Respon Rakyat Jombang Menjelang Pemilu 2009

(Jombang, Alha-Raka) Upaya penguatan kesadaran politik rakyat menjadi penting menjelang pemilihan calon legislatif (Caleg) baik tingkat Kabupaten, Propinsi maupun DPR RI. Sehingga rakyat tidak terus-menerus menjadi objek politik tetapi berubah menjadi subjek yang mampu mempengaruhi realitas politik untuk berpihak kepada rakyat.

Secara normatif, tugas pendidikan politik sesungguhnya harus dilakukan Parpol (partai politik). Dalam pasal 11 Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Parpol menjelaskan bahwa parpol berfungsi melakukan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar warga negara Indonesia menjadi sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Praktiknya hal ini sedikit dilakukan oleh Parpol, sebaliknya masyarakat harus proaktif meningkatkan partisipasinya dalam Pemilu untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di kursi legislatif.

Salah satu kelompok Mawarno dari Mojowarno Jombang mempunyai gagasan untuk mempertemukan Caleg (Calon Legislatif) lokal pada Dapil III yang meliputi Bareng Mojowarno, Mojoagung pada tanggal 15 Pebruari 2009. Acara diadakan di Balai desa Mojowarno kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang dengan tema menuju pemilu berkualitas 'Ada Apa Dengan Caleg-Siapa Calegku.' Dari 250 undangan yang disebar, hanya 100 orang yang datang memadati balai desa. Tapi antusiasme masyarakat tersebut tidak disambut positif oleh para caleg. Terbukti ketika panitia mengundang caleg dari dari 10 parpol hanya empat orang yang datang.

“Seharusnya memang Parpol yang melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, namun entah mengapa tidak ada satupun Parpol yang mengagas dialog antar Caleg dan mendiskusikan visi dan misi masing-masing. Untuk itu dari pada kita menunggu terus, maka sebagai pemuda tak ada salahnya jika menginginkan seorang wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan nasib rakyat,” kata Didik.

Kesadaran Politik Harus Dibangun
Terbangunnya kesadaran politik rakyat, tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Keberadaan 44 parpol di Kabupaten Jombang sesungguhnya memiliki tingkat kekuatan untuk melakukan pendidikan politik. Wajar tahun demi tahun tingkat golput (golongan putih) semakin meningkat. “Kondisi inilah yang menjadi penting untuk didiskusikan, meski kami hanya kumpulan pemuda namun memiliki keinginan untuk membangun tatanan demokrasi yang lebih berkualitas, memanfaatkan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk meningkatkan kedewasaan pemilih. Janganlah parpol itu menyuguhi kucing dalam karung” kata Didik, selaku koordinator PPKM mantap.

Segala hal terkait dengan parpol dan calegnya, harus diketahui oleh khalayak. Masyarakat harus memiliki kebebasan memilih berdasarkan bacaan politik yang dimilikinya. Persoalan jatuhnya akan ke parpol mana atau caleg siapa, asalkan berdasarkan ijtihad sendiri, dianggap baik dan itu lebih mendidik dibandingkan dengan harus memilih dibawah ancaman fisik maupun psikologis, atau bahkan hanya karena politik uang.

“Tentu saja, menghadapi tugas yang sangat berat ini, parpol harus berbenah diri untuk selalu siap memberikan pendidikan politik dalam rentang yang sangat pendek ini. Sebagai risiko dari proses politik, berjuang di tataran struktur harus ditebus dengan perjuangan yang tidak ringan. Memang demokrasi perlu ditebus dengan waktu, tenaga, pikiran, dan dana yang sangat besar. Kendati tidak mudah parpol menghadapi persoalan di kalangan internal, namun kita berharap parpol tidak meninggalkan tugas utamanya yaitu melakukan pendidikan politik. Sebab kita punya target, Pemilu 2009 tidak hanya sukses tetapi juga berkualitas” tambahnya.

Menurut cerita Catur Budi Setyo, mantan pengurus Mawarno yang saat ini telah menjadi Kepala Desa Mojowarno menerangkan bahwa kegiatan mempertemukan Caleg memang pernah dilakukan pada tahun 2004. Hal ini dimaksudkan untuk mencari keuntungan usai pelaksanaan kegiatan karena selalu tidak ada untungnya bahkan mengalami kerugian. Namun dibalik itu semua yang terpenting adalah sebuah pendidikan politik yang memang harus dilakukan kepada semua orang. Agar mereka tahu calon mana yang pantas untuk memperjuangkan nasib rakyat kecil.

“Rakyat perlu terbiasa dengan pendidikan politik, ini rasional. Mereka membutuhkan tambahan informasi karena masyarakat telah disuguhi fenomena politik sejak pilkades 2007. Untuk itu masyarakat bisa bebas menanyakan apapun, sebaliknya Caleg juga mempunyai waktu untuk memaparkan semua visi dan misinya asal jangan ngomong masalah pribadi aja. Untuk itu dialog ini harus ada RTL (rencana tindak lanjut) dari pihak panitia khususnya, agar bisa disosialisasikan kepada masyarakat yang tidak bisa hadir mengikuti jalannya diskusi,” terang Catur.

Hal senada juga ditambahkan oleh Riris, ketua Penggerak PKK Mojowarno,. bahwa peran serta perempuan dalam pemilihan legislatif ini juga sangat menentukan. Karena secara kuantitas kaum hawa juga cukup besar, maka hendaknya seluruh Caleg ketika sudah duduk di kursi dewan tidak lupa memperjuangkan kepentingan perempuan. Dengan meningkatkan anggaran, atau minimal mengawal betul anggaran dari 20% untuk perempuan benar-benar sudah tepat sasaran. “Kalau Kabupaten Jombang menginginkan perempuan berdaya, konsekuensinya memang harus diperjuangkan dalam bentuk anggaran. Bagaimana bisa membuat kegiatan banyak ketika anggaran sangat minim bagi perempuan,” ujar ibu satu putri ini semangat.

Respon Kelompok Jombang
Berbicara mengenai politik memang terkesan sulit di kalangan masyarakat desa. Namun pada bulan April 2009 seluruh lapisan masyarakat dari petani, tukang becak, akademisi, sampai pada pejabat di Kabupaten Jombang juga akan melakukan pemilihan umum. Kedengarannya sangat demokratis walaupun belum penyadaran politik belum dilakukan terutama bagi pemilih pemula. Keuangan ini akan dimanfaatkan para kandidat dengan masih menggunakan lagu lama. Mereka masih melihat faktor kedekatan, bahkan dukungan uang akan mendongkrak perolehan suara.

Ismail, Ketua Keramat Mojosongo Jombang, memaparkan bahwa tidak bisa dipungkiri kondisi politik saat ini adalah dampak dari pembelengguan politik selama 32 tahun telah membuat rakyat menjadi apolitik. Tentu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali membangkitkan kesadaran politik rakyat. Partai politik sebagai pemain di barisan terdepan memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik bagi rakyat. Pemerintah harus memfasilitasi pendidikan politik tersebut melalui penyisipan materi pendidikan politik pada kurikulum pendidikan nasional. “Tujuan dari pendidikan politik tersebut adalah agar rakyat menjadi subyek politik. Menjadi pemain-pemain utama di pentas perpolitikan nasional, bukan seperti selama ini bahwa rakyat hanyalah obyek politik. Rakyat baru disertakan dalam kegiatan politik hanya ketika menjelang pemilu. Kita tentunya ingin mengubah hal tersebut,” tambahnya.

Kelompok Keramat mempunyai sikap tegas kepada Caleg, siapapun yang akan berkunjung ke Mojosongo akan diterima. Karena ini salah satu media pendidikan politik juga untuk seluruh anggota. Mereka bisa dialog langsung dengan para Caleg. Bayu, Mantan Ketua keramat juga mengomentari pentingnya kunjungan langsung Caleg kepada kelompok. “Kalau kita hanya melihat caleg melalui gambarnya di stiker, kartu nama, atau baliho sebetulnya tidak maksimal. Karena kita tidak akan pernah tahu motivasi dan latar belakang para Caleg mencalonkan diri. Untuk itu lebih baik kelompok bisa langsung bertanya, khususnya menanyakan komitmennya memperjuangkan kepentingan rakyat,” tuturnya.

Sama halnya dengan kelompok Dekrit 17 Badang Ngoro Jombang, Mereka juga mengakui sering dikunjungi langsung oleh para Caleg. Mohammad Efendi, salah satu anggota mengomentari maraknya kunjungan Caleg kepada kelompok, harus dinilai positif meski ada kepentingan ketika para Caleg datang. “Semakin banyak yang berkunjung bagi kelompok Dekrit'17 akan memperbanyak referensi kawan-kawan. Setidaknya ada perbedaan yang sangat besar ketika melihat Caleg melalui gambar, dengan melihat dan berdialog langsung dengan Caleg. Sementara ini kita masih memilah-milah mana yang lebih bagus. Saya pribadi saja belum ada gambaran yang cocok dengan pemikiran saya,” kata cak Epen, panggilan akrabnya.

Pentingnya kunjungan Caleg kepada kelompok, dinilai Cak Epen sebagai wujud kepedulian Caleg kepada kelompok. Salah satunya ketika mereka memberikan bantuan untuk kas kelompok. “Saya pikir memang lebih baik Caleg membantu langsung masyarakat. Dari pada uang kampanye dipakai untuk membuat ribuan baliho maupun stiker, belum lagi biaya ongkos jasa pemasangan amat sangat banyak yang terbuang percuma. Namun ketika uang tersebut dibuat membantu kelompok atau desa yang membutuhkan pastinya akan lebih bermanfaat,” tandasnya. (Din-din)