MEMBUKA KRAN KEMERDEKAAN BAGI KAUM PINGGIRAN

(Kediri) Rasa syukur, atas anugerah kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu dan pahlawan negeri ini patut kiranya dihargai setinggi-tingginya, dari para pejuang yang telah mengorbankan segalanya inilah Indonesia kemerdekaan. Lantas apa makna kemerdekaan bagi rakyat yang selalu terpinggirkan nasibnya, berikut ulasannya.


Benarkah negeri ini masih menaruh hormat pada kemerdekaan. Siapa sajalah mereka ini? Apakah mereka cukup mengenali kaum pinggiran yang sekarang tengah berjuang dengan menggadaikan rasa malu mempertahankan kehormatan, harga diri untuk meraih hidup dan kehidupan demi kemerdekaannya? Mereka kaum kecil yang hanya dipandang sebelah mata juga bersyukur atas perjuangan yang nyaris tak pernah selesai dengan kata kemerdekaan. Hidupnya selalu dikendalikan orang-orang yang mempunyai dompet tebal.
Makna kemerdekaan masih bias di mata orang-orang yang terlahir di masa sekarang. Terlebih bagi masyarakat di lingkungan prostitusi. Mereka tidak tahu sama sekali makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Sebab sejak kelahirannya, sampai hari ini, mereka tetap diliputi perjuangan meraih kemerdekaan dalam setiap nafas, jengkal dan gerak kehidupannya. Beragam kesulitan terus membelenggu. Berbagai tekanan seolah sudah menjadi harga mati untuk kelompok pinggiran tersebut.
Kemerdekaan yang secara nasional dimaknai sebagai kebebasan dari cengkeraman penjajahan kolonialisme dan pendudukan bangsa/negara asing, tidak cukup dipahami secara kontekstual dan faktual oleh masyarakat prostitusi. Setiap tahun, masyarakat hanya melakukan perayaan dengan gebyar berbagai kegiatan meriah. Asumsi mereka, bahwa hari kemerdekaan perlu dirayakan dengan semarak dan keceriaan. Perlombaan, hiburan, gelar budaya lokal, kegiatan untuk anak-anak, pawai, dan berbagai macam bentuk perayaan.
Dengan tradisi seperti itu, sebenarnya nampak jelas bahwa kemerdekaan memang suatu pembebasan untuk meraih kesenangan, keceriaan, dan hiburan yang mungkin di masa lalu kurang mendapatkan ruang yang merdeka. Untuk saat ini, hiburanpun mulai dipersoalkan oleh para pemangku kepentingan yang merasa berjasa. Hal ini menjadi indikasi bahwa seolah kelompok pinggiran yang mulai mampu menggapai hak-hak dasar dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berujung pada sebuah kooptasi sebagai komoditi politik. Itulah yang mereka pahami tentang kemerdekaan yang sebenarnya tidak pernah mereka pahami. Akhirnya, kemerdekaan hanyalah rutinitas perayaan-perayaan tahunan.
Seharusnya semua orang berfikir secara optimal untuk membangun kebersamaan, kesepahaman, dan perjuangan untuk memaknai kemerdekaan kepada masyarakat pinggiran. Aspek ideologi, itulah yang menjadi dasar pemahaman kemerdekaan yang seharusnya tersampaikan kepada kelompok pinggiran. Lebih lanjut, kemerdekaan harus mampu menjawab hidup yang mutlak dan mendesak mereka butuhkan. Akses pendidikan, ekonomi, kesehatan, informasi menuju kesejahteraan belum sepenuhnya mengarah kepada kemerdekaan yang utuh. Tidak jauh beda dengan tanggapan pekerja seks yang juga seorang pendidik sebaya. ”Kemerdekaan itu belum ada. Kita dulu mungkin bebas dari penjajahan. Tapi sekarang ini kita juga masih dijajah. Justru kalau tidak 'dijajah' kita tidak bisa hidup. Kita saat ini sedang dijajah laki-laki yang ternyata membantu kita” ujar Santi (nama samaran) salah seorang perempuan yang hidup dalam dunia terpinggirkan. (Ijun, SUAR)

Selengkapnya...

Penambahan Anggota Berarti Menambah Modal Koperasi

(Nganjuk) Sudah hampir satu tahun lebih Koperasi Kumandang didirikan. Awalnya hanya puluhan orang saja yang berkomitmen untuk mendirikan koperasi ini. Dalam pertemuan ke pertemuan selalu ada anggota baru yang masuk. Saat ini jumlah anggota Koperasi Kumandang sebanyak 30 orang. Mereka dari berbagai desa di Kabupaten Nganjuk.

Penambahan anggota ini tentu saja dapat memperkuat koperasi, selain semakin banyaknya informasi bisnis dan usaha baru yang disampaikan dalam pertemuan rutin setiap tanggal 1, adanya anggota baru ini juga memperkuat permodalan koperasi sehingga pelayanan pinjaman semakain besar. Dalam setiap pertemuan hampir ada Rp. 3 juta uang yang diputar.
Tentu saja hal ini semkin membuat optimis para anggota. Anggota yang awalnya hanya ikut-ikutan, sekarang mulai serius menggeluti seluk beluk perkoperasian sehingga bisa dikatakan kader koperasi. Mereka malah ada yang membangun koperasi baru di lingkungannya masing-masing berbekal dari pengalaman di Kumandang. Sebut saja Musyafak, anggota Koperasi Kumandang yanag saat ini menjadi pengurus di Koperasi GMNU, sebuah koperasi yang anggotanya adalah pemuda-pemuda yang berlatar belakanag NU di Kecamatan Baron. Walaupun baru berusia 3 bulanan, koperasi GMNU ini sudah menyusun berbagai kegiatan untuk memperkuat koperasinya.

Kader lain yang patut dicontoh adalah, Imam Syafii, seorang Ketua BPD Desa Banjar Anyar Kecamatan Tanjunganom. Imam yang menjadi sekretaris Koperasi Kumandang, juga sedang menata ulang Koperasi Ar-rahman yang di desanya. Koperasi, Arrahman awalnya dibentuk untuk membantu masyarakat desanya dalam memenuhi kebutuhana modal usaha. Namun, karena beberapa faktor, koperasi ini tidak bisa berjala dengan maksimal. Tidak ada aturan yang tegas dan mekanisme pertemuan belum berjalan serta pengurusnya masih sekedar nama. Dengan bergabung dengan Koperasi Kumandang, akhirnya Arrahman berbedah diri. Kebetulan ada anggota Arrahman yang juga anggota Koperasi Kumandang, yakni Hambali. Imam dengan Hambali inilah yang kemudian menjadi motor bagai koperasi Arrahmaan.

Orang-orang seperti, Musyafak, Imam dan Hambali ini mulai ada di pikiran anggota Kumandang lainnya. Sebut saja Pepeng, yang dalam bulan ini akan mendirikan juga koperasi di desanya Malang Sari Tanjung Anom. Ada lagi Sukardi dan Masykur serta anggota lain, yang mendapat pengalaman baru dan dijadikan pembelajaran dalam mengelola koperasinya, Koperasi Langgeng di Desa Garu Baron. Tidak kalah dengan anggota laki-laki, ada kader perempuan yang bernama Kamil. Perempuan ini adalah pengurus di Koperasi Perempuan Rejo Makmur di Desa Bukur Patinrowo.

Jika nantinya seluruh anggota di Koperasi Kumandang menjadi kader, Koperasi Kumandang akan menjadi sejarah bagi perkembangan gerakan koperasi di Kabupaten Nganjuk. Langkah selanjutnya, koperasi-koperasi yang dibentuk oleh kader-kader Koperasi Kumandang ini kelak musti berjaringan dan membentuk asosiasi koperasi atau sering disebut koperasi sekunder. Ini bertujuan untuk memperkuat manajemen dan jaringan koperasi sehingga semain kuat secara kelembagaannya. (Edy-Punden)

Selengkapnya...

TK dan PAUD Hidayatut Thullab KEMBANGKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGELOLA PENDIDIKAN

(Tulungagung) Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan memiliki arti sangat penting dalam memajukan kehidupan sebuah bangsa. Namun, proses pendidikan di lembaga pendidikan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan atau partisipasi penuh dari masyarakat.


Pemikiran itulah yang setidaknya ikut mengiringi berdirinya Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Usia Dini (PAUD) Hidayatut Thullab di Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
Memang, lembaga pendidikan ini baru dibuka pada awal tahun ajaran baru 2009/2010. Ijinnya pun masih dalam proses. Sebetulnya, di Desa Banjarsari sendiri telah ada 2 buah TK, namun untuk PAUD belum ada. Meski baru buka, namun dukungan masyarakat cukup luar biasa. Sudah ada 25 anak yang mendaftar, dengan perincian 15 di TK dan 10 untuk PAUD.
”Dukungan masyarakat sangat besar, termasuk dari Kepala Desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Bahkan, mereka ikut memasukkan anak-anaknya ke lembaga kami. Intinya, lembaga pendidikan ini murni didirikan atas kehendak masyarakat yang ingin memiliki TK dan PAUD di Desa Banjarsari,” jelas Amarudin, Direktur TK dan PAUD Hidayatut Thullab.
Di sisi lain, pembentukan TK dan PAUD Hidayatut Thullab sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari peran asosiasi Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD) Tulungagung yang diketuai sendiri oleh Amarudin sebagai motor penggeraknya. Berdasarkan aturan, sebuah lembaga pendidikan harus ada lembaga yang membawahinya. Karena pada waktu berdiri belum ada lembaga yang membawahi TK dan PAUD ini, maka asosiasi KPMD-lah yang lalu dipilih sebagai lembaga induknya.
Dikatakan Amar, dalam pengelolaannya lembaga ini berusaha memanfaatkan potensi Desa Banjarsari. Misalnya dengan merekrut tenaga pendidik asal desa setempat. Cuma 1 guru yang berasal dari luar kota, yakni Fitri asal Desa Ngronggo Kota Kediri.
Kepada SOERAT, Fitri mengaku merasa tertantang untuk terlibat dalam membangun dan mengembangkan TK dan PAUD Hidayatut Thullab. ”Namanya juga masih babat (baru berdiri), jadi kita masih perlu belajar banyak dan ini menjadi tantangan baru bagi saya,” ungkapnya.

Pengelolaan Bersama Masyarakat
Pendirian TK dan PAUD ini bermula dari kesamaan pandangan masyarakat tentang tidak adanya TK dan PAUD yang berlatar belakang Islam di Desa Banjarsari dan sekitarnya. “Daerah ini kan merupakan jalur utama Trans Tulungagung-Kediri, namun sampai saat ini belum ada lembaga pendidikan Islam. Maka, melalui lembaga ini kita berusaha menatap masa depan pendidikan masyarakat Ngantru,” jelas Rokhimi (Jimmy), salah satu pengurus KPMD yang juga penggagas berdirinya TK dan PAUD Hidayatut Thullab.
Gagasan ini kemudian disosialisasikan kepada masyarakat Desa Banjarsari melalui Jama`ah Waqi`ah. Hasilnya, masyarakat sepakat mendukung berdirinya TK dan PAUD di desa tersebut, baik moral maupun material.
Amar beserta Asosiasi KPMD-nya lantas mengadakan survey kepada seluruh masyarakat yang mempunyai anak. Pada kesempatan lain, ia mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat untuk menggagas secara bersama-sama pendirian lembaga pendidikan bagi anak-anak. “Setelah semua masyarakat dan calon wali murid sepakat kemudian kita buat pamflet dan kita sebarkan kepada seluruh masyarakat,”papar Amar.
Pernyataan ini diperkuat oleh Jimmy yang menyebutkan bahwa dalam pengelolaan TK dan PAUD, semuanya didasarkan atas kesepakatan bersama antara pengelola lembaga, mali murid dan tokoh-tokoh masyarakat.
Salah satu kesepakatan yang muncul adalah untuk sementara dalam 2 minggu murid diberi sarapan (makan pagi) sebanyak 2 kali, selebihnya anak-anak diberi snack (makanan ringan). Toh ini juga sebagai bentuk kepedulian orang tua terhadap anaknya. ”Jadi semua aturan yang melingkupi sekolah pasti dimulai dari kesepakatan bersama melalui rembuk, baik wali murid maupun tokoh masyarakat,” kata Rokhimi.

Kembangkan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Masyarakat Desa Banjarsari berharap, lembaga pendidikan ini mampu mendidik anak-anaknya dengan pengetahuan agama yang baik sebagai modal untuk menghadapi masa depan di era globalisasi. Sebagaimana visi yang dimiliki TK dan PAUD Hidayatut Thullab, yakni mencetak generasi Islam yang cerdas, terampil dan berakhlaqul karimah (berakhlak yang baik) untuk menyongsong masa depan yang gemilang.
Sementara misi lembaga ini adalah menjalin persatuan dan kesatuan serta kebersamaan antara sekolah dan masyarakat untuk mewujudkan sekolah yang mampu menyiapkan generasi Islam pada masa era globalisasi. Menurut Amarudin, PAUD ini merupakan terobosan baru pendidikan bagi masyarakat, karena menjadi bentuk kaderisasi alternatif.
Agar dapat berkembang dengan baik, selain dukungan dari masyarakat, pihaknya juga berharap dukungan pemerintah. Apalagi, lembaga pendidikan ini nantinya direncanakan bakal dikembangkan sebagai tempat pendidikan bagi masyarakat. “Harapan nantinya tempat ini akan kita jadikan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), sambil menunggu dan memantau anaknya sekolah masyarakat bisa baca-baca buku literatur yang telah disediakan,” tambah Amarudin.
Dengan harapan inilah nantinya masyarakat diajak berfikir demi keberlangsungan masa depan anak cucunya, sehingga setiap kali membutuhkan kebijakan baru di sekolah, mereka semua diajak musyawarah untuk mengembangkan pendidikannya, termasuk pengetahuan tentang cara mendidk anak yang lebih baik dan efisien.
Amarudin menegaskan, bahwa lembaga pendidikan ini masih dalam tahap pembelajaran, jadi masih sangat butuh pengetahuan dari orang lain yang lebih kompeten dalam bidang pendidikan anak-anak. Semoga ke depan TK dan PAUD ini bisa mandiri, yang paling mendesak hari ini adalah kita membutuhkan bantuan moril dan pengetahuan dari orang-orang yang sudah mahir. (Lukman, Paricara)

Selengkapnya...

KOMUNITAS BERGULAT DENGAN FILM DOKUMENTER

(Jombang) Selama hampir 3 bulan ini, beberapa kelompok di Jombang bekerjasama dengan ICDHRE Jombang yang aktif mengawal terbangunnya otonomi desa, sedang membuat beberapa film dokumenter. Rencananya ada 4 film dokumenter yang akan dibuat dan kesemuanya berlatar belakang masyarakat desa dan potensi lokalnya.


Film dokumenter sendiri adalah salah satu media yang dimanfaatkan oleh berbagai kalangan untuk mendokumentasikan sebuah peristiwa. Namun, bagi kelompok-kelompok di Jombang yang merupakan dampingan ICDHRE memanfaatkan kegunaan film dokumenter sebagai salah satu alat advokasi dan sebagai alat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas akan masalah yang dihadapi.

Saat ini, beberapa film telah selesai dibuat sebagai satu pembelajaran bagi kelompok. Salah satu film tersebut bercerita tentang potensi lokal masyarakat Desa Katemas yang hampir sebagian besar masyarakatnya hidup membuat kerajinan anyaman pandan. Dalam film dokumenter ini, digambarkan bagaimana Katemas sebagai salah satu desa yang diberi berkah berupa tumbuh rimbunnya tanaman pandan oleh sang Pencipta. Juga metode pembuatan anyaman yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Markum, salah satu tim pembuat film dokumenter berpendapat. " Film ini, bisa membuka mata publik bahwa Jombang mempunyai begitu banyak potensi yang dimiliki, juga bisa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Katemas karena kerajinan ini akan dikenal di banyak daerah, minimal dikenal antar kelompok di Jombang", ucap pria yang bertugas sebagai editor dalam pembuatan film ini.

Aris, salah satu pemuda Desa Katemas dan juga aktivis pemuda di desa tersebut menuturkan, bahwasanya pembuatan film dokumenter ini membuat masyarakat Katemas menjadi tersanjung. Karena sebelumnya tidak ada yang berniat mengabadikan Desa Katemas sebagai salah satu desa penghasil kerajinan anyaman pandan.

Dalam proses perjalanannya, di Desa Katemas sendiri memiliki sebuah kelompok bernama WIKA, kependekan dari Wira Usaha Kerajinan Anyaman. Di kelompok inilah, yang menjadi salah satu wadah organisasi masyarakat Katemas dan juga dalam mengembangkan usahanya.

Kiranya film ini kian menarik, karena salah satu pengarah ceritanya adalah dari masyarakat Katemas sendiri sehingga kita yang akan melihat film ini seakan dibuai cerita oleh orang yang berdiam dan tinggal langsung di Katemas.

Beberapa film lainnya, sedang digodok bersamaan agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Kesemua latar belakang film adalah bertema perjuangan masyarakat desa. (Nophee, ICDHRE)

Selengkapnya...

PEMILU DAN KEMERDEKAAN BELUM MEMBAWA PERUBAHAN NASIB RAKYAT

(Madiun) Hiruk pikuk kampanye telah terlewati, meski jalan-jalan dan tempat umum lainnya juga belum bersih dari atribut capres-cawapres. Pemilu legislatif dan presiden telah dilakukan sebagai proses perjalanan demokrasi membawa semangat akan perbaikan nasib rakyat. 17 agustus 2009 sebagai ulang tahun kemerdekaan ke 64 mengingatkan tujuan mulia pendiri bangsa akan merdeka dan berdaulat, mandiri di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dua peristiwa penting dalam satu tahun ini akankah membawa perubahan besar bagi masyarakat ?


Pemilu Presiden 2009 telah usai digelar tetapi berbagai dugaan kecurangan mewarnai proses pemilu, mulai dari DPT yang amburadul, logistik pemilu yang terlambat sampai praktik politik uang yang ditengarai mempengaruhi pemilih pilpres. Bahkan pemilu 2009 dianggap sebagai pemilu terburuk sepanjang perjalanan demokrasi negara ini oleh berbagai kalangan.
Meski hasil resmi dari penghitungan manual KPU belum selesai tetapi dari hitung cepat KPU dan lembaga survey telah menempatkan pasangan SBY-Boediono sebagai pemenang. Faktor figur dan media massa berperan besar untuk pembentukan citra yang pro rakyat. Terlepas siapapun yang menjadi presiden pada pemilu tahun ini ada banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Kemiskinan dan perbaikan ekonomi harus segera menjadi perhatian pemerintah.
Harapan-harapan akan perbaikan ekonomi banyak diminta oleh masyarakat seperti yang diungkapkan pak Agus Winarno, pengurus Paguyuban Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Kota Madiun, sebagai penjual makanan dan minuman serta usaha roti bakar yang mempekerjakan 12 orang membuat pak Aung panggilan sehari-harinya berharap banyak kepada presiden terpilih untuk lebih memperhatikan pedagang kaki lima terutama masalah lahan tempat untuk berjualan yang masih rentan penggusuran dan akses modal yang masih sulit atau dipersulit. “Yang penting bagi kami, nasib pedagang kecil ini di perhatikan, tidak ada penggusuran …., “ kata pak Aung.
Program yang digulirkan harus benar-benar pro rakyat yakni riil membantu penyelesaian ekonomi masyarakat tanpa membebani lagi ke masyarakat miskin dengan bunga tinggi dan administrasi berbelit-belit. Persoalan akses program pemberdayaan ekonomi menjadi kendala bagi masyarakat. “Saya dengar ada kredit untuk pedagang kecil bagi kami tapi kok saya pernah mengajukan permohonan kredit 2 hari sesudah program itu dibuka sudah ditutup, sebenarnya aturannya bagaimana?“ tambah Pak Aung.
Harapan senada juga diungkapkan oleh beberapa warga lokalisasi Kedung Banteng (LKB), terutama terkait pendidikan, yakni murahnya pendidikan bagi masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh mbak PS yang berasal dari salah satu kota di Jawa Tengah, yang baru saja mendaftarkan anaknya ke Sekolah Dasar dengan biaya Rp. 1.500.000,-. “Pendidikan bisa lebih murah gitu mbak, kalo biayane mundak terus kan anak saya juga sulit sekolah ke tingkat selanjutnya….,padahal pendidikan kan penting bagi anak,” ungkap mbak PS.
Meski “sekolah gratis ada di mana-mana” sudah diiklankan tiap hari melalui media TV oleh Dinas Pendidikan Nasional. Tetapi masih belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang gratis. Pemerintah memberi harapan kosong kepada masyarakat dengan mensosialisasikan pendidikan gratis dengan pemaknaan yang berbeda. Masyarakat memahami bahwa pendidikan gratis merupakan fasilitas dari pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa tanpa memungut biaya, berbeda dengan pemerintah yang memaknai bahwa pendidikan gratis itu hanya sebatas dibebaskannya iuran sekolah bulanan yang biasa disebut dengan SPP sedangkan untuk seragam yang diwajibkan dari sekolah juga iuran komite sekolah dan keperluan insidental lainnya masih harus bayar sesuai dengan kebijakan sekolah. “Walah mbak sekolah gratis kan cuma di iklan, prakteknya juga mbayar, saya ndak tahu kok bisa begitu ?” tambah mbak PS tadi.

Makna hari kemerdekaan “ Agustusan “
Pemilu tahun 2009 dengan terpilihnya presiden baru memberi warna tersendiri pada Agustus tahun ini. Peringatan hari kemerdekaan yang dirayakan setiap tanggal 17 Agustus menjadi momen kilas balik cita-cita luhur pendiri bangsa. Merdeka berarti bebas berdaulat atas diri sendiri sebagai bangsa, berdaulat atas tanah air sendiri termasuk di asset-asset alam di dalamnya.
Peringatan kemerdekaan “agustusan” dirayakan dengan beragam oleh masyarakat. Dari yang mulai sederhana seperti melakukan kegiatan permainan balap karung, tarik tambang, pencet balon sampai peringatan meriah di hotel berbintang atau pusat perbelanjaan. Di setiap aktivitas agustusan membawa suasana meriah dan kegembiraan serta segenap harapan bagi lapisan masyarakat. “Kalo ingat dulu agustusan seneng mbak, biasanya di desaku ada pertunjukan seni, aku melu tampil menari…., kalo sekarang sih tetap bekerja di sini, paling tidak semangat merdeka tetap ada, “ kata salah satu mbak PS di LKB.
Semangat kemerdekaan menjadi alasan penting dan harus tetap dijaga saat merayakan kemerdekaan. Semangat bertahan menghadapi kondisi sosial dan kebijakan yang kurang berpihak pada para PS. “Paling ndak ya harus ingat kalo kita dah merdeka, ndak diatur orang londho, mesthine urip yo kudune wis penak …..rego-rego murah, sekolah yo ndak mahal, kerjaku juga bisa dapat lainnya,“ ujar mbak PS yang lain.
Jika bagi PS agustusan belum banyak mengubah nasib PS, bagi pedagang kali lima (PKL) memaknai kemerdekaan dengan bisa bekerja dan dapat hasil yang lebih dari hari biasanya. “Agustusan kan alun-alun rame, orang-orang banyak yang dolan ke alun-alun, jadi bisa dapet hasil lebih banyak…., mudah-mudahan selain hari agustusan juga bisa mudah cari penghasilan…. “ kata pak Aung
Momen Pemilu dan agustusan harus menjadi langkah baru bagi pemimpin negeri untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada setiap warga negara. Ketika kemiskinan, pendidikan masih mahal terjangkau, asset alam dan tambang dimiliki penanam modal asing maka akan masih jauh tujuan utama pendirian bangsa yakni keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. (Ari, DIFAA )

Selengkapnya...

Pentingnya Kondom bagi Kesehatan Reproduksi Pekerja Seks

( Madiun) Wisma Perempuan (WP) Lokalisasi Kedung Banteng Ponorogo sebagai organisasi perempuan telah menjadi alternatif tempat belajar dan pertukaran ilmu bagi pekerja seks (PS) semakin bergeliat geraknya. Masalah kesehatan reproduksi yang menjadi materi utama belajar tiap pertemuan mulai dikupas untuk diketahui, dihindari penyebaran dan bagaimana penyembuhan berbagai persoalan kesehatan reproduksi.


Kondom menjadi salah satu media untuk menjaga kesehatan reproduksi dari kemungkinan berbagai IMS, PMS serta HIV dan AIDS. Kondom umumnya terbuat dari karet/lateks yang di dalamnya ada spermisite (bahan kondom yang berfungsi membunuh kuman/virus), sebagian besar kuman bisa mati atau melemah dengan adanya bahan ini, tetapi bahan spermise ini justru akan larut bila kena air. Studi pada tahun 1992 menunjukkan, sekalipun kondom berpori, namun hanya 0,1 mikroliter cairan yang bisa lewat. Jumlah ini sama dengan 0,01 persen ejakulasi air mani yang bisa dipastikan bebas dari HIV karena jumlahnya yang terlalu kecil. Kondom juga tak mudah lepas, pecah, atau robek. Anggapan kondom bisa lepas, pecah, dan robek umumnya muncul karena terjadi kesalahan dalam proses pemakaian. Sebab, sebelum dipasarkan, kondom harus melalui uji laboratorium sesuai standar internasional.
Siang itu bertempat di ruang pertemuan atau ”sekolahan” suasana riuh rendah dengan tawa dan juga teriak kecil para PS dalam kegiatan di WP diskusi rutinan setiap sebulan sekali. Ternyata pertemuan hari itu membahas kondom dengan alat peraga dildo (alat peraga berbentuk kelamin laki-laki). Beberapa PS juga terlihat tersipu-sipu malu. Komentar dari mereka langsung spontan keluar, sehingga materi diskusi kondom mulai mengalir.
”Piye mbak besar e, yen iki kegeden opo keciliken”, ujar Yogi, fasilitator DIFAA memancing diskusi. Para PS spontan menjawab ”Marem mbak. ”Lha ki Mbak luweh marem nek dinggoni kondom yo ben aman, tur iso dibaleni maneh, yo to”, lanjutnya. Salah satu PS langsung jawab ”Yo sip”. Kontan semua peserta pertemuan tertawa. Itulah suasana diskusi dengan tema ”Ada apa dengan Kondom” yang dilakukan setiap sebulan sekali.
Kondom bisa aman bila cara pemakaian, penggunaan dan pelepasan dapat di lakukan dengan benar.
Cara memakai kondom yang benar adalah melalui tahapan-tahapan :
1. Robek bungkusnya dengan hati-hati dan lihat tanggal penggunaan jangan sampai kadaluwarsa
2. Tekanlah ujung kondom untuk mengeluarkan udara
3. Pasang kondom setelah penis ereksi
4. Pasangkan kondom pada penis dan dorong sampai pada pangkalnya

Para PS ternyata masih banyak yang belum tahu cara memakai kondom yang benar karena pemakaian kondom tergantung pelanggan mau memakai atau tidak. Selain itu PS belum paham bagaimana cara melepaskan kondom. ”Mereka yang pake yo mereka yang harus melepas sendiri tho mbak...” ujar PS. Padahal cara melepas kondom dengan langkah yang benar menjadi hal penting untuk menjaga kesehatan dan kebersihan PS. ”Kalo kon nyepot yo dibatek wae,” sambil memperagakan cara dia melepas dengan cara menarik dengan asal.

Cara melepas kondom yang benar adalah :
1. Lepaskan kondom dengan hati-hati agar isinya tidak tumpah dengan cara pegang kondom dari ujungnya, ditarik perlahan dan jangan di gulung ke bawah
2. Ikat kondom dan buang ke tempat sampah
Hal yang perlu diperhatikan kondom yang baru dilepas jangan dibuang di kamar mandi karena kalau isinya tumpah bisa mencemari air dan lingkungan, jangan pula dibuang di toilet, bisa menghambat toilet. Karena bahan kondom yang tidak mudah hancur. ”pengetahuan tentang kondom ini penting bagi PS karena akan mengurangi resiko terkena PMS, IMS, HIV dan AIDS. Namun yang lebih penting adalah kesadaran dan kemauan PS untuk mengajak pelanggan/tamu mereka untuk menggunakan kondom, bila pelanggan yang sering memakai dan melepas kondomnya sendiri, para PS bisa mengingatkan kalau caranya salah.” ujar Yogi, fasilitator DIFAA.

Persoalan Kebijakan Kondom di Indonesia
Salah satu contoh keberhasilan pelaksanaan program wajib kondom adalah negara Thailand pada tahun 1989 dimulai di Ratchaburi, sebuah provinsi di Thailand Tengah. Dua tahun kemudian pada Agustus 1991 program ini diimplementasikan secara nasional. Rata-rata penggunaan kondom secara nasional meningkat dari 14% pada awal 1989 menjadi lebih dari 90% pada Juni 1992. Kasus IMS juga menurun menjadi kurang dari 15.000 kasus/tahun sejak tahun 2000 dari 400.000 kasus/tahun. Pada Juli 2004 di Pembukaan Internasional AIDS Congress, Perdana Menteri Thailand bahkan mengakui bahwa program ini telah mencegah lebih dari 5 juta infeksi HIV. Kemudian diikuti oleh beberapa negara lain seperti Kamboja, Laos, Vietnam, China, Myanmar, Philipina dan Mongolia.
Banyak alasan tidak efektifnya program-program pencegahan penularan HIV di beberapa negara, termasuk Indonesia salah satunya adalah kegagalan menghadapi kerentanan terhadap kelompok infeksi tertentu. Hampir semua negara melarang praktik prostitusi, namun juga gagal meredam praktek-praktek prostitusi oleh pekerja seks. Prostitusi tetap akan ada seiring dengan perkembangan sosial masyarakat. Apalagi bila persoalan kesenjangan ekonomi menjadi masalah krusial, bukan hanya sebagai masalah moral semata.
Program wajib kondom adalah program gabungan antara pemerintahan daerah (pusat pelayanan kesehatan, kepolisian, dan gubernur) dan semua pelaku bisnis sex entertainment (pemilik, mucikari, dan pekerja seks) untuk bersama-sama menurunkan angka penularan IMS, PMS, HIV dan AIDS. Caranya dengan memastikan angka penggunaan kondom yang tinggi antara pekerja seks dan klien. Karakteristik utama dari program ini adalah pemberdayaan pekerja seks, dimana mereka akan berani bilang kepada klien yang datang “Tidak pakai kondom ya tidak ada Seks”.
Ada tiga sektor utama yang bertanggung jawab dalam program ini, pertama adalah sektor kesehatan yang bertanggung jawab pada penyediaan kondom, pelayanan IMS, pendidikan dan informasi, pengumpulan data. Sektor kedua adalah kepolisian yang diharapkan bisa bekerja sama untuk tidak menangkap pekerja seks yang menjadi bagian dalam program ini, karena dalam program ini pekerja seks dianggap telah membantu negara dalam masalah kesehatan. Program ketiga adalah koordinator dari semua sektor, yaitu pemerintah daerah.
Di Indonesia program 'kondom 100 persen' tidak akan berhasil karena: di Indonesia tidak ada lokalisasi pelacuran dan rumah bordir yang 'resmi', dan sosialisasi kondom sebagai alat untuk mencegah penularan IMS, PMS, HIV dan AIDS melalui hubungan seks ditolak banyak kalangan. Setuju pada penggunaan kondom dianggap sebagai legalisasi terhadap praktek prostitusi yang dianggap tidak sesuai norma dan nilai masyarakat. Kalau program dan perda-perda penanggulangan IMS, PMS, HIV dan AIDS yang diterbitkan di Indonesia tidak menyentuh akar persoalan epidemi, apalagi semua perda mengedepankan norma, moral, dan agama sebagai 'alat' untuk menanggulangi. Perda IMS, PMS, HIV dan AIDS Provinsi Riau, misalnya, menyebutkan cara mencegah penularan HIV adalah dengan meningkatkan iman dan taqwa. Bagaimana mengukur iman dan taqwa yang bisa mencegah HIV. Cara ini tidak akan berhasil karena tidak ada kaitan langsung antara norma, moral, dan agama dengan penularan HIV. Jadi kita mesti kerja keras untuk sinergi antara system kebijakan dan pelaksanaan program yang benar-benar riil bisa menyelesaikan hal tersebut. (Ari, DIFAA )

Selengkapnya...

IMPIAN KRJB MEMBENTUK KOPERASI INDUK

(Jombang) Cita-cita bersama sejak proklamasi tahun 1945 oleh Ir Soekarno dan Bung Hatta belum sepenuhnya terwujud. Dari era orde baru sampai era reformasi belum mampu mengentaskan persoalan riil masyarakat yakni kemiskinan dan penganggaran. Lantas bagaimana kelompok aliansi KRJB (Konsorsium Rakyat Jombang Berdaulat) bisa merasakan kemerdekaan yang sebenarnya?. Berikut kegiatan kongkrit yang dilakukan oleh oleh beberapa kelompok KRJB untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Hakekat merdeka adalah rakyat telah bebas dari belenggu penjajah. Kalaupun saat itu masih ada sandungan dalam perjalanannya, hal tersebut dimaklumi sebagai sebuah proses. Makna proses tentunya akan lebih mendewasakan, ini berlaku di semua bidang. KRJB yang telah terbentuk pada tahun 2006 lalu, terus tumbuh dan berkembang dalam upaya mewujudkan kemerdekaan yang salah satunya adalah kedaulatan ekonomi.

Bentuk kegiatan perekonomian bisa berupa koperasi, atau usaha bersama berbasis kelompok yang telah dibangun diantaranya; Koperasi Seru Mandiri, Koperasi Bina Swadaya, Koperasi Mamkari Ngrandu, Koperasi Perempuan Sambongduran, Koperasi PKL Cipta Mulya Peterongan, Koperasi Cakra Sengon, Koperasi Wika Katemas, Koperasi Mugi Guno Grogol, Koperasi Amanah Manyangan, Koperasi Tani Kedunggalih dan lain-lain.

Di bawah slogan kemerdekaan, rakyat akar rumput tidak pernah bertanya kritis, dengan cara bagaimana kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyat kelak akan tercapai. Apakah setelah merdeka, masih diperlukan pengorbanan rakyat, ataukah rakyat tinggal berpangku tangan dan menanti mukjizat dari langit? Hal ini dibantah oleh Juwari, anggota koperasi PKL Peterongan ini menjelaskan bahwa, kemerdekaan itu harus direbut, tidak ada ceritanya rakyat menang melawan para penjajah dengan hanya berdiam diri serta berdoa saja. Semuanya harus diperjuangkan. Pun tidak mungkin para penjajah menghadiahkan rakyat Indonesia dengan kemakmuran, kesentosaan, keamanan dan kedamaian secara instant seperti cerita lampu Aladin, bim salabim tanpa adanya perjuangan.

“Meski saat ini kemerdekaan telah di tangan rakyat, namun belum sepenuhnya rakyat merdeka, secara ekonomi para PKL harus berhimpun bersama untuk mendapatkan akses peminjaman modal, yang tidak mungkin pemerintah berikan dengan mudah kepada rakyat kecil seperti kami,” tegas Juwari.

Setelah 64 tahun merdeka, memang sebuah proses panjang untuk menuju kesejahteraan rakyat. Salah satu jalan memang telah dilakukan kelompok PKL Peterongan yakni berkoperasi sebagai upaya untuk melawan kemiskinan semakin membengkak, “Pengangguran semakin menumpuk, jurang antara pemilik modal kekayaan dengan kemiskinan semakin mengaga. Mengapa semua ini terjadi? Siapa yang harus dipersalahkan? Negarakah? Jika saja masing-masing dari rakyat kecil ini semua tergantung kepada Negara tentunya kita tidak akan bisa makan, untuk itu kita harus mandiri meski hanya menjadi pedagang kecil yang terpenting tidak korupsi,” tambah Bapak 2 anak ini semangat.

Kini PKL Peterongan telah melakukan tutup buku yang ke-3 tepatnya tanggal 26 Juli 2009. Meski perputaran uang Rp 2,5 juta, namun meski sedikit mampu mencukupi permodalan para anggota PKL. Ke depan koperasi ini akan terus ditingkatkan dan dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan selain PKL Peterongan akan diperbolehkan menjadi anggota, ”tapi untuk saat ini masih sekedar tangung renteng, artinya ketika perputaran modal masih ada, jika ada tetangga para anggota PKL yang mau pinjam diperbolehkan dengan syararat tangtung jawab tetap pada anggota yang mau,” tambah Juwari.

Evaluasi Pelatihan Koperasi
Sementara itu di hari yang sama KRJB selaku organisasi aliansi mengadakan rapat terbuka di aula ICDHRE Jombang. Agendanya adalah laporan program kegiatan pelatihan koperasi. Acara ini dihadiri sedikitnya 25 perwakilan kelompok anggota KRJB dan satu kelompok baru dari Pagak Sumberejo Megaluh Jombang yang tengah dililit persoalan pembebasan tanah tol Trans Jawa.

Dalam forum evaluasi bersama ini, langsung dipimpin oleh Anis Su'udi, selaku komandan KRJB. Dalam pelaksanaan pelatihan pendidikan koperasi yang dilakukan oleh beberapa kelompok bersama Komite Pelayanan sejak awal tahun 2009. Ada harapan rencana tindak lanjut berupa pengembangan perekonomian di kelompok dengan cikal bakal koperasi. Hal ini berkaitan dengan target yang diusung dalam raker yakni minimal kelompok mempunyai usaha bersama, meski tidak membentuk koperasi. “Yang jelas masih ada tugas baru untuk komite dalam mengawal perjalanan kelompok yakni menanyakan keinginan kelompok usai pelatihan koperasi?” pertanyaan ini dilontarkan Anis Su'udi selaku Ketua KRJB.

Peluang untuk melanjutkan rencana pengembangan usaha bersama bagi kelompok yang sudah kuat, tentunya akan lebih mudah. Namun bagi mereka yang baru merintis butuh usaha ekstra untuk mengembangkan perekonomian. Menurut Ida Farida Santi dari sekian persoalan yang paling utama bukanlah terletak pada permodalan, namun justru kesepakatan yang dibangun. Dari beberapa pengalaman usai belajar bersama dari kelompok satu dengan yang lainnya dalam menyelesaikan persoalan memang mempunyai solusi tidak sama. Seperti halnya Mamkari, meski pengalaman tentang pembukuan masih sedikit, namun pengurus mempunyai tekat kuat dalam belajar. “Anggota koperasi belum mempunyai kemampuan penuh dalam mengembangkan koperasi. Kebanyakan anggota koperasi berasal dari para lansia (lanjut Usia), namun tidak ada kendala yang berarti. Kami tetap memerlukan bantuan dari KRJB untuk memberikan motivasi dan semangat untuk terus kompak,” kata Sutiyar Edi Siswanto, selaku penasehat koperasi Mamkari.

Hal ini dibenarkan oleh Lely Irawati, perwakilan dari kelompok Cakra Sengon Jombang, bahwa tugas dari pada KRJB adalah memberikan pelayanan kepada para anggota yang membutuhkan. Kalau diperlukan bisa jadi KRJB membentuk koperasi primer, dimana seluruh anggota berasal dari perwakilan masing-masing kelompok dari KRJB. “Koperasi primer bisa mengajukan dana kepada dinas koperasi dan UKM atau lembaga perbankan milik pemerintah yang selanjutnya didistribusikan kepada anggota kelompok (sekunder). Kalau impian ini diwujudkan maka jaringan kelompok KRJB yang sudah mempunyai koperasi tentunya tidak akan kesulitan lagi tentang permodalan,” kata Lely.

Hasil Evaluasi yang lain
1. Pendampingan di koperasi-koperasi baru dan kelompok-kelompok agar lebih intensif.
2. Pengajuan pinjaman modal oleh koperasi Mandiri dan Bina Swadaya.

Namun sebelum membahas secara detail gambaran bagaimana kinerja koperasi primer KRJB, maka terlebih dahulu Mbah Ud mengingatkan tentang program kerja yang telah disepakati bersama pada Raker tahun lalu. “Kalau memang diperlukan maka koperasi induk akan dibentuk, hal ini melihat tingkat kebutuhan saja. Karena ada yang lebih penting lagi yakni melakukan kerja-kerja yang telah disepakati dalam Raker yakni pendidikan kader penggerak yang diharapkan mampu menopang dan memperkuat berjalannya fungsi-fungsi KRJB dan kelompok-kelompok,” terang Mbah Ud.

Adapun rencana alur pendidikan kader penggerak dalam KRJB dilakukan dalam empat tahap: Pendidikan Kader Pemula; untuk mengembangkan kemampuan (membaca situasi). Materi yang diberikan adalah ANSOS (analisa sosial). Pendidikan Kader Dasar; untuk mengembangkan teknik menggerakkan orang. Materi yang diberikan adalah Pengorganisasian Pendidikan Kader Lanjut; untuk mengembangkan kemampuan memfasilitasi rapat-rapat atau pertemuan. Materi yang diberikan adalah Teknik-teknik Fasilitasi. Dan Pendidikan Kader Purna; untuk mengembangkan kemampuan taktik dan strategi melakukan perebutan kekuasaan mulai level desa (pemenangan). Materi yang diberikan adalah Pendidikan Politik untuk Pemenangan. (Din-din, Alha-raka)


Selengkapnya...

Mengisi Kemerdekaan Dengan Berswadaya

Banyak hal yang bisa dilakukan oleh rakyat untuk mengisi kemerdekaan tidak harus mengadakan gebyar seni, yang terpenting adalah nilai kebersamaan dan solidaritas. Salah satunya warga Desa Ngampungan Kec. Bareng Jombang, mereka sejak bulan Juli 2009 telah bersepakat untuk gotong royong bersama-sama mendirikan bangunan sekolah. Pembangunan ini merupakan pengembangan dari pendidikan TK dan MI al Hikmah.

Sejak tahun 1956 silam, almarhum Nyai Amin adalah termasuk tokoh masyarakat yang getol memikirkan pendidikan untuk masyarakat sekitar Ngampungan yang letaknya 30 Km dari kota Jombang. Saat itu fasilitas untuk mengajar memang sangat kurang, sehingga memakai teras masjid dan lesehan di lantai tanpa alas. “Tak banyak yang bisa dilakukan oleh Nyai Amin untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan waktu itu. Disamping keterbatasan dana dan belum ada bantuan dana dari pemerintah. Jadinya sekolah berdasarkan kebutuhan saja, jumlah siswa awal hanya 4 orang, tahun ke dua kemudian ada kenaikan sedikit, selanjutnya meningkat puluhan karena ada penambahan dari dusun tetangga,” kenang Fauzi, selaku Wakil Kepala Sekolah MI al Hikmah.

Sepuluh tahun kemudian merintis TK dan sore harinya untuk tambahan kelas diniyah. Semakin banyaknya aktifitas pendidikan di lingkungan inilah akhirnya masyarakat berinisiatif iuran untuk membangun lokal. Bahkan Tarmudi dan orang tuanya Mardi telah mewaqofkan tanahnya untuk membesarkan pendidikan di Desa Ngampungan. “Tahun lalu kami mendapat bantuan dari pemerintah dan setelah kami musyawarahkan bersama, hasilnya uang tersebut akan kami gunakan untuk melebarkan kawasan dekat sekolah saat ini. Namun karena orang yang mempunyai tanah kurang bisa diajak kerja sama maka kami mengurungkan niat tersebut. Terpaksa untuk kekurangan lokal kami tetap memakai masjid sebagai sarana dan prasarana belajar mengajar, lokal yang dimiliki saat ini hanya 4 bangunan, sedangkan untuk tambahan kelas tetap di teras masjid.” tutur bapak tiga anak.

Dari dulu memang ada keinginan untuk menambah lantai, namun ini juga memerlukan tambahan biaya yang cukup banyak. Setelah ada informasi akan mendapatkan bantuan lagi maka untuk mempercepat langkah selanjutnya warga Ngampungan beserta wali murid mengadakan forum bersama dan membentuk sebuah kepanitiaan. Dari tanah waqof yang masih berdekatan dengan masjid tersebut akan dibangun gedung sekolah berlantai dua, masing masing lantai 4 lokal, total kesemuanya ada 8 buah. “Terpenting saat ini untuk memenuhi sarana dan prasarana mengajar dahulu, baru perkembangannya akan kami arahkan untuk menunjang pendidikan seperti lapangan olah raga, dan juga kelengkapan sekolah gedung perpustakaan,” tambahnya.

Pendidikan Untuk Masyarakat
MI-Al-Hikmah memang memiliki segudang kegiatan, hal ini layak ditiru oleh sekolah swasta yang ingin memiliki banyak kegiatan di luar sekolah. Meski sumberdaya yang ada dan serba terbatas, namun dari sisi kreatifitas membuat lembaga pendidikan ini terus berusaha mencoba mengembangkan dirinya dengan mencari terobosan yang terbilang cukup unik. Salah satunya adalah melakukan pendidikan dengan perspektif lingkungan. Pertimbangan ini menurut pihak sekolah berdasar pada kondisi geografis pegunungan. Pelestarian lingkungan dilakukan melihat kondisi riil Desa Ngampungan yang berdekatan dengan gunung dan hutan. Maka pengetahuan tentang pelestarian hutan dan irigasi desa, selalu menjadi agenda rutin untuk disampaikan ke siswa.

Selain itu pula kebutuhan-kebutuhan untuk mendapatkan informasi dan teknologi sudah menjadi perencanaan sejak tahun 2008 lalu. Misalnya Pelatihan komputer, kegiatan out bound, dan tak terlewatkan juga pendidikan keagamaan sekaligus menjadi titik utama pembelajaran di sekolah ini. “Aneka pendidikan ekstra kulikuler sangat beragam, mulai dari sisi keagamaan yakni tartil, qori'ah, sholawat, dan praktik ibadah lainnya. Tak ketinggalan pula teater, pramuka, dan juga drum band,”

Kesemuanya terangkum dalam sebuah aktifitas yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak didik untuk mencintai lingkungannya. Karena pendidikan tidak hanya sekedar target mencari ilmu secara formal, namun juga serangkaian proses belajar di semua hal tentang kehidupan. Dengan kata lain hasil pendidikan akan dimiliki oleh masyarakat, dan akan kembali juga ke masyarakat. (Fauzi dan Din-din, Alha-Raka)


Selengkapnya...

Kabar Dari Lembah Kelud KOPERASI UNTUK KEMERDEKAAN BER-EKONOMI

(Kediri) Pada tanggal 17 Juli 2009 di Dusun Panggungsari Desa Kebonrejo Kecamatan Kepung, desa paling pinggir tepatnya di ujung perbatasan antara wilayah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Kediri. Adalah kampung terakhir di antara desa-desa lainnya. Di sana terdapat sekumpulan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani, sebutlah Paguyuban tani Joyo atau di singkat 'Panjoyo'. Berikut kiprahnya dalam memperjuangkan kemerdekaan ekonomi kerakyatan.


Panjoyo berdiri pada tahun 2007 silam, berangkat atas kegelisahan persoalan mendasar yang sampai hari ini belum usai. Baik soal ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik. Dari masalah inilah akhirnya mendorong mereka bergabung dalam wadah perjuangan. Tujuannya untuk mewujudkan cita-cita perubahan di beberapa sektor tersebut.
Gagasan memiliki koperasi komunitas memang sudah lama menjadi angan-angan sekelompok para petani. Ada beberapa kendala dalam upaya mewujudkannya, salah satunya situasi sosial menjadi problem yang masih belum terpecahkan. Harapannya juga sama dengan beberapa kelompok lain, yakni bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan persoalan ekonomi terutama setelah tergabung dalam SRKB (Serikat Rakyat Kediri Berdaulat ).

Berdirinya Panjoyo
Kawasan lereng hutan Besowo dikenal dengan industri pertanian sayur yang cukup baik di Kediri. Selain iklim yang mendukung, juga semangat para petani untuk maju sangatlah kuat. Tetapi memiliki lembaga usaha yang berbasis anggota ternyata tidak mudah, perlu adanya kesepahaman dari komunitas secara utuh. Dan perjuangan inilah yang menjadikan proses menuju terbentuknya koperasi komunitas sangat berkesan karena penuh dengan lika-liku.
Pada pertengahan bulan Juli, beberapa tokoh masyarakat, Kepala desa, perangkat, pemuda, dan warga berkumpul bersama untuk berbincang-bincang, bertukar fikiran mengenai persoalan koperasi komunitas di rumah bapak Kani. Mereka berkumpul usai melakukan aktifitas dari ladang, dan membuat kesepakatan bersama untuk mendirikan Koperasi Komunitas. Hari itu disepakati pula nama dan kepengurusan, bahkan yang memberikan nama adalah bapak Kepala Desa Kebonrejo yang hadir secara intensif dalam mengawal proses berdirinya koperasi.
Maka koperasi Karya Sari di Dusun Panggungsari, pada hari jumat tertanggal 17 Juli 2009 disepakati sebagai hari jadi koperasi komunitas. Yang disaksikan kurang lebih 25 orang anggota. Dalam kesempatan saat itu juga, dibentuk kepengurusan. Maka disepakati bersama posisi penasehat adalah bapak Kepala Desa Kebonrejo, ketuanya adalah bapak Sumaji, seketaris Gatot, bendahara Dewi dan selaku humasnya adalah Ibu Jarwati. Acara tersebut berjalan secara partisipatif dan penuh hikmat, yang mana dipandu langsung oleh Zaini Alha-Raka Kediri .
Pertemuan tersebut merupakan cikal awal sebuah sistem ekonomi yang tergolong baru, dimana proses gagasannya berjalan secara demokratis dan terbuka. Menurut bapak Kani Selaku sesepuh Paguyuban Panjoyo Dusun Panggungsari Desa Kebonrejo, proses yang demikian ini memang sangat susah dilakukan. Selain situasi sosial yang sudah bercampur baur dengan berbagai kepentingan, nilai gotong royong dan musyawarah dari akar murni masyarakat pedesaan sudah mulai terpinggirkan oleh sebuah situasi yang kadang kala membuat segala sesuatu inginnya serba cepat. Situasi kondisi inilah yang justru akan menguras rasa kebersamaan. Proses pembentukan pengurus hari ini meskipun terlihat agak berdebat kusir, tetapi peserta forum merasa dihargai dan dihormati. Karena semua orang memiliki hak untuk bersuara dan berpendapat, hal inilah yang menjadikan kesan tak terlupakan dalam keguyuban masyarakat pedesaan.
“Biasanya dalam sebuah forum sebagian peserta ikut manut ae wis opo asille, tidak ikut aktif dalam melakukan kesepakatan. Tetapi dalam rapat koperasi kemarin memang berbeda, yaa semoga hari ini akan menjadi pertanda baik dalam wadah koperasi tersebut, begitulah harapan dan angan-angan saya yang selama ini terpendam,” ungkap Kani.
Dalam kesempatan tersebut juga disepakati pula untuk melakukan rencana tindak lanjut, terkait beberapa kebutuhan teknis pembukuan dan perangkat organisasi yang terus memerlukan support secara maksimal. Yang mana pola koperasi berbasis komunitas memang tergolong baru dalam benak mereka, selama ini yang melekat dalam masyarakat adalah koperasi yang berujung pada bentuk rentenir, yang pada akhirnya merepotkan nasabah, karena bunga tinggi, administrasi ribet. Bahkan ada yang menyertakan jaminan surat-surat berharga. Namun kini dengan sistem ala komunitas ini akan dilakukan secara sederhana yang selalu berazaskan musyawarah. Apapun persoalannya harus diselesaikan secara kekeluargaan dan sesuai kesepakatan bersama. Dengan semangat kebersamaan mandiri dan berdikari akan terwujudlah cita-cita yang selama ini menjadi menjadi mimpi di hari-hari yang kian sulit. Tak lupa dalam tulisan terakhir ini seluruh anggota SRKB mengucapkan selamat atas berdirinya koperasi Karya Sari Dusun Panggungsari Desa Kebonrejo Keamatan Kepung Kediri. (Aziz al Kaff, Alha-Raka)

Selengkapnya...