja ini terus melakukan pertemuan di lokasi secara bergiliran untuk meneguhkan posisinya dalam advokasi dan monitoring program penanggulangan HIV guna memperlancar ”saluran”. Muspika, Dinas Sosial, Tokoh agama dilibatkan dalam proses ini. Sampai pada suatu saat terjadilah tragedi Tambi yang membuat kekuatan emosional di antara mereka semakin kuat.

Sumbatan Terakhir
Sampai hari ini, pimpinan tertinggi Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) belum juga menyadari bahwa wabah yang diakibatkan tersumbatnya ”selokan” di depan rumahnya semakin kronis. Tren peningkatan penderita HIV di Kabupaten Kediri melampaui 10% dari estimasi nasional 990 orang. Logikanya, jika air selokan ini merembas maka rembasan yang meresap ke rumah tangga dan masyarakat di sekitarnya tentu sudah banyak dan tidak disadari. Hanya bisa dirasakan 5-10 tahun mendatang.

Begitulah, karakteristik epidemi HIV dan AIDS. Artinya, masyarakat di dalam ekslokalisasi sudah mendapatkan pemahaman/pengetahuan tentang informasi dasar dan strategi penanggulangan HIV dan AIDS, sehingga mereka bisa mencegahnya.

Yang menjadi beban berat mereka adalah melakukan negosiasi pemakaian kondom bagi pelanggannya yang belum mempunyai cukup informasi apalagi kesadaran tentang perilaku seks aman. Ada pilihan-pilihan yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyikapi hal ini. Pertama melakukan pemberdayaan bagi masyarakat ekslokalisasi menuju pengentasan yang tidak hanya berorientasi pada pekerja seks, tetapi juga kepada mucikari dan pihak lain yang diuntungkan, semisal kiwir. Tentu ini bukan langkah sederhana dan ringan. Sejauh ini, belum ada satupun pemerintah daerah yang berhasil melakukannya.

Kedua, secara tegas dan elegan dengan penuh tanggung jawab atau setidaknya kepedulian kepada pengidap HIV, pemerintah beritikad baik membuat produk hukum yang mengatur program penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif. Sebab, cepat atau lambat namun pasti, bahwa fenomena HIV dan AIDS akan menjadi tragedi pemiskinan yang luar biasa. Lebih hebat dari korban “gertakan” Gunung Kelud tahun lalu, lebih parah dari “korban” pencalegan pada pemilu legislatif yang menghabiskan dana triliunan rupiah. Karena korban HIV dan AIDS sudah ditangani puluhan tahun secara nasional dan belum kunjung jua berkurang.

Kenyataannya penyakit ini bisa berkurang apabila korban meninggal dunia. Hal ini disebabkan belum adanya aturan lokal atau daerah yang sungguh-sungguh menanganinya. Kecuali “sumbatan” ini sudah mengakibatkan banjir bandang yang menelan korban ratusan jiwa bahkan ribuan orang di Kabupaten Kediri, baru “sumbatan” atau kebijakan itu segera diputuskan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.

Meskipun mereka (warga ekslokalisasi) telah berjuang bagi komunitasnya, diakui atau tidak, mereka sudah banyak berkontribusi untuk penyelamatan dari bencana sosial dan kemanusiaan. Meskipun demikian mereka tidak menuntut penghargaan dan tidak ingin disebut pejuang atau pahlawan.

Ketiga, persoalan ini tetap menjadi tanggung jawab masyarakat terresiko untuk mengurusi nasibnya sendiri dengan tidak menjamin bau “selokan” dan resapan air yang perlahan semakin meluas, karena “sumbatan” terbesar tidak berhasil dibuka. (Ijun)

Kesehatan sebagai hak asasi, masihkah berpihak pada rakyat miskin?

2009-04-22T16:39:00.001-07:00

(Nganjuk-Punden), Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah melalui APBD maupun APBN telah memberikan program yang ditujukan untuk rakyat miskin. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan antara lain pemberian BLT, PNPM, Program Keluarga Harapan, dan dalam bidang kesehatan adalah JAMKESMAS. Akan tetapi apakah semua program tersebut benar-benar bisa membantu masyarakat ataukah hanya sebagai hiasan dan pemanis agar masyarakat bersimpatik pada pemerintah.

Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), status kesehatan merupakan salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Maka pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan mulai dari tingkat pusat sampai ke Kabupaten/ Kota, untuk itu ditetapkan visi pembangunan kesehatan Indonesia adalah “Indonesia Sehat 2010”

Mahalnya biaya kesehatan di negara kita telah membuat rakyat miskin seakan tidak berhak untuk menikmati layanan kesehatan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang terpaksa harus kehilangan nyawa hanya karena tidak memiliki biaya untuk berobat. Namun, apakah berarti pemerintah hanya diam melihat hal ini?. Inilah beberapa contoh sebagai kritik dari program kesehatan pemerintah.

Jamkesmas, Jauh Api Dari Panggang
Semiwati, warga Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk adalah pasien yang menggunakan SKTM (surat keterangan miskin) dari desa. Karena pasien tersebut adalah termasuk warga miskin seharusnya dia berhak untuk mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma. Tetapi kenyataannya selama menjalani proses penanganan di rumah sakit keluarga pasien harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu ke PMI guna membayar 4 kantong darah senilai Rp 940 ribu. Aturannya PMI harus mengembalikan uang dari pasien karena keluarga tersebut jelas dari keluarga miskin. Namun dalam prosesnya PMI tidak mau mengganti biaya tersebut sebelum ada rekomendasi dari Dinkes. Setelah semiwati berhasil mendapatkan rekomendasi dari pihak Dinkes ternyata PMI belum juga memberikan uang ganti talang yang dikeluarkan oleh keluarga pasien dengan alasan kontrak dengan pihak rumah sakit dimana korban dirawat (RSUD Kertosono) belum diperpanjang/diperbaharui. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya Sumiati bisa menerima kembali biaya yang telah dikeluarkan tersebut.

M. Dhori, salah seorang anggota DKR (Dewan Kesehatan Rakyat) Kabupaten Nganjuk yang telah mendampingi keluarga Sumiati mengatakan bahwa perlu usaha yang ekstra agar kita terutama masyarakat miskin bisa mendapatkan hak kita untuk bisa menikmati pelayanan kesehatan yang layak, meskipun pemerintah telah memberikan berbagai program pelayanan bagi rakyat miskin. “Tanpa adanya perjuangan dan keberanian mustahil kita bisa mendapatkan itu semua dengan gratis” lanjutnya

Selain buruknya manajemen dan sistem administrasi rumah sakit, aparat pemerintah desa juga seringkali mempersulit masyarakat untuk bisa mendapatkan SKTM. Pemberian SKTM maupun Jamkesmas yang tidak merata dan kurang tepat sasaran menyebabkan masyarakat yang seharusnya bisa menikmati layanan ini malah tidak mendapatkannya.

Ahmad Robin, warga Desa Garu Kecamatan Baron adalah keluarga miskin yang anaknya harus dirawat di rumah sakit akibat penyakit step. Selama ini keluarga tersebut belum masuk dan terdaftar sebagai keluarga miskin yang berhak mendapatkan Jamkesmas. Dengan berbagai upaya yang dilakukan akhirnya dia bisa mendapatkan SKTM dari pihak desa setempat. “Saya ini rakyat miskin yang seharusnya bisa menikmati layanan dari pemerintah tetapi mengapa malah pemerintah sendiri yang mempersulit saya untuk bisa mendapatkan semuanya. Alhamdulillah berkat bantuan teman teman dari Paguyuban Mandiri beban saya bisa menjadi ringan” ungkap Ahmad Robin.

Dari sini terlihat bahwa secara de jure pemerintah telah memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat terutama masyarakat miskin. Tetapi secara de facto apa yang telah dilakukan pemerintah?. Perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat miskin masih sangat kurang, terbukti dengan buruknya manajemen yang dijalankan oleh pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Belum lagi pelayanan dari tenaga kesehatan yang kurang berpihak pada masyarakat miskin. (Lila)

Hak Reproduksi Terabaikan Karena Ketidaktahuan

2009-04-22T16:36:00.000-07:00

( Madiun-DIFAA ), Selasa tanggal 14 april 2009, DIFAA bersama dengan perempuan pekerja seks (PS) lokalisasi Kedung Banteng melakukan konsultasi kesehatan dengan dinas kesehatan kabupaten Ponorogo. Acara tersebut diikuti kurang lebih 30 orang PS yang diproyeksikan sebagai kader inti atau peer educator (PE) untuk sosialisasi kepada PS yang lain, team DIFAA dan perwakilan dari Dinas Kesehatan.

Konsultasi kesehatan yang dilaksanakan di aula KUA Kecamatan Sukorejo Ponorogo ini bertujuan untuk membedah persoalan kesehatan reproduksi berikut solusi alternatifnya. Mengetahui jenis obat dan dampak bahayanya kepada PS yang sering memakai obat tanpa resep dokter dan mengusulkan untuk pemenuhan fasilitas kesehatan di lokalisasi Kedung Banteng agar memadai dan layak.

Kegiatan ini terlaksana karena adanya keresahan dari beberapa PS yang berada di lokalisasi terkait dengan kebiasaan mereka mengobati penyakit sendiri tanpa melalui konsultasi kepada pihak yang berkompeten misalnya kepada bidan, dokter atau ke puskesmas. Ada banyak faktor mengapa mereka melakukan hal tersebut, diantaranya karena masih sedikit pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Sehingga untuk membicarakan persoalan yang terkait dengan alat reproduksinya mereka masih malu dan tabu. Kedua biaya kesehatan yang berhubungan dengan kulit dan kelamin cenderung mahal sehingga mereka memilih mengobati sendiri dengan biaya murah tapi beresiko tinggi.

Pengunaan obat itu juga didasarkan pengetahuan mereka terhadap pengalaman penyakit teman-teman sendiri. Bila gejala sakitnya sama maka mereka akan mengkonsumsi obat yang sama tanpa memeriksakan dahulu ke puskesmas atau kepada dokter. Perilaku seperti ini yang membahayakan karena tidak semua penyakit dengan gejala yang sama obatnya juga sama. Oleh karena itu diperlukan konsultasi kesehatan terlebih dahulu sebelum mengobati sendiri.

Untuk fasilitas kesehatan yang berada di lokalisasi Kedung Banteng masih belum memadai. Seharusnya ada klinik pengobatan dan petugas yang selalu siap di lokalisasi untuk melayani masyarakat. Dari lokasi Kedung Banteng ini membutuhkan waktu yang lama dan jalan yang rusak untuk sampai pada puskesmas terdekat. Padahal pelayanan kesehatan bersifat penting, respon cepat dan tanggap terhadap pasien.

Berdasarkan kebutuhan diatas, DIFAA memfasilitasi mereka untuk melakukan dialog langsung dengan dinas kesehatan terkait dengan persoalan kesehatan reproduksi.
Dr. Luky Hanifah sebagai kepala puskesmas Sukorejo menuturkan bahwa penyakit di Indonesia meningkat bukan hanya PMS dan IMS saja, tetapi penyakit di luar PMS dan IMS seperti hepatitis dan kanker. Perempuan memang sangat rentan terhadap kanker payudara dan kanker rahim karena alat reproduksi perempuan terletak di dalam dan sangat sulit untuk mendeteksinya. Sehingga disarankan bagi perempuan yang sudah aktif secara seksual untuk melakukan papsmear yaitu pemeriksaan kanker sejak dini minimal 3 bulan sekali. Suntikan yang dilakukan seminggu sekali dan bahasa lokalnya ”korekan” (mengambil cairan vagina untuk diperiksa) hanya untuk mengetahui apakah PS tersebut terkena infeksi menular seksual atau tidak. Sedangkan untuk mengetahui adanya kanker harus dengan papsmear. Selain itu beliau menganjurkan kepada PS untuk mendeteksi secara dini terhadap kanker dengan meraba payudaranya saat mandi. Apakah ada benjolan atau tidak disekitarnya. Bila ada benjolan licin dan halus itu tahap kanker ringan, kalau benjolan yang berbengkol-bengkol dan terasa sakit biasanya itu kanker ganas.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah kebersihan rumah dan lingkungan. Kebersihan kamar mandi dan perlunya ventilasi untuk pertukaran udara bersih. Dari PS sendiri banyak yang mengajukan pertanyaan terkait dengan obat yang disuntikkan. ”Kalau yang disuntikkan setiap hari Rabu itu jenisnya antibiotik atau jenis apa, kok warnanya merah dan putih?” tanya salah satu pekerja seks.

Dari pihak Puskesmas menjelaskan kalau yang disuntikkan kepada PS itu adalah vitamin bukan antibiotik. ”Mengapa vitamin, karena itu untuk menjaga kesehatan mbak-mbak ini yang kerjanya gak kenal waktu. Seperti mesin kalau tidak dirawat ya bisa rusak, makanya perlu dijaga,” ungkap bu Lucky Hanifah. ”Kegunaan vitamin untuk menjaga kesehatan, sedangkan kalau antibiotik malah akan memperparah kondisi kesehatan. Jika penyakitnya tidak sama kemudian diberi antibiotik, penyakitnya bisa kebal terhadap tubuh,” lanjutnya.

Konsultasi kesehatan ini merupakan wujud dari kesadaran perempuan pekerja seks di lokalisasi Kedung Banteng dalam memperjuangkan haknya untuk mendapatkan akses informasi kesehatan terlebih tentang kesehatan reproduksi. Sikap ini berdasarkan konferensi international kependudukan dan pembangunan (ICPD) tahun 1994 di Kairo yang sudah ditandatangani oleh pemerintah. Diantara hak-hak reproduksi yang dijamin menurut ICPD antara lain adalah hak untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi, hak atas informasi, hak untuk memilih pasangan dan hak untuk melakukan hubungan seksual tanpa paksaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan hak reproduksi adalah hak untuk semua pasangan dan individual untuk mendapatkan informasi dan pelayanan. Menentukan/memutuskan dan bertanggung jawab berkenaan dengan kehidupan seksual dan kesehatan reproduksinya tanpa diskriminasi. Oleh karena itu negara harus bertanggung jawab atas penyediaan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi yang layak. Kesehatan adalah hak rakyat tanpa melihat status dan pekerjaannya.

Senada dengan yang diungkapkan Faridah selaku Program Leader DIFAA bahwa, setiap manusia tanpa pandang bulu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang layak begitu juga dengan pekerja seks yang ada dilokalisasi Kedung Banteng ini. Akses informasi dan minimnya pengetahuan tentang hak reproduksi membuat hak mereka terabaikan,” ungkapnya. ”Ini menjadi tugas bersama antara pihak-pihak yang terkait seperti pemerintahan daerah, NGO (Non Goverment Organisation), dan institusi yang berkaitan langsung untuk terus melakukan tindakan strategis mempromosikan hak reproduksi dan melakukan penyadaran akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti, workshop, seminar, pelatihan, dialog interaktif di radio maupun di televisi, dan training-training, dengan tema hak reproduksi secara berkelanjutan untuk perluasan informasi secara menyeluruh,” tambahnya.

Kondisi seperti ini sudah terrekam oleh DIFAA pada kesepakatan bersama di Workshop Planning dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kepolisian, pemerintahan kecamatan sampai pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Perwakilan dari stake holder ini bersepakat untuk bersama-sama melakukan pendidikan kritis terhadap masyarakat khususnya komunitas Lokalisasi Kedung Banteng untuk penyebaran informasi terkait dengan kesehatan reproduksi sampai pada tahapan aksi. Di akhir pertemuan konsultasi kesehatan menghasilkan rencana tindak lanjut untuk mengupayakan adanya aturan bersama 'wajib kondom' di Lokalisasi Kedung Banteng, sebagai usaha preventif meminimalisir penyebaran penyakit menular seksual, HIV dan AIDS. (Sirin DIFAA)

Perempuan Jadi Pajangan Untuk Menarik Massa di Pemilu 2009 ?

2009-03-26T18:40:00.001-07:00

( Madiun – Difaa ) Perubahan sistem pemilu dari UU no 12 tahun 2003 ke UU no 10 tahun 2008 telah membawa perubahan sistem demokrasi Indonesia. Perubahan ini ditambah dengan keputusan Mahkamah konstitusi (MK) pada 23 Desember 2008, yaitu Pasal 214 UU No. 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, memutuskan pemberlakuan sistem suara terbanyak dalam penetapan caleg terpilih, yang otomatis membatalkan penentuan calon legislatif (caleg) berdasar nomor urut. Perubahan sistem ini merubah cara kampanye partai dan caleg dalam meraup suara dan juga membawa peluang, harapan dan tantangan untuk peningkatan partisipasi politik perempuan.

Dengan telah disahkannya UU Pemilu No.12 Tahun 2003, yang dipakai sebagai sistem pemilu tahun 2004 telah melakukan aturan affirnative action bagi partisipasi politik perempuan. Hal ini memiliki dampak politik besar terhadap upaya penghapusan marginalisasi perempuan dibidang politik (pasal 65 ayat(1)); Parpol harus memberi ruang dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berkiprah di bidang politik.

Pada Pemilu 2004, ada sepuluh partai politik yang mengklaim telah mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya dengan quota 30% bagi perempuan; Partai Bulan Bintang (PBB) 35,4 %; Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) 42,2 %; Partai Amanat Nasional (PAN) 31 %; Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 32,1 %; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 32,1 %; Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 35,7 %; Partai Bintang Reformasi (PBR) 36,4 %; Partai Damai Sejahtera (PDS) 32,5 %; Partai Golongan Karya (Golkar) 32,5 %; dan Partai Persatuan Daerah (PPD) 46,4 %. (Kompas, 08/01/04).

Namun, setelah dicermati, berdasarkan laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan, hampir seluruh parpol yang mengklaim telah memenuhi kuota 30% tidak ada yang memahami ketentuan yang dimaksud dalam Undang-undang Pemilu. Seharusnya, penghitungan dilakukan berdasarkan daerah pemilihan (DP). Namun, yang terjadi adalah jumlah bakal calon legislatif perempuan yang disampaikan adalah jumlah secara keseluruhan. Dan berdasarkan nomor urut bakal calon yang disampaikan ke KPU, menunjukkan perempuan masih dijadikan sebagai pelengkap saja. Ini dibuktikan dari hampir rata-rata perempuan tidak dimasukkan dalam nomor urut jadi.

Kuota 30 % dianggap tidak efektif bagi partisipasi politik perempuan, melihat prosentase perempuan di DPR = 11,09% atau 62 orang dari 550 orang, dan di DPD hanya 21,5%. Bahkan di DPRD Kota Madiun hanya 1 orang, dan di DPRD Kabupaten Madiun hanya 2 orang saja.

Dengan rendahnya partisipasi politik perempuan di pemilu 2004, membuat kebijakan-kebijakan publik yang di hasilkan kurang sensitif gender. Kepentingan-kepentingan perempuan terkait anggaran APBD , kesehatan ibu dan anak, gizi, ASI , pendidikan, dan akses publik terabaikan.

Fenomena sampai saat ini, belum semua partai memiliki caleg perempuan yang handal. Persoalannya, kesalahan awal terjadi dari partai politik itu sendiri yang tidak mempersiapkan kader perempuannya sejak awal. Kebijakan partai di masa yang lalu tidak mempersiapkan perempuan sebagai politikus, tetapi para perempuan ini dipakai untuk menarik simpati dan menghimpun suara saja. “Partai tidak banyak melakukan kaderisasi perempuan untuk membentuk militansi kepartaiannnya, dan militansi perjuangan untuk kepentingan perempuan,” kata Bambang Irwanto, Pengurus Cabang NU Kabupaten Madiun

Dan diberikannya kuota sebesar 30 persen, belum menempatkan kader perempuan pada posisi yang menguntungkan, sebab salah satu kebijakan parpol saat ini adalah setiap calon yang maju sebagai kandidat harus memenuhi syarat-syarat administrasi dan wajib menyediakan dana kampanye. Hal ini sulit bagi perempuan, karena selama ini yang memegang kuasa dalam ekonomi atau asset produksi selalu laki- laki. Ironisnya, tidak ada sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan kuota 30%. Jadi tidak ada beda secara hukum apakah di lakukan atau tidak UU pemilu tersebut.

Fenomena Caleg Perempuan di Pemilu 2009
Pada pemilu 2009, Keputusan MK menunjukan perwujudan demokrasi berdasarkan suara rakyat sebagai sebuah perbaikan kualitas demokrasi langsung. Tentunya yang akan menjadi wakil rakyat yang duduk di DPR, adalah suara yang mewakili secara dominan (banyak) dari rakyat yang memilihnya. Apakah hal ini sudah mencerminkan sebuah demokrasi kehendak rakyat?

Sistem pemilu dengan suara terbanyak berdampak besar untuk partisipasi politik perempuan ke depan. “Dengan pemilu sistem suara terbanyak perempuan mempunyai peluang, motivasi tinggi, dan tantangan yang sama dengan laki-laki. Bila dengan sistem nomer urut, perempuan peluangnya kecil karena di tempatkan di nomer sepatu partai. Sekarang ini bila perempuan bisa menggunakan jaringan lebih maksimal sampai memenuhi 1 BPP, maka dia berhak duduk sebagai anggota dewan” ujar Bambang Irwanto, SH, Pengurus Cabang NU Kabupaten Madiun.

Dengan demikian, menurutnya sistem ini lebih adil bagi para caleg baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, kata Bambang lebih lanjut, tantangan lebih besar akan dihadapi caleg perempuan karena berbagai faktor budaya patriarki yang dimasih kental di masyarakat kita. “Tantangan bagi caleg perempuan adalah meyakinkan pemilih terutama pemilih perempuan itu sendiri, sehingga perempuan perlu motivasi dan optimisme yang tinggi untuk berhasil “ ujar Bambang Irwanto menambahkan.

Peluang caleg perempuan untuk terpilih pada pemilu 2009 juga berdasarkan karakter pemilih perempuan itu sendiri. Gerakan Perempuan Pilih Perempuan yang telah di jalankan pada pemilu 2004 perlu digiatkan lagi. “Perempuan punya banyak kelebihan. Secara jumlah lebih banyak, perempuan juga lebih bisa di percaya dan yang aktif di organisasi punya ikatan lebih kuat, lebih bisa bertanggung jawab, tahan rintangan termasuk godaan korupsi,” ujar Zulin Nur Chayati, Dosen komunikasi UNMER dan aktivis perempuan Madiun.

Realitasnya sekarang, banyak partai yang mulai merekrut perempuan untuk dijadikan caleg partainya. Namun bukan karena nilai lebih seperti yang dimaksud diatas, tetapi karena ‘kelebihan’ lain untuk menarik massa (perempuan). Kita lihat, atribut partai yang bertebaran di jalan-jalan selalu memasang perempuan dengan berbagai pose cantik. Tetapi hal itu bukan jaminan untuk partisipasi perempuan lebih tinggi. Hal ini lebih sebagai fenomena politisi ‘dadakan’.

“Partai hanya menangkap peluang yaitu massa perempuan lebih banyak, maka perlu memasang caleg perempuan. Bagi caleg perempuan sendiri, menjadi dewan adalah pekerjaan, tetapi kebanyakan mereka belum teruji kemampuan di politik apalagi di masyarakat. Hal ini hendaknya di perhatikan oleh pemilih” tambah Zulin Nur Chayati.

Menurutnya, kemampuan caleg perempuan juga harus di tunjang oleh kemampuan finansial yang tinggi, karena kampanye partai memerlukan dana yang tidak sedikit. “Ketika kekuatan finansial perempuan kurang, meski perempuan tersebut adalah kader yang mumpuni, maka dia tidak akan lolos dalam pemilu. Malah mungkin yang terjadi adalah perempuan yang punya dana besar tapi kemampuan ndak ada. Kalau sudah begini, bagaimana dia memperjuangkan nasib perempuan dan rakyat?. Daripada buat poster dan bergaya kayak foto model, mbok ya langsung bantu wong cilik kayak saya ini mbak..,” kilah Ani ( bukan nama sebenarnya ), seorang pedagang di stadion Wilis Madiun.

Tanggapan Masyarakat Terhadap Caleg Perempuan
Banyaknya caleg perempuan ditanggapi beragam oleh masyarakat. Ada yang menanggapi positif karena perempuan dianggap lebih bisa mewakili kepentingan mereka. “Saya pilih caleg perempuan karena saya kenal dia jujur, jadi ndak mungkin korupsi lah....dan dia dari kalangan masyarakat kecil juga, pasti lebih paham masalah wong cilik kayak saya....,” ujar Ady (bukan nama sebenarnya), seorang laki-laki pedagang jajanan kecil di alun-alun Madiun.

Tanggapan berbeda dilontarkan oleh Nina, 27 tahun, seorang mahasiswa, “Dengan memilih caleg perempuan, harapan saya agar dia bisa memperjuangkan kepentingan perempuan, bagaimana anggaran dan program pemerintah bisa lebih sensitif gender,” ujarnya.

Dan dari hasil investigasi, sebagian masyarakat yang ditemui mengaku lebih suka memilih caleg perempuan, sayangnya kebanyakan mereka belum jelas alasan mengapa memilih caleg perempuan. “Saya pilih caleg perempuan saja karena dia cantik dan kelihatannya baik. Tapi tidak tahu ya, lha sebelumnya juga tidak kenal, hanya tahu dari kalender dan spanduk saja,” ujar Ttn, pedagang warung di pinggir kota Madiun.

Pemilu dengan sistem suara terbanyak masih menjadi tantangan bagi perempuan untuk menunjukkan dan memberikan andil dalam menentukan kebijakan pemerintah. Berbagai kebijakan untuk kepentingan rakyat dan perempuan di dalamnya, harus di perjuangkan lebih giat lagi. Sekarang tergantung kemauan dan kemampuan perempuan untuk bisa mewujudkannya dalam pemilu 2009 ini. Berhasilkah perempuan yang terpilih di dewan mewakili kepentingan perempuan dan rakyat pada umumnya? Kita lihat saja nanti! ( Ari Difaa )

Caleg Perempuan Bukan Cuma Pelengkap

2009-03-26T18:39:00.002-07:00

Fenomena Calon Legislatif (Caleg) perempuan cukup mengundang perhatian banyak pihak, terutama menjelang Pemilu Legislatif 2009. Hal itu tidak terlepas dari perkembangan yang mengembirakan sejak terbitnya Undang-undang Pemilu No. 10 Tahun 2008, dimana caleg yang diajukan oleh partai politik ke KPU (Komisi Pemilihan Umum), 30 % diantaranya harus perempuan.

Penempatan perempuan pun harus disusun dalam format tiga orang. Artinya, dari 3 orang caleg yang menempati nomor urut teratas (1,2,3), salah satunya adalah perempuan dan bisa ditempatkan pada nomor 1, 2 atau 3.
Ketentuan untuk memasukkan caleg perempuan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (DPR/DPRD). Sebab faktanya, selama ini perempuan yang duduk sebagai anggota DPR atau DPRD masih sangat kecil, sehingga kepentingan dan persoalan-persoalan yang dihadapi kaum perempuan kurang mendapatkan perhatian yang memadai.
Sebagai contoh di Kabupaten Tulungagung, dari 45 anggota DPRD hasil Pemilu 2004, jumlah anggota DPRD perempuan hanya 5 orang atau 11 %, dengan perincian PDIP 2 orang, PKB 2 orang dan Partai Golkar 2 orang. Jumlah legislatif perempuan periode 2004-2009 memang lebih banyak jika dibandingkan hasil Pemilu sebelumnya (1999), namun peningkatan tersebut dinilai belum terlalu maksimal mengingat besarnya jumlah penduduk perempuan serta potensi dan masalah yang mereka hadapi.
Pada Pemilu 2009 ini, caleg perempuan di Tulungagung luar biasa banyak, yaitu 170 orang atau 28,38 % dari total caleg yang mencapai 599 orang. Partai politik penyumbang caleg perempuan terbanyak yaitu PKB dengan 19 orang, disusul PAN 18 orang, PKS 16 orang, Partai Hanura 15 orang dan Partai Demokrat 11 orang. Sedangkan parpol yang sama sekali tidak punya caleg perempuan antara lain Partai Merdeka, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dan Partai Pemuda Indonesia (PPI).
Walaupun secara kuantitas jumlah caleg perempuan cukup banyak, namun sebagian besar merupakan wajah baru, belum teruji dan belum dikenal secara luas di masyarakat. Tapi bukan berarti mereka tidak punya kemampuan. Kemampuan dan integritas mereka baru terbukti ketika benar-benar menjadi wakil rakyat.

Jangan Hanya Jadi Pelengkap
Sebagian pihak menganggap bahwa caleg perempuan hanyalah pelengkap atau orang Jawa menyebutnya sebagai tambel butuh dari daftar caleg yang sejauh ini masih didominasi laki-laki. Yang lebih sinis, penempatan caleg perempuan di nomor urut atas merupakan pemberian gratis alias hadiah atau lebih tepatnya kasihan kepada perempuan karena sulitnya bersaing dengan caleg laki-laki.
Ketua Kelompok Masyarakat “Sumber Makmur” Desa Tugu Kecamatan Sendang, Timi, tidak setuju jika dikatakan keberadaan caleg perempuan hanya sebagai pelengkap. Majunya caleg-caleg perempuan berangkat dari semangat untuk memberdayakan kaum perempuan agar memiliki peran politik yang setara dengan laki-laki. Oleh sebab itu, agar tidak muncul cap miring seperti di atas, caleg perempuan harus mampu membuktikan diri bahwa mereka mempunyai kualitas dan kemampuan untuk menjadi wakil rakyat.
Ditambahkan Timi, maraknya caleg perempuan di Tulungagung harus disikapi secara positif. Sebab hal itu menandakan bahwa posisi perempuan kini semakin maju dan mampu bersaing sejajar dengan laki-laki. “Kami senang banyak perempuan yang menjadi caleg. Kami berharap mereka mampu memperjuangkan kepentingan kaum perempuan apabila benar-benar terpilih sebagai anggota DPRD, bukan sekadar menjadi pelengkap saja,”ujarnya.
Kepada para caleg perempuan, pihaknya berpesan agar memakai cara-cara yang benar dalam meraih suara pemilih. Jangan sampai menggunakan money politic atau politik uang, karena hal itu tidak mendidik dan berpotensi merusak mental masyarakat. Ketika sudah jadi anggota DPRD, mereka harus punya peran aktif (tidak berpangku tangan) dan jangan sampai lupa untuk benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk perempuan.
Hal senada diungkapkan Umi Ani, salah seorang penggerak Kelompok Masyarakat “Jaya Makmur” Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Tulungagung. Menurutnya, sudah saatnya kaum perempuan tampil di panggung politik. Kendati demikian, dia mewanti-wanti kepada caleg-caleg perempuan agar tetap menjaga moral politik yang benar dan santun, sehingga tidak terjerumus ke dalam praktik politik kotor dan merugikan masyarakat.

Persaingan Semakin Ketat
Seiring dengan adanya perbuahan mekanisme dari nomor urut ke suara terbanyak, maka persaingan untuk mendulang suara juga semakin ketat. Tidak ada jaminan caleg dengan nomor urut kecil secara otomatis akan menjadi anggota DPRD seperti yang terjadi pada pemilu sebelumnya.
Begitu halnya caleg-caleg perempuan yang menempati nomor urut topi (1-3). Jika sebelumnya mereka berpeluang besar jadi, namun kini harus bersaing ketat dengan caleg-caleg nomor urut di bawahnya dan caleg-caleg dari parpol lain untuk mendapatkan kursi DPRD.
Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Tulungagung, Fadiq, berharap, agar caleg-caleg perempuan mampu menempatkan diri secara wajar dalam menghadapi persaingan memperebutkan kursi di DPRD. Dia menilai, peluang caleg perempuan masih besar asalkan mampu mengoptimalkan suara pemilih perempuan yang jumlahnya lebih besar dari laki-laki.
Nunik Khurotul Badi’ah, caleg perempuan asal PKB nomor urut 3 Daerah Pemilihan Kecamatan Tulungagung, Kedungwaru dan Ngantru, mengaku, di tengah persaingan yang begitu ketat dirinya tidak bisa hanya berdiam diri. Walaupun menempati nomor urut atas, tapi dia tetap bekerja keras untuk menghimpun suara sebanyak-banyaknya. Seandainya gagal dia tidak terlalu risau, karena setidaknya ia punya pelajaran berharga dalam dunia politik.
Sebagai pendatang baru, alumni STAIN Tulungagung ini merasa harus lebih banyak mengenalkan diri di masyarakat. Selain menempuh cara konvensional seperti menyebar berbagai atribut kampanye, ia juga melakukan sosialiasi secara langsung kepada masyarakat baik individu maupun kelompok/jama’ah.
Dalam proses itu, ia sangat menghindari metode politik uang dalam meraih suara. Selain dirinya bukan caleg kaya, Nunik tidak ingin menjerumuskan masyarakat ke dalam sikap-sikap yang terlalu pragmatis. “Lagi pula, apabila diketahui dan dilaporkan, praktek politik uang bisa dipidanakan. Ini bisa merugikan caleg. Biarlah kalau ada caleg lain yang menggunakan metode itu, namun saya tidak akan melakukannya,”paparnya. (lukman Paricara)

Banyak Caleg Berangkat Dari Aktifisis Gerakan

2009-03-26T18:39:00.001-07:00

(Jombang-ICDHRE) Momentum pesta demokrasi segera terealisasi. Beberapa hari kedepan menjadi waktu yang begitu singkat bagi para calon legislator untuk terus berlomba merebut suara masyarakat yang selalu saja menjadi obyek dalam pesta akbar lima tahunanini .
Namun, pemilu 2009 ini menjadi proses yang bisa dibilang cukup sulit bagi para caleg dalam merebut suara rakyat, karena tidak sedikit masyarakat yang mulai sadar bahwa mereka (masyarakat) hanya menjadi komoditas sesaat.

Pemilu 2009 ini semakin memperlihatkan warna barunya di panggung pesta demokrasi, hal ini terlihat dari banyaknya caleg yang diusung oleh beberapa partai politik ternyata berangkat dari kalangan yang bukan politisi, misalnya saja ada caleg yang berangkat dari profesi selebritis, tukang ojek, petani, bahkan pengamen pun ikut andil dalam proses pemilihan wakil rakyat tersebut.

Munculnya banyak partai politik dan ratusan caleg tidak serta merta membawa angin perubahan yang menjanjikan bagi kalangan 'bawah'. Meskipun telah cukup banyak janji manis yang diungkapkan, kontrak politik yang disepakati dan tentunya tidak ketinggalan budaya money politik yang mungkin saja sudah mendarah daging di kalangan masyarakat itu sendiri, toh masyarakat juga tidak banyak mengalami perubahan nasib ke arah yang lebih baik.

Samsul Rijal, selaku direktur ICDHRE mempunyai pandangan tersendiri. "Banyaknya caleg yang menjadi peserta pemilu, beberapa diantaranya ada yang bisa dikatakan berangkat dari kalangan aktivis gerakan. Seringkali ada beda pendapat dalam menyikapi hal ini, saya melihat bahwa pemilu 2009 ini bagi sebagian kalangan aktivis gerakan adalah sebagai langkah mencari alternatif gerakan yang baru, dimana di satu sisi perkembangan gerakan memanfaatkan moment politik elektoral untuk membangun gerakan. Karena disisi yang lain para aktivis tersebut telah berupaya keras membangun gerakan diluar 'ring', dan bisa saja keinginan untuk 'bertarung' di dalam 'ring' menjadi continuitas pilihan yang harus dijalani"ungkap mantan aktivis PMII tersebut.

Pesimisme Masyarakat Jombang terhadap Pemilu 2009
Beberapa kelompok di Jombang bersikap pesimis terhadap pemilu 2009 ini. Mifta salah satu penggerak di Forum Komunikasi Pemuda dan Masyarakat (FKPM) di desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Jombang merespon kurang optimis terhadap pemilihan wakil rakyat tahun ini. "Kami bersikap pesimis, jelas bukan hanya karena banyak caleg yang ikut andil dalam pemilu tahun ini, namun berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya yang nyatanya tidak membawa angin perubahan yang signifikan. Apalagi melihat banyaknya caleg yang tidak berkompeten dan diragukan keberpihakannya malah semakin banyak, kalaupun money politic masih saja menjadi senjata ampuh untuk merebut suara rakyat, mestinya para caleg tersebut juga harus bersiap menerima kenyataan bahwasanya masyarakat sudah mulai pintar memahami politik, dan akan memanfaatkan money pilitik sebagai bumerang bagi caleg-caleg tersebut dengan menerima uangnya tapi tidak memilih mereka di pemilu legislatif pada 9 April mendatang"tegasnya.

Hal yang hampir senada juga disampaikan oleh Nasikhin, salah satu aktivis pemuda di WKK (Wahana Kreasi Kemasyarakatan) Desa Grogol Kecamatan Diwek Jombang, ini mengaku tidak begitu antusias menyambut pemilu 2009. Pasalnya, hanya tiap lima tahun sekali rakyat benar-benar dilibatkan dalam proses demokrasi yang sejatinya untuk memilih wakil rakyat yang nantinya akan menjamin adanya kesejahteraan yang lebih baik, meskipun di sisi lain sebenarnya rakyat justru menjadi komoditi lima tahunan "Ketika banyak caleg yang berangkat dari pemahaman akan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya, tidak menjadi masalah apabila beberapa diantaranya tidak berlatar belakang politisi. Toh, di pemilu sebelumnya juga didominasi oleh caleg parpol, namun tidak ada keberpihakan mereka terhadap rakyat kecil ketika sudah duduk di parlemen. Masyarakat kecil sudah sangat trauma dengan pemilu karna kita bisa melihat bahwa tidak ada perubahan signifikan yang terjadi pada nasib mereka" tandas laki-laki yang menjadi mahasiswa ekonomi di Universitas Darul Jombang tersebut.

Pria yang juga aktif menjadi salah satu pengurus di koperasi Sigino (koperasi mugiguno) ini menambahkan, "Barangkali beberapa kelompok di Jombang akan lebih percaya kepada caleg yang berasal dari komunitas sendiri karna sudah pasti dia dapat merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh rakyat kecil" tambahnya.

Perempuan Juga Bisa jadi Pemimpin
Hasil sensus penduduk terkini masih menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan mendominasi, artinya jumlah kaum perempuan di Indonesia lebih banyak dari kaum laki-laki, 51 % penduduk Indonesia adalah kaum perempuan. Ini berarti memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Apalagi berdasarkan pada Undang-Undang partai politik no 2 tahun 2008, partai politik di Indonesia wajib memberikan 30 % kepengurusan partai dan calon anggota legislatifnya kepada perempuan.

Sejatinya, perempuan mempunyai kapabilitas untuk menjadi pemimpin. Banyak sekali sejarah mencatat bahwa perempuan turut andil dalam membangun peradaban. Namun seringkali keikutsertaan perempuan dengan sengaja ataupun tidak dijegal dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang substansinya mendiskreditkan perempuan.

Dalam diskusi dengan tema "100% Perempuan Bisa Jadi Pemimpin" di studio radio komunitas Suara Warga Jombang, sabtu (7/3) sebagai bentuk dari peringatan hari perempuan se-dunia, terungkap bahwa sebenarnya perempuan punya potensi untuk menjadi pemimpin.

Banyaknya diskriminasi terhadap perempuan menjadi salah satu faktor utama yang ''memaksa' perempuan untuk semakin melibatkan dirinya dalam panggung politik, hal ini juga direspon positif oleh Astri, salah satu pengurus Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jombang. "Sekaranglah saatnya bagi perempuan untuk bangkit dan berani mengikrarkan diri sebagai pemimpin, karena dalam segala aspek tidak ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki" seru nya.

Salah satu perempuan yang telah mengikrarkan dirinya untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan lahir dari salah satu kelompok di Jombang adalah Titik Purwati. Maju dari salah satu partai besar di Indonesia, dia telah menanamkan niatnya untuk membawa angin perubahan terhadap masyarakat. Berangkat dari keterbatasan dana, sama sekali tidak mengurangi niatnya untuk maju menjadi salah satu wakil rakyat. Bahkan, untuk mensosialisasikan keikutsertaannya dalam pileg 9 April mendatang, dia mendatangi warga masyarakatnya di daerah dapilnya bukan dengan iming-iming amplop berisikan uang, namun dengan niat dan keinginan kuat untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan berani bersuara.

"Tidak muluk-muluk yang saya inginkan, melihat kondisi realitas yang ada, khususnya bagi kaum perempuan yang selama ini akses politiknya terhambat, saya hanya ingin hak-hak mereka terpenuhi karna itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar"tegas perempuan yang akrab dengan sapaan Mbak titik ini.

"Apalagi ketika kita bicara tentang kesehatan, akses pendidikan dan beberapa masalah di wilayah ekonomi seringkali luput dari perhatian orang-orang yang menjadi wakil rakyat, maka dari itu berangkat dari bahwa saya sendiri juga orang kecil dan sudah sering merasakan apa yang dialami oleh orang-orang dengan keterbatasan aksesnya, saya berniat untuk menjadi jembatan bagi rakyat"ungkap ibu muda yang juga salah satu penyiar radio komunitas di wilayah utara brantas. (nophee)

Desa Mojowarno Jombang Endemi DBD?

2009-03-26T18:38:00.001-07:00

(Jombang-AlhaRaka) Kondisi musim penghujan dari tahun ke tahun di Kabupaten Jombang masih mengkawatirkan wabah penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Untuk mencegah merebaknya penyakit musiman ini, kelompok ‘Mawarno’ Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, mengerakan seluruh lapisan masyarakat untuk sadar terhadap kebersihan lingkungan dan membuat tim Jumantik, (juru mantri jentik), yakni. Gerakan Rakyat Sadar kesehatan

Desa Mojowarno termasuk desa endemis, dimana setiap tahun dapat dipastikan ada warga yang terserang DBD. Riris, ketua PKK Desa Mojowarno, mengungkapkan, dalam kurun waktu sejak hujan mulai turun, sedikitnya ada lima penderita DBD yang sudah diperiksakan ke Puskesmas setempat. Terakhir, penyemprotan foging di awal tahun 2009 juga sudah dilakukan. “Keganasan nyamuk Aedes aegypti itu sebenarnya mampu dicegah melalui kebersihan lingkungan, khususnya kamar mandi, pot bunga, dan tempat-tempat penyimpanan air lainya. Namun kadang ini sulit dilakukan, karena minimnya sosialisasi dari pemerintah dan kesadaran masyarakat sendiri. Kedua unsur ini harus bekerjasama untuk meningkatkan kesehatan secara menyeluruh,” kata ibu satu putri ini semangat.

Kata Pemerintah, Rakyat Harus Berswadaya
Dikatakan oleh pihak Camat Mojowarno, Djoko Suwolo, yang waktu itu turut menyaksikan ibu-ibu PKK mencari jentik-jentik nyamuk di beberapa rumah warga. Bahwa masyarakat harus proaktif terhadap lingkunganya sendiri dengan konsep Toga yakni, memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami berbagai macam tanaman mulai bunga sampai sayuran, ataupun jenis tanaman herbal sebagai apotik hidup keluarga. “Segala kegiatan selalu membutuhkan biaya operasional, untuk itu alangkah lebih baik masyarakat melakukan iuran seadanya. Semisal jimpitan beras, dari sedikit-demi sedikit tentunya akan terkumpul dan bisa digunakan sebagai modal untuk operasional tiap RT. Saya akan mendukung kegiatan Desa Mojowarno ini, dan kalo perlu saya usahakan jika ada program bantuan tanaman ataupun pohon akan saya prioritaskan untuk Desa Mojowarno,” tegas Djoko Suwolo.

Dukungan lain datang dari Eny Farida, menurutnya pemerintah memang mempunyai program PHBS (Prilaku Hidup Bersih Sehat) yang dicanangkan mulai pertengahan bulan Februari 2009 lalu. “Ada pencanangan program Gertakmas Berlian (?), yang ini di pelopori oleh perempuan. Untuk melakukan sosialisasi saya juga telah memulai dari lingkungan tempat tinggal saya di Jl. Kepatihan Jombang. Jangan sampai masyarakat banyak terserang penyakit, khususnya DB. Karena jika sudah sakit biayanya cukup mahal, untuk itu lebih baik mencegah dari pada mengobati,” kata Eny selaku istri dari Djoko, yang juga staf Pemda (pemerintah Daerah) Jombang bagian kesekertariatan.

Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Jombang, Endang Setyawati, mengatakan, beberapa kecamatan telah masuk menjadi daerah endemi DBD. Diantaranya Kecamatan Jombang, Diwek, dan Mojowarno. Di tiga kecamatan tersebut, penderita DBD ditemukan paling tinggi. ''Dari data penderita yang kami peroleh, di tiga kecamatan itu yang paling tinggi. Sehingga kami menghimbau kepada warga setempat untuk lebih berhati-hati,'' ungkapnya.

Di Kecamatan Jombang hingga awal Januari tahun ini, tercatat ada 96 kasus dan tiga diantaranya meninggal dunia. Sementara di Kecamatan Diwek, terdapat 77 pasien dan lima pasien yang meningal. Sementara di Kec Mojowarno, terdeteksi 57 kasus dan satu orang meninggal. ”Data itu mulai tahun lalu. Namun, dengan kondisi awal tahun yang demikian, kasus DBD di Jombang tidak bisa dibilang main-main,” terangnya.

Atas kondisi ini, ia telah melakukan upaya pemberantasan nyamuk dengan program pemberantasan sarang nyamuk di semua wilayah yang berpotensi DBD. Menurutnya, program ini telah diserukan di masing-masing puskesmas kecamatan yang ada. ''Kita gencarkan lagi program PSN (?). Selain itu, upaya fogging (pengasapan) dan pemberian bubuk abate juga terus kita lakukan,'' tukasnya.

Optimalisasi Swadaya
Pembangunan desa tidak harus dimulai dari fisik, menata SDM itu juga amat penting. Namun jika keduanya dapat berjalan bersamaan tentunya akan semakin mempercepat pembangunan desa. Cita-cita inilah yang dimiliki oleh Catur Budi Setyo, Kepala Desa Mojowarno yang sedang melakukan pemetaan swadaya. Mulai di bidang kesehatan, ekonomi, budaya, dan sosial kemasyarakatan yang dipelopori oleh kelompok pemuda.

Kerja-kerja kesehatan selain digerakan oleh kaum hawa, juda didukung penuh oleh kalangan pemuda. “Keduanya ada kerja sama untuk saling membantu, proses kegiatan masyarakat awalnya memang susah. Namun setelah bertemu dan mengenali potensi dan masalah, barulah ada tahapan perencanaan, dan melaksanakannya. Seperti halnya kegiatan ibu-ibu PKK Kader Jumantik, ini pemantaunya dilakukan secara bersama-sama, untuk mewujudkan suatu tujuan bersama secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari tingkat RT, Ormas, maupun beberapa sekolah di lingkungan Desa Mojowarno,” jelas Catur.

Hal ini dibenarkan oleh Anita Dewi, Bidan Desa, bahwa tanpa ada kerjasama diantara masyarakat, desa tidak akan pernah bisa maju. “Mengapa semua lingkungan diajak berperan mulai dari lingkungan masyarakat sampai sekolah. Karena pada usia anak-anak ini kondisi fisik mereka masih rentan. Karena dalam usia pertumbuhan, sehingga imunitas tubuh masih rendah. Selain itu, faktor perilaku anak-anak yang tidak terlalu memperhatikan kebersihan, juga mempermudah serangan,” tuturnya.

Untuk menarik ibu-ibu Kader Jumantik, Ika Angka Triana, selaku Sanitarian Puskesmas setempat mengatakan, bahwa sadar diri juga termasuk salah satu upaya menuju hidup sehat. Jika badan tidak sehat tentunya pikiran dan jiwa pun tidak mampu berjalan optimal. “Saya salut dengan Desa Mojowarno yang semua warganya proaktif bersama-sama membangun Desa. Kerjasama ini harus terus ditingkatkan. Melihat solidaritas antar warga mulai kuat, maka pemerintah wajib memberikan fasilitas terkait kesehatan masyarakat, mulai dari sosialisasi, pemenuhan fasilitas layanan publik, serta pembinaan,” tuturnya. (din-din)

Perempuan Desa Harus Berdaya

2009-03-26T18:37:00.000-07:00

(Tulungagung-Paricara) Sudah ada perempuan yang telah berhasil mengangkat derajatnya dengan menempati posisi-posisi penting seperti kepala desa, tokoh masyarakat, kepala perusahaan, kepala dinas, bupati, gubernur, bahkan presiden. Namun, perempuan miskin, tidak punya peran dalam pengambilan keputusan dan diposisikan sebagai warga kelas dua atau pendeknya tidak berdaya secara ekonomi, sosial dan politik. Dan jumlahnya tentu lebih banyak lagi.

Karena itu, sudah saatnya kaum perempuan, khususnya di pedesaan lebih berdaya dalam segala aspek kehidupan. Sebab pada dasarnya perempuan bukanlah makhluk yang rendah dan lemah. Mereka memiliki potensi dan kemampuan yang sama seperti halnya laki-laki.
Semangat itulah yang membuat Kelompok Perempuan Sumber Rejeki Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung hingga kini tetap bertahan. Dalam usianya yang kurang dari 2 tahun, kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 25 orang terdiri dari keluarga dan mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta perempuan muda ini bertekad secara bersama-sama memberdayakan kaum perempuan Desa Pojok.

Sebagaimana ditegaskan Ketua KMM Sumber Rejeki, Siti Mukaromah, memberdayakan kaum perempuan Desa Pojok, khususnya bagi keluarga dan mantan TKI serta perempuan dimaksudkan agar mereka memiliki kemampuan menyelesaikan masalah, mandiri dalam mengambil keputusan dan kesejahteraan secara ekonomi.

Berdasarkan Data Desa Pojok tahun 2006, jumlah penduduk perempuan memang lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Dari 5.786 jiwa, penduduk perempuan sebanyak 2.884 jiwa, sedangkan laki-laki 2.902 jiwa. Meski jumlahnya lebih sedikit, namun bukan berarti bebas masalah. Perempuan miskin dan menganggur masih banyak, sebagian besar perempuan belum punya peran dalam pengambilan keputusan penting di desa dan mantan-mantan TKI tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari pemertintah daerah setempat.

“Kita tidak ingin kaum perempuan Desa Pojok berpasrah diri. Perempuan harus bersatu agar mampu memberdayakan dirinya sendiri (mandiri) secara ekonomi, sosial bahkan politik. Namun pemerintah juga harus peduli terhadap kepentingan kaum perempuan,”kata Siti.

Rintis Kegiatan Simpan Pinjam
Untuk mencapai tujuannya, KMM Sumber Rejeki berupaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan cara merintis koperasi lewat kegiatan simpan pinjam, pengembangan budi daya ternak kambing dan tata boga.

Khusus kegiatan simpan pinjam, modal awalnya cukup kecil, yakni hanya Rp 300 ribu. Sampai sekarang, ada sekitar 20 anggota yang telah menyimpan uangnya, dengan rata-rata simpanan Rp 5.000 per bulan. Dengan demikian, uang yang terkumpul setiap bulan cuma Rp 100 ribu.
Dari 25 orang anggota, saat ini ada 6 anggota yang telah memanfaatkan dana simpan pinjam untuk usaha ekonomi produktif, seperti usaha makanan, buah-buahan dan sebagainya. “Uang yang dipinjam sebesar Rp 100 ribu – Rp 150 ribu,”papar Wakil Ketua KMM Sumber Rejeki, Maryulin.

Menurut dia, sebagian besar anggota kelompok sangat antusias untuk menabung atau menyimpan uangnya. Karena jumlah uang yang ditabung relatif kecil, mereka tidak merasa keberatan. Kegiatan simpan pinjam ini dilakukan saat rembug rutin plus arisan yang dilaksanakan rutin setiap bulan.

Dikatakan Maryulin, kegiatan simpan pinjam sengaja dimulai dengan jumlah yang kecil dan sementara dikhususkan bagi anggota KMM Sumber Rejeki, dengan harapan dapat memupuk kesadaran untuk saling membantu antar sesama anggotanya. Dan berangsur-angsur dapat berkembang menjadi lebih besar.
“Kita memiliki harapan besar agar kegiatan simpan pinjam terus berlanjut, bahkan bisa berkembang menjadi koperasi. Sehingga keberadaan kelompok ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anggota,”paparnya.

Pemerintah Harus Memperhatikan Kepentingan TKI
Karena sebagian besar anggota KMM Sumber Rejeki adalah keluarga dan mantan TKI perempuan, maka kelompok ini juga berupaya mendorong Pemerintah Kabupaten Tulungagung supaya lebih memperhatikan kondisi TKI yang telah memberikan sumbangan besar bagi perekonomian daerah dengan kiriman uang rata-rata Rp 300 miliar per tahun. Antara lain dengan meningkatkan anggaran pemberdayaan calon dan mantan TKI serta menerbitkan peraturan daerah yang berpihak pada kepentingan TKI.

Langkah yang diambil adalah mengajukan usulan program untuk pemberdayaan keluarga dan mantan TKI ke APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, baik dalam bentuk pemberdayaan skill maupun ekonomi. Tahun 2008 lalu, mereka telah terlibat secara langsung dalam Musrenbangdes hingga Musrenbangkab.

“Kita terlibat langsung dalam Musrenbang, karena kita ingin kaum perempuan dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Jadi, bukan hanya menjadi obyek dan menerima manfaat pembangunan saja, tapi juga tahu prosesnya. Dengan begitu, kita nantinya bisa ikut mengontrol atau mengawasi jalannya pembangunan, apakah berpihak pada kepentingan masyarakat, termasuk perempuan atau tidak,”ujar Siti Mukaromah.

Sayang, usulan yang diajukan KMM Sumber Rejeki, meski sudah disetujui dalam Musrenbangkab, namun tidak masuk dalam APBD 2009. Tapi mereka tampaknya tidak putus asa, tahun ini mereka mengajukan lagi usulan yang belum terwujud itu lewat Pemerintah Desa Pojok, untuk diteruskan ke Pemerintah Kecamatan Sendang dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Di sisi lain, untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya keberdayaan perempuan dan TKI, KMM Sumber Rejeki juga berupaya membuat jaringan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Diantaranya Persatuan Mantan TKI Tulungagung (Permita), Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD), Kelompok “Sumber Makmur” Desa Tugu Kec. Sendang, Kelompok “Jaya Makmur” Desa Selorejo Kecamatan Ngunut dan lain-lain. (lukman_paricara)

DIFABEL PUNYA HAK POLITIK…?!

2009-03-26T18:36:00.002-07:00

Jangan Jadi Korban Kepentingan Partai Politik

Pemilu legeslatif didepan mata. Atribut-atribut partai politik sebagai fasilitas kampanye masih menghiasi hampir di setiap ruas jalan. Menampangkan foto dengan bermacam-macam pose dan janji-janji yang semakin membuat mata jenuh melihatnya. “Menjanjikan kehidupan yang lebih baik”, adalah salah satu dari sekian puluh janji-janji yang mereka suguhkan dengan hiasan poster dan bendera partai yang ukurannya mengalahkan bendera negara RI. Ironis memang, disatu sisi para caleg berani bertaruh dengan rupiah yang tidak sedikit, tetapi di sisi lain banyak masyarakat ekonomi lemah, mereka yang terpinggirkan di sudut-sudut kota atau yang tidak beruntung dengan kecacatan fiisiknya, harus berjuang demi mempertahankan hidup mereka yang semakin sulit.

Nanti, setelah pesta demokrasi selesai, rupiah yang dijadikan pajangan itu berubah menjadi gundukan sampah di sudut-sudut kota. Masih bagus, jika bisa dimanfaatkan oleh masyarakat miskin untuk alas tempat tinggal mereka, atau digunakan para pedagang kaki lima untuk menutup lapak dari hujan dan panas.
Disudut kota Madiun, tepatnya dibekas makam cina (bong cino) hidup sekelompok masyarakat dengan kondisi memprihatinkan. Mereka hanya mendapatkan hak guna tanah, hidup seadanya dengan ekonomi pas-pasan memenuhi kebutuhan keluarga, seperti mbak Titin (begitu dia biasa dipanggil), dia seorang difabel (penyandang cacat), yang hidup dengan 6 anak dan suami kuli bangunan diluar kota sebagai satu-satunya penopang ekonomi keluarga, sedangkan mbak titin tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.
Titin bersama dengan kawan-kawan difabel lainnya membentuk kelompok untuk berbagi ilmu dan informasi dengan nama PPCKM (Perhimpunan Penyandang Cacat Kota Madiun). Dengan adanya kelompok ini membuat semangat tersendiri bagi mereka untuk terus berjuang demi hidup dengan keterbatasan kemampuan secara fisik.
Kelompok ini ingin terus meningkatkan kapasitas individu dan kelompok untuk terus belajar tentang organisasi, karena mereka yakin melalui organisasi akan mampu mendapatkan solusi alternatif dari persoalan yang dihadapi bersama. Berangkat dari semangat ingin terus belajar tersebut tahun lalu PPCKM bersama-sama dengan DIFAA melakukan kegiatan peningkatan pengetahuan tentang hak-hak difabel. Tidak hanya difabel yang ada diwilayah Madiun saja akan tetapi kegiatan ini melibatkan difabel di wilayah lain termasuk Ngawi, Blitar, Nganjuk, dan Jombang.
Kegiatan ini membedah berbagai persoalan yang terkait dengan kepercayaan diri yang masih lemah, masih adanya diskriminasi yang dialami oleh difabel baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitar, disamping persoalan ekonomi yang menjadi masalah utama. Untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi mereka membuat pertemuan bulanan dengan kegiatan arisan dan simpan pinjam, wadah ini digunakan untuk sharing dan berbagi masalah untuk mencari solusi bersama-sama.
Kaitannya dengan pemilu 2009 kelompok ini mayoritas masih bingung dengan siapa nanti yang akan di pilih, karena banyak dari caleg yang wajahnya terpampang disepanjang jalan Madiun tidak mereka kenal, terus bagaimana nanti bisa menjamin perubahan nasib difabel kedepan?
Menurut Titin pemilu tidak menarik baginya karena dia sudah bosan dengan janji-janji politik yang tidak pernah ditepati, ”Jadi ndak jadi, gak enek penggaruh’e mbak ..., wes pokok’e wong cilek koyok aku iki nek ditakoni, terus ngomong janji – janji wes pokok’e ndang mantuk-mantuk wae” ujarnya tanpa menunjukkan ekspresi kemarahan, kejengkelan atau yang lainnya. Seakan dia sudah faham apa tujuan dari kampanye calon legislatif itu. Dia juga tidak mau berpihak kepada siapapun, karena itu akan memicu perseteruan antar tetangganya.
“Lha urip ki wes susah, kok arep nambah masalah karo tonggo nek mengko mihak sitok wong”, ujarnya sambil tertawa lirih. Ketentuan yang baru bagi calon wakil rakyat tidak ditentukan lagi dari partai politik yang berdasarkan nomor urut. Dalam hal ini sebenarnya kesempatan bagi mereka dengan melakukan pendekatan yang intens.
Kenyataannya sedikit sekali dari para wakil rakyat yang turun langsung dan melihat realita masyarakat sekitar. Jangankan turun kemasyarakat, ternyata nama-nama mereka para calon legeslatif ada yang tidak dikenal oleh masyarakat daerah pilihannya. Seperti yang dialami Mbak Siti kamsiah, yang buta sejak dia kecil, selama pemilu dia selalu didampingi petugas KPPS, tetapi dia juga tidak tahu apa yang dia pilih, dan bagaimana cara memilih. Hanya manut dengan orang yang mendampinginya. ”Yo pokok’e wes manut-manut wae karo seng nuntun” ujarnya sambil tertawa.
Seperti yang diungkapkan oleh Anton, salah satu anggota KPU Madiun, ”Mereka yang mempunyai keterbatasan boleh didampingi oleh keluarganya dan KPU juga sudah menyediakan petugas KPPS”, terangnya. Menurutnya, pada peraturan KPU No 03 Tahun 2009 pasal 30-31, hal itu telah diatur dalam ketentuan cara pemilih di pasal 30 ayat 2 yang menyatakan ”Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan suara Pemilu Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, apabila diperlukan dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan”.
Sayangnya, mereka tidak mengetahui gambaran untuk memilih calon wakil rakyat yang benar-benar dapat membawa masyarakatnya kearah kesejahteraan yang lebih baik. Mereka Hanya mengetahui profil caleg dari orang-orang sekitarnya. Pemilih difabel mengharapkan adanya sosialisasi tentang bagaimana memilih calon -calon legislatif yang dapat memperjuangkan hak-hak mereka.
Pemilu legislatif akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009, akan tetapi sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum siap menentukan pilihannya karena belum mendapatkan referensi para calon wakil rakyat yang akan mereka pilih. Harapan kedepan masyarakat difabel dapat mengunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihannya yang dianggap dapat memperjuangkan kepentingan difabel untuk menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan tidak menjadi korban kepentingan partai politik.
(gic Difaa)

Memanfaatkan Radio Komunitas Sebagai Lidah Rakyat

2009-03-26T18:36:00.001-07:00

Jombang-ICDHRE) Radio komunitas (Rakom) merupakan salah satu media informasi dan komunikasi yang mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi (berita) yang seimbang dan setimpal dalam suatu komunitas masyarakat. Dan memiliki kebebasan yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, dan perekat sosial.

Seiring dengan perkembangan media elektronik khususnya Radio Komunitas dan kebutuhan masyarakat atas informasi seputar perkembangan (perubahan) yang ada di komunitas desa, maka Radio Komunitas tidak lagi hanya sebatas sarana penghibur masyarakat, akan tetapi yang lebih penting adalah Rakom juga harus mampu memenuhi kebutuhan (hak) masyarakat atas informasi, sudah barang tentu informasi/berita – berita yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Untuk itulah Radio Komunitas Jawara FM, Desa Randuwatang Kecamatan Kudu Jombang , dan Radio Komunitas Mugiguno FM, Desa Grogol Kecamatan Diwek Jombang, hadir ditengah-tengah masyarakat pedesaan.

Tepat pada tanggal 3 Maret 2007, bertempat di Dusun Randuwatang Kidul – Desa Randuwatang - Kecamatan Kudu Jombang, telah berdiri salah satu stasiun radio komunitas yang diberi nama Jawara FM dengan frekuensi 101,7 MHz yang diprakarsai oleh kelompok pemuda dan pemudi desa setempat

Tetap Semangat Dalam Keterbatasan
Terbentuknya Radio komunitas Jawara FM ini, bukan semata-mata terbentuk begitu saja, akan tetapi melalui beberapa kali proses diskusi antara kelompok pemuda dan pemudi (yang memiliki inisiatif) dengan warga dusun sekitar dan juga tokoh masyarakat. Setelah melalui proses diskusi sekitar satu bulan lamanya, baru ada kesepahaman bersama untuk mendirikan radio komunitas. Mendapat kemudian mereka membentuk kepengurusan penyiapan pembentukan radio tersebut.

Berdirinya radio ini, tentu memiliki tujuan yang baik, yakni untuk melestarikan dan mempererat tali persaudaraan dan mewujudkan kepedulian sosial antar warga (persoalan sosial) yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. “Disamping sebagai media komunikasi, Rakom ini juga, diharapkan bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dan persaudaraan antar komunitas,” pungkas Titik Purwati selaku penanggungjawab program siaran Jawara FM.

Pertamakali mengudara, peralatan studio Jawara FM, masih sangat sedehana sekali, misalnya saja keterbatasan infrastruktur, antena pemancar radio yang hanya terbuat dari bambu karena memang belum ada dana untuk membeli peralatan dari besi. Meskipun saat ini sudah ada satu unit komputer, namun belum bisa dioperasionalkan secara maksimal karena memang belum dilengkapi dengan program-program Raduga dan Cool edit pro (sebagaimana umumnya studio siaran), sehingga hanya bisa difungsikan untuk operasional Winamp.”Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, tidak membuat kami minder bahkan sebaliknya, kami justru bersemangat untuk terus siaran dan belajar dari penyiar yang sudah berpengalaman.” Ujar Titik bersemangat.

Jawara FM, yang dalam bulan Maret 2009 ini, berusia 2 tahun tetap setia memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat di Kecamatan Kudu khususnya. Tetap eksisnya Rakom Jawara FM dalam mengkampanyekan aspirasi rakyat pinggiran menjadi poin plus tersendiri bagi rakom tersebut

Dan saat ini, daya jangkau pemancar Jawara FM sudah hampir bisa didengar di seluruh desa yang ada diwilayah kecamatan kudu, dengan meliputi wilayah jangkauan, sebelah utara Desa randuwatang (Desa Kepuhrejo, Made, Katemas dan Manunggal). Wilayah barat (Desa Tapen, Cualang dan Mandenan). Wilayah selatan (Desa Kesamben, Jatiduwur, Pojok dan Podoroto. Wilayah timur ( Keboan dan Betro).

Mengharap Kerjasama Pemerintah
Untuk mewujudkan semua cita-cita sebagaimana dijelaskan dalam AD/ART Jawara FM, tentu sangat diharapkan kerjasama antara pemerintah desa setempat dengan radio komunitas ini, karena keduanya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, apalagi cita-cita tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat Desa randuwatang.

Sama halnya dengan Mugiguno FM atau yang lebih akrab dengan panggilan MG FM. Pada awalnya sekelompok pemuda Desa Grogol membentuk sebuah organisasi kemasyarakat WKK (Wahana Kreasi Kemasyarakatan) yang bertujuan untuk menampung kreativitas masyarakat Desa Grogol, sekaligus sebagai media untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa.

Dari beberapa proses diskusi dan evaluasi yang dilakukan oleh WKK, akhirnya muncul keinginan untuk mendirikan sebuah Radio Komunitas sebagai media yang nantinya mampu menjawab kebutuhan akan komunikasi dan informasi serta komunikasi yang efektif demi tercapainya tujuan program WKK. ”Turut serta mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis, adil, makmur dan berbudaya, dengan menghormati HAM dalam pluralitas”

Dalam proses inisiasi yang dilakukan oleh WKK bersama dengan tokoh masyarakat dan juga pemerintahan desa setempat, akhirnya tepatnya pada tanggal 18 Nopember 2005 radio komunitas yang diberi nama “Mugi Guno FM 107,4 MHz” resmi didirikan yang bertempat di balai Desa Grogol - Diwek – Jombang, dengan daya jangkau yang meliputi. Utara meliputi ( Ploso, Sumobito) dan sekitarnya. Timur ( Trowulan, Wonosalam dan sekitarnya. Selatan ( Kandangan, Kunjang) dan sekitarnya. Dan barat meliputi ( Perak, Kertosono) dan sekitarnya..” WKK sebagai induk organisasi di grogol tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan MG – FM yang merupakan bagian dari divisi informasi dan komunikasi organisasi WKK.”tandas Nasikhin, salah satu pengurus radio tersebut.

Kini, kedua radio komunitas tersebut masih terus eksis di tengah-tengah lingkungan masyarakat dan akan terus eksis sebagai media informasi yang menjalankan fungsinya sebangai hiburan, kontrol dan perekat sosial. (nophee)

3 Warga Kediri Terinfeksi HIV/AIDS Setiap Bulan

2009-03-26T18:35:00.000-07:00

Kediri-SuaR) Peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS di Kediri cukup memprihatinkan. Sebanyak tiga warga dinyatakan terinfeksi setiap bulannya akibat hubungan seksual yang tidak sehat. Menurut data yang disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Hati Nurani (SuaR), pada tahun 2008, penderita HIV/AIDS di Kediri telah mencapai 124 orang, dengan rincian 92 orang berada di Kabupaten Kediri dan 32 lainnya di wilayah kota.

"Peningkatan jumlah penderita HIV mencapai 36 orang setiap tahun, atau meningkat 3 orang setiap bulan," ujar Sanusi, ketua LSM SUAR, Minggu (30/11/2008). Menurutnya penyakit mematikan ini pertama kali berhasil diketahui terjadi di Kediri pada tahun 1996. Karena minimnya pengetahuan tentang penyakit HIV/AIDS, jumlah penderita penyakit yang ditularkan melalui virus ini semakin berkembang. Bahkan karena minimnya penanganan terhadap mereka, masih banyak penderita HIV/AIDS yang meninggal sebelum ditangani.
Dari 124 kasus HIV/AIDS yang berhasil teridentifikasi LSM SUAR, sebanyak 17 diantaranya tidak berhasil diselamatkan. Sedangkan 10 penderita lainnya tidak bisa dipantau keberadaannya. Mereka inilah yang dikhawatirkan berpotensi melakukan penularan kepada orang lain. "Kami masih berusaha melacak keberadaan mereka agar tidak menularkan kepada orang lain," terang Sanusi.
Untuk menekan angka penularan penyakit ini, Sanusi meminta kesadaran masyakat untuk lebih membuka diri dengan memeriksakan kondisi kesehatannya. Terlebih lagi bagi masyarakat yang berpotensi tertular penyakit ini seperti kelompok pekerja seks komersial (PSK) maupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diminta lebih menjaga diri. Terlebih lagi saat ini terdapat 2 klinik VCT yang berfungsi sebagai klinik khusus penderita HIV/AIDS.
Hal senada disampaikan Kabid Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kabupaten Kediri, Nur Munawaroh. Menurut hasil pemetaan yang dilakukan, 9% jumlah penderita HIV/AIDS berasal dari kelompok waria, 19% dari kaum lelaki hidung belang, dan sisanya sebesar 72% terdiri dari kaum perempuan.
Khusus kelompok perempuan, jumlah tertinggi disumbangkan oleh para Pekerja Seks Komersial (PSK), disusul kemudian dengan para TKW. Dengan jumlah lokalisasi di Kab Kediri yang mencapai 9 tempat, penularan penyakit ini berlangsung cukup cepat. Tiga lokalisasi yang paling rawan terjadi penularan berada di Kec Gurah, Kab Kediri yang merupakan kompleks lokalisasi.
Temuan di Kabupaten Kediri sendiri terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 jumlah penderita HIV sebanyak 8 orang dan AIDS sebanyak 5 orang. Jumlah itu meningkat pada tahun 2007 dengan jumlah penderita HIV sebanyak 16 orang dan AIDS sebanyak 7 orang. Sementara pada pertengahan tahun 2008 saja jumlah
penderita HIV meningkat hingga 31 orang dan penderita AIDS sebanyak 7 orang.
Di tahun 2009 ini apakah jumlah itu makin meningkat? (SuaR)

Pendidikan Anak-anak di Lokalisasi

2009-03-26T18:34:00.000-07:00

Kediri, SuaR) Pemenuhan hak-hak anak di bidang pendidikan oleh pemerintah masih belum merata dan deskriminatif. Anak-anak yang terpinggirkan di komplek lokalisasi belum diperhatikan. Mereka adalah kelompok rentan terhadap berbagai kerawanan. Tekanan sosial, rendahnya derajat kesehatan, tindak kekerasan, perdagangan manusia dan pelacuran anak itu sendiri. Siapa yang harus mengambil peran dan tanggung jawab atas pendidikan mereka ?

Keberadaan pekerja seks di Kediri tidak bisa dipungkiri. Masyarakat yang ada di dalamnya sudah puluhan tahun tinggal di sana. Artinya, proses eksploitasi kaum perempuan yang dilacurkan sudah berlangsung sangat lama, boleh dikatakan sudah turun temurun. Tradisi ini yang perlu disikapi lebih serius agar berlanjut ke generasi berikutnya, sehingga mata rantainya dapat diputus. Langkah efektif yang dapat dilakukan adalah memberikan pembinaan kepada generasi atau anak-anak di komunitas ini sedini mungkin melalui akses pendidikan.

SuaR merupakan lembaga yang memberikan aksi kepedulian pada persoalan pendidikan, khususnya bagi anak di sekitar kompleks pelacuran. Sejak awal tahun 2008, SuaR telah melakukan pendampingan pada anak-anak usia SD, SMP dan SMU di ekslolalisasi Semampir, Kota Kediri.

Anak-anak yang lahir, tumbuh, besar dan berkembang di dalam lingkungan lokalisasi kehilangan waktu terbaiknya untuk belajar. Rutinitas belajar mereka banyak di sekolah, sementara ruang apresiasi dan persiapan belajar di rumah sangat tidak kondusif.

Di rumah mereka, yang seharusnya memerlukan bimbingan orang tua, sangat terganggu oleh bising dan hiruk pikuk perilaku pekerja seks yang sangat destruktif. Kondisi ini berpengaruh pada perkembangan biologis, psikologi dan prestasi belajar di sekolah. Mereka banyak mendengar, melihat, merasakan dan terdampak oleh tekanan-tekanan secara sosial atas perilaku yang sarat kekerasan, pornografi/pornoaksi ataupun tindak kejahatan lainnya.

Untuk merespon dan mengurangi kerentatan pada anak tersebut, SuaR mencoba memberikan secercah solusi melalui pendampingan pendidikan. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah memberi ruang atau kesempatan seluas-luasnya bagi anak untuk berapresiasi. Jauh dari formalitas belajar, rutinitas pekerjaan rumah, dan beban-beban pelajaran. Mereka mulai belajar mengekspresikan kebebasannya, membuka potensi bakat dan minatnya melalui sarana yang disediakan, seperti menggambar, olahraga, keterampilan, bernyanyi dan belajar komputer serta mengaji atau pembinaan rohani (bagi yang muslim).

Rumah Kita Di Semampir
“Rumah Kita”, sebuah wahana belajar dan berlatih anak-anak pasca jam sekolah yang berada di lingkungan lokalisasi Semampir di Kota Kediri. Nama “Rumah Kita” merupakan usulan anak-anak yang penuh semangat memanfaatkan wahana untuk berekpresi secara bebas. Awal program dimulai SuaR dari Pos Semampir, yang diikuti oleh 38 anak dari RW 05 dan RW 06. Program pendampingan anak disini dimulai dengan kegiatan lomba menggambar dan mewarnai. Dalam lomba gambar ini diharapkan anak bisa menuangkan apa yang mereka pikirkan saat ini ke dalam gambar mereka. Alhasil, ternyata apa yang dipikirkan, dibayangkan dan diangankan oleh anak-anak, tidak jauh dari nuansa pelacuran. Misalnya mereka menggambar desain wisma, sosok anak nakal, dan lain sebagainya.

Kegiatan yang didukung Yayasan Al Hidayah-lembaga keagamaan yang lebih dulu berdiri, selain untuk melakukan pengenalan awal juga bertujuan untuk menambah keakraban antara anak dengan pendamping dan antara anak di dalam lokalisasi dengan anak di luar wilayah mereka.

Target program di awal adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak, sehingga anak dapat saling mengenal dan bisa lebih akrab dengan teman yang baru saja mereka kenal dalam sebuah kelompok belajar. Metode yang digunakan untuk mencapai sasaran ini yaitu dengan bercerita. Melalui bercerita secara lisan, awalnya anak-anak masih malu. Namun kegiatan itu akhirnya dikombinasi, dengan menggunakan metode bercerita secara tertulis, yaitu menyalin cerita dari buku yang telah tersedia. Ternyata dari metode ini secara tidak langsung dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak, sehingga lambat laun anak mau untuk membuka diri di lingkungan sosial yang lebih luas.

Inilah langkah pertama yang harus “dibongkar” pada diri anak. Selama ini, kepercayaan diri anak sebagai bagian potensi untuk membangun kepribadian tidak tergali. Sehingga anak tetap terpuruk dalam kondisi stigma dan deskriminasi dari sistem nilai normatif. Menurut Prof. Noor Rochman, Psikolog Universitas Gajah Mada, bahwa anak berhak mendapatkan kompetensi pendidikannya yaitu kepribadian, sosial, pedagogik dan profesional. Lebih lanjut, Noor Rochman, menegaskan bahwa pada proses pendidikan yang diutamakan dalam pola hubungan antara guru dengan murid adalah keharusan adanya transformasi pengetahuan (knowledge), nilai (value), pengalaman (experience) dan sikap (attitude). Bagi anak di komplek lokalisasi, untuk mendapat hasil tranformasi keempat hal tersebut hampir tidak mungkin dicapai.

Mempermudah Akses Pengetahuan
Kehidupan anak-anak dikelompok ini, perlu perhatian serius dari pihak lain disekitarnya, khususnya dari pemerintah. Mereka berada di lingkungan yang terisolir yang sangat minim dengan sumberdaya. Di sisi tranformasi nilai, mereka hanya tahu sistem nilai pelacuran yang penuh dengan kekerasan. Karena inipun dimulai dari dalam rumah atau keluarga inti mereka. Dari segi pengalaman, keteladanan yang seharusnya paling mudah didapat dari orang tua sebagai figur terdekat pun tidak mereka dapatkan. Sementara, figur masyarakat setempat tidak jauh berbeda. Untuk keluar lokasi, mereka dibayangi oleh tekanan stigma dan deskriminasi. Sehingga kesemuanya membentuk sebuah transformasi sikap alamiah yang “liar” menuju ke arah kepribadian yang pragmatis.

Untuk menjawab kebutuhan akan akses informasi dan pengetahuan, Rumah Kita menyediakan perpustakaan (ruang baca). Banyak anak yang mengaksesnya. Mulai dari belajar membaca, menambah pengetahuan pelajaran di sekolah sampai bacaan cerita fiksi bagi anak-anak.

Target program berikutnya ketika kepercayaan diri sudah muncul adalah keleluasaan apresiasi minat dan bakat. Anak mendapatkan kesempatan menuangkan daya kreasi melalui kreasi keterampilan sederhana.Untuk kreasi ini, anak-anak telah menghasilkan beberapa karya, yaitu cerita bergambar, gambar dari kardus bekas dan beraneka macam bunga yang terbuat dari kertas klobot. Kemasan kegiatan divariasikan dengan dalam perlombaan sebagai sarana pengembangan kreasi yang kompetitif. Sebagai anak yang tumbuh di lingkkungan dengan baebagai faktor pembatas yang luar biasa, mereka harus tetap mendapatkan haknya untuk melangsungkan kehidupan yang lebih baik. Bekal yang berhak mereka dapatkan adalah penguatan kemampuan keterampilan hidup seperti yang telah mereka kreasikan serta nikmati di Rumah Kita. Proses dan produk kreatifitas keterampilan itu, dalam jangka panjang diarahkan kepada keterampilan produktif yang bernilai ekonomis.

Bicara tentang keterampilan, sebenarnya tidak jauh dari harapan dan cita-cita anak di masa depan. Ketika ditanya tentang cita-cita, “saya ingin jadi Polisi, kak,” jawab Rega, di lokalisasi. “Kalau saya ingin jadi perancang busana” ujar Oki, bersemangat. Dari penuturan keduanya, ternyata mereka tidak ingin mendapati kehidupan seperti orang tua atau lingkungan pekerja seks di kehidupan dan masa depannya.

Sebagai bagian kelengkapan, pembinaan spiritual perlu juga diberikan kepada anak. Melalui bimbingan baca huruf Qur’an, aqidah-akhlak, bakti kepada orang tua dan do’a-do’a sehari-hari. Dengan pembinaan kreatifitas, mental dan sentuhan spiritual, anak dikembangkan ke arah kehidupan sosial lebih baik, yaitu belajar saling menghargai.

Kehidupan “keras” di lokalisasi selama ini membentuk kepribadian egois, individualis, dan keakuan yang sangat kuat di dalam jiwa anak. Untuk “melunakkan” dibutuhkan latihan-latihan kompetitif yang secara santun membangun rasa solidaritas dan saling mengharagai. Kegiatan sederhana yang dilakukan adalah perlombaan-perlombaan, mulai dari lomba baca puisi, menggambar, menari dan cerdas cermat.

Ditarik pada persoalan yang lebih mendasar, peran-peran guru dalam fungsi pendidikan masih minim keteladanan di hadapan anak. Fungsi inilah yang seharusnya menjadi fungsi transformasi pengetahuan, nilai, pengalaman dan sikap. Yang terjadi di pendidikan formal saat ini masih terjebak pada kurikulum pengajaran yang didominasi transformasi pelajaran pengetahuan. Belum sampai pada tingkat pembentukan karakter dengan pendekatan penididikan sebagai hak anak. Hal ini dapat kita lihat dalam kurikulum yang ada.

Khusus untuk anak-anak di lokalisasi, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Pendidikan Luar Biasa mengalokasikan dana dan program pendidikan bagi anak terpinggirkan yang salah satunya anak di komplek pelacuran. “Tanggung jawab pemerintah ini sebagai bagian dan kewajiban pemenuhan anggaran pendidikan 20 % yang diberikan kepada anak didik yang selama ini belum tersentuh secara optimal” begitu penjelasan Eko Djatmiko Sukarso, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Pendidikan Luar Biasa dalam sebuah acara penyusunan pedoman pendidikan khusus bagi anak terpinggirkan di Bogor awal Maret lalu.

Begitulah salah satu fenomena pada wajah pendidikan Indonesia yang masih menyisakan berderet pekerjaan rumah. Pembangunan mental, karakter, kreatifitas dan sikap saling menghargai belum menjadi sesuatu yang penting dan dipentingkan. Yang ada hanyalah kegiatan mengejar target kurikulum materi pelajaran eksak. Akan seperti apakah pribadi generasi dan nasib negeri ini di masa mendatang jika bengunan kepribadiaannya masih dianggap sampingan ? (Ijun SuaR)

KISAH SUKSES PAMAN MEMBANGUN USAHA

2009-03-26T18:33:00.000-07:00

(Nganjuk-Punden) Desa Garu terletak di Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Seperti desa pada umunya, penduduknya menghabiskan waktu di sawah sebagai petani. Kalau musim tanam sudah selesai, mereka kerja serabutan. Ada yang beternak ada yang berdagang untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya. Namun, ada beberapa warganya yang tidak tinggal diam untuk terus meningkatkan kesejahteraannya. Mereka tergabung dalam Paguyuban Mandiri dan Koperasi Langgeng.

Awalnya, memang hanya sedikit orang yang terlibat dalam Paman, dan waktu itu Koperasi Langgeng belum berdiri. Dalam setiap pertemuan, mereka membicarakan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Untuk memperkuat paguyuban, anggota diwajibkan untuk membayar arisan, sebesar Rp. 1000 per bulannya. Setelah hampir 5 bulan berjalan, arisan ini dirasa perlu untuk ditingkatkan dan dimaksimalkan. Mereka memutuskan untuk membuat koperasi, dan diberi nama Langgeng. Ada simpanan pokok, ada simpanan wajib dan ada simpanan sukarela. Uang yang terkumpul dikelola untuk dana pinjaman ke anggota.

Koperasi Langgeng sudah mampu berjalan dengan baik dan dirasakan betul manfaatnya bagi anggota. Sehingga, hal ini menarik keinginan warga desa setempat untuk masuk menjadi anggota paguyuban dan koperasi. Bahkan ada anggota yang berdomisili di desa lain. Saat ini, anggotanya mencapai 25 orang dan setiap bulan bertemu setiap tanggal 10 di rumah anggota secara bergilir.

Maro Sawah Bersama dengan Sistem Organik
Keberhasilan Koperasi Langgeng sebagai organisasi ekonomi ini kemudian menjadi inspirasi anggota paguyuban sebagai organisasi aksinya. Paguyuban merancang usaha baru, bertani secara kelompok dengan menggunakan metode organik. Memang ini tidak gambang dilakukan karena kebiasaan petani di desa yang bertani secara individu, bukan bertani secara kelompok. Namun, ada kader paguyuban yang meyakinkan anggota bahwa pola pertanian kita yang individualis dan bergantung sama pupuk kimia harus dirubah. “Saya tertarik untuk melakukan usaha pertanian organik secara kelompok, setelah saya mendapat ilmu dari kunjungan ke Mitra Tani Jogjakarta”, kata Sukardi yang menjadi penanggung jawab usaha sawah organik.

Secara teknis, paguyuban menanggung semua keperluan dari penanaman padi. Bibitnya membramo yang didapat dari penduduk setempat, bukan benih pabrikan yang dijual di toko-toko. Luas area sawah 100 m persegi itu sekarang tinggal nunggu panen. Melihat buliran padi, para anggota optimis hasilnya akan melebihi dari pertanian padi biasanya. Apalagi penggunaan pupuk yang 80 % dari pupuk organik buatan paguyuban sendiri, tidak menyedot pengeluaran atau ongkos produksi.

Dalam pembicaraan sebelumnya, pembagiannya hasil ini adalah pihak pemilik tanah hanya menyediakan lahan, sementara pihak paguyuban menggarap dan menanggung semua biaya produksi. Setelah panen, hasilnya akan dipotong 30% untuk pemilik lahan dan 70 % diberikan kepada paguyuban. Sukardi sebagai penangung jawab usaha sawah ini akan mendapat hasil dari 70 % tersebut, walaupun belum disepakati besarnya berapa.

Hasil padi membramo ini nantinya tidak akan dijual ke pasar, tetapi padinya akan dijadikan bibit baru bagi anggota. Karena kualitasnya yang bagus dan tidak banyak unsur kimia, hasil panen ini sebagai penanda dimulainya Dewi Sri alias kemakmuran turun di Desa Garu. Anggota-anggota yang lain akan didorong untuk menggunakan bibit hasil panen perdana ini sekaligus menggerakan pertanian yang berkelanjutan, tidak bergantung kepada produk pabrikan, baik bibit, pupuk maupun pestisidanya.

Pengalaman maro sawah secara kelompok ini adalah keberhasilan yang bisa menjadi semangat baru setelah warga desanya tidak lagi kesulitan mendapat pinjaman dengan adanya koperasi. Setelah maro sawah ini, apalagi yang akan digagas oleh paguyuban mandiri dan koperasi langgeng? Kita tunggu saja. Semoga kisah sukses puluhan warga Garu yang berkumpul dalam paguyuban dan koperasi ini bisa menjadi inspirasi warga desa lain untuk membangun usaha bersama.

DESA GARU, ANTARA DULU DAN SEKARANG
Dulu Sekarang
Tidak ada lembaga ekonomi komunitas yang dapat menyediakan pinjaman uang Ada koperasi Langgeng yang menyediakan pinjaman
Tidak ada penambahan income karena usaha yang dilakukan hanya pertanian pada umumnya. Dan banyak lahan pekarangan yang tidak dimanfaatkan Mendapat informasi penanaman rosela, dan dimanfaatkan sebagai pertanian alternatif di lahan pekarangan rumah yang sebelumnya tidak dikelola.
Mereka juga mengelola sawah bersama dan sudah akan panen perdana
Tidak ada bantuan dari orang lain berupa pendidikan maupun permodalan Didukung organisasi lain di luar desa sebagai peserta pendidikan perkoperasian, manajemen kelompok, pendidikan kader. Mendapat bantuan modal dari individu maupun lembaga koperasi
Tidak ada dinas pemerintah yang memberikan pembinaan dan perhatian Dinas Pemerintah Nganjuk memberikan pembinaan tentang koperasi
Pertanian yang bergantung pupuk kimia, harganya mahal kadang sulit mencari Anggota paman sudah punya pengetahuan dan ketrampilan membuat pupuk organik

Ada Apa dengan Perempuan dan Politik?

2009-03-26T18:32:00.000-07:00

Ada Apa dengan Perempuan dan Politik?
Oleh :
Imamatush Sholihah
Director DIFAA
Muslim Women's Initiatives for Human Rights

“…Walah mbak, kalau saya disuruh mikir partai wegah…wong mikir kebutuhan sehari hari aja sudah pusing…biar bapaknya saja yang mikir, saya nderek mawon (ikut saja)…” Ujar bu Siti warga Madiun.

Komentar diatas menggambarkan mayoritas kondisi perempuan di tanah air ketika bersinggungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan politik. Mereka merasa tidak nyaman dan apatis. Hal ini disebabkan oleh budaya Patriarki yang membelenggu selama ini. Dalam sistem patriarki menempatkan peran laki-laki di wilayah publik sedangkan peran perempuan di wilayah domestik, sehingga ketika politik ditempatkan diwilayah publik, definisi, konsep dan nilai-nilai yang dikandungnya selalu menempatkan perempuan diluar area tersebut. Politik didefinisikan sebagai sesuatu yang negatif, afiliasi suatu partai, dan dihubungkan hanya dengan mereka yang berkuasa, dimana laki-laki mendominasinya.
Pada kondisi riil, kemampuan perempuan tidak diragukan lagi untuk aktivitas sosialnya. Banyak perempuan yang menjadi pemimpin dan mempunyai peran penting dalam kelompok pemberdayaan masyarakat, serta mempunyai kemampuan multitasking disamping kemampuan mengelola waktu.
Di pemilu 2009, calon legislatif perempuan dituntut bekerja lebih keras untuk menghadapi pemilu kali ini karena adanya putusan MK yang menggunakan sistem suara terbanyak. Situasi ini membuat calon legeslatif perempuan sulit untuk mendapatkan kursi di parlemen, dimana sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa politik adalah dunianya laki-laki dan fenomena istri yang pilihannya ikut suami.
Namun disisi lain ini merupakan wujud demokrasi baru yang menjadi tantangan tersendiri bagi caleg perempuan, bertarung di kancah politik dengan memaksimalkan kekuatan dan kemampuan yang berkualitas. Memiliki motivasi yang kuat untuk berjuang, agar dipilih oleh para pemilih dan mempunyai bekal dana yang memadai merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk itu, perempuan harus mengembangkan kualitas dan kapasitas dirinya dengan rasa percaya diri dan memperkaya wawasan pengetahuan berpolitik.
Selain itu, peran partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki fungsi pendidikan dan sosialisasi politik, harus terus ditingkatkan dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk belajar berpolitik praktis. Caranya, dengan memberikan tanggung jawab di posisi-posisi yang strategis dan harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dan kontribusi yang signifikan seperti halnya laki-laki.
Perempuan dan politik, sangat erat kaitannya dan sangat penting, karena apapun kebijakan yang dihasilkan dari politik tersebut akan berdampak pada perempuan sebagai masyarakat yang merasakan langsung. Misalnya dengan adanya kebijakan BBM naik, semua bahan pokok juga ikut naik, sehingga yang merasakan dampaknya adalah perempuan yang paling dekat dengan wilayah domestik. Sehingga perempuan membutuhkan ruang politik untuk menghapus kebijakan yang tidak adil dan merugikan perempuan. Menyuarakan kebutuhan strategis untuk perempuan diantaranya; pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan perekonomian.
Sekarang ini di pemilu 2009, peluang itu semakin terbuka lebar dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya melalui program pendidikan, penyadaran dan pemberdayaan perempuan. Melalui partisipasi dan representasi perempuan di pemilu legislatif dengan mengisi kursi-kursi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kedepan, tidak ada lagi ungkapan perempuan “wegah politik” tapi BERSEMANGAT, AYO BERPOLITIK MENUJU PERUBAHAN YANG FANTASTIK, dalam artian perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik, dan secara khusus pada kehidupan perempuan yang lebih sejahtera. Pada pemilu kali ini hal itu harus terwujud!

SUARA RAKYAT

2009-03-26T18:31:00.000-07:00

RSUD Jombang
Mengapa Pasien Jamkesmas Masih Bayar ?

Tanggal 19 Maret 2009, saya merasa amat benci kepada pemerintah. Semua janji pelayanan publik khususnya bidang kesehatan yang digembar-gemborkan ternyata hanya pemanis bibir tak ubahnya untuk menghilangkan kesan menggugurkan kewajiban pelayanan kepada masyarakat Jombang.

Kemarin anak saya (Subroto) terjangkit tetanus dan langsung saya larikan ke RSUD Jombang. Karena kondisi keluarga pas-pasan dimana untuk makan sehari-hari saja saya harus membanting tulang kerja serabutan. Maka saya mempunyai hak mendapatkan JAMKESMAS, dan saya pun memakai askes tersebut untuk berobat ke RSUD. Namun saya amat kecewa dengan pelayanan para petugas yang sangat acuh tak acuh dan lambat kepada pasien yang mengunakan kartu JAMKESMAS. Belum selesai kekecewaan yang saya alami, ternyata anak saya meninggal dalam masa perawatan. Betapa sedih dan kecewa melihat kinerja para petugas RSUD yang santai. Padahal pasien memerlukan bantuan ekstra. Lagi-lagi persoalan uang menjadi prioritas pelayanan RSUD Jombang. Terbukti saat anak saya memakai program JAMKESMAS dia tidak mendapatkan perhatian yang sama dengan mereka yang menggunakan jasa rawat biasa dan membayar lebih tinggi. Yang menjadikan beban kami semakin berat, ternyata kami masih dibebani biaya masa perawatan sebelum anak kami meninggal, padahal nyata-nyata kami orang miskin yang menggunakan kartu JAMKESMAS yang semestinya gratis. Kami jelas tidak mampu membayarnya.

Lengkap sudah kebencian saya terhadap pemerintah, mana buktinya jargon peningkatan pelayan RSUD Jombang yang terpampang di depan pintu masuk. Apa itu hanya untuk menarik perhatian pemerintah pusat karena ingin memperoleh penghargaan. Nyatanya kami sebagai rakyat Jombang tak tertangani dengan baik, padahal kami juga telah melakukan kewajiban membayar pajak secara rutin, tapi kapan pemerintah melaksanakan kewajibannya untuk melayani rakyat secara maksimal… sungguh, kami sangat kecewa.
Dari : Tholan,
Dsn Gedangkeret Rt 03 Rw 06
Ds. Banjardowo
Kec/Kab Jombang

“Selamat atas diterbitkannya majalah SOERAT. Semoga bisa membawa suara dan aspirasi masyarakat yang jarang di dengar oleh petinggi Negara”.
Dari :
Fahrul, 28 tahun, pemuda Manisrejo, Madiun

“Semoga dengan banyaknya caleg yang bertebaran dari partai, dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam mewujudkan pendidikan murah dan berkualitas. Jangan hanya poster dan bannernya yang bertebaran... ”
Dari :
Nina, 27 tahun, mahasiswi, Madiun

”Caleg jangan hanya obral janji saja, kita bosen makan janji...tetapi tidak ada buktinya”.
Dari :
Titin, 35 tahun, perempuan difabel, Madiun

Kelangkaan Pupuk Masih Berlangsung
Kelangkaan pupuk yang terjadi sejak 2008 lalu, hingga kini masih dirasakan para petani di Tulungagung, termasuk petani di Desa Tugu Kecamatan Sendang. Selain langka, harga pupuk (khususnya yang non subsidi) juga mahal, sehingga tidak terjangkau oleh petani.
Untuk 1 zak pupuk bersubsidi isi 50 kg harganya sekitar Rp 60 ribu, namun yang non subsidi mencapai Rp 100 ribu lebih. Sampai saat ini, pupuk bersubsidi sulit didapat, kalaupun ada jumlahnya sangat terbatas. Para petani pun terpaksa membeli pupuk non subsidi yang harganya cukup mahal.
Karena kelangkaan pupuk ini, sejumlah petani di Desa Tugu hanya bisa memupuk tanaman padinya sebanyak 2 kali, untuk 1 kali musim tanam. Padahal, idealnya pemupukan dilakukan sebanyak 3 kali. Akibatnya, hasil panen padi di musim ini merosot tajam.
Dengan kondisi seperti itu, kami minta kepada pemerintah agar lebih memperhatikan ketersediaan pupuk dan mengatur penyaluran pupuk secara benar, sehingga tidak merugikan para petani kecil seperti kami. Disamping itu, distributor dan agen pupuk nakal harus ditindak tegas jika terbukti melakukan permainan harga dan penyaluran pupuk ke petani.
Dari : MUKTAMAT, Petani Desa Tugu Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung

”Ketika membaca media SOERAT edisi 1 Maret 2009, saya agak tergangggu di halaman 5. yang ada papan LOKALISASI, PTS (PELAKU TUNA SUSILA). Mbak memang tidak ada arah memperbaiki papan itu. Mereka bukan tuna susila. Kalau PTS itu baik untuk sebutan Pria Tuna Susila lho…? Mereka kerja/pekerja untuk hidupin keuarga, okey…! Sukses untuk SuaR Kediri memperjuangkan kaum termarjinal. Makasih bapak, salam unutk teman-teman.

Dari :
Anis, Kediri

PEMILU 2009: Memilihlah Kepada Yang Berpihak

2009-02-24T17:47:00.001-08:00

(Nganjuk, Punden) Geliat pemilu 2009 sudah semakin terasa di kelompok yang ada di desa-desa di Kabupaten Nganjuk. Bahkan ini dirasakan sejak pilkada di Kabupaten Nganjuk yang berlangsung bulan Nopember 2008 lalu. Tekanan itu kini semakin deras saja. Tidak hanya berupa janji caleg dan partai yang mengusung kesejahteraan rakyat kecil, tapi juga iming-iming program kepada mereka yang di desanya memiliki kelompok seperti koperasi, karang taruna, paguyuban petani dan sejenisnya.

Hal ini wajar terjadi menjelang pelaksanaan pemilu 2009 yang akan berlangsung pada 9 April nanti. Apalagi dengan keluarnya putusan MK yang membatalkan Pasal 214 Undang-Undang (UU) 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif. Berdasarkan itu, untuk periode 2009-2014, siapa yang akan menjadi wakil rakyat tidak lagi ditentukan oleh partai politik yang berdasarkan nomor urut, melainkan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Dengan begitu, kedaulatan rakyat semakin diakui. Rakyat yang memilih, rakyat pula yang menentukannya.

Tak heran jika keputusan MK itu dianggap oleh sebagian kalangan sebagai kemenangan demokrasi bagi rakyat. Namun disisi lainnya menjadi semacam peringatan bagi para caleg maupun parpol yang akan bertarung di Pemilu 2009 nanti. Sehingga berbagai upaya untuk mencari simpati kepada massa pendukung dilakukan untuk mendulang suara.

Menurut Masykur, ketua Paguyuban Mandiri yang juga maju sebagai caleg di Dapil III Kabupaten Nganjuk. “Mau tidak mau, sekarang ini caleg harus benar-benar mendekat dan bisa diterima di hati rakyat. Jadi apapun akan dilakukan untuk memperoleh tambahan suara bagi caleg dan parpol. Karena proses politik pada pemilu 2009 ini akan semakin berkontribusi pada terbentuknya nilai budaya kompetisi di masyarakat. Artinya, siapa yang sungguh-sungguh berakar di masyarakat selama ini, niscaya merekalah yang berhasil meraih simpati rakyat. Di sinilah para politisi harus berkompetisi. Memang, di satu sisi situasi sosial yang diwarnai baku-saing itu niscaya rawan konflik. Namun, jika ia disikapi dengan positif dan dikelola dengan baik, niscaya dampaknya semakin menumbuhkan kebutuhan untuk berprestasi pada diri setiap orang,” terang Masykur.

Apa yang diakuinya sebagai fenomena politik menjelang pemilu tersebut memang didukung sebuah fakta bahwa, semakin hari dinamika politik yang berkembang di wilayah pedesaan di lingkungan Nganjuk juga semakin kuat. Kelompok-kelompok yang saat ini mulai dilirik oleh caleg seperti Paguyuban Mandiri, Arrahman dan Koperasi Perempuan Rejo Makmur juga mengalami hal yang tak jauh beda dengan kelompok lain. Meski keberadaannya di desa, tapi kelompok yang memiliki basis anggota nampaknya memang sedang diburu oleh mereka yang menginginkan lolos menjadi pemenang dalam pilpres 2009. “Kami juga didekati oleh caleg, terus terang dalam peristiwa seperti ini saja keberadaan kami merasa di hargai. Kelompok kami juga mendapat tawaran dari beberapa caleg untuk mendapatkan bantuan dari mereka,” cerita Khamil yang saat ini menjadi bendahara di Koperasi Perempuan Rejo Makmur.

Gejala menguatnya dinamika politik itu sekaligus membuktikan bahwa eksistensi organisasi yang ada di desa-desa itupun mulai diakui oleh publik. Sementara dibagian lainnya ada semacam kekhawatiran bagi peserta pemilu 2009 untuk tidak lagi didukung oleh pemilih. Suara rakyat kini bagaikan vonis politik yang menimbulkan dampak penyeleksian. Artinya, jika ada pemimpin incumbent yang tidak disukai maka rakyat pun dapat menghukumnya melalui pemilu. Akhirnya pemimpin yang bersangkutan tidak bisa berkuasa lagi lantaran tidak mendapatkan suara yang cukup.

Maka, sebagai bagian dari organisasi sosial yang memiliki kemandirian yang kuat, dinamika politik ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Harus diikuti tapi tidak larut. Jadi harus direspon dengan sikap yang hati-hati agar tidak tergoda dengan apapun yang dapat menceraiberaikan solidaritas sosial yang sudah terbangun diantara mereka. “Menurut kami, perubahan itu harus diperjuangkan dengan landasan prinsip “dari, oleh dan untuk kita.” Artinya, kita sendirilah yang harus terlibat aktif dalam proses terciptanya perubahan dan tidak bergantung dengan pihak lain. Apalagi para caleg yang jelas-jelas tidak memihak kami. Harapan kita, setidaknya 90% wakil rakyat periode 2009-2014 nanti adalah orang-orang yang berkualitas dan berintegritas. Oleh karenanya, lebih baik mendukung calon yang sudah jelas keberpihakannya kepada rakyat kecil yang akan didukung. Mereka jelas-jelas mewakili kepentingan kami yang ada di desa seperti calon yang diusung oleh komunitasnya sendiri,” Ujar Ndori dengan penuh semangat.

Bahwa banyak kelompok yang ada di masyarakat menjadi incaran para politisi tidak akan dapat mempengaruhi kemandirian organisasi yang sudah memiliki modal yang kuat seperti kekompakkan dan sikap kritis dalam berpolitik. Memang, untuk menarik simpati masyarakat luas, strategi yang digunakan bisa bermacam-macam. Diantaranya melalui lahirnya kebijakan yang populis dan seolah memihak rakyat yang lemah, memberikan bantuan modal, maupun program-program ekonomi yang ditawarkan adalah sekian cara yang dilakukan oleh mereka yang ingin berkuasa. Namun demikian, ada fakta lain bahwa rakyat sudah semakin kritis dan pintar dalam merespon situasi politik yang berkembang menjelang pilpres.

Sungguh sebuah kenyataan yang luar biasa. Dalam moment yang sarat dengan kepentingan politik seperti sekarang ini kelompok-kelompok kecil seolah mendapat tempat yang berharga di mata mereka, diakui eksistensinya. Namun setelah pemilu, mereka dengan mudah dilupakan, dianggap tidak ada. Sehingga di saat proses pembuatan keputusan yang menyangkut nasib kelompok-kelompok kecil ini seperti mereka seolah tidak mendapatkan tempat untuk ikut membahas dan menentukan lahirnya sebuah kebijakan. Padahal adalah hak rakyat untuk turut berperan secara aktif menentukan setiap proses yang menyangkut kehidupan mereka.

Menyikapi hal ini, menurut Hambali, sekretaris Koperasi Ar Rahman yang juga pelukis, maka lebih mementingkan kemajuan organisasi yang telah ada. “Lagi-lagi rakyat memang harus memperjuangkan nasibnya sendiri untuk mencapai cita-cita kesejahteraan yang menjadi mimpi bersamanya. Dari organisasi kecil inilah sebenarnya semuanya dimulai. Membangun kekuatan sosial dan ekonomi melalui organisasi seperti koperasi misalnya yang nantinya akan berdampak pada masyarakat di desa. Semangat itu harus tetap ditumbuhkan disetiap orang yang ada di organisasi dan masyarakat yang lain,” katanya.

Untuk selanjutnya, marilah sekarang kita membantu caleg-caleg yang pro rakyat agar memiliki kans terpilih di pemilu 2009. Metode ini terbuka dan rasional, terutama bagi parpol yang jelas dan tegas menggunakan mekanisme internal sistem suara terbanyak. Mari kita membuka ruang agar pribadi-pribadi yang pro rakyat/konstituen-lah yang akan terpilih nantinya. Caranya memfasilitasi dan membantu mereka, semampu yang kita bisa. (Yap Swt)